TKN Tak Pusing Nada Sumbang Pembebasan Abu Bakar

Jakarta: Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin membantah pembebasan terpidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir atas keputusan Presiden Joko Widodo bernuansa politik. Pembebasan Abu Bakar dinilai murni hukum.

Direktur Kampanye TKN Benny Rhamdani mengatakan, keputusan Jokowi membebaskan Abu Bakar tentu kebijiakan yang dikeluarkan secara konstitusional. Pembebasan Abu Bakar dinilai tidak melanggar aturan apa pun.

“Saya yakin dan percaya enggak ada lah (motif politik),” kata Benny ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 19 Januari 2019.

Ia yakin Jokowi lebih mengedepankan sisi kemanusiaan. Kendati begitu, ia memastikan, kebijakan itu juga tidak melanggar hukum.

Menurut dia, kebijakan Jokowi untuk membebaskan Abu Bakar tidak bertentangan dengan konstitusi dan sistem hukum Indonesia. TKN juga tak mau ambil pusing soal nada-nada sumbang terkait kebijakan tersebut.

“Orang bisa menilai itu silakan, bisa menafsir bahwa ini punya kepenfingam politik silakan, tapi kemanusiaam yang jadi dasar Pak Jokowi harus dihormati dan dihargai semua pihak,” tegas dia. 

Kendati demikian, Benny tak menjawab ihwal keputusan ini akan berdampak secara elektabilitas untuk Jokowi dan pasangannya, Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019. Politikus Partai Hanura itu membantah bebasnya Abu Bakar sebagai pembuktian tidak ada kriminalisasi ulama.

(Baca juga: Kuasa Hukum: Abu Bakar Berhak Bebas Bukan Politik)

“Enggak lah, kalau kriminalisasi ulama, komunis, antek Cina ini kan isu-isu yang dibangun selama ini dan dialamatkan ke Pak Jokowi selama empat tahun, dan semua itu tidak terbukti dan sudah dipatahkan,” ujarnya.

Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, Abu Bakar memang seharusnya sudah bebas sejak Desember 2018. Namun, saat itu, Abu Bakar menolak dibebaskan bersyarat.

Terkait pembebasan Abu Bakar dianggap bakal berpengaruh ke elektabilitas Jokowi, Dahnil juga tak mau bicara banyak. Menurutnya, publik sudah bisa memahami keputusan tersebut, apalagi di masa pilpres. 

“Pasti publik paham. Kami tak perlu menjelaskan lagi,” tegas dia. 

Narapidana terorisme Abu Bakar Baasyir bebas. Presiden Joko Widodo membebaskannya atas dasar kemanusiaan. Pembebasan pemimpin Majelis Mujahidin Indonesia ini buah dari saran Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) sekaligus penasihat Jokowi, Yusril Ihza Mahendra.

Baasyir menjadi narapidana setelah didakwa sebagai kepala spiritual Jemaah Islamiyah (JI). JI adalah grup separatis militan Islam yang mempunyai kaitan dengan kelompok teror internasional, al-Qaeda.

(REN)

Kuasa Hukum: Abu Bakar Berhak Bebas Bukan Politik

Mahendradatta, kuasa hukum terpidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir (kemeja putih) – Medcom.id/Theofilus Ifan Sucipto.

Jakarta: Mahendradatta, kuasa hukum terpidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir menyebut kliennya bebas lantaran mendapatkan bebas bersyarat. Kebebasan Abu Bakar tak terkait tahun politik. 

“Saya tegaskan, ini murni masalah hukum. Jangan digembor-gemborkan ini masalah politik. Biasa saja lah,” ujar Mahendradatta di kantornya, Jakarta Selatan, Sabtu, 19 Januari 2019.

Pembebasan Abu Bakar banyak dikaitkan dengan kepentingan politik bahkan bentuk kampanye. Mahendradatta menepis itu. 

Ketua Dewan Pembina Tim Pengacara Muslim itu menyebut prosedur pembebasan Abu Bakar sesuai hukum. Kliennya memang berhak bebas bersyarat pada 13 Desember 2018 setelah mendapat berbagai remisi.

“Kedua, karena alasan kemanusiaan. Ustaz Abu Bakar Baasyir sudah lanjut usia dan kondisi kesehatannya menurun,” kata Mahendradatta.

(Baca juga: JK Tegaskan Pembebasan Abu Bakar Demi Kemanusiaan)

Ketiga, Presiden sudah mengambil kebijakan untuk membebaskan Abu Bakar Baasyir. Dia memastikan, siapa pun presidennya pihaknya bakal mengajukan pembebasan bersyarat. 

“Siapa pun Presidennya akan kami desak untuk mengambil kebijakan tersebut,” tegas Mahendradatta.

Abu Bakar Baasyir direncanakan bebas bersyarat pada 13 Desember 2018. Namun, Abu Bakar menolak beberapa syarat sehingga memilih menghabiskan sisa waktu tahanan.

Akhirnya Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra bernegoisasi dengan Presiden Joko Widodo untuk membebaskan Abu Bakar tanpa syarat.

Mengingat alasan kemanusiaan dan kesehatan, Presiden Jokowi setuju membebaskan Abu Bakar. “Kemungkinan minggu depan sudah bebas,” pungkas Mahendradatta. 

(REN)

JK Tegaskan Pembebasan Abu Bakar Demi Kemanusiaan

Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan pertimbangan pemerintah membebaskan terpidana terorisme Abu Bakar Baasyir murni kemanusiaan. Pembebasan tak ada kaitannya dengan tahun politik. 

“Sekarang apa pun dikatakan dengan politik,” kata JK, sapaan karibnya, di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Sabtu, 19 Januari 2019.

JK menegaskan pembebasan itu berdasarkan grasi atau hak Presiden memberikan pengurangan hukuman atau remisi. Selanjutnya disampaikan pada Menteri Hukum dan HAM. 

Pada kasus Abu Bakar, kata dia, grasi diberikan murni kemanusiaan. “Pertimbangannya kemanusiaan,” pungkas dia. 

Presiden Joko Widodo mengaku berbicara dengan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) sekaligus penasihat Jokowi, Yusril Ihza Mahendra sebelum membebaskan pimpinan Majelis Mujahidin Indonesia itu. 

(Baca juga: “Pembebasan Ba’asyir Tidak Bisa Dibawa ke Politik”)

“Jokowi menegaskan kepada saya bahwa beliau prihatin dengan keadaan Ustaz Abu Bakar. Karena itu meminta saya menelaah, berdialog, dan bertemu Abu Bakar di LP Gunung Sindur, Jawa Barat,” ucap Yusril melalui keterangan tertulis, Jumat, 18 Januari 2019.

Baasyir sudah mendekam di penjara sekitar sembilan tahun dari total hukuman 15 tahun. Yusril mengatakan sudah saatnya Baasyir menjalani pembebasan tanpa syarat yang memberatkan. 

Menurut Yusril, Baasyir yang telah berusia 81 tahun, kondisi kesehatannya semakin menurun. Ia sempat berbincang panjang dengan pendiri Pondok Pesantren Islam Al Mu’min itu.

Yusril mengatakan semua pembicaraan dengan Baasyir dilaporkannya ke Jokowi. Sehingga, Jokowi yakin ada cukup alasan untuk membebaskan Baasyir.

“Saya sangat menghormati para ulama. Saya tidak ingin ada ulama yang berlama-lama berada di dalam lembaga pemasyarakatan. Karena itu Presiden Jokowi segera memerintahkan jajarannya untuk membebaskan Baasyir,” ucap Yusril.

(Baca juga: Alasan Jokowi Bebaskan Abu Bakar Baasyir)
 

(REN)

KPK Perkuat Bukti Jerat Sofyan Basir

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mencermati bukti-bukti permulaan dugaan keterlibatan Direktur Utama PLN Sofyan Basir dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan PLTU Riau-I. Penyidik harus memastikan bukti untuk menjerat bos PLN itu kuat.

“Tentu KPK akan cermati, tapi prosesnya tak langsung ditingkatkan tersangka,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Jumat, 18 Januari 2019.

Menurut Febri, penyidik KPK juga masih harus mencermati fakta-fakta yang muncul dalam persidangan. Semua hal baru yang diungkap pasti akan dilaporkan jaksa ke pimpinan KPK.

“Poin krusialnya kalau ada pihak lain yang diduga pelaku tentu harus dengan bukti permulaan yang cukup,” pungkasnya.

KPK membuka penyelidikan baru kasus dugaan suap PLTU Riau-I. Lembaga Antirasuah bahkan mengamini pengembangan kasus ini mengarah kepada Direktur Utama PLN Sofyan Basir.

Dalam putusan terdakwa Johannes Budisutrisno Kotjo, Sofyan disebut ikut berperan meloloskan perusahaan Blackgold Natural Recourses Limited sebagai konsorsium penggarap proyek PLTU Riau-I. Sofyan disebut sebagai pihak yang menawarkan proyek PLTU Riau-I kepada Setya Novanto dan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih, agar digarap oleh perusahaan Blackgold, milik Johannes.

Nama Sofyan memang berulang kali muncul dalam penyidikan atau persidangan kasus suap PLTU Riau-I. Menurut pengakuan Eni, Sofyan sempat dijanjikan menerima fee paling banyak. Namun, akhirnya Sofyan mendapat fee sama dengan yang diterima Eni dan Idrus Marham.

KPK baru menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan PLTU Riau-I. Ketiga tersangka itu yakni bos Blackgold Natural Recourses Limited Johannes Budisutrisno Kotjo, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih, serta mantan Menteri Sosial Idrus Marham.

Eni bersama dengan Idrus diduga menerima hadiah atau janji dari Kotjo. Eni diduga menerima uang sebesar Rp6,25 miliar dari Kotjo secara bertahap. Uang itu adalah jatah Eni untuk memuluskan perusahaan Kotjo sebagai penggarap proyek PLTU Riau-I.

(AGA)

Pengedar Narkoba Gunakan Hotel untuk Transaksi

Jakarta: Pengedar narkoba jaringan Banjarmasin-Jakarta menggunakan modus langka dalam beraksi. Para pelaku menggunakan hotel sebagai perantara transaksi barang haram tanpa perlu bertatap muka. 

Kasubdit I Ditresnarkoba Polda Metro Jaya AKBP Jean Calvijn mengatakan, modus ini terungkap dari penangkapan 11 tersangka peredaran narkoba jaringan Jakarta-Banjarmasin. Menurut Calvijn, seorang pelaku yang masih buron inisial MG, biasanya menyewa kamar hotel untuk jadi tempat bertransaksi narkoba. MG lalu menghubungi tersangka lain inisial GZ untuk mengantar narkoba ke kamar hotel yang sudah disewa. 

“Jadi buka kamar (hotel) hanya untuk meletakkan itu (narkoba) saja,” kata Calvijn di Mapolda Metro Jaya, Jumat, 18 Januari 2019. 

Setelah menaruh narkoba di kamar hotel yang dipesan, GZ lalu meninggalkan hotel dan memberi pesan kepada resepsionis kalau ada orang yang akan mengambil barang di kamarnya. GZ memberikan kunci kamar ke resepsionis. Pembeli yang datang akan mengambil kunci kamar yang dititipkan, lalu mengambil narkoba, dan pergi lagi meninggalkan hotel. “Jadi memang rapih modusnya.” 

Kepada polisi, GZ mengaku kalau hotel yang dijadikan lokasi transaksi berbeda-beda. Namun, GZ sering menggunakan hotel di kawasan Mangga Besar, Jakarta Barat.

“Kami berhasil menangkap GZ pada saat masuk ke dalam kamarnya dan pada saat baru selesai mendistribusikan ke beberapa hotel,” ujar Calvijn. 

GZ dan MG bertransaksi narkoba setiap satu bulan sekali. Narkoba yang diperjual belikan yakni jenis ganja, sabu, dan ekstasi. GZ mengedarkan narkoba dengan modus operandi ini sejak Juni 2018. GZ tak sendiri. Ia juga merekrut sejumlah orang untuk membantunya melakukan transaksi narkoba.

Selain MG, polisi juga masih memburu tersangka lain inisial HONG. Polisi belum bisa memastikan HONG warga Indonesia atau warga negara asing. HONG adalah orang yang merekrut GZ.

Baca: Polisi Ungkap Narkoba Dikemas Abon dan Teri

Dalam kasus ini, polisi menangkap 11 pengedar narkoba di Depok, Jawa Barat, dan Jakarta. Mereka yakni HAR, FIR, AH, GZ, NR, AR, AW, ZN, TON, FM dan YAH. Total barang bukti yang disita kepolisian ialah 6,5 kilogram sabu, 57.578 butir ekstasi dan 15,19 gram ganja. Narkoba dikemas dalam abon lele dan teri medan. 

Para tersangka dijerat Pasal 114 ayat (2) subsider Pasal 112 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ancaman hukumannya, penjara seumur hidup atau hukuman mati.

(AGA)

KPK Kantongi Nama Legislator Penerima Pelesiran Meikarta

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi daftar nama anggota DPRD Kabupaten Bekasi, yang diduga mendapat fasilitas pelesiran dari suap izin proyek pembangunan Meikarta. Penyidik masih mengumpulkan bukti tambahan untuk memperkuat dugaan tersebut.

“Tapi KPK punya daftar siapa saja yang pergi,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Jumat, 18 Januari 2019.

Febri masih enggan merinci nama-nama yang mendapat fasilitas tersebut. Penyidik, kata dia, masih akan mengonfirmasi dugaan itu kepada pihak-pihak terkait.

“Saya belum bisa sampaikan rinci, tapi perlu kami klarifikasi ke orang-orang yang mendapatkan fasilitas tersebut,” ujarnya.

Tak hanya daftar nama penerima, lembaga antirasuah juga menduga para legislator Bekasi itu menerima hadiah dalam bentuk lain. Hal itu belum bisa diungkap ke publik karena masih didalami penyidik.

“Tentu saja paket jalan-jalan bukan hanya tiket dan bukan hanya fasilitas anggota DPRD,” pungkasnya.

KPK mengungkap fakta baru aliran dana suap Meikarta untuk sejumlah anggota DPRD Bekasi. Diduga, uang suap pemberian Lippo Group itu untuk membiayai pelesiran para anggota dewan Bekasi ke luar negeri. Parahnya, keluarga anggota DPRD Bekasi juga ikut dalam pelisiran dengan menggunakan uang suap tersebut.

KPK menemukan ada kejanggalan dalam perubahan aturan tata ruang untuk pembangunan Meikarta. Sebab, berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BPKRD) Jawa Barat, proyek Meikarta mendapatkan Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah (IPPT) hanya seluas 84,6 hektar. 

Namun faktanya, Meikarta justru akan dibangun seluas 500 hektar. Disinyalir ada pihak yang sengaja merubah aturan ‎tata ruang dan wilayah (RTRW) yang baru di Bekasi.

Diduga, aturan tersebut sengaja dirubah oleh anggota DPRD Bekasiserta sejumlah pihak untuk memuluskan kepentingan Lippo Group dalam menggarap Meikarta. KPK telah menemukan fakta-fakta kuat jika proses perizinan Meikartasudah bermasalah sejak awal.

Termasuk, mengantongi nama-nama yang terlibat dalam skandal suap Meikarta tersebut. Penyidik bahkan telah memeriksa sejumlah pihak Kemendagri, Pemprov Jabar, Pemkab Bekasi, legislator Jabar dan petinggi Lippo Group untuk mengungkap fakta-fakta baru tersebut.

Dalam kasus ini, Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin beserta kroninya diduga telah menerima hadiah atau janji dari petinggi Lippo Group agar memuluskan perizinan proyek pembangunan Meikarta. Total fee yang dijanjikan Lippo Group itu sebanyak Rp13 miliar.

Namun, pemberian uang suap yang telah terealisasi untuk Neneng Hasanah Yasin dan kroninya yakni sekira Rp7 miliar. Uang Rp7 miliar telah diberikan para petinggi Lippo Group kepada Neneng Hasanah Yasin melalui para kepala dinas.

(AGA)

Tak Ada Pengamanan Khusus saat Ahok Bebas

Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dibawa ke Rutan Cipinang. Foto: MI/Arya Manggala.

Jakarta: Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok segera bebas. Polri mengaku tak ada pengamanan khusus untuk Ahok.

“Cukup polsek itu,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta, Jumat, 18 Januari 2019.

Meski tak ada pengamanan khusus, kata Dedi, pihaknya tetap mengantisipasi kejadian tak diinginkan. Pengamanan ini disiapkan Mako Brimob dan Polsek Cimanggis, Depok, Jawa Barat.

“Ahok sendiri sudah sampaikan ke Ahoker (pendukung) untuk tak usah menjemput, mau pulang sendiri. Ya sudah,” ujar dia.

Ahok bebas, Kamis, 24 Januari 2019. Menjelang kebebasannya, Ahok mengucap rasa syukur melalui dua lembar tulisan tangan yang ditulis di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, pada Kamis, 17 Januari 2019.

Baca: Tak Ada Lagi Ahok

Melalui surat itu, Ahok  meminta pendukung tak menyambutnya di Mako Brimob saat dirinya bebas. Pasalnya, dia mendengar ada pendukung yang berencana menginap di depan Mako Brimob. 

“Jalanan di depan Mako Brimob dan di depan Lapas Cipinang adalah satu-satunya jalan utama bagi saudara-saudara kita yang mau mencari nafkah,” kata Ahok dalam surat yang diunggah di akun Instagram @basukibtp, Kamis, 18 Januari 2019. 

(OGI)

Pejabat Cianjur Diusut Kasus Dana Pendidikan

Warga melintas mural melawan korupsi di kawasan Kebon Nanas, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Foto: MI/Ramdani.

Jakarta: Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Cianjur Teddy Budiman dipanggil penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia akan diperiksa dalam kasus dugaan korupsi dana alokasi khusus (DAK) pendidikan 2018.

“Dia akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka IRM (Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar),” kata juru bicara KPK Febei Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Jumat, 18 Januari 2019.

Satu pihak wiraswasta Yasep juga masuk dalam agenda pemeriksaan. Dia akan diusut sebagai saksi untuk tersangka  Irvan Rivano Muchtar.

KPK menetapkan Irvan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait DAK Cianjur 2018 bersama tiga orang lainnya. Mereka adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Cecep Sobandi, Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Rosidin, dan kakak ipar Irvan, Tubagus Cepy Sethiady.

Irvan bersama kroninya diduga telah meminta, menerima, atau memotong pembayaran DAK pendidikan Cianjur 2018 sebesar 14,5 persen dari total Rp46,8 miliar. Uang tersebut dikumpulkan melalui Ketua Majelis Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Cianjur Rudiansyah dan Bendahara MKKS Taufik Setiawan.

Baca: KPK Periksa Empat Kepala Sekolah Terkait Korupsi DAK

Keduanya berperan sebagai pihak yang menagih fee dari DAK pendidikan kepada 140 kepala sekolah yang telah menerima DAK tersebut. Diduga, fee untuk Irvan adalah 7 persen dari alokasi DAK tersebut.

Atas perbuatannya, keempat tersangka dijerat Pasal 12 huruf f atau Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 B Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

(OGI)

Ahok Minta Pendukung Tak Menjemput ke Mako Brimob

Terpidana kasus penistaan Basuki Tjahaja Purnama dibawa ke Rutan Cipinang. Foto: MI/Arya Manggala.

Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Basuki ‘Ahok’ Tjahaja Purnama meminta pendukung tak menjemputnya ke Markas Komando Brigade Mobil (Mako Brimob), Depok, Jawa Barat,saat dia bebas. Pasalnya, dia mendengar ada pendukung yang berencana menginap di depan Mako Brimob. 

“Saat saya bebas, 24 Januari 2019 adalah hari Kamis, hari orang-orang bekerja. Jalanan di depan Mako Brimob dan di depan Lapas Cipinang adalah satu-satunya jalan utama bagi saudara-saudara kita yang mau mencari nafkah,” kata Ahok dalam surat yang diunggah di akun Instagram @basukibtp, Kamis, 18 Januari 2019. 

Ahok khawatir penyambutan dari Ahokers, sebutan pendukung Ahok, mengganggu lalu lintas jalan sekitar. Dia pun meminta agar pendukungnya tidak menginap di depan Mako Brimob jelang kebebasannya.

“Demi kebaikan dan ketertiban umum bersama, dan untuk menolong saya sebaiknya saudara-saudara tidak melakukan penyambutan apalagi menginap,” jelas dia 

Baca: PSI Ucapkan Selamat Atas Kebebasan Ahok

Bupati Belitung Timur ke-1 itu akan bebas enam hari lagi, tepatnya pada Kamis, 24 Januari 2019. Ahok telah menjalankan hukuman 2 tahun dengan mendapatkan remisi 3,5 bulan. 

Mantan anggota DPR RI itu dinyatakan bersalah menistakan agama lantaran mengutip surat Al-Maidah ayat 51. Kasus ini muncul ketika Ahok mengikuti pemilihan gubernur DKI 2017.

(OGI)

Lima Legislator Bekasi Diperiksa KPK

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap lima anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Jawa Barat (Jabar). Para legislator akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap perizinan proyek pembangunan Meikarta di Bekasi.

Lima legislator daerah Bekasi yang akan menjalani pemeriksaan itu yakni Edi Kurtubi Udi, Yudi Darmansyah, Kairan Jumhari Jisan, Namat Hidayat, dan H Anden Saalin Relan.

“Mereka akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka NHY (Bupati Kabupaten Bekasi Neneng Hasanah Yasin),” kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Jumat, 18 Januari 2019.

KPK mengungkap fakta baru aliran dana suap Meikarta untuk sejumlah anggota DPRD Bekasi. Diduga, uang suap pemberian Lippo Group itu untuk membiayai pelesiran anggota dewan Bekasi ke luar negeri. Parahnya, keluarga anggota DPRD Bekasi juga ikut dalam pelisiran dengan menggunakan uang suap tersebut.

KPK menemukan ada kejanggalan dalam perubahan aturan tata ruang untuk pembangunan Meikarta. Berdasarkan rekomendasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BPKRD) Jawa Barat, proyek Meikarta mendapatkan izin peruntukkan penggunaan tanah (IPPT) hanya seluas 84,6 hektar. 

Namun faktanya, Meikarta justru akan dibangun seluas 500 hektar. Disinyalir ada pihak yang sengaja mengubah aturan ‎tata ruang dan wilayah (RTRW) baru di Bekasi. Diduga, aturan itu sengaja diubah anggota DPRD Bekasi serta sejumlah pihak untuk memuluskan kepentingan Lippo Group menggarap Meikarta. 

KPK telah menemukan fakt kuat jika proses perizinan Meikarta bermasalah sejak awal. Lembaga Antirasuah mengantongi nama-nama yang terlibat skandal suap Meikarta. Penyidik telah memeriksa sejumlah pihak dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Pemerintah Provinsi Jabar, Pemerintah Kabupaten Bekasi, legislator Jabar dan petinggi Lippo Group untuk mengungkap fakta baru itu.

Baca: Rapat Perizinan Meikarta Diduga Diinisiasi Dirjen Otda

Dalam kasus ini, Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin beserta kroninya diduga telah menerima hadiah atau janji dari petinggi Lippo Group agar memuluskan perizinan proyek pembangunan Meikarta. Total fee yang dijanjikan Lippo Group itu sebanyak Rp13 miliar.

Namun, pemberian uang suap yang telah terealisasi untuk Neneng Hasanah Yasin dan kroninya sekira Rp7 miliar. Uang Rp7 miliar telah diberikan para petinggi Lippo Group kepada Neneng Hasanah Yasin melalui para kepala dinas.

(OGI)

Prabowo Dinilai Kerap Lontarkan Data Pembanding Yang Salah

Talkshow Live Chat Jokowi-Prabowo Ronde pertama Medcom.id – foto: Renatha Swasty.

Jakarta: Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dinilai kerap mengeluarkan data-data pembanding yang salah dalam debat pemilihan calon presiden-wakil presiden. Prabowo dinilai terus menunjukkan pesimisme. 

Salah satunya terkait pernyataan gaji Gubernur Jawa Tengah hanya Rp8 juta. Padahal, wilayah kerja Jawa Tengah lebih besar dari Malaysia. 

“Saya melihat paslon 02 sering salah data. Argumen dasarnya benar, gaji minim tapi pembandingnya salah akhirnya menjadi tidak bermakna,” kata Kandidat PhD The University of Queensland Australia Emir Chairullah dalam Live Chat Jokowi-Prabowo Ronde pertama Medcom.id, Kamis, 17 Januari 2019. 

Emir menyebut gaji kepala daerah minim kemungkinan benar. Tapi wilayah kerja yang dimaksud Prabowo salah. 

(Baca juga: Prabowo Ingin Menaikkan Gaji Penegak Hukum)

Diketahui, luas wilayah Jawa Tengah 32.901 km2, sementara luas wilayah Malaysia 330.803 km2. Perbandingan luas wilayah 10 kali lipat. 

“Yang tadi saya bilang pesimisme terus yang digambarkan 02 untuk mendagangkan programnya ke undecide voters,” tutur dia. 

Emir menyebut hal ini wajib diwaspadai paslon nomor urut 01. Sebab, data-data salah ini bisa saja dianggap benar oleh masyarakat awam. 

“Kalau kalangan educated itu oh iya salah. Tapi yang harus diwaspadai masyarakat awam seolah-olah benar mungkin akan membuat tertarik undecide voters ke depan harus ditegaskan masalah data,” tutur dia. 

Sebelumnya, Prabowo ingin menaikan gaji penegak hukum. Ini dilakukan untuk memberantas korupsi. Dia menilai gaji yang tinggi bisa menekan korupsi dan meningkatkan integritas. 

(REN)

Eddy Sindoro Bantah Bukti Rekaman Jaksa

Jakarta: Petinggi Fairmont Enterprise Eddy Sindoro membantah bukti rekaman suara percakapannya dengan Advokat Lucas terkait pelariannya ke luar negeri. Dalam sidang lanjutan, jaksa sempat membeberkan rekaman percakapan antara Lucas dan Eddy Sindoro.

Awalnya jaksa memutarkan rekaman percakapan yang diduga kuat milik Eddy Sindoro dan Lucas lewat sambungan telefon selama 30 menit. Dalam rekaman tersebut, Lucas merekomendasikan agar Eddy Sindoro tak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

“Saya enggak tahu, itu tadi bukan suara saya,” ujar Eddy dalam sidang terdakwa Advokat Lucas, di Pengadilan Tindak Pidana korupsi Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis, 17 Januari 2019.

Pernyataan tersebut ia yakini, dengan melihat transkrip perbincangan tersebut. Eddy tetap berkeyakinan tidak merasa melakukan perbincangan dengan Lucas.

Selain itu, Jaksa juga menunjukan bukti-bukti lain, seperti paspor dengan kewarganegaran Yangon dan Republik Dominika. Paspor tersebut diduga untuk kabur dari incaran KPK ke berbagai negara di Asia.

“Iya, itu paspor saya,” tuturnya.

Eddy menjelaskan kepergiannya ke luar negri untuk menjalani perobatan. Pasalnya ia menderita penyakit saraf kejepit.

Baca: Eddy Sindoro Mengaku Dibantu WN Singapura Saat Kabur

Lebih lanjut, Jaksa menanyakan pasport apa yang digunakan Eddy selama mengunjungi sejumlah negara tersebut mengingat status tersangka Eddy, sudah DPO. “Selama dua tahun, saya masih WNI. Pakai pasport Dominika yang buat Jimmy (warga negara Singapur),” ungkapnya.

Lucas yang duduk sebagai terdakwa dalam perkara ini juga menampik sejumlah barang bukti yang dibeberkan Jaksa KPK, termasuk rekaman perbincangannya dengan Eddy. Menurut Lucas, suara rekaman yang ditampikan belum tentu suara rekamannya, terlebih Eddy juga membantah jika rekaman yang diputar jaksa itu merupakan perbincangan keduanya. 

“Dibantah oleh Eddy Sindoro, dikatakan itu bukan suara Eddy. Kemudian, ada lagi rekaman diperdengarkan kepada Oscar, dia tidak yakin,” kata Lucas.

Lucas didakwa menghalangi proses penyidikan KPK terhadap Eddy Sindoro. Lucas diduga membantu pelarian Eddy ke luar negeri.

Baca: Eddy Sindoro Sebut Tak Pernah Pakai Jasa Lucas

Menurut jaksa, Lucas menyarankan Eddy Sindoro yang telah berstatus tersangka agar tidak kembali ke Indonesia. Lucas juga mengupayakan supaya Eddy masuk dan keluar dari wilayah Indonesia, tanpa pemeriksaan petugas Imigrasi. 

Hal itu dilakukan supaya Eddy tidak diproses secara hukum oleh KPK. Karena perbuatannya Lucas didakwa melanggar Pasal 21 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(DMR)

Polisi Belum Berencana Periksa Edy Rahmayadi

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo. Foto: Antara/Indrianto Eko Suwarso

Jakarta: Satgas antimafia bola belum menjadwalkan pemeriksaan untuk Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Edy Rahmayadi. Pasalnya, penyidik satgas antimafia bola harus lebih dulu memeriksa pejabat struktural PSSI.

“Semua tergantung dari pemeriksaan waketum, sekjen, dan perangjat struktural PSSI,” ujar Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 17 Januari 2019. 

Dedi menjelaskan, dari keterangan para pejabat struktural PSSI bakal dikontruksi untuk mengetahui adakah perbuatan melawan hukum. Selain itu, keterangan-keterangan itu dibutuhkan untuk mengetahui peran dari masing-masing pihak yang diperiksa. 

“Kalau enggak ada ya tetap menjadi saksi untuk beberapa tersangka yang sudah ditangkap,” ucapnya. 

Polisi tengah menyelidiki kasus mafia bola yang baru-baru ini terbongkar. Kasus ini merupakan tindak lanjut atas laporan dari Manager Persibara Banjarnegara Lasmi Indaryani.

Baca: Joko Driyono Minta Diperiksa Pekan Depan

Polisi telah memeriksa Bendahara Umum PSSI Berlinton Siahaan dan Sekretaris Jenderal PSSI Ratu Thisa Destria terkait laporan ini. Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan 11 tersangka.

Baru enam tersangka yang sudah ditahan. Mereka adalah mantan anggota Komisi Wasit Priyatno, wasit futsal Anik Yuni Artika Sari, anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI Johar Lin Eng, anggota Komisi Disiplin Dwi Irianto alias Mbah Putih, wasit Persibara Banjarnegara vs Pasuruan Nurul Safarid, dan Staf Direktur Perwasitan PSSI Mansyur Lestaluhu. 

(DMR)

Kasus Novel Bukan Kegagalan Jokowi

Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni. Foto: Medcom.id/Theofilius Ifan Sucipto

Jakarta: Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni menyebut kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan tidak bisa dianggap sebagai kegagalan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Jokowi serius dalam menyelesaikan kasus kekerasan pada penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.

“Kami ingin katakan bahwa Pak Jokowi serius menyelesaikan (kasus Novel),” ujar Juli di kantor Populi Center, Jakarta Barat, Kamis, 17 Januari 2019.

Buktinya, kata Juli, Jokowi sejak awal mengirim dokter kepresidenan untuk merawat Novel. Selain itu, biaya pengobatan Novel ditanggung negara atas instruksi Jokowi.

Tidak hanya itu, lanjut Juli, Jokowi juga memanggil Kapolri Jenderal Tito Karnavian sebanyak tiga kali untuk mengusut kasus ini. Bahkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) membuat rekomendasi terkait penyerangan Novel.

Dia menyebut ada pihak yang berusaha mempersonifikasi kasus Novel sebagai kegagalan penegakan hukum. Dirinya menegaskan, kasus Novel tidak bisa dijadikan indikator kegagalan Jokowi.

“Menurut saya, menjadikan (kasus) Novel sebagai simbol Pak Jokowi gagal itu menurut saya yang keliru,” pungkas Juli.

Baca: Presiden Jelaskan Pembentukan Tim Penyidikan Kasus Novel

Novel Baswedan disiram air keras pada April 2017 lalu sepulang menunaikan salat subuh di masjid dekat kediamannya, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Hampir dua tahun berlalu, pengusutan kasus ini mandek.

Pelaku penyerangan Novel hingga kini juga belum terungkap. Novel sebelumnya sempat menyebut jika aktor intelektual penyerangannya saat itu adalah salah satu jendral kepolisian.

(DMR)

Eddy Sindoro Mengaku Dibantu WN Singapura Saat Kabur

Eks bos Lippo Group Eddy Sindoro saat bersaksi buat terdakwa Lucas – Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo.

Jakarta: Eks bos Lippo Group Eddy Sindoro mengaku kabur keluar negeri dibantu warga negara Singapura, Chua Chwee Chye alias Jimmy alias Lie. Eddy kabur untuk menghindari penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Dia pedagang barang antik setahu saya,” kata Eddy menceritakan sosok Jimmy saat bersaksi buat terdakwa Lucas di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis, 17 Januari 2019.

Eddy menyebut Jimmy yang mengurus tiket untuk dirinya saat dideportasi dari Malaysia ke Indonesia. Saat tiba di Indonesia, Jimmy pula yang mengajak Eddy pergi keluar negeri.

“Satu atau dua hari sebelum berangkat pengertian saya, saya mau pulang. Tapi hari yang sama pagi, Jimmy katakan dia atur untuk sampai, tidak usah pulang dulu,” beber dia. 

(Baca juga: Eddy Sindoro Sebut Tak Pernah Pakai Jasa Lucas)

Lucas didakwa menghalangi proses penyidikan KPK terhadap Eddy Sindoro. Lucas diduga membantu pelarian Eddy ke luar negeri.

Menurut jaksa, Lucas menyarankan Eddy Sindoro yang telah berstatus tersangka agar tidak kembali ke Indonesia. Lucas juga mengupayakan supaya Eddy masuk dan keluar dari wilayah Indonesia, tanpa pemeriksaan petugas Imigrasi. 

Hal itu dilakukan supaya Eddy tidak diproses secara hukum oleh KPK. Karena perbuatannya Lucas didakwa melanggar Pasal 21 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(Baca juga: Anak Eddy Sindoro Ubah BAP)
 

(REN)

Waketum PSSI Diperiksa Besok

Suap. Ilustrasi: Medcom.id/M Rizal.

Jakarta: Satuan Tugas (Satgas) Antimafia Bola memanggil Wakil Ketua Umum (Waketum) Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Djoko Driyono pada Jumat, 18 Januari 2019. Ia akan dimintai keterangan terkait kasus pengaturan skor Liga 2 dan Liga 3 di 2018. 

Juru bicara Satgas Antimafia Bola Kombes Syahar Diantono mengatakan surat pemanggilan terhadap Joko dilayangkan pada Senin, 14 Januari 2019. Surat dipastikan sudah diterima Joko.

“Surat untuk menghadiri panggilan besok, pukul 10.00 WIB di Krimum (Reserse Kriminal Umum) Polda Metro Jaya,” kata Syahar saat dikonfirmasi, Kamis, 17 Januari 2019.

Meski demikian, Syahar mengaku belum mendapatkan konfirmasi untuk kehadiran Djoko. Namun, dia berharap Djoko dapat memenuhi panggilan tersebut. “Kita tunggu besok,” ujar Syahar.

Polisi tengah menyelidiki kasus mafia bola yang baru-baru ini terbongkar. Kasus ini merupakan tindak lanjut atas laporan dari Manager Persibara Banjarnegara Lasmi Indaryani.

Baca: Joko Driyono Belum Bisa Penuhi Panggilan Satgas Anti-Mafia Bola

Polisi telah memeriksa Bendahara Umum PSSI Berlinton Siahaan dan Sekretaris Jenderal PSSI Ratu Thisa Destria terkait laporan ini. Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan 11 tersangka.

Baru enam tersangka yang sudah ditahan. Mereka adalah mantan anggota Komisi Wasit Priyatno, wasit futsal Anik Yuni Artika Sari, anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI Johar Lin Eng, anggota Komisi Disiplin Dwi Irianto alias Mbah Putih, wasit Persibara Banjarnegara vs Pasuruan Nurul Safarid, dan Staf Direktur Perwasitan PSSI Mansyur Lestaluhu. 

(OGI)

Polisi Temukan Dugaan Penyimpangan Penyelenggaraan Liga

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo – Medcom.id/Sunnaholomi Halakrispen.

Jakarta: Kepolisian terus melakukan penyelidikan terkait dugaan mafia bola. Satgas Antimafia Bola menemukan dugaan penyimpangan anggaran dalam penyelenggaraan Liga Indonesia. 

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengungkapkan dugaan-dugaan itu bakal diklarifikasi ke sejumlah pejabat PSSI. 

“Pertama menyangkut regulasi, mekanisme, pengaturan jadwal, dan penunjukkan wasit. Kedua menyangkut masalah dugaan penyimpangan anggaran dalam penyelenggaraan liga,” beber Dedi di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 17 Januari 2019. 

Dedi mengungkapkan dugaan penyelewengan anggaran itu terjadi di penyelenggaraan Liga 2 dan Liga 3. Tidak menutup kemungkinan terjadi penyelewengan anggaran di penyelenggaraan Liga 1. 

(Baca juga: Polisi Telisik Perputaran Uang di PSSI)

“Liga 1 masih didalami,” beber dia. 

Polisi menjadwalkan pemeriksaan pejabat PSSI mulai pekan ini. Mereka yang bakal dipanggil mulai dari komite eksekutif (Exco) hingga wakil ketua umum PSSI. 

“Minggu ini targetnya satgas memeriksa beberapa pejabat struktur di PSSI baik sekjen, waketum kemudian bendahara PSSI kemudian kaitannya dengan Exco PSSI, nah itu semuanya dimintai keterangan,” tutur Dedi. 

(Baca juga: Pejabat PSSI Minta Rp115 Juta ke Manajer Perseba)
 

(REN)

Joko Driyono Minta Diperiksa Pekan Depan

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo. Foto: Medcom.id/Lukman Diah Sari

Jakarta: Satgas Antimafia Bola batal memeriksa Wakil Ketua Umum PSSI Joko Driyono hari ini, Kamis, 17 Januari 2019. Namun, Joko minta pemeriksaannya ditunda pekan depan. 

“Satgas Antimafia Bola sudah mendapat surat resmi dari PSSI bahwa Joko Driyono minta pengunduran (pemeriksaan) tanggal 24 Januari,” kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 17 Januari 2019.

Pemeriksaan Komite Eksekutif PSSI juga diundur pekan depan. Hari ini, tim memeriksa Ketua Komite Disiplin PSSI Asep Edwin. Dia diperiksa di Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Polri, Kuningan, Jakarta.

“Ini masih terkait match fixing di Liga 3 dan Liga 2. Tidak menutup kemungkinan juga akan investigasi Liga 1,” tutur dia. 

Dedi menyebut pekan ini satgas fokus memeriksa para pejabat struktur PSSI. Mereka bakal dikorek soal regulasi, mekanisme, pengaturan jadwal, termasuk penunjukan wasit.

(Baca juga: Polisi Temukan Dugaan Penyimpangan Penyelenggaraan Liga)
 

(REN)

Eddy Sindoro Sebut Tak Pernah Pakai Jasa Lucas

Chairman Paramount Enterprise Eddy Sindoro saat bersaksi buat terdakwa Lucas – Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo.

Jakarta: Chairman Paramount Enterprise Eddy Sindoro mengaku tidak pernah menggunakan jasa advokat Lucas. Namun, Eddy memang mengenal Lucas. 

“Tidak pernah (menggunakan jasa lawyer),” ujar Eddy saat bersaksi buat terdakwa Lucas di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis, 17 Januari 2019.

Eddy mengaku meninggalkan Indonesia sejak 2016 dan baru kembali ke Indonesia pada Oktober 2018. Selama dua tahun itu, dia berada di beberapa negara Asia.

“Jepang, Malaysia, Hongkong, Kamboja, dan lain-lain,” imbuh Eddy.

Dia mengaku keluar negeri untuk untuk menjalani pengobatan. “Saya sakit biasa sehari-harinya saraf kejepit,” tambah dia. 

Eddy menyebut selama di luar negeri selalu dibantu oleh temannya warga negara Singapura, Jimmy. Dia tidak pernah melibatkan kerabatnya termasuk keluarga saat mengalami masalah hukum di Malaysia.  

(Baca juga: KPK Pegang Rekaman Lucas Rekomendasikan Eddy Kabur)

“Saya lupa persisnya saya kenal (Jimmy) 14 atau 15 tahun lalu,” imbuh dia. 

Lucas didakwa menghalangi proses penyidikan KPK terhadap Eddy Sindoro. Lucas diduga membantu pelarian Eddy ke luar negeri.

Menurut jaksa, Lucas menyarankan Eddy Sindoro yang telah berstatus tersangka agar tidak kembali ke Indonesia. Lucas juga mengupayakan supaya Eddy masuk dan keluar dari wilayah Indonesia, tanpa pemeriksaan petugas Imigrasi. 

Hal itu dilakukan supaya Eddy tidak diproses secara hukum oleh KPK. Karena perbuatannya Lucas didakwa melanggar Pasal 21 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 

(Baca juga: Anak Eddy Sindoro Ubah BAP)
 

(REN)

Hakim Merry Sempat Minta Tamin Bebas

Jakarta: Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan Merry Purba sempat mengganggap pengusaha Tamin Sukardi seharusnya bebas dalam kasus korupsi yang menjeratnya. Namun, pandangan Merry ini berbau amis. 

Wahyu Prasetyo Wibowo, Ketua Majelis Hakim dalam perkara Tamin, menjelaskan pemutusan perkara dilakukan dalam proses musyawarah dengan hakim lainnya. Saat itu, Merry memiliki pendapat lain (dissenting opinion) yang menginginkan Tamin divonis tidak bersalah.

“Dia katakan bahwa ada putusan perdata maka terdakwa harus bebas,” kata Wahyu saat bersaksi di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis 17 Januari 2019.

Wahyu kemudian menanyakan kepada Hakim Merauke Sinaga yang ikut menangani perkara tersebut. Hasilnya, Sontan memiliki pendapat yang sama dengan Wahyu. “Sontan bilang ini terbukti dengan segala pertimbangan beliau, terus saya bilang kalau ini terbukti,” imbuh dia.

Dia kembali menegaskan sikap kepada Merry dengan memberikan penjelasan yang membuat Tamin dinyatakan bersalah. Namun, Merry tetap berpegang pada pendirinya sehingga Wahyu memintanya untuk memberikan pertimbangan yang membuatnya tidak bersalah.

“Tapi Ibu buat dissenting opinion dan Ibu harus bertanggung jawab dengan putusan. Persoalan hukumnya biar saya yang pikirkan dengan Pak Sinton,” imbuh dia. 

Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan berdasarkan berita acara pemeriksaan (BAP), Wahyu tidak mengintervensi keputusan Merry. Dia mengaku memang tak mengintervensi keputusan Merry.

“Putusan Ibu Merry memang jadi pertanyaan buat saya, tapi saya tidak berani pertanyakan karena takut menyinggung yang bersangkutan,” imbuh dia.

Pada sidang putusan 27 Agustus 2018, Hakim Wahyu dan Hakim Sontan menyatakan Tamin terbukti bersalah melakukan korupsi. Ia dihukum enam tahun penjara dengan denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan.

Baca: Hakim Tipikor Medan Didakwa Terima Suap Rp1,56 Miliar

Tamin juga dijatuhi pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp132,4 miliar. Kendati begitu, Hakim Merry memberikan pendapat berbeda dengan menyatakan dakwaan jaksa tidak terbukti.

Sehari setelah putusan terhadap Tamin, tim KPK menangkap Panitera Pengganti Helpandi, Tamin, dan Merry Purba. Saat tangkap tangan tersebut, KPK menemukan uang SGD130.00 di tas Helpandi yang diduga akan diserahkan kepada hakim Sontan.

Merry didakwa melanggar Pasal 12 huruf c juncto Pasal 18 atau Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

(OGI)

Bakamla Minta KPK Awasi Pembuatan Pusat Komando

Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya (Laksdya) Achmad Taufiqoerrochman – Medcom.id/Juven Martua Sitompul.

Jakarta: Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya (Laksdya) Achmad Taufiqoerrochman menyambangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia datang untuk audiensi dengan pimpinan KPK terkait pencegahan tindak pidana korupsi.

“Ini kan courtesy call saya sebagai pejabat baru. Harus ketemulah dengan semua pejabat negara ini, termasuk KPK,” kata Taufiqoerrochman di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 17 Januari 2019.

Taufiqoerrochman juga sempat membahas tugas dan fungsi Bakamla dalam pertemuan tersebut. Ada tiga tugas dan fungsi Bakamla yang dipaparkan jenderal bintang tiga itu kepada pimpinan KPK.

“Ada tiga fungsi utama, yakni maritime security, maritime safety, dan defense. Di masa perang, Bakamla ada di bawah angkatan laut, maka personel dengan asetnya menjadi komponen cadangan dari TNI Angkatan Laut,” papar dia. 

Terpenting dari pertemuan itu, kata Taufiqoerrochman, pihaknya akan meminta KPK mengawasi rencana pembuatan pusat komando operasi. Pihaknya meminta pengadaan dan pengelolaan uang Bakamla untuk pembuatan pusat komando dipelototi lembaga antirasuah.

“Saat saya mengadakan suatu proses-proses, saya akan minta bantuan beliau untuk mengawasi. Fungsi KPK kan salah satunya pencegahanan,” tambah dia. 

Lembaga antirasuah mengamini tidak ada kasus yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Poin dialog antara kepala Bakamla dengan pimpinan KPK itu lebih pada aspek pencegahan.

“Aspek-aspek pencegahan korupsi menjadi salah satu yang akan dibahas bersama,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah dikonfirmasi terpisah.
 

(REN)

Bos PT Safa Sejahtera Abadi Diperiksa KPK

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan Direktur Utama PT Safa Sejahtera Abadi Hafsari. Dia diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi 14 proyek fiktif yang digarap PT Waskita (Persero) Tbk.

“(Hafsari) diperiksa sebagai saksi untuk tersangka FR (Kepala Divisi II PT Waskita Karya periode 2011-2013, Fathor Rachman),” kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Kamis, 17 Januari 2019.

Baca: Peran PT Waskita pada 14 Proyek Fiktif Diselidiki

Penyidik juga memanggil lima saksi lain. Mereka ialah dua pegawai PT Berkah Money Changer, Junaedi dan Megawaty, pegawai PT Waskita Karya Imam Bukori, serta pihak swasta Fatmawati dan Riza Alfarizi.

“Kelimanya akan diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka yang sama,” ujar Febri.

KPK sebelumnya menetapkan Kepala Divisi II PT Waskita Karya (Persero) Tbk periode 2011-2013 Fathor Rachman dan Kepala Bagian Keuangan dan Risiko Divisi II PT Waskita Karya (Persero) Tbk periode 2010-2014 Yuly Ariandi Siregar sebagai tersangka. Kedua tersangka diduga melakukan pengeluaran atau pembayaran 14 pekerjaan fiktif PT Waskita Karya kepada perusahaan-perusahaan subkontraktor. Negara diduga merugi hingga Rp186 miliar.

Baca: KPK Tetapkan Dua Pegawai PT Waskita Karya Sebagai Tersangka

Fathor dan Yuly disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

14 proyek infrastruktur itu ialah:
1. Proyek normalisasi Kali Bekasi Hilir, Jawa Barat.
2. Proyek Banjir Kanal Timur (BKT) paket 22, Jakarta.
3. Proyek Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara.
4. Proyek Bendungan Jati Gede, Sumedang, Jawa Barat.
5. Proyek normalisasi kali pesanggarahan paket 1, Jakarta.
6. Proyek PLTA Genyem, Papua.
7. Proyek tol Cinere-Jagorawi (Cijago) Seksi 1, Jawa Barat.
8. Proyek flyover Tubagus Angke, Jakarta.
9. Proyek flyover Merak-Balaraja, Banten.
10. Proyek Jalan Layang non tol Antasari-Blok M (Paket Lapangan Mabak), Jakarta.
11. Proyek Jakarta Outer Ring Road (JORR) Seksi W 1, Jakarta.
12. Proyek Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa Paket 2, Bali.
13. Proyek Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa Paket 4, Bali.
14. Proyek Jembatan AJI Tulur-Jejangkat, Kutai Barat, Kalimantan Timur.

(OJE)

KPK Periksa Lima Anggota DPRD Bekasi

Jakarta: Lima Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dipanggil penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kelimanya akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap izin proyek pembangunan Meikarta di Bekasi.

Para legislator daerah Kabupaten Bekasi yang akan menjalani pemeriksaan itu ialah Haryanto, H. Sarim Saepudin, Suganda Abdul Malik, Nyumarno dan Abdul Rosid Sargan. Mereka diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Bupati Kabupaten Bekasi Neneng Hasanah Yasin (NHY).

“Keterangan mereka dibutuhkan untuk melengkapi berkas penyidikan NHY,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Kamis, 17 Januari, 2019.

KPK mengungkap fakta baru aliran dana suap Meikarta untuk sejumlah anggota DPRD Bekasi. Diduga, uang suap pemberian Lippo Group itu untuk membiayai pelesiran para anggota dewan Bekasi ke luar negeri. Parahnya, keluarga anggota DPRD Bekasi juga ikut dalam pelisiran dengan menggunakan uang suap tersebut.

Baca: Sekda Jabar Bantah Bertemu Bupati Bekasi Soal Meikarta

KPK menemukan ada kejanggalan dalam perubahan aturan tata ruang untuk pembangunan Meikarta. Sebab, berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BPKRD) Jawa Barat, proyek Meikarta mendapatkan Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah (IPPT) hanya seluas 84,6 hektar.

Namun faktanya, Meikarta justru akan dibangun seluas 500 hektar. Disinyalir ada pihak yang sengaja merubah aturan ‎tata ruang dan wilayah (RTRW) yang baru di Bekasi.

Diduga, aturan tersebut sengaja dirubah oleh anggota DPRD Bekasiserta sejumlah pihak untuk memuluskan kepentingan Lippo Group dalam menggarap Meikarta. KPK telah menemukan fakta-fakta kuat jika proses perizinan Meikartasudah bermasalah sejak awal.

Termasuk, mengantongi nama-nama yang terlibat dalam skandal suap Meikarta tersebut. Penyidik bahkan telah memeriksa sejumlah pihak Kemendagri, Pemprov Jabar, Pemkab Bekasi, legislator Jabar dan petinggi Lippo Group untuk mengungkap fakta-fakta baru tersebut.

Dalam kasus ini, Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin beserta kroninya diduga telah menerima hadiah atau janji dari petinggi Lippo Group agar memuluskan perizinan proyek pembangunan Meikarta. Total fee yang dijanjikan Lippo Group itu sebanyak Rp13 miliar.

Namun, pemberian uang suap yang telah terealisasi untuk Neneng Hasanah Yasin dan kroninya yakni sekira Rp7 miliar. Uang Rp7 miliar telah diberikan para petinggi Lippo Group kepada Neneng Hasanah Yasin melalui para kepala dinas.

(YDH)

Rapat Perizinan Meikarta Diduga Diinisiasi Dirjen Otda

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mensinyalir Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Dirjen Otda Sumarsono (Soni) dan jajarannya berinisiatif mengadakan rapat membahas proyek Meikarta. Rapat itu diduga membahas soal perizinan proyek tersebut.

“Itu yang kami telusuri kemarin saat melakukan pemeriksaan terhadap Dirjen Otda di KPK dalam tahap penyidikan,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Kamis, 17 Januari 2019.

Soni menjalani pemeriksaan kasus suap Meikarta pada Kamis, 10 Januari 2019. Dia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin.

Baca: Tjahjo Sebut Izin Proyek Meikarta di Pemkab Bekasi

Febri menjelaskan poin penting yang digali penyidik ialah kewenangan kementerian di bawah pimpinan Tjahjo Kumolo dalam perizinan proyek Meikarta. Termasuk arahan-arahan Kemendagri untuk melapangkan perizinan Meikarta.

“Nah itu yang sudah dituangkan dalam berkas pemeriksaan. Tapi inti poin-poin lebih rinci tentu tidak bisa kami sampaikan terkait dengan hal itu,” ucap dia.

Febri menegaskan penyidik mengantongi bukti kuat sejak awal proses pengurusan izin proyek Meikarta sudah bermasalah. Sebagian dugaan masalah itu bahkan telah dibuka KPK dalam persidangan terdakwa Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro.

“Kondisi aturan yang ada termasuk soal tata ruang itu tidak mungkin bisa melakukan pembangunan dengan perizinan yang cukup di Meikarta sesuai dengan yang direncanakan lebih dari 400 hektar itu,” beber dia.

Baca: Tjahjo Kumolo Siap Jadi Saksi Kasus Meikarta

KPK mengungkap fakta baru aliran dana suap Meikarta untuk sejumlah anggota DPRD Bekasi. Uang suap pemberian Lippo Group diduga untuk membiayai pelisiran para anggota dewan Bekasi ke luar negeri. Parahnya, keluarga anggota DPRD Bekasi juga ikut dalam pelisiran dengan menggunakan uang suap tersebut.

KPK menemukan ada kejanggalan dalam perubahan aturan tata ruang untuk pembangunan Meikarta. Sebab, berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BPKRD) Jawa Barat, proyek Meikarta mendapatkan Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah (IPPT) hanya seluas 84,6 hektar.

Meikarta justru akan dibangun seluas 500 hektar. Disinyalir ada pihak yang sengaja merubah aturan ‎tata ruang dan wilayah (RTRW) yang baru di Bekasi.

Baca: KPK Usut Permintaan Tjahjo Soal Izin Meikarta

Diduga, aturan tersebut sengaja dirubah oleh anggota DPRD Bekasiserta sejumlah pihak untuk memuluskan kepentingan Lippo Group dalam menggarap Meikarta. KPK telah menemukan fakta-fakta kuat jika proses perizinan Meikartasudah bermasalah sejak awal.

Termasuk, mengantongi nama-nama yang terlibat dalam skandal suap Meikarta tersebut. Penyidik bahkan telah memeriksa sejumlah pihak Kemendagri, Pemprov Jabar, Pemkab Bekasi, legislator Jabar dan petinggi Lippo Group untuk mengungkap fakta-fakta baru tersebut.

Dalam kasus ini, Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin beserta kroninya diduga telah menerima hadiah atau janji dari petinggi Lippo Group agar memuluskan perizinan proyek pembangunan Meikarta. Total fee yang dijanjikan Lippo Group itu sebanyak Rp13 miliar.

Namun, pemberian uang suap yang telah terealisasi untuk Neneng Hasanah Yasin dan kroninya yakni sekira Rp7 miliar. Uang Rp7 miliar telah diberikan para petinggi Lippo Group kepada Neneng Hasanah Yasin melalui para kepala dinas.

(OJE)

Permintaan Uang ke Sinar Mas Disebut Cuma Guyon

Jakarta: Ketua Komisi B DPRD Kalimantan Tengah Borak Milton membantah meminta uang ke Department Head Document and License Perkebunan Sinar Mas untuk wilayah Kalimantan Tengah-Utara, Teguh Dudy Syamsuri Zaldy. Dia mengaku permintaan itu candaan yang dilontarkan Sekretaris Komisi B DPRD Kalteng Punding Ladewiq H Bangkan.

“Tidak ada permintaan. Itu hanya guyonan Pak Punding saja,” kata Borak di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu, 16 Januari 2019.

Punding yang turut hadir sebagai saksi mengaku tergelitik mengucapkan permintaan itu. Dia bilang, Dudy selalu menyodorkan uang ketika bertemu dengan anggota dewan.

“Setiap kami datang selalu disodorkan uang. Saya nyeletuk ‘kalau mau bawa uang itu satu orang yang banyak, langsung jangan Rp1 juta. Kalau ngasih duit itu jangan bikin malu, Rp250 juta langsung ke saya’,” kata Punding menirukan ucapannya. 

Sebelumnya, Punding mengaku 12 anggota DPRD Kalteng menerima sejumlah uang saat berkunjung ke Gedung Sinar Mas Land Plaza, Thamrin, Jakarta Pusat. Legislator mendapat jatah masing-masing Rp1 juta. 

“Saya katakan dalam hasil (pertemuan) ini di pintu keluar ada dibagiin amplop semua yang hadir. Itu Rp1 juta,” ucap Punding.

(Baca juga: Legislator Kalteng Tagih Uang Suap)

Anggota DPRD Kalimantan Tengah berkunjung ke kantor Sinar Mas untuk membahas pencemaran limbah di Danau Sembuluh Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Pencemaran diduga dilakukan oleh PT Binasawit Abadi Pratama (BAP), anak usaha PT Sinar Mas Agro Resources And Technology (SMART) Tbk.

Dalam perkara ini, anggota Komisi B DPRD Kalteng diduga menerima suap dari PT BAP sejumlah Rp240 juta. Masing-masing anggota Komisi B yang berjumlah 12 orang mendapatkan jatah Rp20 juta.

Anggota DPRD Kalimantan Tengah menerima suap agar penyelenggara negara tidak melakukan rapat dengar pendapat (RDP) terkait dugaan pencemaran limbah sawit di Danau Sembuluh.

Dalam perkara ini telah ditetapkan tiga terdakwa yakni, Chief Executive Officer (CEO) Perkebunan Sinar Mas 6A Kalimantan Tengah-Utara, Willy Agung Adipradhana.

Kemudian Department Head Document and License Perkebunan Sinar Mas untuk wilayah Kalimantan Tengah-Utara, Teguh Dudy Syamsuri Zaldy, serta Direktur PT BAP Edy Saputra Suradja.

Atas perbuatannya, Willy, Dudy dan Edy didakwa melanggar Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 21 tentang Perubahan atas Undang-undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1.

(Baca juga: PT BAP Tak Punya Izin Pakai Kawasan Hutan)

(REN)

Ratu Thisa Dicecar soal Kongres PSSI

Sekjen PSSI Ratu Tisha Destria. (Foto: ANTARA/Indrianto Eko Suwarso)

Jakarta: Sekretaris Jenderal Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Ratu Tisha rampung diperiksa penyidik Satuan Tugas (Satgas) Anti-Mafia Bola. Ia dicecar soal penyelenggaraan Kongres PSSI. 

“Saya menyampaikan pelaksanaan Kongres (PSSI) 2018, program kerja yang dilakukan, juga (persiapan) Kongres 2019. Laporan itu saja,” kata Ratu di Polda Metro Jaya, Kamis, 17 Januari 2019.

Ratu terpantau masuk ruang pemeriksaan pada 16 Januari 2019 seitar pukul 17.09 WIB dan rampung pada Kamis, 17 Januari 2019 pagi. Dalam pemeriksaan ia juga menjelaskan posisinya sebagai sekretaris jenderal termasuk dasar penunjukkan jabatannya.

Ia mengaku tak ingat betul berapa pertanyaan yang diajukan penyidik. Kendati demikian, tata cara PSSI mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan termasuk pelanggaran turut ua sampaikan.

“Hanya seputar kegiatan itu saja” ujar dia. 

Ratu menambahkan siap memenuhi kembali panggilan penyidik apabila keterangan yang telah disampaikannya dirasa belum lengkap. “Kalau memang dibutuhkan, enggak masalah,” pungkasnya.

Ratu diperiksa sebagai saksi dalam kasus pengaturan skor laga Persibara Banjarnegara vs Pasuruan. Kasus itu dilaporkan oleh Manager Persibara Banjarnegara Lasmi Indaryani. 

Dalam kasus ini sebaanyak 11 orang telah ditetapkan tersangka. Enam di antaranya ditahan di Polda Metro Jaya sedangkan sisanya masih dalam proses penyidikan. 

Penahanan dilakukan terhadap mantan anggota wasit Priyatno, wasit futsal Anik Yuni Artika Sari, anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI Johar Lin Eng, anggota Komisi Disiplin Dwi Irianto alias Mbah Putih, qwsit Persibara Banjarnegara vs PSS Pasuruan Nurul Safarid dan Staf Direktur Perwasitan PSSI Mansyur Lestaluhu. 

(MEL)

Asisten Pribadi Ivan Gunawan Ditangkap Terkait Jaringan Narkoba

Ilustrasi. Foto: Medcom.id/Mohammad Rizal.

Jakarta: Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menangkap asisten pribadi Ivan Gunawan (Igun) berinisial AJA, 36. Ia diduga terlibat jaringan peredaran kokain.

Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat AKBP Erick Frendriz mengatakan, AJA diringkus di kamar indekosnya, Jalan H. Najihun, Gandaria, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dari tangan AJA, polisi menyita satu paket serbuk kokain, dua serbuk MDMA, dan satu pil ekstasi.

“Kita amankan seorang berinisial AJA di rumah kost bersama barang bukti,” ujar Erick saat dikonfirmasi, Jakarta, Rabu, 16 Januari 2019.

Penangkapan AJA, terang Erick, merupakan pengembangan dari penyelidikan jaringan kokain di Indonesia. Polisi masih memburu jaringan tersebut.

“Ini merupakan pengembangan jaringan kokain di Indonesia dan masih kami lakukan pemeriksaan secara intensif,” ungkapnya.

Atas penangkapan AJA, polisi berencana memanggil Ivan Gunawan. “Igun akan segera dipanggil dan diperiksa keterangannya sebagai saksi,” pungkas Erick.

(HUS)

Sekjen PSSI Penuhi Panggilan Polda Metro Jaya

Sekjen PSSI, Ratu Tisha Destria (kanan). Foto: Antara/Fhemas Reviyanto.

Jakarta: Sekretaris Jenderal (Sekjen) Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Ratu Thisa memenuhi panggilan Polda Metro Jaya, Rabu, 16 Januari 2019. Ia tiba pukul 17.09 WIB.

Menggunakan kemeja hitam, Tisha enggan berkomentar atas pemanggilannya. Ia memilih menerobos kerumunan pewarta dan buru-buru masuk ke dalam gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.

“Nanti ya, nanti saja. Tunggu setelah pemeriksaan selesai saja ya,” singkatnya sembari menerobos kerumunan.

Ratu Thisa diperiksa untuk dimintai keterangan sebagai saksi kasus pengaturan skor pada liga 3 pertandingan Persibara Banjarnegara vs Pasuruan. Penyelidikan atas laporan Manager Persibara Banjarnegara Lasmi Indaryani.

Sebelumnya, penyidik Satuan Tugas (Satgas) Anti-Mafia Bola telah memeriksa Bendahara Umum PSSI Berlinton Siahaan. Polisi terus menyelidiki kasus itu. 

Saat ini tercatat sudah ada enam orang yang diamankan polisi terkait kasus pengaturan skor Persibara Banjarnegara vs Pasuruan. Mereka yakni, Mantan Anggota Wasit Priyatno, Wasit Futsal Anik Yuni Artika Sari, Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI Johar Lin Eng, Anggota Komisi Disiplin Dwi Irianto alias Mbah Putih, Wasit Persibara Banjarnegara vs PSS Pasuruan Nurul Safarid, dan Staf Direktur Perwasitan PSSI Mansyur Lestaluhu. 

(HUS)

KPK Endus Suap Meikarta ke Pejabat Pemprov Jabar

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengidentifikasi dugaan adanya aliran dana suap izin proyek pembangunan Meikarta di Bekasi kepada pejabat Pemprov Jawa Barat. Dugaan tersebut bahkan sudah dikonfirmasi langsung kepada mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.

“Kami sedang mengidentifikasi dugaan aliran dana lain pada pejabat di Pemprov Jawa Barat,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 16 Januari 2019.

Sayangnya, Febri tak menjelaskan detail pengakuan Aher selama pemeriksaan. Yang jelas, hasil pemeriksaan telah dituangkan penyidik dalam berkas penyidikan para tersangka.

Selain mengendus adanya aliran suap lain, kata Febri, penyidik juga masih mendalami dugaan aliran dana suap kepada anggota DPRD Kabupaten Bekasi. Termasuk, pembiayaan pelesiran legislator Kabupaten Bekasi dan keluarganya ke Thailand.

“Untuk dugaan aliran dana yang teridentifikasi saat ini adalah tiga poin itu,” pungkas Febri.

Baca juga: Emil Persilakan Sekda Jabar Diproses soal Meikarta

KPK mengungkap fakta baru aliran dana suap Meikarta untuk sejumlah anggota DPRD Bekasi. Diduga, uang suap pemberian Lippo Group itu untuk membiayai pelisiran para anggota dewan Bekasi ke luar negeri. Parahnya, keluarga anggota DPRD Bekasi juga ikut dalam pelisiran dengan menggunakan uang suap tersebut.

KPK menemukan ada kejanggalan dalam perubahan aturan tata ruang untuk pembangunan Meikarta. Sebab, berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BPKRD) Jawa Barat, proyek Meikarta mendapatkan Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah (IPPT) hanya seluas 84,6 hektare.

Namun, Meikarta justru akan dibangun seluas 500 hektare. Disinyalir ada pihak yang sengaja merubah aturan ‎Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang baru di Bekasi.

Diduga, aturan tersebut sengaja dirubah oleh anggota DPRD Bekasiserta sejumlah pihak untuk memuluskan kepentingan Lippo Group dalam menggarap Meikarta. KPK telah menemukan fakta-fakta kuat jika proses perizinan Meikarta sudah bermasalah sedari awal.

Termasuk, mengantongi nama-nama yang terlibat dalam skandal suap Meikarta tersebut. Penyidik bahkan telah memeriksa sejumlah pihak Kemendagri, Pemprov Jabar, Pemkab Bekasi, legislator Jabar, dan petinggi Lippo Group untuk mengungkap fakta-fakta baru tersebut.

Dalam kasus ini, Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin beserta kroninya diduga telah menerima hadiah atau janji dari petinggi Lippo Group agar memuluskan perizinan proyek pembangunan Meikarta. Total fee yang dijanjikan Lippo Group itu sebanyak Rp13 miliar.

Namun, pemberian uang suap yang telah terealisasi untuk Neneng Hasanah Yasin dan kroninya yakni sekitar Rp7 miliar. Uang Rp7 miliar telah diberikan para petinggi Lippo Group kepada Neneng Hasanah Yasin melalui para kepala dinas.

(HUS)

Pimpinan DPRD Bekasi Kembalikan Suap Meikarta Rp70 Juta

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menerima uang dari salah satu pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi sebanyak Rp70 juta. Uang diduga masih berkaitan dengan kasus dugaan suap izin proyek pembangunan Meikarta di Bekasi.

“Pengembalian uang dari salah seorang unsur pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 16 Januari 2019.

Febri menyebut total pengembalian uang suap yang diterima KPK hingga kini sebanyak Rp180 juta. Disinyalir uang terkait kasus dugaan suap izin proyek pembangunan Meikarta yang akan dikembalikan pihak-pihak penerima ke KPK akan terus bertambah.

“Masih banyak dugaan penerimaan lain yang sudah kami identifikasi,” ujarnya.

Febri memastikan pengembalian uang tersebut tidak akan menghilangkan pidana. Apalagi, kata dia, penyidik telah mengidentifikasi adanya pemberiaan fasilitas jalan-jalan ke Thailand.

“Itu yang terus kami dalami, KPK menghargai hal tersebut dan nanti akan dimasukkan dalam berkas perkara untuk kebutuhan penanganan perkara lebih lanjut,” pungkasnya.

Baca juga: KPK Dalami Arahan Kemendagri Muluskan Izin Meikarta

KPK mengungkap fakta baru aliran dana suap Meikarta untuk sejumlah anggota DPRD Bekasi. Diduga, uang suap pemberian Lippo Group itu untuk membiayai pelisiran para anggota dewan Bekasi ke luar negeri. Parahnya, keluarga anggota DPRD Bekasi juga ikut dalam pelesiran dengan menggunakan uang suap tersebut.

KPK menemukan ada kejanggalan dalam perubahan aturan tata ruang untuk pembangunan Meikarta. Sebab, berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BPKRD) Jawa Barat, proyek Meikarta mendapatkan Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah (IPPT) hanya seluas 84,6 hektare.

Namun, Meikarta justru akan dibangun seluas 500 hektare. Disinyalir ada pihak yang sengaja merubah aturan ‎Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang baru di Bekasi.

Diduga, aturan tersebut sengaja dirubah oleh anggota DPRD Bekasi serta sejumlah pihak untuk memuluskan kepentingan Lippo Group dalam menggarap Meikarta. KPK telah menemukan fakta-fakta kuat jika proses perizinan Meikarta sudah bermasalah sedari awal.

Termasuk, mengantongi nama-nama yang terlibat dalam skandal suap Meikarta tersebut. Penyidik bahkan telah memeriksa sejumlah pihak Kemendagri, Pemprov Jabar, Pemkab Bekasi, legislator Jabar, dan petinggi Lippo Group untuk mengungkap fakta-fakta baru tersebut.

Dalam kasus ini, Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin beserta kroninya diduga telah menerima hadiah atau janji dari petinggi Lippo Group agar memuluskan perizinan proyek pembangunan Meikarta. Total fee yang dijanjikan Lippo Group itu sebanyak Rp13 miliar.

Namun, pemberian uang suap yang telah terealisasi untuk Neneng Hasanah Yasin dan kroninya yakni sekitar Rp7 miliar. Uang Rp7 miliar telah diberikan para petinggi Lippo Group kepada Neneng Hasanah Yasin melalui para kepala dinas.

(HUS)

KPK Perpanjang Penahanan Bupati Pakpak Bharat

Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolanda Berutu (kiri) berjalan menuju mobil tahanan usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta. Foto: Antara/Hafidz Mubarak.

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan Bupati Pakpak Bharat, Remigo Yolanda Berutu. Penahanan tersangka kasus dugaan suap proyek di Dinas PUPR Pakpak Bharat itu diperpanjang selama 40 hari ke depan.

Penyidik juga memperpanjang masa penahanan dua tersangka lain yakni, Plt Kepala Dinas PUPR Pakpak Bharat David Anderson Karosekali dan satu pihak swasta Hendriko Sembiring.

“Hari ini dilakukan perpanjangan penahanan untuk tiga tersangka kasus suap proyek-proyek di Dinas PUPR Kabupaten Pakpak Bharat TA 2018 selama 40 hari,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 16 Januari 2019.

Perpanjangan penahanan ketiga tersangka terhitung sejak 17 januari 2019 sampai dengan 25 Februari 2019. Penahanan diperpanjang demi kepentingan penyidikan.

Baca juga: Bupati Pakpak Bharat Ditetapkan Jadi Tersangka

KPK menetapkan Remigo bersama David Anderson Karosekali dan Hendriko Sembiring sebagai tersangka suap. Remigo diduga menerima suap Rp550 juta terkait proyek di Dinas PUPR Pakpak Bharat.

Remigo diduga menerima uang suap dalam tiga tahap, yakni Rp150 juta pada 16 November 2018, Rp250 juta, dan Rp150 juta pada 17 November 2018. Uang itu diduga digunakan untuk kepentingan Remigo, termasuk mengamankan kasus sang istri Kusuma Dewi di Polda Sumut.

Kusuma Dewi diketahui tersandung kasus dugaan korupsi dana kegiatan fasilitasi peran serta tim penggerak PKK Kabupaten Pakpak Bharat pada 2014 silam. Kasus itu awalnya ditangani oleh Polres Pakpak Bharat.

Namun, kasus itu kemudian dilimpahkan ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Utara pada awal 2018. Sejumlah pihak pun telah dipanggil untuk dimintai keterangan terkait kasus tersebut.

Sampai akhirnya, belakangan kasus dugaan korupsi itu dihentikan jajaran Ditreskrimsus pada pekan lalu. Alasan penghentian kasus itu lantaran Kusuma Dewi telah mengembalikan uang diduga hasil korupsi sebesar Rp143 juta.

(HUS)

Penahanan 8 Tersangka Suap SPAM Diperpanjang

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan delapan tersangka kasus dugaan suap proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Perpanjangan penahanan dilakukan untuk 40 hari ke depan.

“Hari ini dilakukan perpanjangan penahanan untuk delapan tersangka selama 40 hari ke depan,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 16 Januari 2019.

Perpanjangan penahanan terhitung sejak 18 Januari 2019 sampai dengan 26 Februari 2019. Penahanan diperpanjang demi kepentingan penyidikan.

KPK menetapkan delapan orang tersangka kasus dugaan suap proyek pembangunan SPAM tahun anggaran 2017-2018 milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Kedelapan tersangka itu yakni, sebagai pihak pemberi Direktur Utama PT Wijaya Kesuma Emindo (WKE) Budi Suharto, Direktur PT WKE Lily Sundarsih, Direktur PT Tashida Sejahtera Perkasa (TSP) Irene Irma, dan Direktur PT TSP Yuliana Enganita Dibyo.

Kemudian sebagai pihak penerima, Kepala Satuan Kerja SPAM Strategis atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Lampung Anggiat Partunggul Nahot Simaremare, PPK SPAM Katulampa Meina Woro Kusrinah, Kepala Satuan Kerja SPAM Darurat Teuku Moch Nazar, dan PPK SPAM Toba I Donny Sofyan Arifin.

Total barang bukti yang diamankan KPK dalam operasi tangkap tangan kali ini sejumlah Rp3,3 miliar,  SGD23.100, dan USD3.200.

Baca juga: KPK Diminta Buka Tabir Korupsi Proyek Penyediaan Air

Dalam kasus ini, Anggiat, Meina, Nazar, dan Donny diduga menerima suap untuk mengatur lelang terkait proyek pembangunan SPAM tahun 2017-2018 di Umbulan 3 Pasuruan, Lampung, Toba I, dan Katulampa.

Sementara dua proyek lain yang juga diatur lelangnya yakni pengadaan pipa High Density Polyethylene (HDPE) di Bekasi dan daerah bencana di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah. Lelang diatur sedemikian rupa untuk dimenangkan PT WKE dan PT TSP.

Anggiat diduga menerima fee untuk pemulusan proyek-proyek itu sebesar Rp850 juta dan USD5 ribu, Meina menerima Rp1,42 miliar dan USD22 ribu. Kemudian, Nazar menerima Rp2,9 miliar dan Donny menerima Rp170 juta.

Atas perbuatannya, Budi, Lily, Irene, dan Yuliana selaku pemberi suap disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat 1 huruf b atau pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 juncto pasal 64 ayat 1 KUHP.

Sedangkan, Anggiat, Meina, Nazar, dan Donny selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP.

(HUS)

Legislator Kalteng Tagih Uang Suap

Jakarta: Anggota Komisi B DPRD Kalimantan Tengah Edy Rosada mengaku para legislator menagih uang suap terkait pencemaran limbah sawit di Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan. Masing-masing anggota Komisi B yang berjumlah 12 orang mendapatkan jatah Rp20 juta.

Hal ini terungkap saat Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) Budi Nugraha membacakan ulang Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Edy.

“Saya bacakan BAP saudara ‘Saya mengambil uang di Sinar Mas tidak hanya diperintahkan oleh ketua komisi. Namun juga karena desakan anggota komisi B yang lain. Bahwa mereka secara tersirat menginginkan uang sejumlah Rp240 juta sehingga setiap orang mendapatkan Rp20 juta’,” kata Jaksa Budi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu, 16 Januari 2019.

Keterangan itu diakui Edy. “Betul dalam pemeriksaan,” jawab Edy.

Edy mengaku salah satu anggota yang menanyakan ialah Anggoro. Setelah itu, secara beruntun legislator lainnya juga menagih. Sebab, informasi pemberian uang sudah terlanjur tersebar dari mulut ke mulut. 

(Baca juga: Anggota DPRD Kalteng Dapat Duit Usai Kunjungan ke Sinar Mas)

“Setelah di media santer di Palangkaraya, waktu itu adalah komentar dari salah satu anggota komisi kita, ketika (kita) tertangkap saat OTT, dia seolah-olah apa namanya, menyudutkan kita. Timbul di pikiran saya karena anggota komisi kita 12 orang, saya buat pernyataan itu (di penyidik KPK),” jelas Edy.

Anggota DPRD Kalimantan Tengah menerima suap agar penyelenggara negara tidak melakukan rapat dengar pendapat (RDP) terkait dugaan pencemaran limbah sawit di Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Suap diduga dilakukan oleh PT Binasawit Abadi Pratama (BAP), anak usaha PT Sinar Mas Agro Resources And Technology (SMART) Tbk.

Dalam perkara ini telah ditetapkan tiga terdakwa yakni, Chief Executive Officer (CEO) Perkebunan Sinar Mas 6A Kalimantan Tengah-Utara, Willy Agung Adipradhana.

Kemudian Department Head Document and License Perkebunan Sinar Mas untuk wilayah Kalimantan Tengah-Utara, Teguh Dudy Syamsuri Zaldy, serta Direktur PT BAP Edy Saputra Suradja.

Atas perbuatannya, Willy, Dudy dan Edy didakwa melanggar Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 21 tentang Perubahan atas Undang-undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1.

(Baca juga: PT BAP Tak Punya Izin Pakai Kawasan Hutan)

(REN)

KPK Usut Permintaan Tjahjo Soal Izin Meikarta

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal menindaklanjuti fakta-fakta baru yang muncul dalam sidang kasus dugaan suap izin proyek pembangunan Meikarta di Bekasi. Salah satunya, soal dugaan adanya permintaan Mendagri Tjahjo Kumolo agar proyek Meikarta dibantu.
 
“Saya belum ada laporan nanti saya tindak lanjuti,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 16 Januari 2019.
 
Agus belum mau menanggapi lebih jauh soal permintaan politikus PDI Perjuangan terkait pemulusan izin proyek Meikarta tersebut. Semua fakta persidangan, kata dia, bakal ditelaah setelah menerima laporan utuh dari jaksa penuntut KPK. “Saya belum dapat laporan, jaksa kan perlu laporan dulu,” ujar dia.

Sebelumnya, Neneng dihadirkan sebagai saksi dalam sidang perkara dugaan suap perizinan pembangunan proyek Meikarta. Menurut Neneng, Tjahjo meminta agar perizinan Meikarta dibantu.
 
Semula Jaksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yadyn bertanya soal rapat pembahasan izin pemanfaatan penggunaan tanah (IPPT) pada Neneng soal proyek Meikarta seluas 84,6 hektare. Neneng menjawab, setelah rapat dengan Deddy Mizwar, ia mendapat telepon dari Dikrektur Jenderal Otonomi Daerah Soni Soemarsono.
 
Dalam repat pleno, Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Deddy meminta persetujuan pembangunan ditunda lebih dulu. Alasannya, luasan proyek tersebut membutuhkan rekomendasi dari Gubernur Jawa Barat.
 
“Lalu saya dipanggil ke ruangan Pak Dirjen Otonami Daerah Soemarsono di Jakarta. Saat itu, Mendagri Tjahjo Kumolo menelepon ke Pak Soemarsono. Diberikan izin kepada saya. Dan Tjahjo Kumolo bilang ke saya, tolong perizinan Meikarta dibantu,” kata Neneng dalam sidang, Senin, 14 Januari 2019.
 
“Lalu saya jawab, baik, Pak yang penting sesuai aturan yang berlaku,” lanjut Neneng.
 
KPK menemukan ada kejanggalan dalam perubahan aturan tata ruang untuk pembangunan Meikarta. Sebab, berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BPKRD) Jawa Barat, proyek Meikarta mendapatkan Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah (IPPT) hanya seluas 84,6 hektar.
 
Namun, Meikarta justru akan dibangun seluas 500 hektar. Disinyalir ada pihak yang sengaja mengubah aturan ‎tata ruang dan wilayah (RTRW) yang baru di Bekasi.

Baca: Tjahjo Kumolo Siap Jadi Saksi Kasus Meikarta

Diduga, aturan tersebut sengaja dirubah oleh anggota DPRD Bekasi serta sejumlah pihak untuk memuluskan kepentingan Lippo Group dalam menggarap Meikarta. KPK telah menemukan fakta-fakta kuat jika proses perizinan Meikartasudah bermasalah sejak awal.
 
Termasuk, mengantongi nama-nama yang terlibat dalam skandal suap Meikarta tersebut. Penyidik bahkan telah memeriksa sejumlah pihak Kemendagri, Pemprov Jabar, Pemkab Bekasi, legislator Jabar dan petinggi Lippo Group untuk mengungkap fakta-fakta baru tersebut.
 
Dalam kasus ini, Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin beserta kroninya diduga telah menerima hadiah atau janji dari petinggi Lippo Group agar memuluskan perizinan proyek pembangunan Meikarta. Total fee yang dijanjikan Lippo Group itu sebanyak Rp13 miliar.
 
Namun, pemberian uang suap yang telah terealisasi untuk Neneng Hasanah Yasin dan kroninya yakni sekira Rp7 miliar. Uang Rp7 miliar telah diberikan para petinggi Lippo Group kepada Neneng Hasanah Yasin melalui para kepala dinas.

(FZN)

Pejabat PSSI Minta Rp115 Juta ke Manajer Perseba

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo – Medcom.id/Sunnaholomi Halakrispen.

Jakarta: Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengungkapkan Perseba Super Bangkalan tak gratis menjadi tuan rumah Suratin Cup 2009. Kepala Staf Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Iwan Budianto meminta sejumlah uang. 

Dedi mengungkapkan manajer klub Imron Abdul Fatah mulanya mengajukan diri sebagai tuan rumah. Iwan kemudian meminta uang sejumlah Rp115 juta. 

“Ternyata Imron merasa tertipu. Padahal untuk menjadi tuan rumah tidak perlu mengeluarkan uang,” kata Dedi di Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 16 Januari 2019. 

Terkait kasus ini, Dedi mengaku sudah memiliki sejumlah bukti transfer dana. “Sudah ada bukti transfer dengan pelapor Imron Abdul Fattah dan terlapor IB dan kawan-kawan. IB berpotensi jadi tersangka,” tambah Dedi. 

Sebelumnya Iwan dilaporkan ke polisi terkait kasus dugaan penipuan dalam pengaturan Tuan Rumah Suratin Cup pada November 2009. Tim Satgas Antimafia bola hari ini memeriksa Iwan di Asosiasi Provinsi (Asprov) Jawa Timur. 

(Baca juga: Polisi Periksa Petinggi PSSI Berinisial IB)
 

(REN)

Tjahjo Kumolo Siap Jadi Saksi Kasus Meikarta

Jakarta: Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan tidak memiliki kewenangan terkait proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Tjahjo siap dimintai keterangan pada sidang lanjutan kasus suap Meikarta dengan tersangka Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin.

“Soal penjelasan Kemendagri mengenai rapat itu dirjen kami sudah dua kali dipanggil KPK, clear. Dengan munculnya telepon ini, kalau saya diperlukan kesaksian, saya siap hadir,” kata Tjahjo di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu 16 Januari 2019.

Menurut Tjahjo, tak ada yang salah dengan ucapan ‘tolong dibantu’ yang ia tujukan ke Bupati Neneng. Ucapan itu lazim diutarakannya ke kepala daerah dalam konteks percepatan koordinasi investasi.

“Tolong dibantu ya ini kan sudah selesai semua, biar cepat, begitu saja, menyangkut investasi daerah. Hampir semua gubernur bisa Anda tanya, sering saya undang, menyangkut urusan investasi,” kata Tjahjo.

Komunikasi lewat telepon dengan kepala daerah pun sudah biasa dilakukan. Apalagi apabila ada masalah antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi.

“Pertama saya sudah biasa melakukan telepon, memanggil, termasuk yang berkaitan kalau ada permasalahan antara pemda pusat, pemda daerah, dan pemda kota kabupaten yang berkaitan dengan perizinan,” pungkasnya.

Baca: Tjahjo Sebut Izin Proyek Meikarta di Pemkab Bekasi

Nama Tjahjo disebut mantan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dalam persidangan dugaan suap perizinan pembangunan Meikarta. Sidang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung, Jawa Barat.

Neneng hadir dalam sidang sebagai saksi dugaan suap perizinan pembangunan proyek Meikarta. Menurut Neneng, Tjahjo meminta agar perizinan Meikarta dibantu.

“Saat itu, Mendagri Tjahjo Kumolo menelepon Pak Soemarsono. Diberikan izin kepada saya. Dan Tjahjo Kumolo bilang ke saya, tolong perizinan Meikarta dibantu,” kata Neneng dalam sidang, Senin, 14 Januari 2019.

(YDH)

PT BAP Tak Punya Izin Pakai Kawasan Hutan

Jakarta: PT Binasawit Abadi Pratama (BAP), anak usaha PT Sinar Mas Agro Resources And Technology (SMART) Tbk disebut tidak memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPH). Temuan ini buntut dari dugaan pencemaran limbah sawit di Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah.

Hal itu disampaikan Sekretaris Komisi B DPRD Kalimantan Tengah, Punding Ladewiq H Bangkan, saat bersaksi untuk tiga terdakwa, yakni Chief Executive Officer (CEO) Perkebunan Sinar Mas 6A Kalimantan Tengah-Utara, Willy Agung Adipradhana. Kemudian Department Head Document and License Perkebunan Sinar Mas untuk wilayah Kalimantan Tengah-Utara, Teguh Dudy Syamsuri Zaldy, serta Direktur PT BAP Edy Saputra Suradja.

“Bahwa perusahaan ini (PT BAP) tidak punya pelepasan kawasan, hak guna usaha (HGU), belum plasma,” beber Punding di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu, 16 Januari 2019.

Punding menjelaskan temuan itu terungkap saat anggota Komisi B DPRD Kalimantan Tengah melakukan kunjungan ke Gedung Sinar Mas Land Plaza, Thamrin, Jakarta Pusat. Pertemuan itu juga membahas mengenai Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPH) yang belum dimiliki PT BAP, serta tidak adanya plasma.

(Baca juga: Anggota DPRD Kalteng Dapat Duit Usai Kunjungan ke Sinar Mas)

“Kami tanya penanganan limbah, bahwa ada ikan mati, kami tanyakan kenapa sampai terjadi demikian,” ujar Punding.

DPRD Kalimantan Tengah turut melibatkan Dinas Perizinan, Dinas Perkebunan, serta Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Tengah untuk menindaklanjuti temuan pencemaran itu. Legislator juga meminta berkas perusahaan guna mengetahui seberapa parah pencemaran.

“Kita minta semua berkas perusahaan. Kami minta agar staf kita bersama staf ahli untuk minta itu kalau boleh secepatnya, seluruh kegiatan perusahaan itu apa yang sebenarnya terjadi. Lalu kita mendengar adakah izin yang belum limbah itu, kami mau buktikan ke lapangan,” ucap Punding.

Direktur PT Binasawit Abadi Pratama (BAP) Edy Saputra didakwa memberikan uang pada sejumlah anggota DPRD Kalteng. Ini supaya legislator tidak melakukan rapat dengar pendapat (RDP) terkait dugaan pencemaran limbah sawit di Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Kalteng. 

Edy juga meminta Komisi B DPRD Kalteng tak memeriksa izin Hak Guna Usaha (HGU), Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPH) dan plasma.

(Baca juga: Suap Anggota DPRD Kalteng Pakai Kode Alquran)
 

(REN)

Anggota DPRD Kalteng Dapat Duit Usai Kunjungan ke Sinar Mas

Jakarta: Punding Ladewiq H Bangkan, sekretaris Komisi B DPRD Kalimantan Tengah mengaku menerima sejumlah uang saat berkunjung ke Gedung Sinar Mas Land Plaza, Thamrin, Jakarta Pusat. Uang itu dibagikan kepada beberapa anggota DPRD Kalimantan Tengah yang melakukan kunjungan.

Hal itu disampaikan Punding saat bersaksi untuk terdakwa Chief Executive Officer (CEO) Perkebunan Sinar Mas 6A Kalimantan Tengah-Utara dan Willy Agung Adipradhana, Department Head Document and License Perkebunan Sinar Mas untuk wilayah Kalimantan Tengah-Utara, Teguh Dudy Syamsuri Zaldy. 

Punding mengaku para legislator Kalimantan Tengah melakukan kunjungan ke Kantor Sinar Mas untuk membahas pencemaran limbah di Danau Sembuluh Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Pencemaran diduga dilakukan oleh PT Binasawit Abadi Pratama (BAP), anak usaha PT Sinar Mas Agro Resources And Technology (SMART) Tbk.

“Saya katakan dalam hasil (pertemuan) ini di pintu keluar ada dibagiin amplop semua yang hadir. Itu Rp1 juta,” kata Punding di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu, 16 Januari 2019.

Dia bilang, uang diterimanya dari Wakil Ketua Komisi B DPRD Kalteng Muhammad Asera yang turut hadir dalam kunjungan. Punding sempat mempertanyakan uang tersebut, kemudian melaporkan ke Ketua Komisi B DPRD Kalteng Borak Milton, yang kala itu tengah berada di Singapura.

(Baca juga: Suap Anggota DPRD Kalteng Pakai Kode Alquran)

“Setelah diserahkan saya laporkan ke ketua ‘ini dikasih duit Rp1 juta’. Kata ketua balikin, tapi wakil ketua sudah pergi, kalau dibalikin enggak enak. Katanya (Asera) ini duit kalau dikasih enggak bermasalah,” ujar Punding.

Dalam surat dakwaan disebut Dudy menghubungi Feredy, CEO PT SMART Kalimantan Tengah Selatan untuk membiayai para legislator Kalteng. Feredy menyetujui dan memerintahkan seseorang bernama Tirra Anastasia Kemur untuk menyiapkan Rp20 juta. Kemudian dibagi menjadi masing-masing Rp1 juta dan Rp500 ribu per anggota serta staf DPRD Kalteng yang melakukan kunjungan.

“Iya yang hadir saat itu dapat, termasuk yang tidak hadir lalu dititipkan ke saya,” ujar Punding.

Sebelumnya, anggota DPRD Kalteng diduga tidak melakukan rapat dengar pendapat (RDP) terkait dugaan pencemaran limbah sawit di Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Kalteng. Direktur PT Binasawit Abadi Pratama (BAP) Edy Saputra Suradja meminta agar Komisi B DPRD Kalteng tak memeriksa izin Hak Guna Usaha (HGU), Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPH) dan plasma.

Atas perbuatannya, Willy, Dudy dan Edy didakwa melanggar Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 21 tentang Perubahan atas Undang-undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1.

(REN)

Ombudsman Imbau Novel Kooperatif

Anggota Ombudsman RI Adrianus Meliala (tengah). Foto: Medcom.id/Theofilus Ifan Sucipto.

Jakarta: Penyidik senior KPK Novel Baswedan diimbau kooperatif pada penyidik Polri. Sebab, keterangan Novel sangat diperlukan untuk mengungkap kasus yang menimpa dirinya.
 
“Diharapkan Pak Novel mau bicara (pada penyidik),” Anggota Ombudsman RI, Adrianus Meliala saat ditemui di kantornya, Jakarta Selatan, Rabu, 16 Januari 2019.
 
Adrianus mengatakan penyidik punya kepentingan untuk mendapat keterangan dari Novel. Penyidik juga  sudah menerima rekomendasi dari beberapa lembaga. “Bukan mau penyidik, tapi ada rekomendasi dari Komnas HAM dan Ombudsman,” kata Adrianus.
 
Adrianus mempertanyakan sikap Novel yang tidak kunjung menemui kepolisian untuk memberi keterangan. Padahal kepolisian sudah beberapa kali memanggil Novel.

Baca: Pembentukan Tim Gabungan Tak Sesuai Harapan Novel

Misalnya, kata dia, Polda Metro Jaya secara formal sudah memanggil Novel sebanyak dua kali setelah ia pulang dari Singapura, namun tidak direspons Novel. “Itu yang resmi. Tidak terhitung (upaya) komunikasi informal seperti melalui telepon,” kata Adrianus.
 
Dia menambhakan, Ombudsman tidak mementingkan cara pemanggilan formal atau informal. Yang lebih penting, kata dia, Novel bersedia memberi informasi sebagai dasar tindakan bagi Polri.
 
“Kita harapkan informasi di media massa dari Novel tertuang di berita acara, agar jadi dasar bagi Polri mengambil langkah tindakan tegas,” kata Adrianus.

(FZN)

Sekjen PSSI Ratu Tisha Diperiksa Polisi

Sekjen PSSI Ratu Tisha Destria (tengah) menjawab pertanyaan wartawan seusai mengumumkan nama pemain hasil seleksi program Garuda Select di Jakarta. Foto: Antara/Indrianto Eko Suwarso.

Jakarta: Sekretaris Jenderal Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (Sekjen PSSI) Ratu Tisha akan diperiksa penyidik Satuan Tugas (Satgas) Antimafia Bola di Polda Metro Jaya. Ia dimintai keterangan sebagai saksi kasus pengaturan skor pada liga 3 Persibara Banjarnegara vs Pasuruan. 

“Jadi untuk hari ini memang agendanya adalah reschedule pemeriksaan Sekjen PSSI Ratu Tisha, jadwalnya jam 14.00 WIB,” kata Ketua Tim Media Satgas Antimafia Bola Kombes Argo Yuwono di Polda Metro Jaya, Rabu, 16 Januari 2019.

Menurut dia, pemeriksaan dilakukan untuk mendalami keterangan dari Ratu Tisha soal pengaturan skor. Penyelidikan ini dilakukan atas laporan Manager Persibara Banjarnegara Lasmi Indaryani. Meski demikian, Argo menyebut belum ada kepastian Sekjen PSSI itu hadir atau tidak. 

Baca: Waketum PSSI Djoko Driyono Diperiksa Besok

“Jadi sampai saat ini kita masih menunggu apakah yang bersangkutan akan hadir sehingga meminta keterangan berkaitan dengan perkembangan kasus laporan dari ibu Lasmi,” ujar Argo.

Ratu Tisha sejatinya dijadwalkan diperiksa pada Jumat, 11 Januari 2019. Namun, pemeriksaan batal. “Sudah kita jadwalkan ulang. Rencananya nanti Rabu, 16 Januari 2019,” ujar Argo beberapa hari lalu.

(OGI)

Tjahjo Sebut Izin Proyek Meikarta di Pemkab Bekasi

Mendagri Tjahjo Kumolo. Foto: Medcom.id/Whisnu Mardiansyah.

Jakarta: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan terjadi mispersepsi terkait proses perizinan proyek Meikarta antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) dan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Namun, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai izin proyek ada di Kabupaten Bekasi.
 
“Ini awalnya ada perbedaan persepsi antara Pemda (Pemerintah Daerah) Jabar dengan Pemda Kabupaten Bekasi. Kemudian kami dipanggil DPR hasilnya segera Kemendagri mengundang rapat,” kata Tjahjo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu 16 Januari 2019.
 
Dari hasil rapat dengan DPR, Tjahjo memerintahkan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Sumarsono mengundang Pemerintah Provinsi Jabar dan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Salah satu poinnya perihal kewenangan proyek Meikarta.
 
“Sudah jelas intinya bahwa kewenangan memberikan izin itu ada pada Pemerintah Kabupaten Bekasi, hanya koordinasinya dengan Pemerintah Jabar,” jelas Tjahjo.
 
Politikus PDI Perjuangan itu meminta hasil laporan pertemuan ke Direktur Jenderal Otonomi Daerah. Lantas, Tjahjo meminta Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin segera mempercepat proses perizinan agar tidak menghambat investasi nasional.
 
“Saya telepon Bupati, ‘Ya sudah laksanakan dengan baik. Tolong dibantu supaya cepat perizinannya sesuai dengan aturan yang ada. sesuai dengan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP)’,” ucap dia.
 
Bupati Neneng saat mendengar instruksi Mendagri langsung mengiyakan. Neneng menjelaskan saat itu semua proses perizinan sudah sesuai undang-undang. “Dijawab dengan yang bersangkutan, ‘Ya sesuai dengan aturan yang ada. Sudah selesai,” pungkas dia.

Baca: Mendagri Disebut Tak Berniat Muluskan Proyek Meikarta

Tjahjo sebelumnya disebut dalam persidangan dugaan suap perizinan pembangunan Meikarta. Namanya disebut oleh Bupati nonaktif Bekasi Neneng Hasanah Yasin dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung, Jawa Barat.
 
Neneng hadir dalam sidang sebagai saksi dugaan suap perizinan pembangunan proyek Meikarta. Menurut Neneng, Tjahjo meminta agar perizinan Meikarta dibantu.
 
“Saat itu, Mendagri Tjahjo Kumolo menelepon ke Pak Sumarsono. Diberikan izin kepada saya dan Tjahjo Kumolo bilang ke saya, tolong perizinan Meikarta dibantu,” kata Neneng, Senin, 14 Januari 2019. 

(OGI)

Empat Wasit Jadi Tersangka Pengaturan Skor

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo dalam konferensi pers terkait pengaturan skor – Medcom.id/Lukman Diah Sari.

Jakarta: Satgas Antimafia Bola kembali menetapkan tersangka terkait kasus pengaturan skor. Tim menetapkan empat wasit sebagai tersangka. 

“Ini dari peristiwa pertandingan Persibara dan PS Pasuruan,” kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 16 Januari 2019. 

Keempatnya yakni JH, cadangan wasit dalam pertandingan Persibara vs Kediri; BS, pengawas pertandingan; P, asisten wasit 1; dan MR, asisten wasit 2. 

“Jadi sudah ada 10 tersangka. Nanti apabila pemeriksaan sudah selesai akan dilakukan penahanan,” tutur dia. 

(Baca juga: Polisi Tetapkan 11 Tersangka Mafia Bola)

Dedi mengungkapkan keempat tersangka hasil dari pengembangan laporan Manajer Persibara Banjarnegara Lasmi Indaryani. 

Sebelumnya, tim sudah menetapkan enam tersangka terkait kasus ini. Keenamnya yakni Mantan Anggota Wasit Priyatno; Wasit Futsal Anik Yuni Artika Sari; Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI Johar Lin Eng; Anggota Komisi Disiplin Dwi Irianto alias Mbah Putih; Wasit Persibara Banjarnegara vs PSS Pasuruan Nurul Safarid, dan anggota Direktorat Perwasitan, ML. 

(Baca juga: Polisi Telisik Perputaran Uang di PSSI)
 

(REN)

Tujuh Saksi DAK Kebumen Diperiksa di Polres Banyumas

Pengendara motor melintasi mural antikorupsi di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Foto: MI/Bary Fathahilah.

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tujuh pihak swasta di Polres Banyumas, Jawa Tengah. Mereka diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap dana alokasi khusus (DAK) Kabupaten Kebumen.

“Iya (diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan),” kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Rabu, 16 Januari 2019.

Ketujuh orang itu diperiksa karena diduga kuat mengetahui banyak soal aliran dana suap yang diterima Taufik. Informasi soal proyek-proyek di Kebumen, yang jadi bancakan pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kebumen termasuk Taufik, dikorek dari ketujuh saksi itu.

“Didalami terkait proyek-proyek di Kebumen dan pengetahuan saksi tentang indikasi aliran dana pada tersangka,” ujar Febri.

Taufik sendiri pernah mengungkap aliran dana suap DAK ke pihak-pihak lain, salah satunya ke koleganya di Partai Amanat Nasional (PAN). Namun, dia menolak merinci aliran tersebut.

Dugaan adanya aliran dana suap ke sejumlah pihak diperkuat tuntutan Bupati Kebumen Yahya Fuad. Surat tuntutan menyebutkan pada Juni 2016, Taufik sempat menawarkan DAK perubahan 2016 untuk jalan sebesar Rp100 miliar kepada Yahya. Namun, anggaran itu tidak gratis, harus ada pelicin untuk kolega Taufik.

Baca: ?Taufik Kurniawan Pasrah Diborgol

KPK menetapkan Taufik Kurniawan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengalokasian DAK untuk Kabupaten Kebumen yang bersumber dari APBNP 2016. Taufik diduga menerima duit dari Yahya Fuad.

Uang diberikan karena Taufik membantu menambah DAK Kabupaten Kebumen untuk fisik Rp100 miliar di APBN. Penetapan tersangka pada Taufik adalah pengembangan perkara dari kasus Yahya Fuad.

Atas perbuatannya, Taufik dijerat Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(OGI)

Waketum PSSI Djoko Driyono Diperiksa Besok

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo – Medcom.id/Sunnaholomi Halakrispen.

Jakarta: Satgas Antimafia Bola menjadwalkan pemeriksaan sejumlah petinggi di Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) pekan ini. Salah satunya, Wakil Ketua Umum PSSI Joko Driyono. 

“Akan dipanggil mulai hari Kamis, antara lain Joko Priyono Waketum PSSI dan Papat Yunisal Exco PSSI,” kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 16 Januari 2018. 

Polisi juga menjadwalkan pemeriksaan pada Wakil Bendahara Umum PSSI Irzan H Pulungan. Pemeriksaan untuk mendalami pengaturan skor yang dilaporkan Manajer Persibara Banjarnegara, Lasmi Indaryani. 

(Baca juga: Polisi Telisik Perputaran Uang di PSSI)

“Kalau untuk hari ini dilakukan pemeriksaan Ratu Tisha (Sekjen PSSI) di Polda Metro Jaya,” beber dia. 

Pada Selasa, 15 Januari 2018, polisi memeriksa Bendahara Umum PSSI Berlinton Siahaan. Dalam pemeriksaan Berlinton mengaku ditanya seputar keluar masuk uang di PSSI. 

Lasmi melaporkan dugaan pengaturan skor ke polisi. Dia mengaku timnya dijanjikan promosi ke Liga 2 jika berpartisipasi dalam program PSSI pusat. Lasmi mengaku ditawari posisi manajer Timnas Putri U-16 dan harus menghabiskan dana Rp300 juta untuk pemusatan latihan.
 

(REN)

Berkas Perkara Hoaks Surat Suara Segera Dilimpahkan

Polisi menggiring BBP (tengah), tersangka kasus berita hoax saat Rilis berita hoax 7 kontainer surat suara tercoblos, di Divisi Humas, Mabes Polri, Jakarta. Foto: Antara/Reno Esnir.

Jakarta: Penyidik Bareskrim fokus menyelesaikan berkas perkara kasus hoaks tujuh kontainer surat suara tercoblos. Berkas tersangka Bagus Bawana Putra (BBP) sebagai kreator hoaks segara dilimpahkan. 

“Berkas perkara minggu ini akan dilimpahkan oleh Bareskrim ke JPU (jaksa penuntut umum),” kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 16 Januari 2019. 

Sementara itu, dugaan adanya aktor intelektual dan pemberi dana penyebaran hoaks masih didalami penyidik. Empat tersangka lainnya, HS, LY, J, dan MIK, dipastikan hanya sebagai buzzer

“Fakta hukum saat ini masih di BBP,” jelas dia.

Baca: Jejak Digital Pelaku Hoaks Surat Suara Ditelusuri

Hoaks surat suara tercoblos sempat ramai di Twitter. Tujuh kontainer surat suara di Tanjung Priok, Jakarta Utara, itu disebut berasal Tiongkok. Surat suara pun disebut tercoblos untuk pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Namun, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memastikan isu itu adalah hoaks belaka. KPU dan Bawaslu kemudian melaporkan kasus ini ke polisi.

(OGI)

Aris Idol Ditangkap Terkait Kasus Narkoba

Jakarta: Januarisman Runtuwenen (JR) alias Aris jebolan Indonesian Idol 2008 ditangkap polisi. Penyanyi Idol musim kelima ini diringkus polisi karena kasus narkoba.

“JR ditangkap bersama empat temannya di sebuah Apartemen di Jalan HR. Rasuna Said Menteng Atas, Setia Budi, Jakarta Selatan  pada Selasa, 15 Januari 2019 pukul 01.00 WIB,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono saat dikonfirmasi, Rabu, 16 Januari 2019.

Di apartemen itu, polisi menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya, satu bungkus plastik bening berisi kristal diduga narkotika jenis sabu berat brutto 0,23 gram, satu unit bong dan lima buah telepon genggam.

Empat temannya itu yakni berinisial YSP, AS, AY dan AM. Penangkapan lima orang termasuk Aris Idol ini atas hasil pemeriksaan terhadap seorang tersangka berinisial YW.

Tersangka ini sebelumnya ditangkap di Jalan Bahagia Kreo Selatan, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang Banten pada 8 Januari 2019.

“YW ini kedapatan membawa 300 ratus butir ekstasi dan sabu seberat 2 gram brutto. Dari dia, didapatkan informasi adanya penyalahgunaan narkotika di Apartemen di wilayah Jakarta Selatan (tempat ditangkapnya Aris Idol dan teman-teman),” ungkap Argo.

Baca: Caca Duo Molek Ditangkap Terkait Kasus Narkoba

Argo mengatakan, dari hasil keterangan sementara sabu yang digunakan oleh Aris Idol didapatkan dari TB alias AS. Tersangka AS ini lah yang membawa sabu ke Apartemen di Jakarta Selatan tersebut dan menggunakan bersama-sama secara bergantian dengan Aris Idol, AY, AM dan YSP sambil minum-minum air keras (alkohol). “Hasil tes urine kelima tersangka positif,” ujar Argo.

Mereka dijerat Pasal 114 ayat (1) subsidair pasal 112 ayat (1), Pasal 132 ayat (1), UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

(YDH)

Empat Kepala Sekolah di Cianjur Diperiksa KPK

Juru bicara KPK Febri Diansyah. Foto: MI/Rommy

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap empat kepala sekolah di Kabupaten Cianjur. Mereka akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Kabupaten Cianjur tahun 2018.

Keempat orang itu ialah Kepala sekolah SMP PGRI 1 Campaka, Sunarya; Kepala Sekolah SMP Terpadu Azzahra, Sobariah; Kepala Sekolah SMP PGRI Kadupandak, Sudira; dan Kepala Sekolah SMP IT Darul Karomah, Hasan.

“Keempatnya akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka IRM (Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar),” kata juru bicara KPK Febei Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Rabu, 16 Januari 2019.

KPK menetapkan Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Kabupaten Cianjur tahun 2018. Irvan ditetapkan bersama tiga orang lainnya, yakni Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Cecep Sobandi, Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Rosidin, dan kakak ipar Irvan, Tubagus Cepy Sethiady.

Baca: Bupati Cianjur Tersangka Korupsi Dana Pendidikan

Dalam kasus ini, Irvan bersama kroninya diduga telah meminta, menerima atau memotong pembayaran terkait DAK Pendidikan Cianjur tahun 2018 sebesar 14,5% dari total Rp46,8 miliar. Uang tersebut dikumpulkan melalui Ketua Majelis Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Cianjur Rudiansyah dan Bendahara MKKS Taufik Setiawan.

Keduanya berperan sebagai pihak yang menagih fee dari DAK pendidikan kepada 140 kepala sekolah yang telah menerima DAK tersebut. Diduga alokasi fee untuk Irvan adalah 7% dari alokasi DAK tersebut.

Atas perbuatannya, keempat tersangka tersebut dijerat Pasal 12 huruf f atau Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

(YDH)

Gudang Narkoba di Apartemen Puri Park View Terbongkar

Jakarta: Polisi kembali mengungkap gudang narkoba. Kali ini gudang yang dibongkar adalah gudang penyimpanan ribuan obat terlarang atau psikotropika di Apartemen Puri Park View, Jakarta Barat.

Keberadaan gudang itu diketahui usai memeriksa tiga tersangka yang ditangkap atas pengungkapan gudang narkoba di sekolah wilayah Jakarta Barat. Mereka yakni AJ, DL dan CP.

“Kami temukan ribuan obat-obat terlarang yang disembunyikan di sini (Apartemen Puri Park View),” kata Kapolsek Kembangan Kompol Joko Handoko saat dikonfirmasi, Rabu, 16 Januari 2019.

Namun, Joko masih enggan memerinci lebih detail ihwal ribuan psikotropika itu. Ia mengaku masih dalam penyelidikan. “Masih lidik ya, nanti setelah terungkap akan kami sampaikan,” ujarnya.

Baca: Sekolah di Jakbar Jadi Gudang Narkoba

Sebelumnya, polisi berhasil membongkar peredaran narkotika jaringan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang peredarannya menggunakan sekolah sebagai gudang penyimpanan. Tiga orang diringkus dan ratusan gram sabu disita.

Joko mengungkapkan, tiga tersangka yakni DL, CP dan AJ. Dua orang di antaranya DL dan CP merupakan karyawan di sekolah tersebut.

Joko enggan membeberkan sekolah mana yang dijadikan gudang untuk menyimpan barang haram tersebut. Meski demikian, ia mengaku telah menyita ratusan gram sabu.

“Kita sita dari tersangka 355,56 gram sabu dan ribuan butir obat-obatan. Jadi yang bersangkutan ini yang dua orang ini adalah karyawan yang berkerja di sekolah tersebut,” ucap Joko, Selasa, 15 Januari 2019.

Atas perbuatannya, ketiga tersangka diancam hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Lantaran, mereka dijerat dengan Pasal 112 jo 114 Undang undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Pasal 62 UURI nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika.

(YDH)

Polisi Periksa Petinggi PSSI Berinisial IB

Jakarta: Penyidik Satuan Tugas (Satgas) Anti-Mafia Bola tengah memeriksa petinggi PSSI berinisial IB di Surabaya, Jawa Timur. Ia diperiksa sebagai terlapor terkait kasus dugaan penipuan dalam pengaturan Tuan Rumah Suratin Cup pada November 2009. 

“Tim sekarang sudah berada di Surabaya melakukan pemeriksaan di Asosiasi Provinsi (Asprov) Jawa timur. Pemeriksaan masih berlangsung artinya kita mencari keterangan saksi dan bukti-bukti pendukung,” kata Ketua Tim Media Satgas Anti-Mafia Bola Kombes Argo Yuwono di Polda Metro Jaya, Selasa, 15 Januari 2019.

IB dilaporkan oleh Mantan Manager Perseba Super Bangkalan Imron Abdul Fatah. Laporan itu teregistrasi dengan nomor LP/01/I/2019/Satgas, tanggal 07 Januari 2019. Laporan ini dilayangkan Imron karena merasa ditipu oleh IB.

“Berkaitan laporan Pak Imron itu sudah naik ke penyidikan, artinya kita harus mencari siapa pelakunya. Kita masih dalam penyidikan,” ungkap Argo.

Sebelumnya, Argo mengatakan kasus ini bermula pada bulan Oktober 2009 lalu saat dilaksanakan pertandingan Delapan Besar Liga Remaja (Piala Suratin) Seri Nasional 2009. Imron mengajukan permohonan kepada Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) melalui Badan Liga Amatir Indonesia (BLAI) untuk menjadi Tuan Rumah pertandingan Delapan Besar Liga Remaja (Piala Suratin) Seri Nasional 2009. 

“Selanjutnya, Imron bertemu dengan HS selaku Ketua Pengda PSSI Jawa Timur di Surabaya. Pada saat itu HS meminta sejumlah uang sebesar Rp140 juta, sebagai syarat untuk meloloskan Perseba menjadi Tuan Rumah pertandingan,” ungkap Argo.

Untuk memenuhi syarat menjadi tuan rumah pertandingan itu, Imron akhirnya mentransfer uang. Menurut Argo, transaksi pertama dilakukan pada 05 Oktober 2009 sebesar Rp40 juta.

Kemudian, transaksi kedua pada 13 Oktober 2009 sebesar Rp25 juta. Transaksi pada 06 November 2009 sebesar Rp50 juta.

“Selanjutnya pada November 2009 saat korban berada di Jakarta dihubungi oleh terlapor IB selaku Ketua Badan Liga Amatir Indonesia (BLAI) meminta kepada korban uang sebesar Rp25 juta sebagai tambahan uang untuk persetujuan pelaksanaan pertandingan Delapan Besar Liga Remaja (Piala Suratin) Seri Nasional 2009 yang akan dilaksanakan di Bangkalan,” tambah Argo.

Uang Rp 25 juta itu ditransfer Imron melalui rekeningnya ke rekening milik terlapor IB. Kemudian, pada Desember 2009 setelah dilaksanakan pertandingan Piala Suratin Seri Nasional 2009 di Bangkalan, korban baru mengetahui dan menyadari bahwa untuk menjadi Tuan rumah pertandingan Piala Suratin Seri Nasional 2009 tersebut tidak ada ketentuan untuk melakukan pembayaran.

“Akibat kejadian tersebut korban merasa dirugikan dan melaporkan kepada Satgas Anti Mafia Bola Polri untuk dilakukan proses hukum,” jelas Argo.

IB terancam Pasal 378 KUHP dan atau PASAL 372 KUHP dan atau Pasal 3,4,5, UU RI Nomoro 8 Tahun 2010. 

(DRI)

Vigit Waluyo Terbukti Menerima Uang Terkait Mafia Bola

Ketua Tim Media Satuan Tugas (Satgas) Anti-Mafia Bola Kombes Argo Yuwono. ANT/Reno Esnir.

Jakarta: Mantan Manager Deltras Sidoarjo Vigit Waluyo (VW) terbukti memberi dan menerima sejumlah uang dalam kasus pengaturan skor pada laga PSMP Mojokerto. Ia kini sudah menjadi tersangka dalam kasus itu.

“VW yang mempunyai klub ya (PSMP Mojokerto), dia yang memberikan ya dan menerima uang juga di situ,” kata Ketua Tim Media Satuan Tugas (Satgas) Anti-Mafia Bola Kombes Argo Yuwono di Polda Metro Jaya, Selasa, 15 Januari 2019.

Argo mengatakan, dana itu diberikan oleh salah satu dari lima tersangka yang sudah ditetapkan Senin, 14 Januari 2019 malam. Lima tersangka itu yakni, P, DS, MR, CH, dan YI.

“Ada salah satu dari lima orang tersangka itu,” tambah Argo.

Meski demikian, Argo enggan membeberkan jumlah uang yang diberikan maupun diterima Vigit. Namun, diduga ia menerima Rp115 juta. 

Diketahui, Vigit Saat ini ditahan di Lapas Klas IA Sidoarjo. Ia tersangkut kasus dana pinjaman Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Sidoarjo senilai Rp3 miliar pada 2010 silam.

Meski ia tengah ditahan, Argo memastikan tidak akan mempersulit pemeriksaannya dalam kasus mafia bola. “Semuanya bisa kita komunikasikan di sana. Kemudian bisa kita lakukan pemeriksaan, nanti kita izin ke Kemenkum HAM lakukan pemeriksaan di lapas,” pungkas Argo.

(DRI)

Tjahjo Tak Pernah Minta Neneng Muluskan Proyek Meikarta

Jakarta: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengaku bingung saat namanya disebut Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin pada kasus proyek Meikarta. Tjahjo mengaku menjalankan tugas agar tidak mengganggu investasi di tanah air.

“Saya telepon juga sedang dalam rapat terbuka di Kemendagri yang membahas soal Meikarta. Atas laporan Ditjen Otda dan saya telepon Bupati (Neneng). Agar investasi (tanah air) tidak dipersulit, agar investasi tidak terhambat,” ungkap Tjahjo di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Selasa, 15 Januari 2019.

Tjahjo menyebut semua kepala daerah memang didorong mempermudah izin usaha. Makanya, kasus Meikarta ini harus diselesaikan, agar tidak merembet ke investasi yang lain.

“Jangan sampai terhambat, karena itu investasi daerah yang didorong maju, tapi sesuai aturan. Untuk soal dalam proses ada masalah, itu yang saya tidak tahu,” jelas dia.

Tjahjo menekankan, dirinya tak pernah memerintahkan Neneng memuluskan perizinan Meikarta. Dia hanya berpesan agar pengurusan izin Meikarta tidak lama. 

“Saya juga menjelaskan juga di media, di pengadilan dia jawab, siap, sesuai dengan peraturan. Ya sudah, selesai. Salahnya di mana? Kalau ada proses kasus di KPK, itu bukan wewenang dari saya,” tegasnya.

Neneng hadir dalam sidang sebagai saksi dugaan suap perizinan pembangunan proyek Meikarta. Menurut Neneng, Tjahjo meminta agar perizinan Meikarta dibantu.

Semula Jaksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yadyn bertanya soal rapat pembahasan izin pemanfaatan penggunaan tanah (IPPT) pada Neneng soal proyek Meikarta seluas 84,6 Hektare. Neneng menjawab, setelah rapat dengan Deddy Mizwar, ia mendapat telepon dari Dikrektur Jenderal Otonomi Daerah Soni Soemarsono.

Dalam repat pleno, Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Deddy meminta persetujuan pembangunan ditunda lebih dulu. Alasannya, luasan proyek tersebut membutuhkan rekomendasi dari Gubernur Jawa Barat.

“Lalu saya dipanggil ke ruangan Pak Dirjen Otonami Daerah Soemarsono di Jakarta. Saat itu, Mendagri Tjahjo Kumolo menelepon ke Pak Soemarsono. Diberikan izin kepada saya. Dan Tjahjo Kumolo bilang ke saya, tolong perizinan Meikarta dibantu,” kata Neneng dalam sidang, Senin, 14 Januari 2019.

“Lalu saya jawab, baik, Pak yang penting sesuai aturan yang berlaku,” lanjut Neneng.

(DRI)

Mendagri Disebut Tak Berniat Muluskan Proyek Meikarta

Jakarta: Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku telah berbicara dengan Bupati Bekasi Neneng Hassanah, terkait proyek Meikarta. Namun, pembicaraan itu hanya sebagai bentuk arahan seorang menteri.

Menurut Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Bahtiar, Menteri Tjahjo tak berniat memuluskan proyek Meikarta. Tjahjo hanya memberikan arahan, agar izin Meikarta itu sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

“Ya memang kita memberi arahan dan Mendagri itu biasa kan hampir setiap hari menelpon Gubernur, Walikota siapapun menjadi daerah binaan kita ya. Itu biasa saja bantu diselesaikan sesuai hukum yang berlaku,” ucap Bahtiar di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Selasa, 15 Januari 2019.

Memang, kata dia, pada saat itu Menteri Tjahjo mengimbau Bupati Neneng agar membantu perizinan pembangunan Meikarta. Sebab, pada saat itu Neneng lah yang paling berhak memberikan izin kepada pembangunan Meikarta.

“Memang disimpulkan bahwa otoritas itu ada pada pemerintah kabupaten. Yang berwenang memberikan izin itu adalah pemerintah kabupaten kota,” jelas dia.

Baca: KPK Dalami Keterlibatan Tjahjo di Proyek Meikarta

Dia menyebutkan, Menteri Tjahjo selalu  konsisten mendukung upaya percepatan perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Dia juga tak berhenti mengingatkan aparat internal Kemendagri dan pemerintah daerah serta DPRD untuk menghindari area rawan korupsi.

“Sudah ada pembinaan kepada Pemda Jabar dan Pemkab Bekasi yang berselisih soal perizinan Meikarta saat itu,” ucapnya.

Kemendagri telah melaksanakaan sesuai hukum yang berlaku, dilaksanakan secara terbuka. Langkah ini selalu dilakukan ke daerah lain yang ada masalah perizinan investasi daerah yang harus sesuai keputusan peraturan yang berlaku.

(YDH)

Koalisi Masyarakat Serahkan Laporan Pemantauan Kasus Novel

Jakarta: Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi menyerahkan hasil laporan pemantuan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik Novel Baswedan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan ini diterima langsung pimpinan KPK.

“Ini akan kami baca dan kami pelajari, kita mengucapkan terima kasih atas segala dukungan dan berharap kerja-kerja kita untuk memberantas korupsi tidak berhenti dengan teror-teror seperti itu,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, 15 Januari 2019.

Laporan tersebut disusun sejak Februari sampai Agustus 2018. Laporan disusun dengan mengumpulkan dan menelusuri informasi dari delapan sumber, yaitu wawancara dengan saksi terkait dan sejumlah pernyataan dari Polri atas kasus Novel.

Kemudian, pernyataan dari institusi pemerintah, pernyataan dan penilaian dari Ombudsman, keterangan dan informasi yang didapatkan dari hasil pemeriksaan Komnas HAM, informasi penanganan perkara yang diungkap media pemberitaan, penelusuran dokumen-dokumen terkait, dan analisis hukum.

Berdasarkan metode itu, terdapat sejumlah temuan. Pertama, penyerangan terhadap Novel patut dicurigai sebagai upaya pembunuhan berencana. Hal ini dilihat dari beberapa indikator yakni, motif serangan, modus penyerangan, dan dampak pelaku serangan.

Temuan kedua, upaya pembunuhan berencana terhadap Novel merupakan salah satu serangan terhadap KPK dengan tujuan menghalangi upaya pemberantasan korupsi. Kesimpulan ini dilihat dari kesamaan motif, pelaku, dan pola serangan terhadap pegawai dan lembaga KPK.

Temuan ketiga, aktor penyerangan Novel dapat dikategorikan dalam lima kategori berdasarkan perannya. Pihak pengintai dan eksekutor lapangan, pihak menggalang dan penggerak penyerangan, pihak berkepentingan, anggota kepolisian yang diduga terkait dengan penggerak, dan saksi yang mengetahui penyerangan.

Temuan keempat, kepolisian diduga telah mengetahui sejak awal penyerangan tersebut. Sayangnya, polisi tidak bisa melakukan pencegahan karena ada keterlibatan petinggi Polri.

Temuan kelima, penyidikan patut diduga sengaja tidak mengungkap kasus kekerasan terhadap Novel. Artinya, ada indikasi pengaburan atas serangan Novel dalam bentuk penghilangan sidik jari, melepaskan orang yang patut diduga sebagai pelaku lapangan, inkonsistensi keterangan Mabes Polri, pemeriksaan saksi tanpa surat pemanggilan, terdapat dua sketsa wajah yang dirilis Polri, dan ada beberapa titik CCTV yang tidak diambil penyidik.

Temuan keenam, adanya upaya menutupi jejak penyidikan yang tidak sesuai dan menghancurkan kredibilitas Novel. Kemudian, salah satu komisioner Kompolnas juga ikut menyudutkan Novel dengan membebankan pembuktian kepada korban. Kepolisian memunculkan kesan seolah-olah penyidikan penyiraman air keras terhadap Novel adalah perkara yang sulit.

Temuan terakhir, pimpinan KPK tidak memberi tindakan perlindungan nyata kepada Novel, juga kepada para penyidik dan pegawai lainnya ketika mendapat ancaman berulang kali terjadi. Pimpinan KPK juga dinilai tidak menggunakan kewenangannya melakukan penyelidikan terhadap dugaan menghalangi penegakan hukum.

Dalam laporan temuan itu, koalisi masyarakat ikut menyertakan sejumlah rekomendasi buat Presiden Joko Widodo dan empat institusi. Jokowi diminta mengevaluasi kinerja Polri dalam mengusut kasus tersebut. Termasuk, memerintahkan pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF).

KPK diminta melakukan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan obstruction of justice terhadap penyerangan Novel. KPK juga diminta membentuk unit khusus yang permanen untuk menghadapi obstruction of justice dengan melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

Polri diminta memberikan laporan perkembangan secara rinci atas laporan serangan terhadap penyidik, penyelidik, dan staf KPK. Polri juga diminta menghormati dan mendukung penyelidikan dan penyidikan obstruction of justice, yang dilakukan KPK.

Kemudian, Polri sebaiknya membebastugaskan anggotanya yang diduga terlibat dalam penyerangan terhadap Novel atau pegawai KPK lainnya. Terakhir, Polri diminta memberhentikan setiap anggotanya yang terbukti terlibat dalam penyerangan tersebut.

Sedangkan rekomendasi untuk Ombudsman yaitu mengeluarkan laporan objektif tanpa konflik kepentingan atas hasil pemeriksaan adanya dugaan maladministrasi dalam penyidikan kasus Novel. Ombudsman juga diminta melakukan pemeriksaan dan memberikan sanksi terhadap komisioner atau anggotanya yang memiliki konflik kepentingan dari kasus tersebut.

Terakhir rekomendasi untuk Komnas HAM yaitu mengungkap pelanggaran HAM yang terjadi dalam kasus Novel secara menyeluruh, termasuk menempatkan kasus ini sebagai serangan terhadap institusi KPK dan agenda pemberantasan korupsi sebagai bagian dari perlindungan pembela HAM. Komnas HAM harus mengawal dan memastikan adanya tindak lanjut dari laporan pemantauan yang dilakukan Komnas HAM.

Koalisi masyarakat yang turut hadir dalam penyerahan laporan pemantauan ini ialah YLBHI, LBH Jakarta, KontraS, Lokataru Foundation, ICW, LBH Pers, PSHK AMAR, Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO), FH Universitas Andalas, PUKAT UGM, dan mantan pimpinan KPK Abraham Samad. Laporan diterima tiga pimpinan KPK, Laode M Syarif, Alexander Marwata, dan Basaria Panjaitan.

(DRI)

KPK Dalami Penggunaan Dana Hibah KONI

Juru Bicara KPK Febri Diansyah. Foto: MI/Rommy Pujianto.

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus adanya penyalahgunaan dana hibah pemerintah melalui Kementerian Olahraga (Kemenpora) kepada KONI tahun anggaran 2018. Diduga, dana hibah tersebut tidak digunakan sesuai peruntukan.
 
“Sekarang kami mendalami lebih lanjut uang yang diterima tersebut atau hibah tersebut sebenarnya digunakan untuk apa,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, 15 Januari 2019.
 
Dana untuk penyelenggaraan kegiatan olahraga 2019, disinyalir digunakan KONI untuk kepentingan lain. Termasuk, di luar kebutuhan persiapan atlet. “Itu yang sedang kami dalam saat ini,” ujarnya.
 
Penyidik juga mengendus adanya proposal-proposal lain, yang diduga diajukan KONI kepada Kemenpora jauh sebelum dana hibah tersebut. Proposal-proposal itu tengah didalami penyidik melalui pemeriksaan saksi ataupun tersangka.
 
Lima pejabat Kemenpora dan KONI telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah Deputi IV Prestasi Olahraga Kementerian Olahraga (Kemenpora) Mulyana; Sekretaris Jenderal KONI Ending Fuad Hamidy (EFH); Bendahara Umum KONI Jhonny E Awuy (JEA); Pejabat Pembuat Komitmen pada Kemenpora Adi Purnomo (AP) dan Staf Kementerian Pemuda Olahraga Eko Triyanto (ET).
 
Dalam kasus ini, Adi dan Eko diduga telah menerima uang suap sebanyak Rp318 juta dari Ending dan Jhony. Sedangkan, Mulyana telah menerima uang dalam beberapa tahap.

Baca: Pejabat Kemenpora jadi Tersangka Suap Dana Hibah KONI

Pertama, pada Juni 2018 menerima satu unit mobil Toyota Fortuner. Kedua, uang sebesar Rp300 juta. Kemudian pada September 2018, menerima satu unit Samsung Galaxy Note 9. Suap itu diberikan agar dana hibah segera direalisasikan.
 
Atas perbuatannya, Ending dan Jhony selaku pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncta Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 
Sementara, Mulyana, Adhi Purnomo dan Eko selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

(FZN)

KPK Berpeluang Panggil Mendagri

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansyah. Foto: MI/Susanto.

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang memanggil Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo sebagai saksi kasus dugaan suap izin proyek pembangunan Meikarta, milik Lippo Group di Bekasi. Pemanggilan akan dilakukan setelah penyidik menelaah lebih jauh fakta-fakta baru yang muncul dalam persidangan.
 
“Kami perlu melihat fakta sidang yang disampaikan saksi kemarin yang juga tersangka dalam kasus ini kaitannya dengan fakta-fakta yang lain,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, 15 Januari 2019.
 
Febri mengakui belum berencana melayangkan surat pemanggilan terhadap politikus PDI Perjuangan tersebut. “Baik sebagai saksi untuk proses penyidikan ataupun sebagai saksi untuk proses persidangan,” ujarnya.
 
Namun, Febri mengamini jika salah satu pejabat di Kemendagri pernah meminta tersangka Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin untuk ikut rapat pembahasan perizinan proyek Meikarta. Bahkan, siapa pihak yang menginisiasi rapat termasuk tujuan rapat telah dikonfirmasi penyidik melalui anak buah Tjahjo yakni Dirjen Otda Kemendagri Soni Sumarsono.
 
“Itu (rapat pembahasan perizinan Meikarta) sudah masuk dalam materi pemeriksaan,” pungkasnya.
 
KPK menemukan ada kejanggalan dalam perubahan aturan tata ruang untuk pembangunan Meikarta. Sebab, berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BPKRD) Jawa Barat, proyek Meikarta mendapatkan Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah (IPPT) hanya seluas 84,6 hektar. Namun, Lippo Group akan membangun Meikarta seluas 500 hektar.
 
Disinyalir ada pihak yang sengaja merubah aturan ‎tata ruang dan wilayah (RTRW) yang baru di Bekasi. Diduga, aturan tersebut sengaja dirubah oleh anggota DPRD Bekasi serta sejumlah pihak untuk memuluskan kepentingan Lippo Group dalam menggarap Meikarta.‎
 
KPK telah menemukan fakta-fakta kuat jika proses perizinan Meikartasudah bermasalah sejak awal. Termasuk, mengantongi nama-nama yang terlibat dalam skandal suap Meikarta tersebut.
 
Penyidik bahkan telah memeriksa sejumlah pihak Kemendagri, Pemprov Jabar, Pemkab Bekasi, legislator Jabar dan petinggi Lippo Group untuk mengungkap fakta-fakta baru tersebut. Mereka yakni Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, CEO Lippo Group James Riady, dan mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Tbk Toto Bartholomeus.
 
Kemudian, Presiden Direktur PT Lippo Karawaci Tbk Ketut Budi Wijaya, Corporate Affairs Siloam Hospital Group Josep Christoper Mailool, Direktur Keuangan PT Lippo Cikarang Tbk Soni, Direktur Keuangan PT Lippo Karawaci Tbk Richard Setiadi dan Direktur Keuangan PT Mahkota Sentosa Utama (PT MSU) Hartono. Termasuk, Dirjen Otda Kemendagri Soni Sumarsono, pejabat Pemprov Jabar, Pemkab Bekasi, Anggota DPRD Bekasi dan Anggota DPRD Jabar pun tak luput dari pemeriksaan penyidik.

Baca: KPK Dalami Arahan Kemendagri Muluskan Izin Meikarta

Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin beserta kroninya diduga telah menerima hadiah atau janji dari petinggi Lippo Group agar memuluskan perizinan proyek pembangunan Meikarta. Total fee yang dijanjikan Lippo Group itu sebanyak Rp13 miliar.
 
Namun, pemberian uang suap yang telah terealisasi untuk Neneng Hasanah Yasin dan kroninya yakni sekira Rp7 miliar. Uang Rp7 miliar telah diberikan para petinggi Lippo Group kepada Neneng Hasanah Yasin melalui para kepala dinas.

(FZN)

Eni Bela Idrus Marham

Terdakwa kasus suap Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (PLTU) Riau-1 Eni Maulani Saragih – Medcom.id/Sunnaholomi Halakrispen.

Jakarta: Terdakwa kasus suap Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (PLTU)  Riau-1 Eni Maulani Saragih membela Mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham. Idrus didakwa menerima suap Rp2,250 miliar yang diduga mengalir untuk kegiatan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar tahun 2017.

“Kalau aliran itu sudah saya sampaikan waktu di penyidikan saya sampaikan ke penyidik. Pak Idrus juga tidak menerima aliran uang sama sekali saya sudah sampaikan saat penyidikan,” kata Eni di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa, 15 Januari 2019.

Meski demikian, Eni tak menampik, ada aliran uang Rp2,250 miliar. Namun, dia tak memerinci aliran uang itu. 

Dia mengakui meminta pengusaha BlackGold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo untuk menyumbang kegiatan partai. Eni juga membantah uang yang diberikan Kotjo terkait dengan suap proyek PLTU Riau-1.

“Saya kenal Pak Kotjo, di baik gitu. Saya bilang ke Pak Kotjo tolong dong buat partai, kira waktu itu pengusaha bisa menyumbang untuk partai. Tapi bukan berarti sumbangan itu kita kaitkan ke Pak Idrus, bahwa itu untuk kegiatan partai,” tutur Eni.

Idrus sebelumnya didakwa bersama-sama  Eni Maulani Saragih menerima suap Rp2,250 miliar dalam perkara suap proyek PLTU Riau-1. Idrus didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

(REN)

Komisi Kejaksaan Dapat Aduan 32 Jaksa Memeras Selama 2018

Jakarta: Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI) menerima aduan masyarakat soal kinerja dan perilaku jaksa sebanyak 888 laporan pada 2018. Sebanyak 32 laporan berkaitan pemerasan. 

“Berkaitan dengan jaksa nakal, dikenakan putusan pada 2017 lalu ada sekitar 195. Untuk tahun ini belum di-publish, mungkin sekitar 200 (jaksa nakal),” ujar Wakil Ketua KKRI Erna Ratnaningsih, di kantor KKRI, Jakarta Selatan, Selasa, 15 Januari 2019.

Erna mengungkapkan pengaduan masyarakat paling banyak berkaitan dengan kinerja jaksa. Di antaranya, diduga tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ada 58 pengaduan. 

Memberi petunjuk yang berlebihan atau tidak tepat sebanyak 55 pengaduan. Penanganan perkara berlarut-larut sebanyak 44 aduan.

(Baca juga: Jaksa Kejati Jatim Kena OTT Pemerasan di Mojokerto)

“Kemudian kejaksaan negeri atau kejaksaan tinggi  tidak melanjutkan pelaporan tindak pidana korupsi sebanyak 40 laporan,” tutur dia. 

Erna menyebut aduan tahun 2018 meningkat dibanding tahun 2017. Pada 2017 tercatat ada 878 aduan, tahun 2016 sebanyak 1.048 aduan, sementara di 2015 sebanyak 812 laporan. 

Aduan tertinggi berasal dari wilayah DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan. Dari 888 aduan yang telah direkomendasikan ke Jaksa Agung M Prasetyo, sebanyak 244 laporan untuk diklarifikasi dan 222 laporan diteruskan untuk ditindaklanjuti.

“Sementara 40 laporan diteruskan ke Kompolnas, dan 4 laporan diteruskan ke Komisi Yudisial. Tercatat juga, 201 laporan diarsipkan karena sudah selesai atau bukan wewenang KKRI,” kata dia. 
 

(REN)

Idrus Marham Pasrah Didakwa Terima Suap

Mantan Mensos yang juga mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menjalani sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez.

Jakarta: Mantan Menteri Sosial Idrus Marham tak mengajukan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK). Idrus didakwa terima Rp2,250 miliar dari bos BlackGold Natural Resources Limited Johannes Budisutrisno Kotjo (JBK) dalam perkara suap proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1.

“Dengan ucapan bismillah kami mengatakan tidak ajukan eksepsi,” kata Idrus di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa, 15 Januari 2019.

Menurut Idrus, keterkaitannya dalam perkara suap itu hanya perlu dibuktikan pada persidangan berikutnya. Dia percaya diri fakta persidangan akan membawa keadilan bagi dirinya.

“Sejak awal kami mengambil sikap kooperatif dan menghormati seluruh proses yang ada dengan meyakini eksistensi pengadilan adalah benteng pengawal dan penentu keadilan,” ujar Idrus saat membacakan tanggapan atas dakwaan.

Idrus kemudian menyinggung mengenai kemunduran dirinya sebagai Menteri Sosial pada 24 Agustus 2018 meski baru mendapatkan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP). Dia juga langsung mengajukan pengunduran diri dari Partai Golkar usai dirinya terlibat dalam perkara. 

Baca: Idrus Marham Didakwa Menerima Suap Rp2,2 M

“Agar kami tidak terbebani dan membebani siapa pun dan penegak hukum dalam keadilan sehingga akan terbuka gamblang dalam persidangan,” ujar Idrus.

Idrus Marham sebelumnya didakwa bersama Wakil Ketua Komisi VII Eni Maulani Saragih menerima suap Rp2,250 miliar dalam perkara suap proyek PLTU Riau-1. Idrus dinilai melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

(OGI)

KSP: Penyelesaian HAM Berat Ada di Radar Presiden

Jakarta: Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani memastikan Presiden Joko Widodo tak membiarkan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat masa lalu. Pemerintah terus berupaya menyelesaikan masalah tersebut. 

Ia menjelaskan, sejak awal Presiden Jokowi sudah memerintahkan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhulam), Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan Komnas HAM agar menguak pelanggaran HAM berat masa lalu. Kendati begitu, perlu juga disadari, penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu tidak semudah yang dibayangkan. 

“Itu masih dalam radar perhatian Presiden. Itu bukan hanya diucapkan Presiden dalam rapat-rapat terbatas kabinet, Presiden juga sudah mengundang korban, dialog. Upaya itu sebetulnya sudah ada,” kata Jaleswari di Hotel Pullman, Jakarta, Selasa, 15 Januari 2019.

Jaleswari menyebut kerumitan proses hukum membuat penyelesaian kasus HAM berat jadi terhambat. Namun, ia memastikan sejak awal Jokowi sudah memerhatikan isu tersebut.

Ia menyebut saat ini proses tersebut juga sedang berjalan. KSP bagian yang terlibat dalam penyelesaian kasus-kasus itu.

(Baca juga: Pemerintah Didesak Bentuk TGPF Kasus Penculikan Aktivis 98)

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebelumnya merilis sembilan kasus HAM berat yang harus diselesaikan. Peristiwa itu telah terjadi sejak 1965.

Sembilan kasus itu adalah peristiwa 1965-1966; peristiwa Talangsari, Lampung 1998; peristiwa penembakan misterius 1982-1985; peristiwa Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II; peristiwa kerusuhan Mei 1998.

Selain itu juga peristiwa penghilangan orang secara paksa pada 1997-1998; peristiwa Wasior dan Wamena; peristiwa simpang KAA 3 Mei 1999 di Provinsi Aceh; serta peristiwa rumah Geudong dan Pos Sattis di Aceh.

Komnas HAM mendorong Jaksa Agung untuk menyelesaikan sembilan berkas pelanggaran HAM berat itu setelah sebelumnya dikembalikan ke Komnas HAM. Hal itu penting sebagai komitmen pemerintah menyelesaikan kasus HAM masa lalu.

(Baca juga: Komnas HAM Belum Penuhi Petunjuk Jaksa)
 

(REN)

Polisi Persuasif Memberantas Hoaks

Ilustrasi. Medcom.id M. Rizal

Jakarta: Kepolisian memastikan penegakan hukum terhadap penyebar hoaks merupakan langkah terakhir. Menurutnya, upaya persuasif kepada masyarakat akan diutamakan untuk menumpas hoaks.
 
“Polisi tetap mengedepankan langkah-langkah persuasif,” kata Kepala Satgas Nusantara Polri, Irjen Gatot Eddy Pramono di Hotel Pullman, Jakarta, Selasa, 15 Januari 2019.
 
Kecuali, kata dia, jika hoaks yang disebarkan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Misalnya, hoaks yang berakibat pada konflik sosial dan berdampak pada situasi keamanan bangsa.
 
“Ya kita harus melakukan penindakan segera mungkin, supaya tidak chaos,” tuturnya.
 
Gatot mengatakan, memberantas penyebaran hoaks sejatinya bukan hanya tugas kepolisian. Ia meminta seluruh elemen bahu membahu mencerahkan satu sama lain agar tidak menyebarkan hoaks.

Baca: Hoaks Berkembang Mengikuti Zaman

Ia menjamin, hal ini juga tidak akan berakhir dengan persekusi. Menurut dia, mencerahkan publik bukan berarti masyarakat bisa main hakim sendiri.
 
“Kita di kepolisian melakukan langkah persuasif seperti itu, memberi arahan yang benar, teguran. Karena masyarakat kita belum semuanya paham apakah itu berita hoaks atau bukan,” ujarnya.
 
Polisi sudah menggandeng Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memulai gerakan literasi digital. Sebab, berita hoaks dinilai berbahaya terhadap integritas bangsa Indonesia.
 
“Kita nanti memberikan pencerahan kepada masyarakat. Begitu juga dengan komunitas warganet (ikut dilibatkan dalam gerakan ini),” tegasnya.

(FZN)