Tujuh Saksi DAK Kebumen Diperiksa di Polres Banyumas

Pengendara motor melintasi mural antikorupsi di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Foto: MI/Bary Fathahilah.

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tujuh pihak swasta di Polres Banyumas, Jawa Tengah. Mereka diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap dana alokasi khusus (DAK) Kabupaten Kebumen.

“Iya (diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan),” kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Rabu, 16 Januari 2019.

Ketujuh orang itu diperiksa karena diduga kuat mengetahui banyak soal aliran dana suap yang diterima Taufik. Informasi soal proyek-proyek di Kebumen, yang jadi bancakan pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kebumen termasuk Taufik, dikorek dari ketujuh saksi itu.

“Didalami terkait proyek-proyek di Kebumen dan pengetahuan saksi tentang indikasi aliran dana pada tersangka,” ujar Febri.

Taufik sendiri pernah mengungkap aliran dana suap DAK ke pihak-pihak lain, salah satunya ke koleganya di Partai Amanat Nasional (PAN). Namun, dia menolak merinci aliran tersebut.

Dugaan adanya aliran dana suap ke sejumlah pihak diperkuat tuntutan Bupati Kebumen Yahya Fuad. Surat tuntutan menyebutkan pada Juni 2016, Taufik sempat menawarkan DAK perubahan 2016 untuk jalan sebesar Rp100 miliar kepada Yahya. Namun, anggaran itu tidak gratis, harus ada pelicin untuk kolega Taufik.

Baca: ?Taufik Kurniawan Pasrah Diborgol

KPK menetapkan Taufik Kurniawan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengalokasian DAK untuk Kabupaten Kebumen yang bersumber dari APBNP 2016. Taufik diduga menerima duit dari Yahya Fuad.

Uang diberikan karena Taufik membantu menambah DAK Kabupaten Kebumen untuk fisik Rp100 miliar di APBN. Penetapan tersangka pada Taufik adalah pengembangan perkara dari kasus Yahya Fuad.

Atas perbuatannya, Taufik dijerat Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(OGI)