Idrus Marham Didakwa Menerima Suap Rp2,2 Miliar

Jakarta: Mantan Menteri Sosial Idrus Marham didakwa menerima suap Rp2,250 miliar dari bos BlackGold Natural Resources Limited Johannes Budisutrisno Kotjo (JBK). Dia didakwa menerima suap bersama Wakil Ketua Komisi VII Eni Maulani Saragih (EMS).

“Terdakwa menerima hadiah berupa uang secara bertahap sejumlah Rp2,250 miliar dari Johannes Budisutrisno Kotjo,” kata jaksa Ronald Worotikan saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa, 15 Januari 2019.

Jaksa Ronald mengatakan uang itu diberikan agar Eni membantu Kotjo mendapatkan proyek  Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (PLTU) Riau 1 antara PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PT PJBI), Blackgold Natural Resources (BNR), dan China Huadian Engineering Company (CHEC). PT BNR dan CHEC adealah perusahaan yang dibawa Kotjo.

Idrus berkomunikasi dengan Eni pada 2017. Idrus selaku penanggung jawab Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar mengarahkan Eni selaku bendahara penyelenggara untuk meminta uang USD2,5 juta ke Kotjo. Uang itu guna keperluan Munaslub Golkar 2017.

“Dikarenakan terdakwa berkeinginan untuk menjadi pengganti antarwaktu ketua umum Partai Golkar menggantikan Setya Novanto (saat itu menjadi tersangka kasus KTP elektronik) yang masih memiliki sisa jabatan selama dua tahun. Kemudian disanggupi Eni,” ucap Jaksa Ronald.

Eni dan Idrus juga meminta uang senilai USD3 juta dan SGD400 ribu kepada Kotjo melalui WhatsApp. Kotjo menjawab, “Senin di darat deh.” 

Pada pertemuan 15 Desember 2017 di Graha BIP Jakarta, Kotjo bersama Idrus dan Eni membicarakan pembagian besaran fee 2,5 persen jika proyek PLTU Riau-1 berhasil terlaksana. Namun, Idrus dan Eni menagih uang kepentingan Munaslub Partai Golkar 2017.

“Atas permintaan terdakwa dan Eni tersebut pada 18 Desember 2017, Kotjo memerintahkan Audrey Ratna Justianty selaku sekretaris pribadinya untuk memberikan Rp2 miliar kepada terdakwa dan Eni,” ujar Ronald.

Baca: Idrus Marham Siap Terima Risiko

Idrus dan Eni terus berkomunikasi dengan Kotjo untuk mengatur pertemuan dengan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basir. Pertemuan itu untuk membicarakan kesepakatan penandatanganan PLTU Riau-1 dan Proyek Jambi 3.

Pada 8 Juni 2018, Idrus meminta pada Kotjo untuk memberikan uang pada Eni. Kotjo menyanggupi dan memerintahkan Audrey untuk memberikan uang Rp250 juta di Graha BIP Jakarta.

“Bahwa dari total penerimaan uang dari Kotjo sejumlah Rp2,250 miliar tersebut, sejumlah Rp713 juta diserahkan oleh Eni selalu bendahara kepada Muhammad Sarmuji selaku wakil sekretaris Steering Committe Munaslub Golkar 2017 sesuai dengan keinginan terdakwa,” ucap Ronald.

Atas perbuatannya, Idrus didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

(OGI)

Komisi Kejaksaan: Peraturan Membatasi Kami

Jakarta: Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI) menerima 888 laporan masyarakat perihal kinerja kejaksaan. Sebanyak 44 aduan dilaporkan karena perkara lama ditangani atau mangkrak.

Komisioner KKRI Ferdinand Andilolo kerap dilematis saat melihat adanya kasus mangkrak. “Adanya perpres yang membatasi kami tidak masuk ke teknis. Sedangkan kasus mangkrak itu teknis,” ujar Ferdinand di kantor KKRI, Kebayoran Baru, Jakarta, Selatan, Selasa, 15 Januari 2019.

Komisi Kejaksaan hanya bisa masuk bila adanya pelanggaran profesional di jaksa. Sehingga, hanya bisa melakukan konsultasi dan klarifikasi. “Wewenang kami memang besar, tapi peraturan membatasi kami. Teknis ada di kejaksaan, tapi kami enggak boleh masuk,” tambahnya.

Sementara itu, Komisioner KKRI Indro Sugianto menyarankan agar kejaksaan bisa membuka informasi kepada masyarakat. Lantaran, adanya aduan soal berlarutnya perkara dan laporan tindak pidana yang tidak ditindaklanjuti.

Baca: Sepanjang 2017 KKRI Terima 878 Aduan soal Kinerja Kejaksaan

Indro mengungkap ada kebijakan internal di Kejaksaan yang mengharuskan jaksa membuka informasi perkara ke masyarakat. “Ada kebijakan internal kejaksaan peraturan Jaksa Agung untuk membalas pengaduan. Itu di atur masing-masing, cuma memang tidak begitu banyak diketahui kejaksaan maupun masyarakat,” jelasnya.

Dia menerangkan produk kebijakan internal itu harus didorong. Utamanya tentang peraturan Jaksa Agung soal informasi publik. 

(YDH)

Plt Sekjen Cipta Karya Diperiksa Suap PUPR

Jakarta: Pelaksana tugas (plt) Sekretaris Jenderal Cipta Karya pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Widiarto, dipanggil penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) tahun anggaran 2017-2018, milik Kementerian PUPR.

“Widiarto akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka LSU (Direktur PT WKE, Lily Sundarsih),” kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Selasa, 15 Januari 2018.

Penyidik juga memanggil mantan staf pada Direktorat Pengembangan SPAM Kementerian PUPR, Agustina Suparti. Dia juga diperiksa sebagai saksi untuk tersangka yang sama.

KPK menetapkan delapan orang tersangka kasus dugaan suap proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) tahun anggaran 2017-2018, milik Kementerian PUPR. Kedelapan tersangka itu yakni, sebagai pihak pemberi Direktur Utama PT Wijaya Kesuma Emindo (WKE), Budi Suharto; Direktur PT WKE, Lily Sundarsih; Direktur PT Tashida Sejahtera Perkasa (TSP), Irene Irma; Direktur PT TSP Yuliana Enganita Dibyo.

Kemudian sebagai pihak penerima, Kepala Satuan Kerja SPAM Strategis atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Lampung, Anggiat Partunggul Nahot Simaremare; PPK SPAM Katulampa, Meina Woro Kusrinah; Kepala Satuan Kerja SPAM Darurat, Teuku Moch Nazar; dan PPK SPAM Toba I, Donny Sofyan Arifin.

(Baca juga: Suap Proyek Air Minum Sistematis)

Dalam kasus ini, Anggiat, Meina, Nazar dan Donny diduga menerima suap untuk mengatur lelang terkait proyek pembangunan SPAM tahun 2017-2018 di Umbulan 3 Pasuruan, Lampung, Toba 1 dan Katulampa.

Sementara 2 proyek lain yang juga diatur lelangnya yakni pengadaan pipa High Density Polyethylene (HDPE) di Bekasi dan daerah bencana di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah. Lelang diatur sedemikian rupa untuk dimenangkan oleh PT WKE dan PT TSP.

Anggiat diduga menerima fee untuk pemulusan proyek-proyek itu sebesar Rp850 juta dan USD5 ribu, Meina menerima Rp1,42 miliar dan USD22 ribu. Kemudian, Nazar menerima Rp2,9 miliar dan Donny menerima 170 juta.

Atas perbuatannya, Budi, Lily, Irene, dan Yuliana selaku pemberi suap disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat 1 huruf b atau pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 juncto pasal 64 ayat 1 KUHP.

Sedangkan, Anggiat, Meina, Nazar dan Donny selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP.

(Baca juga: KPK Sita Deposito Rp1 Miliar)
 

(REN)

Idrus Marham Siap Terima Risiko

Idrus Marham. – Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez

Jakarta: Mantan Menteri Sosial Idrus Marham bersiap menjalani sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta Pusat. Idrus diduga Terlibat perkara dugaan penerimaan suap proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1.
 
Mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar ini masuk ke ruang sidang Tipikor sekitar pukul 11.00 WIB. Menggunakan batik putih-cokelat lengan panjang dan celana hitam, Idrus mengaku sudah siap menjalani sidang perdananya.
 
“Ya persiapan (didakwa) saya sejak dulu sudah siap. Jadi di dalam hidup saya itu perjalanan hidup saya selalu siap menghadapi apapun resikonya,” kata Idrus sebelum sidang di lokasi, Selasa, 15 Januari 2019.
 
Idrus mengaku sudah membaca semua dakwaan yang disangkakan kepadanya dan mempersoalkan. Dia bilang, yang paling penting adalah saat pembuktian dalam persidangan.
 
“Tentu visi kita adalah bagaimana supaya proses ini betul-betul menjadikan fakta-fakta persidangan menjadi dasar menentukan putusan. Itu visi kita,” ucap Idrus.
 
Saat ini sidang pembacaan dakwaan masih berlangsung. Adapun, sidang dipimpin Hakim Yanto dengan anggota, Hakim Hariono, Hakim Hastopo, Hakim Anwar, dan Hakim Titi Sansiwi.
 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Idrus Marham sebagai tersangka karena diduga terlibat suap proyek pembangunan PLTU Riau-1 bersama eks Wakil Ketua Komisi VII Eni Maulani Saragih (EMS).
 
Dia diduga telah menerima hadiah dari bos BlackGold Natural Resources Limited Johannes Budisutrisno Kotjo (JBK). Suap diduga terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1.
 
Idrus dijanjikan mendapat bagian yang sama besar dari jatah Eni, yakni sebesar USD1,5 juta, jika purchase power agreement (PPA) proyek PLTU Riau-I berhasil dilaksanakan oleh Johannes dan kawan-kawan.
 
Dalam perkara ini Johanes sudah divonis penjara selama 2 tahun 8 bulan serta denda sejumlah Rp150 juta subsider 3 bulan kurungan.

Baca: Idrus Marham Menghadapi Sidang Dakwaan

Idrus diduga mengetahui dan memiliki andil atas jatah atau fee yang diterima Eni. Pemberian itu terjadi pada November-Desember 2017 dengan nilai Rp4 miliar dan kedua pada Maret dan Juni 2018 sekitar Rp2,25 Miliar.
 
Proses penyidikan juga mengungkap hal lain. Idrus disinyalir mendorong proses penandatangan PPA atau jual beli dalam proyek pembangunan PLTU mulut tambang Riau-1.

(FZN)

KPK Dalami Arahan Kemendagri Muluskan Izin Meikarta

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami sejumlah fakta baru kasus dugaan suap izin proyek pembangunan Meikarta, milik Lippo Group di Bekasi. Salah satunya, terkait pertemuan-pertemuan sejumlah pihak Pemkab Bekasi dan Pemprov Jabar dengan Lippo Group, yang diinisiasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). 

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengakui penyidik tengah menelisik arahan Kemendagri kepada Pemkab Bekasi dan Pemprov Jabar. 

“Apakah di sana ada arahan yang bertentangan dengan aturan hukum atau tidak,” kata Febri saat dikonfirmasi, Jakarta, Selasa, 15 Januari 2019.

Febri menjawab diplomatis saat disinggung dugaan adanya arahan melawan hukum dari Kemendagri untuk melapangkan izin proyek Meikarta tersebut. Menurutnya, semua fakta baru yang muncul dari proses penyidikan atau persidangan masih perlu ditelaah lebih lanjut.

“Tentu saja nanti kita perlu lihat materi-materi yang berkembang baik di proses penyidikan ataupun fakta di persidangan nanti,” kata dia.

KPK menemukan ada kejanggalan dalam perubahan aturan tata ruang untuk pembangunan Meikarta. Sebab, berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BPKRD) Jawa Barat, proyek Meikarta mendapatkan Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah (IPPT) hanya seluas 84,6 hektar. Namun, Lippo Group akan membangun Meikarta seluas 500 hektar.

(Baca juga: Mendagri: Percepatan Izin Sesuai Amanat Presiden)

Disinyalir ada pihak yang sengaja mengubah aturan ‎tata ruang dan wilayah (RTRW) yang baru di Bekasi. Diduga, aturan tersebut sengaja diubah oleh anggota DPRD Bekasi serta sejumlah pihak untuk memuluskan kepentingan Lippo Group dalam menggarap Meikarta.‎

KPK telah menemukan fakta-fakta kuat jika proses perizinan Meikarta sudah bermasalah sejak awal. Termasuk, mengantongi nama-nama yang terlibat dalam skandal suap Meikarta tersebut.

Penyidik bahkan telah memeriksa sejumlah pihak Kemendagri, Pemprov Jabar, Pemkab Bekasi, legislator Jabar dan petinggi Lippo Group untuk mengungkap fakta-fakta baru tersebut. Mereka yakni Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, CEO Lippo Group James Riady, dan mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Tbk Toto Bartholomeus.

Kemudian, Presiden Direktur PT Lippo Karawaci Tbk Ketut Budi Wijaya, Corporate Affairs Siloam Hospital Group Josep Christoper Mailool, Direktur Keuangan PT Lippo Cikarang Tbk Soni, Direktur Keuangan PT Lippo Karawaci Tbk Richard Setiadi dan Direktur Keuangan PT Mahkota Sentosa Utama (PT MSU) Hartono. Termasuk, Dirjen Otda Kemendagri Soni Sumarsono, pejabat Pemprov Jabar, Pemkab Bekasi, Anggota DPRD Bekasi dan Anggota DPRD Jabar pun tak luput dari pemeriksaan penyidik.

Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin beserta kroninya diduga telah menerima hadiah atau janji dari petinggi Lippo Group agar memuluskan perizinan proyek pembangunan Meikarta. Total fee yang dijanjikan Lippo Group itu sebanyak Rp13 miliar.

Namun, pemberian uang suap yang telah terealisasi untuk Neneng Hasanah Yasin dan kroninya yakni sekira Rp7 miliar. Uang Rp7 miliar telah diberikan para petinggi Lippo Group kepada Neneng Hasanah Yasin melalui para kepala dinas.

(Baca juga: Neneng: Sekda Provinsi Jabar Minta Jatah Perizinan Meikarta)
 

(REN)

Bos PT MER Engineering Diperiksa KPK

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Direktur PT MER Engineering, Ari Prasodo. Dia akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi 14 proyek fiktif yang digarap PT Waskita.

“Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka FR (Kepala Divisi II PT Waskita Karya (Persero) Tbk periode 2011-2013 Fathor Rachman),” kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa, 15 Januari 2018.

Baca: Direktur Keuangan Waskita Wado Energi ‘Digarap’ KPK

KPK menetapkan Kepala Divisi II PT Waskita Karya (Persero) Tbk periode 2011-2013 Fathor Rachman dan Kepala Bagian Keuangan dan Risiko Divisi II PT Waskita Karya (Persero) Tbk periode 2010-2014 Yuly Ariandi Siregar sebagai tersangka. Keduanya diduga melakukan pengeluaran atau pembayaran 14 pekerjaan fiktif PT Waskita Karya kepada perusahaan-perusahaan subkontraktor.

Negara diduga merugi hingga Rp186 miliar. Fathor dan Yuly disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Baca: Empat Petinggi PT Waskita Karya Dicegah

Sebanyak 14 proyek infrastruktur itu ialah:
1. Proyek Normalisasi Kali Bekasi Hilir, Jawa Barat
2. Proyek Banjir Kanal Timur (BKT) paket 22, Jakarta
3. Proyek Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara
4. Proyek Bendungan Jati Gede, Sumedang, Jawa Barat
5. Proyek normalisasi kali pesanggarahan paket 1, Jakarta
6. Proyek PLTA Genyem, Papua
7. Proyek tol Cinere-Jagorawi (Cijago) Seksi 1, Jawa Barat
8. Proyek flyover Tubagus Angke, Jakarta
9. Proyek flyover Merak-Balaraja, Banten
10. Proyek Jalan Layang non tol Antasari-Blok M (Paket Lapangan Mabak), Jakarta
11. Proyek Jakarta Outer Ring Road (JORR) Seksi W 1, Jakarta
12. Proyek Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa Paket 2, Bali
13. Proyek Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa Paket 4, Bali
14. Proyek Jembatan AJI Tulur-Jejangkat, Kutai Barat, Kalimantan Timur

(OJE)

Polisi Telisik Perputaran Uang di PSSI

Bendahara Umum PSSI Berlinton Siahaan – Medcom.id/Siti Yona Hukmana.

Jakarta: Tim Satgas Antimafia Bola terus menyelidiki dugaan pengaturan skor dalam pertandingan Liga 3. Kemarin, Bendahara Umum PSSI Berlinton Siahaan diperiksa penyidik Polda Metro Jaya.

Berlinton mengaku, dalam pemeriksaan selama 9 jam itu, dia dicecar 27 pertanyaan. 

“Pertanyaaan tadi khususnya adalah masalah cara pengeluaran uang. Saya jelaskan fungsi saya sebagai bendahara adalah mengelola. Saya jawab dengan tegas, dan organisasinya seperti apa di keuangan saya juga jelaskan,” ungkap Berlinton usai pemeriksaan, Senin, 14 Januari 2019 malam. 

Berlinton mengungkapan pengeluaran uang dari rekening PSSI mesti sesuai permintaan departemen atau kebutuhan pihak-pihak di PSSI. “kami terima untuk bisa dikeluarkan kami keluarkan,” beber dia. 

(Baca juga: Eks Manajer Deltras Sidoarjo Jadi Tersangka Mafia Bola)

Dalam pemeriksaan, Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru (LIB) itu, juga menyerahkan sejumlah data ke kepolisian. Salah satunya data keluar masuk uang. 

Berlinton diperiksa terkait laporan Manajer Persibara Banjarnegara Lasmi Indaryani. Lasmi mengaku timnya dijanjikan promosi ke Liga 2 jika berpartisipasi dalam program PSSI pusat. Dia mengaku ditawari posisi manajer Timnas Putri U-16 dan harus menghabiskan dana Rp300 juta untuk pemusatan latihan.

Dikonfirmasi soal Lasmi, Berlinton mengaku, tidak mengenalnya. “Secara pribadi saya tegaskan bahwa saya tidak kenal dan tidak tahu mengenai Bu Lasmi, karena bahwa saya PSSI mungkin keberadaan saya juga jarang ke sana,” pungkas dia. 

(REN)

Idrus Marham Menghadapi Sidang Dakwaan

Tersangka kasus suap proyek PLTU Riau-1 Idrus Marham – MI/Rommy Pujianto.

Jakarta: Mantan Menteri Sosial Idrus Marham akan menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta Pusat, hari ini, Selasa, 15 Januari 2019. Idrus akan duduk di bangku pesakitan sebagai terdakwa dalam perkara dugaan penerimaan suap proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1.

Sidang Idrus dijadwalkan berlangsung pukul 10.00 WIB. Adapun, sidang dipimpin Hakim Yanto dengan anggota, Hakim Hariono, Hakim Hastopo, Hakim Anwar, dan Hakim Titi Sansiwi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Idrus Marham sebagai tersangka karena diduga terlibat suap proyek pembangunan PLTU Riau-1 bersama eks Wakil Ketua Komisi VII Eni Maulani Saragih (EMS). 

Mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar itu diduga telah menerima hadiah dari bos BlackGold Natural Resources Limited Johannes Budisutrisno Kotjo (JBK). Suap diduga terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1. 

(Baca juga: Idrus Mengaku Minta Mobil Jenazah ke Sofyan)

Idrus dijanjikan mendapat bagian yang sama besar dari jatah Eni, yakni sebesar USD1,5 juta, jika purchase power agreement (PPA) proyek PLTU Riau-I berhasil dilaksanakan oleh Johannes dan kawan-kawan.

Dalam perkara ini Johanes sudah divonis penjara selama 2 tahun 8 bulan serta denda sejumlah Rp150 juta subsider 3 bulan kurungan.

Idrus diduga mengetahui dan memiliki andil atas jatah atau fee yang diterima Eni. Pemberian itu terjadi pada November-Desember 2017 dengan nilai Rp4 miliar dan kedua pada Maret dan Juni 2018 sekitar Rp2,25 Miliar.

Proses penyidikan juga mengungkap hal lain. Idrus disinyalir mendorong proses penandatangan PPA atau jual beli dalam proyek pembangunan PLTU mulut tambang Riau-1.

(Baca juga: Idrus dan Eni Bahas Uang Suap USD2,5 Juta)
 

(REN)

Polisi Amankan 10 Tersangka Mafia Bola

Jakarta: Satuan Tugas (Satgas) Anti-Mafia Bola kembali menangkap lima orang tersangka terkait pengaturan skor pada Liga Tiga Indonesia. Hingga kini total tersangka yang diamankan menjadi 10.

“Ada tambahan lima tersangka,” kata Ketua Tim Media Satgas Anti-Mafia Bola Kombes ArgonYuwono di Polda Metro Jaya, Senin, 14 Januari 2018. 

Argo belum bisa membeberkan kelima tersangka baru tersebut. Ia berjanji akan mengungkapkan identitas tersangka mafia bola nantinya.

“Nama-namanya belum bisa kami sampaikan,” ujar dia.

Sebelumnya, polisi telah mengamankan lima orang yang terlibat dalam pengaturan skor. Mereka yakni Mantan Anggota Wasit Priyatno, Wasit Futsal Anik Yuni Artika Sari, Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI Johar Lin Eng, Anggota Komisi Disiplin Dwi Irianto alias Mbah Putih dan Wasit Persibara Banjarnegara vs PSS Pasuruan Nurul Safarid.

Mereka ditangkap berdasarkan penyelidikan atas laporan Manager Persibara Banjarnegara Lasmi Indaryani terkait adanya sejumlah pihak yang meminta uang agar salah satu tim bisa naik dari Liga Tiga ke Liga Dua.

Laporan Lasmi itu teregistrasi dengan nomor LP/6990/XII/2018/PMJ/Dit Reskrimum, tanggal 19 Desember 2018, tentang Dugaan Tindak Pidana Penipuan dan/atau Penggelapan dan/atau Tindak Pidana Suap dan/atau Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP dan/atau UU RI No 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap dan/atau Pasal 3, 4, 5 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU.

(SCI)

KPK Dalami Keterlibatan Tjahjo di Proyek Meikarta

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menelaah lebih lanjut keterlibatan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dalam suap perizinan pembangunan Meikarta.

Hal tersebut menyusul nama Tjahjo yang disebut oleh Bupati Bekasi Neneng Hasanah dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung, Jawa Barat.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menjelaskan sebelumnya telah melakukan pemeriksaan terhadap Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri. Febri mengatakan apabil ada fakta-fakta maka akan dipelajari dahulu.

“Kalau tadi kemudian Bupati Bekasi mengatakan di persidangan ada pertemuan dan ada arahan seperti itu, kami mencermati terlebih dahulu fakta-fakta di persidangan,” ujar dia di Gedung KPK, Jakarta Pusat, Senin, 14 Januari 2019.

Ia menambahkan, pemeriksa Dirjen Otda sebelumnya terkait adanya dugaan pertemuan sejumlah pihak untuk membahas perizinan proyek Meikarta. KPK mensinyalir ada sejumlah pertemuan antara Pemprov Jabar dan Pemkab Bekasi, guna memuluskan izin proyek Meikarta. 

“Apakah di sana ada arahan yang bertentangan dengan aturan hukum atau arahan agar persoalan diselesaikan secara hukum, tentu saja nanti kita perlu melihat materi-materi yang berkembang baik di proses penyidikan ataupun fakta di persidangan nanti,” tutur dia.

Lebih lanjut, lembaga antirasuah tersebut juga tidak dapat memastikan apakah akan memanggil Tjahjo dalam pemeriksaan lebih lanjut. Mengingat ungkapan Neneng baru disampaikan pada persidangan kali ini. 

“Untuk proses penyidikan perlu permintaan keterangan yang lebih lanjut atau cukup setelah kita memeriksa Dirjen Otda itu kan perlu review, perlu analisis,” ujar Febri.

Neneng hadir dalam sidang sebagai saksi dugaan suap perizinan pembangunan proyek Meikarta. Menurut Neneng, Tjahjo meminta agar perizinan Meikarta dibantu.

Semula Jaksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yadyn bertanya soal rapat pembahasan izin pemanfaatan penggunaan tanah (IPPT) pada Neneng soal proyek Meikarta seluas 84,6 Hektare. Neneng menjawab, setelah rapat dengan Deddy Mizwar, ia mendapat telepon dari Dikrektur Jenderal Otonomi Daerah Soni Soemarsono.

Dalam repat pleno, Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD), Deddy meminta persetujuan pembangunan ditunda lebih dulu. Alasannya, luasan proyek tersebut membutuhkan rekomendasi dari Gubernur Jawa Barat.

“Lalu saya dipanggil ke ruangan Pak Dirjen Otonami Daerah Soemarsono di Jakarta. Saat itu, Mendagri Tjahjo Kumolo menelepon ke Pak Soemarsono. Diberikan izin kepada saya. Dan Tjahjo Kumolo bilang ke saya, tolong perizinan Meikarta dibantu,” kata Neneng dalam sidang, Senin, 14 Januari 2019.

“Lalu saya jawab, baik, Pak yang penting sesuai aturan yang berlaku,” lanjut Neneng

(SCI)

DPRD Bekasi Diimbau Kembalikan Uang Suap Meikarta

Juru bicara KPK Febri Diansyah. Foto: Medcom.id/Sunnaholomi Halakrispen,

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta anggota DPRD Kabupaten Bekasi bersikap kooperatif untuk mengembalikan uang yang diduga hasil suap pembangunan Proyek Meikarta. 

“Nama-nama dan bukti sudah kami pegang, alangkah baiknya anggota DPRD bekasi bersifat kooperatif, mengembalikan uang yang pernah diterima,” ujar juru bicara KPK Febri Diansyah, di Gedung KPK, Jakarta Pusat, Senin, 14 Januari 2018.

KPK juga mendapatkan informasi para legislator Bekasi itu berwisata ke Thailand bersama keluarganya. Kuat dugaan, pelesiran DRPD Bekasi itu dilakukan ke sejumlah negara lain.

“Kita sudah punya bukti catatan-catatan yang mendukung terkait dengan dugaan ini. Kami dalami juga apa yang dilakukan  di Thailand sana,” jelas Febri.

Informasi pelesiran ini terungkap pertama kali dari mulut anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Taih Minarno. Pada penyidik Taih membeberkan soal pelesiran itu. 

Meikarta merupakan salah satu proyek prestisius milik Lippo Group. Penggarap proyek Meikarta ialah PT Mahkota Sentosa Utama yang merupakan anak usaha dari PT Lippo Cikarang Tbk. Sementara PT Lippo Cikarang Tbk di bawah naungan Lippo Group.

Secara keseluruhan nilai investasi proyek Meikarta ditaksir mencapai Rp278 triliun. Meikarta menjadi proyek terbesar Lippo Group selama 67 tahun grup bisnis milik Mochtar Riady itu berdiri.

Dalam kasus ini, Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro Billy Sindoro diduga memberikan uang Rp7 miliar kepada Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan anak buahnya. Uang itu diduga bagian dari fee yang dijanjikan Rp13 miliar terkait proses pengurusan izin proyek Meikarta.

(SCI)

Kepatuhan Wajib Lapor LKHPN 2018 Menurun

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memaparkan hasil Laporan Harta Kekayaan Penyelanggara Negara (LHKPN) 2018. Hasilnya terjadi penurunan 14,05 persen dari data LHKPN 2017. 

Direktur Pencegahan KPK Pahala Nainggolan menjelaskan pada  data LHKPN 2018 kepatuhan wajib lapor yang dilakukan penyelenggara negara berada pada persentase 64,05 persen. Sedangkan 2017 mencapai 78 persen.

“Ini malah turun kepatuhannya dari 78 persen jadi 60 persen padahal sudah menggunakan elektronik bukan kertas lagi,” ujar Pahala saat temu media, di Gedung KPK, Jakarta Pusat, Senin, 14 Januari 2019.

Ia memaparkan persentase tersebut didapati dari jumlah wajib lapor seharusnya sebanyak 303.032. Namun dari penyelanggara negara, eksekutif, legislatif, yudikatif, BUMN dan BUMD tidak dapat mencapai angka wajib lapor tersebut.

“Legislatif 483 instansi, ekskutif 642 instansi, yudikatif dua instansi, BUMN dan BUMD 175 instansi,” tutur dia.

Selain itu Pahala menjabarkan, jika dilihat kepatuhan wajib lapor per bidang penyelanggara negara, eksekutif terdapat 237.084 orang wajib lapor. Legislatif terdapat 15, 847 orang wajib lapor, Yudikatif 22.518 orang wajib lapor, BUMN dan BUMD 25.213 orang wajib lapor.

Hasilnya, lembaga Legislatif menduduki posisi terendah kepatuhan wajib lapor di antara bidang lainya. Dengan persentase 39,42 persen.

“BUMN dan BUMD paling tinggi yang lapor 85,01 persen, Eksekutif 66,31 persen dan Yudikatif 48,05 persen sudah melaporkan harta kekayaannya,” ujar dia.

Lebih lanjut, lembaga antirasuah tersebut mempertanyakan penuruan wajib lapor tahun lalu. Pasalnya sistem pelaporan LKHPN sudah bertransformasi menjadi digital dan dilaporkan setiap tahunya.

“Kita kan menerapkan pelaporan LHKPN satu tahun sekali itu. Jadi kami harapkan sih nanti di tahun berikutnya pelaporan bisa lebih bagus,” pungkas Pahala.

(SCI)

Mendagri: Percepatan Izin Sesuai Amanat Presiden

Jakarta: Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menilai tidak ada yang salah dengan penyebutan namanya dalam sidang mantan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin. Tjahjo memang mengamanatkan percepatan perizinan sesuai arahan Presiden Joko Widodo.

“Arahan presiden (perizinan) dalam dua minggu selesai,” kata Tjahjo di Jakarta, Senin, 14 Januari 2019.

Hal tersebut, kata dia, merupakan amanat yang tidak tertulis karena Peraturan Pemerintah (PP) terkait percepatan perizinan ini memang tengah digodok di kementerian. 

Menurut Tjahjo ada pembahasan yang melibatkan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, Kementrrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Kemudian Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Eko Sanjoyo serta Kementerian Keuangan dan Deputi Kepala Staf Kepresidenan terkait hal ini.

Tjahjo menyebut percepatan perizinan memang penting mengingat hal itu berpengaruh pada iklim investasi. Tjahjo juga menyinggung pemanggilan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjelaskan hal serupa.

Sumarsono, kata Tjahjo, memberikan kesaksian atas kewenangan Kemendagri dalam hal percepatan perizinan. “Mempertemukan antara Pemda Jabar dan Pemkab Bekasi, untuk kejelasan perijinan Meikarta kewenangan Pemda Jabar atau Pemkab Bekasi,” kata Tjahjo.

Ia pribadi memonitor pertemuan yang difasilitasi anak buahnya itu. Hal ini lumrah dilakukan ketika ada masalah perizinan di Pemda. Sebab banyak kepala daerah meminta rekomendasi Kemendagri terkait hal ini karena mereka takut dipermasalahkan.

“Termsuk Pemkab Bekasi dan Pemprov Jabar soal izin Meikarta. Hasil fasilitasi kemendagri, kewenangan sesuai aturan yang ada adalah Pemkab Bekasi yang berwenang. Ya demikian, silahkan dibantu izinnya sesuai ketentuan,” tandas Tjahjo.

Nama Tjahjo sebelumnya disebut dalam persidangan dugaan suap perizinan pembangunan Meikarta. Nama Tjahjo disebut oleh mantan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung, Jawa Barat.

Neneng hadir dalam sidang sebagai saksi dugaan suap perizinan pembangunan proyek Meikarta. Menurut Neneng, Tjahjo meminta agar perizinan Meikarta dibantu.

“Saat itu, Mendagri Tjahjo Kumolo menelepon ke Pak Soemarsono. Diberikan izin kepada saya. Dan Tjahjo Kumolo bilang ke saya, tolong perizinan Meikarta dibantu,” kata Neneng dalam sidang, Senin, 14 Januari 2019.

(SCI)

Polisi Dalami Sketsa Wajah Pelaku Teror Pimpinan KPK

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo. (Medcom.id/Sunnaholomi Halakrispen)

Jakarta: Pihak kepolisian hingga kini masih mendalami kasusu teror yang dialamatkan pada dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo dan Laode M Syarif.

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan sketsa wajah dan sidik jari di bom pipa yang ditujukan ke rumah Agus menjadi kunci terungkapnya identitas pelaku.

“Begitu juga di tas yang digantung itu, masih didalami,” kata Dedi di Mabes Polri, Senin, 14 Januari 2019.

Dia bilang untuk sketsa wajah mesti dilakukan pengecekan berulang-ulang dan perlu keterangan para saksi. “Itu tidak bisa sekali, dua kali. Harus berulang kali. Harus diklarifikasi lagi bentuk mukannya seperti apa ke saksi,” tutur dia.

Sementara untuk sidik jari yang melekat pada botol molotov di rumah Laode tengah diselidiki tim Indonesia Automatic Finger Print Identification System (Inafis) Polri. Dedi mengungkapkan masih banyak kendala yang ditemui.

“Setelah dilakukan metode yang dimiliki Inafis, botol itu ada kendala ditemui, tapi masih diupayakan. Sudah terlalu banyak pihak rumah yang memegang,” kata Dedi.

Selain itu botol yang tersiram air juga menjadi kendala. Dedi menuturkan perlu teknik tertentu yang dimiliki Inafis untuk mencari sidik jari itu.

“Masih butuh teknologi penguapan, untuk mendeteksi sidik jari. Masih butuh kesabaran dan harus detil,” pungkas Dedi.

(SCI)

Polri Nyatakan Mampu Tangani Kasus Novel

Jakarta: Keluarnya surat tugas Kapolri dengan nomor Sgas 3/1.HUK.6.6/2019 merupakan babak baru pengusutan kasus Novel Baswedan. Setelah kasus ini terombang-ambing selama dua tahun, Polri menyatakan masih mampu mengusut kasus tersebut.

“Jika diragukan, saya tidak akan mengomentarinya. Yang penting kami mampu, kami akan terus melakukan proses sampai kasus ini terungkap,” kata Kadiv Humas Polri, Brigjen Muhammad Iqbal, di Mabes Polri Jakarta, Senin, 14 Januari 2019.

Dia mengatakan Polri sangat profesional. Meski saat ini sedang banyak kasus yang diselesaikan namun Polri berkomitmen untuk menyelesaikan semua kasus sesegera mungkin.

“Kasus memang overload. Itu sudah tugas kami melakukan penegakan hukum. Sudah biasa kami. Apalagi Kepolisan Metro Jaya dan Polri. Bayangkan kasus tiap hari bisa ratusan,’ kata Iqbal.

Iqbal mengatakan setiap kasus memiliki karakteristik yang berbeda. Karakteristik tersebut yang membuat suatu kasus tidak selalu bisa diungkap dengan cepat.

“Semua dalam progress. Setiap kasus beda karakteristikya, ada kasus cepat terungkap, tapi ada juga kasus lama terungkap. Jadi kasus gak bisa disamaratakan,” tutur Iqbal.

Terkait kasus Novel dia bilang saat ini telah menyimpan ratusan petunjuk. Mulai dari CCTV, menerima 90 keterangan saksi, dan penelusuran puluhan toko kimia. Selain itu dia dan timnya juga melakukan survei bersama dengan KPK. 

“Kata kuncinya kami akan berupaya keras, kami bekerja. Kami akan terang benderang kasus ini. Tak ada yang ditutupi,” kata Iqbal.

Apalagi telah dibentuk tim gabungan dari unsur Polri, KPK, pakar dan lainnya diyakini makin memperkuat pengawasan Lebih jauh dirinya berharap pihak eksternal juga mampu memberi penerangan kepada publik.

“Dalam kaitan untuk menyampaikan ke publik, berapa pihak eksternal juga melakukan pengawasan dan penguatan. Ombudsman, Kompolnas, terakhir Komnas HAM,” jelas Iqbal.

(SCI)

Eks Manajer Deltras Sidoarjo Jadi Tersangka Mafia Bola

Jakarta: Tim Satuan Tugas (Satgas) Anti-Mafia Bola menetapkan Mantan Manajer Deltras Sidoarjo Vigit Waluyo (VW) sebagai tersangka. Tahanan Lapas Klas IA Sidoarjo itu terbukti terlibat dalam kasus pengaturan skor laga PSMP Mojokerto.

“Mekanisme gelar perkara sudah, menaikkan Pak Vigit Waluyo menjadi tersangka,” Kata Ketua Tim Media Satgas Anti-Mafia Bola Kombes Argo Yuwono di Polda Metro Jaya, Senin, 14 Januari 2019.

Sebelumnya, Karopenmas Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan Vigit diduga terlibat dalam pengaturan skor pertandingan sepak bola. Dia diduga mendapatkan uang dalam keterlibatannya.

“VW ada indikasi seperti itu, karena terlapor dan ada terima Rp115 juta dan itu akan diungkap Satgas,” ujar Dedi.

Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, polisi belum melakukan tindakan hukum. Pasalnya, Vigit saat ini tengah meringkuk di balik jeruji besi.

Untuk diketahui, Vigit ditahan di Lapas Klas IA Sidoarjo akibat kasus korupsi. Ia tersangkut kasus dana pinjaman Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Sidoarjo senilai Rp3 miliar pada 2010 silam.

(SCI)

KPK: Banyak DPRD tak Patuh LHKPN

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan DPRD Provinsi DKI Jakarta menjadi salah satu legislatif tingkat provinsi yang tidak patuh dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelanggara Negara (LHKPN) 2018 dengan persentase 0,00 persen.

“DKI 106 wajib lapor, tidak pernah ada yang melapor,” ujar Direktur Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan,saat temu media, di Gedung KPK, Jakarta Pusat, Senin, 14 Januari 2018.

Selain itu ada DPRD Provinsi Lampung dengan wajib lapor sebanyak 77 orang, DPRD Sulawesi Tengah sebanyak 33 wajib lapor. Serta DPRD Sulawesi Utara sebanyak enam wajib lapor yang juga memiliki kepatuhan rendah. Masing – masing memiliki persentase 0,00 persen.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan jika dibandingkan legislatif provinsi lainya yang melakukan pelaporan. Oleh sebab itu Pahala menghimbau legislatif di tingkat provinsi agar patuh terhadap LHKPN. 

Sementara itu, provinsi lain yang masuk dalam 10 besar dengan tingkat kepatuhan rendah dalam pelaporan LHKPN di antaranya DPRD Banten 1,19 persen dari 84 wajib lapor, DPRD Aceh 1,30 persen dari 77 wajib lapor.

“Kemudian DPRD Papua Barat 1,82 persen dari 55 wajib lapor, DPRD Papua 2,27 persen dari 44 wajib lapor, DPRD Kalimantan Tengah 2,33 persen dari 43 wajib lapor, dan DPRD Jawa Timur 3,23 persen dari 93 wajib lapor,” tambah dia.

Terakhir, untuk legislatif tingkat Kabupaten Kota, ada sebanyak 169 daerah yang tidak melaporkan harta kekayaan sama sekali.

(SCI)

Eks Gubernur Sultra Ditempatkan di Lapas Sukamiskin

Juru bicara KPK Febri Diansyah. MI/Rommy Pujianto

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengeksekusi Gubernur Sulawesi Tenggara nonaktif Nur Alam. Nur diduga melanggar hukum dalam menerbitkan surat keputusan (SK) persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi menjadi IUP operasi produksi.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan  eksekusi tersebut dilakukan berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) No. 2633 K/PID.SUS/2018, pada  5 Desember 2018.

“Terpidana dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin Bandung Jawa Barat hari ini,” ujar Febri di Gedung KPK, Jakarta Pusat, Senin, 14 Januari 2019.

Majelis hakim MA menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara. Hukuman tersebut lebih rendah dari tingkat banding yakni 15 tahun penjara.

Dalam putusannya, Majelis Hakim Agung yang terdiri dari Ketua Majelis Salman Luthan, dengan anggota LL Hutagalung dan Syamsul Rakan Chaniago menyatakan Nur Alam hanya terbukti menerima gratifikasi yang diatur dalam Pasal 12 B UU Tipikor. Sementara, Pasal 3 yang mengatur mengenai penyalahgunaan wewenang yang menguntungkan diri sendiri, orang lain dan suatu korporasi yang merugikan keuangan negara dinyatakan tidak terbukti.

Akibat perbuatan Nur Alam, negara mengalami kerugian hingga Rp4,3 triliun. Perbuatannya telah memperkaya diri sendiri, orang lain, dan korporasi dalam jabatannya sebagai gubernur.
 
Selain kurungan, jaksa juga meminta agar Nur Alam membayar uang pengganti Rp2,7 miliar. Jika tidak sanggup membayar uang pengganti, jaksa meminta majelis hakim agar terdakwa mengganti dengan penjara selama satu tahun.
 
Dalam tuntutannya, jaksa juga meminta agar majelis hakim mencabut hak politik Nur Alam. Pencabutan hak politik dilakukan setelah menjalani hukuman pidana penjara.

(SCI)

Bupati Neneng Kembalikan Uang Suap Meikarta Rp11 M

Jakarta: Bupati nonaktif Bekasi Neneng Hasanah Yasin mengembalikan lagi sejumlah uang kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pengembalian tersebut diduga merupakan hasil suap dalam proses perizinan proyek Meikarta di Bekasi, Jawa Barat.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menjelaskan sebelumnya sudah dilakukan pengembalian sejumlah Rp2,250 miliar dan 90 ribu Dolar Singapura. Sehingga total hingga saat ini yang telah diterima KPK kurang lebih Rp11 miliar.

“Bukti pengembalian ini akan masuk menjadi bagian dari berkas perkara,” ujar dia saat dikonfirmasi, di Jakarta, Senin, 14 Januari 2019.

Sebelumnya KPK menjelaskan menghargai pengembalian uang itu. Namun, Febri mengatakan langkah itu tidak menghilangkan hukuman yang disangkakan pada Neneng.

“Meskipun tidak menghilangkan pidana, sikap kooperatif pasti akan dipertimbangkan sebagai faktor meringankan dalam proses hukum,” ujar Febri.

Saat ini, KPK tengah menelusuri sumber uang suap Meikarta yang diduga berasal dari Lippo Group. Tercatat, beberapa petinggi Lippo Group sudah dimintai keterangan yakni Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, CEO Lippo Group James Riady, dan mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Tbk Toto Bartholomeus.

Kemudian Presiden Direktur PT Lippo Karawaci Tbk Ketut Budi Wijaya, Corporate Affairs Siloam Hospital Group Josep Christoper Mailool, Direktur Keuangan PT Lippo Cikarang Tbk Soni, dan Direktur Keuangan PT Lippo Karawaci Tbk Richard Setiadi.

Teranyar, Direktur Keuangan PT Mahkota Sentosa Utama (PT MSU) Hartono. Dari semua pemeriksaan itu, terungkap juga adanya sejumlah pertemuan antara petinggi Lippo Group dengan Neneng.

Mereka di antaranya, James Riady dan Eddy Sindoro yang mengaku dua kali bertemu Neneng. Pertemuan pertama dilakukan untuk memberi selamat atas persalinan Neneng. Sedangkan pada pertemuan kedua, Eddy dan Neneng membahas soal pembangunan Rumah Sakit (RS) Siloam di Meikarta.

Meikarta merupakan salah satu proyek prestisius milik Lippo Group. Penggarap proyek Meikarta ialah PT Mahkota Sentosa Utama, anak usaha dari PT Lippo Cikarang Tbk. Lippo Cikarang merupakan anak usaha Lippo Group.

Secara keseluruhan, nilai investasi proyek Meikarta ditaksir mencapai Rp278 triliun. Meikarta menjadi proyek terbesar Lippo Group selama 67 tahun grup bisnis milik Mochtar Riady itu berdiri.

Dalam kasus ini, Billy Sindoro diduga memberikan uang Rp16,182 miliar kepada Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan anak buahnya. Uang itu diduga bagian dari fee yang dijanjikan sebesar Rp13 miliar terkait proses pengurusan izin proyek Meikarta.

(SCI)

Jaksa Bongkar Rencana Suap Eddy Sindoro ke Nurhadi

Jakarta: Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan ihwal pemberian suap dari mantan petinggi Lippo Group Eddy Sindoro kepada mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi. Hal itu diungkapkan jaksa dalam sidang lanjutan perkara suap dengan terdakwa Eddy Sindoro. 

Awalnya, jaksa mencecar mantan pegawai PT Artha Pratama Anugerah Doddy Aryanto Supeno soal pemberian suap kepada Nurhadi. Kendati begitu, selama proses persidangan, Doddy kerap mengaku lupa soal kejadian tersebut. 

Jaksa lantas membacakan keterangan Doddy dalam berita acara pemeriksaan (BAP). menurut jaksa, Doddy pernah diminta Eddy Sindoro untuk mengirim sesuatu kepada Nurhadi. 

“Maksud komunikasi saya dengan Suhendra Armadaja (mantan petinggi Lippo Group), saya sampaikan pesan dari Pak Eddy Sindoro, kapan barang untuk Pak WU dicicil lagi? Pak WU adalah Nurhadi,” kata jaksa Abdul Basir saat membacakan BAP milik Doddy di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 14 Januari 2019. 

Doddy mengaku tak mengingat komunikasinya dengan Nurhadi maupun Suhendra. Ia beralasan pernah mengalami stroke sehingga daya ingatnya melemah. 

Dalam BAP, Doddy juga menyebut jika ada pemberian sesuatu kepada Nurhadi. Ini termasuk pemberian huburan kepada enam anggota Brimob ajudan Nurhadi. 

“Barang berikut entertainment enam anggota Brimob ajudan Nurhadi. Beberapa hari kemudian, saya tanya, apa sudah ada barang yang akan diberikan ke Nurhadi. Tapi, belum ada,” lanjut jaksa.

Tidak hanya itu, dalam pesan singkat, Doddy dan Eddy Sindoro kerap membicarakan Nurhadi. Jaksa menduga Doddy juga sering berkomunikasi dengan Nurhadi. 

Kendati demikian, Doddy masih tetap berpegangan keterangannya di persidangan. Ia mengaku lupa dan tidak mengingat betul soal komunikasinya dengan Eddy Sindoro maupun Nurhadi, juga soal pemberian suap itu.

“Lupa saya, Pak,” jawab Doddy. 

Baca: KPK Pegang Rekaman Lucas Rekomendasikan Eddy Kabur

Eddy Sindoro didakwa menyuap panitera Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat Edy Nasution. Suap diduga diberikan terkait pengurusan sejumlah perkara untuk beberapa perusahaan di bawah Lippo Group yang ditangani di PN Jakarta Pusat.

Suap tersebut antara lain sebesar Rp100 juta agar Edy Nasution menunda aanmaning PT Metropolitan Tirta Perdana (MTP). Uang tersebut diberikan melalui perantara Wawan Sulistyawan dan Doddy Aryanto Supeno.

Selain itu, Eddy Sindoro juga didakwa menyuap Edy Nasution sebesar Rp50 juta dan USD50 ribu. Uang suap itu terkait permintaan perkara peninjauan kembali (PK) yang diajukan PT Across Asia Limited (PT AAL), anak usaha Lippo Group.

(OGI)

DPR Lembaga Termalas Lapor Kekayaan

Lambang KPK. Foto: MI/Rommy Pujianto.

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat DPR sebagai lembaga dengan tingkat kepatuhan terendah dalam penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara (LHKPN) 2018. Tak sampai separuh dari 536 wajib lapor di DPR yang melaporkan kekayaannya.

“Penyampaian elektronik 21,42 persen,” kata Direktur Pencegahan KPK Pahala Nainggolan dalam temu media, di Gedung KPK, Jakarta Pusat, Senin, 14 Januari 2019.

Menurut dia, angka itu justru menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya, dengan persentase 98 persen. Padahal, saat ini sistem penyampaian LKHP lebih mudah diakses, tidak seperti sebelumnya yang masih secara manual.

Selain itu, KPK sempat mendirikan klinik pengisian LKHPN di gedung DPR, untuk memudahkan anggota parlemen. Sementara itu, penurunan presentasi ini diduga lantaran faktor masa akhir jabatan.

Baca: Legislator Daerah Paling Malas Lapor Harta Kekayaan

“Dugaan kita apakah sudah mau selesai, kedua mereka harus masukin (LKHPN) kalau mereka menjadi caleg, jangan-jangan mereka nunggu kalau nyaleg lewat KPU (Komisi Pemilihan Umum),” jelas dia.  

Lembaga Antirusah juga mencatat lembaga legislatif lainnya seperti DPD memiliki kepatuhan tertinggi 57,5 persen dengan wajib lapor 80 orang. MPR menyusul dengan kepatuhan 50 persen dari wajib lapor dua orang, dan DPRD memiliki kepatuhan 28,77 persen dengan wajib lapor 15.229 orang.

(OGI)

Hakim Tipikor Medan Didakwa Terima Suap Rp1,56 Miliar

Pengadilan. Ilustrasi: Medcom.id/Mohammad Rizal

Jakarta: Hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan Merry Purba didakwa menerima suap SGD150.000 (atau setara Rp1,56 miliar) dari pengusaha Tamin Sukardi. Fulus diberikan untuk memengaruhi putusan perkara korupsi yang ditangani Merry dan anggota majelis hakim lainnya.
 
Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan uang tersebut diterima melalui Panitera Pengganti Pengadilan Tipikor Medan Helpandi. Uang yang diterima Helpandi seluruhnya berjumlah SGD280.000 (atau setara Rp2,92 miliar).
 
“Terdakwa melakukan atau turut serta melakukan, menerima hadiah atau janji berupa uang sebanyak SGD150.000,” kata jaksa Haerudin saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 14 Januari 2019.
 
Dalam surat dakwaan dijelaskan uang diberikan Tamin Sukardi melalui orang kepercayaannya Hadi Setiawan. Uang itu kemudian diserahkan kepada Helpandi sejumlah SGD280.000.
 
Tarmin saat itu duduk sebagai terdakwa dalam kasus dugaan korupsi terkait pengalihan tanah negara milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) II Tanjung Morawa di Pasal IV Desa Helvetia, Deli Serdang, Sumatera Utara. Merry menjadi salah satu hakim anggota yang mengadili Tamin.
 
Uang itu kemudian diberikan agar majelis hakim memutus Tamin tidak terbukti bersalah. Tarmin berharap divonis bebas oleh majelis hakim.
 
Namun, pada sidang putusan 27 Agustus 2018, Hakim Wahyu Prasetyo Wibowo dan Hakim Sontan Merauke Sinaga menyatakan Tamin terbukti bersalah melakukan korupsi. Ia dihukum enam tahun penjara dengan denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan.
 
Baca: Penyuap Hakim PN Medan Segera Diadili

Tamin juga dijatuhi pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp132,4 miliar. Kendati begitu, Hakim Merry Purba memberikan pendapat berbeda atau dissenting opinion dengan menyatakan dakwaan jaksa tidak terbukti.
 
Sehari setelah putusan terhadap Tamin, tim KPK menangkap Helpandi, Tamin, dan Merry Purba. Saat tangkap tangan tersebut, KPK menemukan uang SGD130.00 di tas Helpandi yang diduga akan diserahkan kepada hakim Sontan.
 
Merry didakwa melanggar Pasal 12 huruf c Jo Pasal 18 atau Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

(OGI)

Pengedar Narkoba ke Caca Duo Molek Buron

Penyanyi Cahya Wulan Sari (CWS) alias Caca Duo Molek dalam ekspose di Polda Metro Jaya. Foto: Medcom.id/Siti Yona Hukmana.

Jakarta: N, pengedar narkoba ke penyanyi Cahya Wulan Sari (CWS) alias Caca Duo Molek, buron. Dia masuk ke dalam daftar pencarian orang (DPO). 

“Saat ini N sedang dikejar,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono di Jakarta Selatan, Senin, 14 Januari 2019.

Menurut dia, N adalah sosok yang memberikan sabu-sabu kepada tersangka Wiraswasta Yahya Ansori Nasution. Yahya adalah penjual barang haram itu kepada Caca.

“N sudah tiga kali memberikan kepada tersangka Y, yaitu 10 gram. Kemudian juga sudah dibeli oleh tersangka C, tiga kali juga seberat 1 gram, 1 gram, 1 gram, 3 kali ngambil,” terang Argo. 

Barang haram itu digunakan bersama oleh Caca bersama Chandra, temannya, serta Yahya. Mereka mengonsumsi sabu di kamar nomor 3110 Apartemen Batavia, Jakarta Selatan.

Baca: Resmi Ditahan, Caca Molek Menangis

“Caca kenal dengan Chandra dan Y di dunia hiburan karena banyak dapat informasi kalau adanya penjual narkotika jenis sabu yang mudah didapat,” aku Argo.

Para tersangka dikenakan Pasal 114 ayat (1) subsider Pasal 112 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Mereka terancam hukuman pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama 20 tahun dan denda Rp1 miliar hingga Rp10 miliar.

(OGI)

Resmi Ditahan, Caca Molek Menangis

Jakarta: Penyanyi duo molek, Caca Molek alias Cahya Wulan Sari (CWS), resmi ditahan di rumah tahanan (Rutan) Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Metro Jaya. Dihadapan awak media, dia menangis histeris.

Pantauan Medcom.id, saat dihadirkan pada konferensi pers, Caca selalu menggandeng tangan dan bersembunyi di balik polisi wanita (polwan) yang menemaninya. Ia tampak menyeka air mata dan menutup muka dengan poni.

“Caca Molek mengaku awalnya tidak mau menggunakan narkotika jenis sabu. Karena lingkungan dan tawaran teman, akhirnya dia mencoba,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono di Jakarta Selatan, Senin, 14 Januari 2019.

Argo mengatakan penyanyi dangdut itu telah menggunakan sabu pada Desember 2018. Ia tercatat membeli barang haram itu sebanyak tiga kali dari Yahya Ansori Nasution (Y).

Baca: Caca Duo Molek Ditangkap Terkait Kasus Narkoba

Yahya bukan hanya penjual, namun juga pemakai. Argo mengatakan, Caca dan Y serta satu orang lainnya yakni Chandra sempat menggunakan sabu bersama di kamar Caca di Apartemen Batavia, Jakarta Selatan.

“Caca kenal dengan Chandra dan Y di dunia hiburan karena banyak dapat informasi kalau adanya penjual narkotika jenis sabu yang mudah didapat,” ujar Argo

Caca dan dua orang tersangka lainnya dikenakan Pasal 114 ayat (1) subsider pasal 112 ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Sebelumnya, Caca ditangkap pada Jumat, 11 Januari 2019 pukul 08.00 WIB. Ia terbukti positif menggunakan sabu. Saat penangkapan polisi mengamankan bukti berupa, satu buah cangklong bekas pakai berisi sabu netto 0,0466 gram, 0,5 butir ekstasi, dan satu tutup botol bong terpasang sedotan.

(YDH)

Polisi Diultimatum Tak Main-Main Singkap Kasus Novel

Ketua DPR Bambang Soesatyo. Foto: Medcom.id/Ilham Wibowo.

Jakarta: Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menaruh harapan pada pembentukan tim gabungan penyidik kasus penyerangan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Kasus ini masih menjadi pekerjaan rumah polisi.

“Saya yakin saya percaya pihak kepolisian tidak main-main untuk mengungkap ini,” kata Bamsoet di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 14 Januari 2019.

Politikus Partai Golkar itu menegaskan DPR mendukung penuh polisi segera mengungkap kasus penyerangan Novel. Pengungkapan kasus ini menjadi salah satu hal yang ditunggu publik maupun Novel sebagai korban. 

Bamsoet mafhum kelanjutan kasus Novel bergantung sejauh mana tim penyidik gabungan menemukan bukti-bukti maupun keterangan saksi di lapangan. Tim penyidik gabungan yang dibentuk diharapkan mampu memberikan titik terang.

“Kalau bukti-bukti lapangannya minim, kemudian saksi juga tidak memberikan keterangan yang minim juga, ya pasti akan sulit terungkap,” ujar dia. 

Baca: Tim Gabungan Penyidik Kasus Novel Dijamin Tak Politis

Polri membentuk tim gabungan penyidik kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan yang terjadi 11 April 2017. Pembentukan tim gabungan ini sempat dikritik lantaran dianggap bermuatan politis.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menepis kekhawatiran itu. “Tidak ada kaitannya dengan aliansi-aliansi politik tertentu,” kata Dedy di Kompleks Mabes Polri, Sabtu, 12 Januari 2019. 

(OGI)

Presiden Jelaskan Pembentukan Tim Penyidikan Kasus Novel

Jakarta: Pembentukan tim gabungan penyidikan kasus Novel Baswedan menjelang debat capres dan cawapres menuai komentar miring. Rekomendasi pembentukan tim bukan dari Presiden Jokowi.

“Itu rekomendasi bukan dari kita loh, itu rekomendasi dari Komnas HAM,” kata Jokowi di BKPM, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin, 14 Januari 2019.

Seingatnya, rekomendasi dikeluarkan Komnas HAM pada 21 Desember 2018. Komnas HAM merekomendasikan Polri membentuk tim gabungan penyelesaian kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan.

Baca: TKN Siap Menjawab Penyelesaian Kasus Novel

Komnas HAM meminta tim itu diisi unsur Polri, KPK, dan sejumlah pakar atau ahli. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan tugasnya mengawasi agar pengungkapan kasus Novel berjalan lancar.

“Ini kan memang setiap kasus mesti kan harus ada bukti-bukti awal yang komplit. Saya itu bagian mengawasi sama ngejar-ngejar saja. Ini harus selesai, cepat selesai, itu saja tugas saya,” kata Jokowi.

Sebelumnya, Partai Gerindra mengkritik pembentukan tim yang dipimpin Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Idham Aziz itu. Anggota Badan Komunikasi DPP Gerindra Andre Rosiade menyebut pembentukan tim hanya demi kepentingan debat capres dan cawapres.

(YDH)

Bendahara PSSI Memenuhi Panggilan Polisi

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono. Foto: Medcom.id/Siti Yona Hukmana.

Jakarta: Bendahara Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Berlington Siahaan memenuhi panggilan Satuan Tugas (Satgas) Antimafia Bola. Pada panggilan kedua Selasa, 8 Januari 2019, ia tak hadir karena sedang berada di Australia. 

“Ya sedang diperiksa,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono kepada Medcom.id, Senin, 14 Januari 2019.

Argo mengatakan, Berlington tiba pukul 11.30 WIB. Ia ditemani seorang pengacara dari Biro Hukum PSSI masuk ke ruang penyidik.

Baca: Satgas Antimafia Bola Berpeluang Tetapkan Tersangka Baru

Berlington diperiksa sebagai saksi kasus pengaturan skor pertandingan Persibara Banjar Negara. Kasus ini dilaporkan Manager Persibara Lasmini dalam 

Dalam kasus ini, polisi telah menangkap empat tersangka. Mereka adalah mantan Anggota Wasit Priyatno, wasit futsal Anik Yuni Artika Sari, anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI Johar Lin Eng, dan anggota Komisi Disiplin Dwi Irianto alias Mbah Putih.

(OGI)

Pengungkapan Teror KPK Diharapkan tak Sarat Kepentingan

Jakarta: Penegak harus serius membongkar teror terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Aktor intelektual harus diungkap meski prosesnya kadang berlarut-larut.

“Sekalipun orang akan mengatakan lebih baik terlambat dari pada tidak sama sekali, tapi jangan yang ditangkap hanya kambing hitamnya saja untuk keperluan April 2019 (pemilu),’ kata Wakil Ketua DPR Hidayat Nur Wahid di DPP PKS, Jakarta Selatan, Minggu, 13 Januari 2019.

Baca: KPK Siap Bantu Polisi Ungkap Teror Bom

Bukan rahasia kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan tak kunjung terang nyaris dua tahun. Teror kembali terjadi kepada pimpinan KPK, Agus Rahardjo dan Laode M. Syarief. Bom molotov dan rakitan ditemukan di kediaman keduanya.

Penegakan hukum, terang Hidayat, merupakan pembuktian hukum di Indonesia berjalan maksimal. Segala kasus bisa dituntaskan dan pemberantas korupsi dapat bekerja aman.

Baca: Rumah Pimpinan KPK Dijaga Lebih dari Lima Polisi

Penuntasan kasus diharapkan dapat menghilangkan teror di masyarakat. Polri seharusnya bekerja sesuai tugas. Ia tak mau aparat hanya mencari aman jelang Pemilu Serentak.

“Kemudian dua teror terhadap Pimpinan KPK tidak juga dituntaskan oleh polisi, saya pikir Ini akan memberi ruang bagi siapa pun yang meneror KPK, nanti meneror KPK lagi. Kita menegaskan KPK harus diselamatkan dari teror semacam ini,” beber politikus PKS itu.

(OJE)

Analisis Teror Bom Pimpinan KPK Hampir Rampung

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo – Medcom.id/Sunnaholomi Halakrispen.

Jakarta: Tim Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri masih menganalisis barang bukti yang diamankan dari kediaman Katua KPK, Agus Rahardjo, dan Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarif. Hasil analisis dari barang bukti tersebut akan dibeberkan pada Senin, 14 Januari 2019.

“Kemungkinan Senin, 14 Januari 2019 hasilnya diberikan,” kata Karopenmas Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo kepada Medcom.id, Sabtu, 12 Januari 2019. 

Baca: Sidik Jari pada Molotov di Rumah Laode Diidentifikasi

Polisi sebelumnya mengamankan sejumlah barang bukti dari insiden teror di kediaman Agus dan Laode. Barang bukti tersebut di antaranya satu botol utuh berisi cairan, satu botol yang sudah pecah berisi sisa cairan, DVR CCTV di rumah tetangga Laode dan DVR CCTV di rumah Laode. Kemudian, sebuah tas yang berisikan serbuk semen putih di kediaman Agus. 

“Sudah diamankan semua barang bukti. Saat ini sedang dianalisis dalam-dalam oleh tim,” ujar Dedi.

Polisi saat ini juga tengah membuat sketsa wajah terduga peneror di rumah pimpinan KPK itu. Sketsa dibuat berdasarkan keterangan saksi mata.

(AZF)

18 Saksi Diperiksa Terkait Teror Pimpinan KPK

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo – Medcom.id/Sunnaholomi Halakrispen.

Jakarta: Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengungkapkan pihaknya sudah memeriksa 18 saksi terkait teror di rumah pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rumah Agus Rahardjo dan Laode M Syarif diteror bom. 

“Sudah 18 orang kita periksa. Sebanyak 12 di TKP kediaman Pak Laode dan enam di TKP kediaman Pak Agus,” kata Dedi saat dikonfirmasi Medcom.id, Sabtu, 12 Januari 2019.

Dedi mengaku dari keterangan itu belum ada fakta baru. “Nanti saya sampaikan kalau sudah ada,” imbuh dia. 

Meski demikian, keterangan dari tukang bubur menjadi salah satu kunci polisi. Diketahui, tukang bubur yang berjualan di depan rumah Agus Rahardjo sempat ditanyai rumah ketua KPK oleh orang tak dikenal. 

(Baca juga: Sidik Jari pada Molotov di Rumah Laode Diidentifikasi)

Dua orang mendatangi tukang bubur berboncengan menggunakan motor. Pengendara menggunakan helm full face, sedangkan yang dibonceng yakni selaku penanya itu tidak menggunakan helm. Alhasil wajahnya terlihat jelas oleh tukang bubur.

Kemudian, dari keterangan tukang bubur ini lah polisi membuka pintu masuk mengungkap pelaku teror. Hal itu dilakukan dengan membuat sketsa wajah orang penanya tersebut. 

Sementara keterangan saksi di rumah Laode, polisi belum bisa membuat sketsa wajah terduga pelaku. Dedi meminta waktu bagi Inafis Mabes Polri untuk bekerja. 

Rumah pimpinan KPK diteror bom pada Rabu, 9 Januari 2019 pagi. Pagar rumah agus dicantel tas yang isinya bom palsu dan rumah Laode dilempar bom molotov. 

(REN)

KPK Prihatin Suap DPRD Kalteng Pakai Kode Alquran

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyayangkan penggunaan kode Alquran dalam kasus suap yang menjerat Direktur PT Binasawit Abadi Pratama (BAP) Edy Saputra Suradja. Edy menggunakan istilah Alquran untuk mengirim duit pada anggota DPRD Kalimantan Tengah. 

“Memang sangat memprihatinkan dan mengecewakan ketika yang digunakan justru sandi-sandi atau kode cukup dekat bagi agama tertentu,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di kantornya Jalan Kuningan Persada, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat malam, 11 Januari 2019.

Febri mengatakan, penggunaan sandi sengaja dilakukan oleh pihak yang melakukan korupsi tanpa memikirkan aspek lain. Ini juga dilakukan demi keuntungan pribadi serta mengelabui penegak hukum.

“Pihak yang diduga melakukan korupsi tidak berpikir aspek lain untuk menghormati yang lain, justru menggunakan berbagai bahasa meski bahasa itu dekat dengan agama Islam dalam konteks saat ini,” ucap Febri.

KPK terus mencermati perkara yang menjerat legislator DRPD Kalimantan  Tengah itu. Suap tersebut akan diselisik apakah dilakukan secara perorangan di perusahaan tertentu atau di penyelenggara negara.

(Baca juga: Suap Anggota DPRD Kalteng Pakai Kode Alquran)

“Termasuk kami akan melihat mencermati juga ada atau tidak peran korporasi dalam kasus ini,” terang Febri.

Edy Saputra Suradja didakwa memberikan suap sejumlah Rp240 juta untuk 12 anggota DPRD Kalimantan Tengah. Suap itu terkait dugaan pembuangan limbah di Danau Sembuluh.

Anggota DPRD Kalteng yang menerima suap yaitu Ketua Komisi B DPRD Kalteng Borak Milton, Sekretaris Komisi B DPRD Kalteng Punding LH Bangkan, Komisi B DPRD Kalteng‎ Arisavanah dan Edy Rosada, dan Arisavanah. Mereka merupakan anggota DPRD 2014-2019.

Dalam kasus ini, DPRD Kalteng tidak melakukan rapat dengar pendapat (RDP) terkait dugaan pencemaran limbah sawit di Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. JPU menyebut tindakan ini telah bertentangan dengan kewajiban Borak dan anggota DPRD lainnya.

Atas perbuatannya, Edy didakwa melanggar Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 21 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1.
 

(REN)

Legislator Bekasi Pelesiran ke Thailand dari Korupsi Meikarta

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus adanya penggunaan lain dari korupsi pembangunan proyek Meikarta. Anggota DPRD Bekasi yang terlibat diduga berwisata ke luar negeri dari uang haram tersebut.

“Kami mengidentifikasi cukup banyak ya anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang dibiayai ke salah satu negara di Asia, yang saya ketahui adalah ke Thailand,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat, 11 Januari 2019.

KPK juga mendapatkan informasi, para legislator Bekasi itu berwisata ke Thailand bersama keluarganya. Kuat dugaan, pelesiran DRPD Bekasi itu dilakukan ke sejumlah negara lain.

“Kita sudah punya bukti catatan-catatan yang mendukung terkait dengan dugaan ini. Kami dalami juga apa yang dilakukan (legislator Bekasi) di Thailand sana,” jelas Febri.

(Baca juga: KPK Duga Biaya Pelesiran Anggota DPRD Bekasi dari Korupsi Meikarta)

Informasi pelesiran ini terungkap pertama kali dari mulut anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Taih Minarno. Pada penyidik Taih membeberkan soal pelesiran itu. 

Meikarta merupakan salah satu proyek prestisius milik Lippo Group. Penggarap proyek Meikarta ialah PT Mahkota Sentosa Utama, yang merupakan anak usaha dari PT Lippo Cikarang Tbk. Sementara PT Lippo Cikarang Tbk di bawah naungan Lippo Group.

Secara keseluruhan, nilai investasi proyek Meikarta ditaksir mencapai Rp278 triliun. Meikarta menjadi proyek terbesar Lippo Group selama 67 tahun grup bisnis milik Mochtar Riady itu berdiri.

Dalam kasus ini, Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro Billy Sindoro diduga memberikan uang Rp7 miliar kepada Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan anak buahnya. Uang itu diduga bagian dari fee yang dijanjikan Rp13 miliar terkait proses pengurusan izin proyek Meikarta.

(REN)

Komnas HAM Belum Penuhi Petunjuk Jaksa

Jaksa Agung M Prasetyo – Medcom.id/Lukman Diah Sari.

Jakarta: Kejaksaan Agung mengungkap alasan kasus pelanggaran HAM berat belum juga menemukan titik terang. Salah satunya, Komnas HAM belum memenuhi petunjuk jaksa. 

“Masalah formil dan materilnya itu petunjuk dari waktu ke waktu begitu tapi enggak pernah ada pemenuhan,” kata Jaksa Agung M Prasetyo di Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat, 11 Januari 2019. 

Prasetyo menyebut penuntasan kasus pelanggaran HAM berat bukan hanya tugas Kejagung. Komnas HAM dan DPR ikut andil dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut.

“Enggak bisa jaksa sendiri,” ucapnya.

(Baca: KontraS: Isu HAM tak Cukup Dibahas Normatif)

Bila tetap menuntut penyelesaian secara yudisial, kata Prasetyo, semua tahap dari mulai penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan harus segera diselesaikan. Namun, penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM sejak 2007 belum juga membuahkan hasil. 

“Jadi jangan ada anggapan kejaksaan enggan atau dibilang jaksa agung bangkang, kita melihat fakta,” pungkasnya.

(JMS)

Polisi Belum Temukan Kaitan Para Tersangka Hoaks

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono. Foto: Medcom.id/Siti Yona Hukmana

Jakarta: Polda Metro Jaya belum menemukan keterkaitan para pelaku hoax surat suara tercoblos tujuh kontainer. Hingga kini, lima orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

“(Lima orang pelaku ini) tidak ada berkaitan. Belum ditemukan,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono di Jakarta Selatan, Jumat, 11 Januari 2019.

Tersangka terakhir yang baru ditangkap yakni seorang guru sekaligus simpatisan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berinisial MIK. Dia diringkus polisi pada 6 Januari 2019 pukul 22.30 WIB di Cilegon, Banten.

Menurut Argo, peran MIK dalam kasus ini sebagai penulis konten hoax di akun twitter pribadinya. Dari Pemeriksaan awal, MIK menyebar hoaks atas inisiatif sendiri.

(Baca: Guru Penyebar Hoaks Surat Suara Ditangkap)

Motifnya hanya untuk memberitahu para pendukung Prabowo-Sandi. “Iya (inisiatif peibadi), namanya posting-posting biasa di situ (twitter),” imbuh Argo. 

Empat lainnya yang telah diamankan yakni, Bagus Bawana Putra ditangkap sebagai tersangka utama pembuat konten di rekaman suara. Kemudian HY di Bogor, LS di Balikpapan dan J di Brebes. Namun, ketiganya hanya merupakan penyebar aktif, dan tidak dilakukan penahanan.

(JMS)

BPJS Dukung Polisi Usut Dugaan Asusila

Konferensi pers BPJS Ketenagakerjaan terkait dugaan asusila anggotanya – Medcom.id

Jakarta: BPJS Ketenagakerjaan menyesalkan keterlibatan eks anggota Dewan BPJS Ketanagakerjaan BAP dalam kasus dugaan asusila. BPJS Ketenagakerjaan membantah melindungi BAP dalam kasus tersebut.

“Kami sampaikan bahwa itu (melindungi BAP) tidak benar,” kata Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Guntur Witjaksono di Hotel Kartika Candra, Jakarta, Jumat, 11 Januari 2019.

Guntur mengklaim baru menerima laporan terjadinya dugaan asusila setelah mendapat surat tembusan dari RA, yang mengajukan laporan kepada Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) pada 6 Desember lalu. Proses hukum kasus dugaan asusila sepenuhnya diserahkan kepada pihak kepolisian.

“Kami mendukung pihak berwenang untuk terus melanjutkan proses penyidikan agar kebenaran yang sesungguhnya dapat terungkap,” kata Guntur.

(Baca: BPJS Ketenagakerjaan Siap Kooperatif)

Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) sudah membentuk tim panel untuk mengusut kasus dugaan asusila tersebut. Namun, Guntur mengakui pihaknya belum menerima panggilan dari tim panel tersebut.

“Kami belum menerima (panggilan) sampai hari ini, setau saya RA dan SAB sudah dipanggil hari ini,” kata dia.

Guntur berharap pekan depan pihaknya dipanggil untuk memberikan klarifikasi atas laporan kasus dugaan asusila tersebut. “Biar clear, biar cepat kerja kembali normal,” ucap dia. (Jessica Wulandari)

(JMS)

Tugas Anggota KPK Sesuai Arahan Pimpinan

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansyah. Foto: MI/Susanto..

Jakarta: Polri bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah membentuk tim gabungan untuk mengungkap kasus penyiraman air keras terhadap penyidik Novel Baswedan. Tugas anggota KPK yang tergabung dalam tim sesuai arahan pimpinan.

“Penugasan mereka akan dilakukan berdasarkan penugasan pimpinan KPK,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat, 11 Januari 2019.

Pegawai KPK yang masuk dalam tim gabungan itu terdiri dari unsur penindakan, pengawas internal serta biro hukum. Surat tugas anggota tim diterbitkan masing-masing instansi.

Febri mengatakan koordinasi bersama tim bisa dilakukan di Gedung KPK, Mabes Polri atau tempat lain. “Tentu kami terus berkoordinasi dengan tim yang dibentuk oleh Polri,” ucap Febri.

(Baca: Tim Gabungan Kasus Novel Dibentuk)

Polri membentuk tim gabungan dan penyidikan tindak pidana untuk mengungkap kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan, yang terjadi 11 April 2017. Tim terdiri dari jajaran Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan sejumlah pakar atau akademisi.

Surat tugas dengan nomor Sgas/3/I/HUK6.6/2019 telah dikeluarkan sejak 8 Januari 2019. Sebanyak 65 anggota turut ambil bagian, yang terdiri dari 52 dari kepolisian, KPK enam orang, dan perwakilan pakar tujuh orang.

(JMS)

KontraS: Isu HAM tak Cukup Dibahas Normatif

Konferensi pers KontraS soal sikap KPU – Medcom.id/Theofilus Ifan Sucipto.

Jakarta: Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menegaskan persoalan hak asasi manusia (HAM) tidak cukup hanya dibahas dalam debat. Apalagi, dibahas dengan cara normatif tanpa pengetahuan fakta di lapangan.

“Tidak cukup hanya dengan pembahasan dan jawaban normatif dan retoris, tapi harus diuji dengan persoalan-persoalan yang terjadi,” kata Koordinator KontraS Yati Andriyani di kantornya, Jakarta, Jumat, 11 Januari 2019.

KontraS berencana mengajukan tiga indikator untuk memastikan kedua paslon capres dan cawapres memprioritaskan isu HAM jika nantinya terpilih. Indikator pertama adalah kemampuan negara untuk bertanggung jawab.

Misalnya, kata dia, pemerintah mampu mempertanggungjawabkan setiap aturan untuk kepentingan HAM. “Indikator kedua adalah kemampuan negara untuk memberi rasionalisasi atas setiap kebijakan yang diputuskan,” ujar Yati.

(Baca: KontraS Menilai KPU Mereduksi Tema HAM)

Sedangkan indikator terakhir ialah kemampuan negara untuk menggunakan mekanisme koreksi dalam rangka penegakan hukum. Contohnya, memaksimalkan peran penegak hukum.

“Karena selama ini kita lihat para penegak hukum belum maksimal (kinerjanya),” pungkas Yati.

(JMS)

Tim Gabungan Kasus Novel Dibentuk

Penyidik senior KPK Novel Baswedan menyampaikan keterangan pers ketika tiba di Gedung KPK, Jakarta. Foto: MI/Rommy Pujianto.

Jakarta: Polri membentuk tim gabungan untuk menuntaskan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan. Jajaran Polri, KPK dan sejumlah pakar atau akademisi masuk dalam tim tersebut.

Surat tugas dengan nomor Sgas/3/I/HUK6.6/2019 telah dikeluarkan sejak 8 Januari 2019. Satgas ini berisi 65 anggota, terdiri dari 52 dari kepolisian, KPK enam orang, dan perwakilan pakar tujuh orang.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian secara langsung menjadi Penanggung Jawab Tim Gabungan ini. Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Azis ditunjuk sebagai ketua tim dan Brigjen Nico Afinta yang kini menjabat Karobinops Bareskrim Polri sebagai Wakil Ketua Tim.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan tim gabungan itu merupakan lanjutan dari rekomendasi Komnas HAM terkait penggunaan pasal obstruction of justice dalam kasus Novel. Tim diharap bisa mengungkap pelaku atau otak di balik penyerangan.

“Jadi kalau ada tim yang dibentuk oleh tim dari unsur yg lebih kuat dan lebih luas,” ujar Febri di Gedung KPK,  Jakarta, Jumat, 11 Januari 2019.

(Baca: KPK Pasang Monumen Jam Waktu Penuntasan Kasus Novel)

KPK menolak berbicara dari segi optimis dan pesimis. KPK hanya berharap tim bisa segera mengungkap kasus penyiraman lebih terang.

“Karena nanti tim tersebut akan bekerja tinggal harapannya terhadap update pertanyaan dari publik termasuk jurnalis bisa didapatkan perkembangannya dari tim di Polri itu,” ujar Febri.

Novel disiram air keras usai salat subuh tak jauh dari rumahnya di Jalan Deposito depan Masjid Al Ikhsan RT 03 RW 10 Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa, 11 April 2017. Kedua mata Novel mengalami luka bakar cukup parah hingga harus dilarikan ke rumah sakit di Singapura.

Polri hingga kini belum mampu mengungkap dalang maupun pelaku penyiraman air keras ke Novel. Padahal, sketsa terduga pelaku sudah disebar dan pemeriksaan puluhan saksi sudah dilakukan.

(JMS)

Polisi Didesak Segera Ungkap Pelaku Teror KPK

Suasana rumah Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif di Jalan Kalibata Selatan No 42 C, Jakarta. Foto: MI/Bary Fathahilah.

Jakarta: Polri diminta lebih gesit menangani kasus teror, yang menyasar dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo dan Laode M Syarif. Pembiaran teror dinilai bisa menghambat pemberantasan tindak pidana korupsi di tanah air.

“Mendesak pihak kepolisian untuk segera menemukan pelaku teror dan memprosesnya secara hukum,” kata Sekjen Forum Indonesia untuk Transparasi Anggaran (FITRA) Misbakhul Hasan melalui keterangan tertulis, Jakarta, Jum’at, 11 Januari 2018.

Upaya kepolisian yang sigap membentuk Tim Bersama (Polri-Densus 88, dan KPK) untuk menyelidiki pelaku teror bom disambut baik. Namun, FITRA meminta kepolisian tetap siaga memberikan perlindungan kepada pimpinan KPK dan keluarganya.

Terpenting, kata Misbakhul, polisi bisa segera menemukan pelaku dan dalang teror yang menimpa Novel Baswedan. Alasannya, serangkaian teror bom yang menimpa kediaman pimpinan KPK diduga buntut dari belum tuntasnya kasus Novel Baswedan.

(Baca: Sidik Jari pada Molotov di Rumah Laode Diidentifikasi)

“Karena pembiaran terhadap kasus ini akan semakin meningkatkan kepercayaan diri pelaku dan mendegradasi kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri,” kata Misbakhul.

Teror bom terjadi di kediaman Ketua KPK Agus Rahardjo di Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat sekitar pukul 06.30 WIB. Ditemukan tas warna hitam yang berisi barang yang sebelumnya diduga bom rakitan jenis high explosive. Setelah penyelidikan, polisi memastikan bom di dalam tas di rumah Agus palsu.

(Baca: Tim Gabungan Kasus Novel Dibentuk)

Teror juga menyasar rumah Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif di Kalibata, Jakarta Selatan, sekitar pukul 05.30 WIB. Penghuni rumah menemukan botol berisi spirtus yang dilengkapi sumbu api. Hingga kini polisi masih terus mengejar pelaku teror.

(JMS)

KPK Tahan Politikus PBB dengan Tangan Diborgol

Politikus Partai Bulan Bintang Ferry Suando Tanuray Kaban selesai diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Foto: Medcom.id/Fachri

Jakarta: Politikus Partai Bulan Bintang Ferry Suando Tanuray Kaban selesai diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia merupakan tersangka kasus suap mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho.
 
Eks anggota DPRD Sumatera Utara itu diperiksa selama sembilan jam. Ferry keluar dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta sekitar pukul 19.40 WIB, menggunakan rompi oranye dengan tangan diborgol.
 
Ferry enggan menanggapi pertanyaan wartawan. Dia langsung menuju mobil tahanan yang membawanya ke rumah tahanan (rutan) di belakang gedung Merah Putih KPK.
 
“FST (Ferry Suando Tanuray Kaban), ditahan di Rutan Cabang KPK di belakang gedung merah putih KPK,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat, 11 Januari 2019.
 
Tak hanya Ferry, KPK juga menahan anggota DPRD Sumatera Utara lainnya, Dermawan Sembiring. Dia dititipkan di Polres Metro Jakarta Pusat. Dermawan merupakan salah satu pihak yang mengembalikan uang pada KPK sekitar Rp150juta.
 
“Kami hargai sikap kooperatif tersebut dan tentu akan dipertimbangkan sebagai faktor meringankan,” ujar Febri.
 
Dengan demikian seluruh tersangka anggota DPRD Sumut yang menjadi tersangka telah ditahan. Sebagian di antaranya telah masuk ke persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.
 
Sebelumnya, KPK menetapkan 38 anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019 sebagai tersangka. Mereka menjadi tersangka penerimaan hadiah atau janji dari Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho.
 
Gatot diduga memberi suap agar laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut Tahun Anggaran 2012-2014 dan APBD-P Sumut Tahun 2013 dan 2014 disetujui DPRD.
 
Pemberian suap juga diberikan untuk memuluskan pengesahan APBD Tahun Anggaran 2014-2015 serta menolak penggunaan hak interplasi oleh DPRD Sumut pada 2015.

Baca: Eks DPRD Sumut Dicecar KPK Terkait Suap Gatot Pujo

Anggota dewan itu masing-masing menerima Rp300 juta sampai Rp350 juta. Uang itu berasal dari Gatot, Gubernur Sumut saat itu.
 
Ke-38 anggota DPRD Sumut disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
 
Kasus ini merupakan hasil pengembangan perkara sebelumnya yang lebih dulu menyeret Gatot sebagai pesakitan. Gatot dijatuhi vonis 4 tahun dan denda Rp250 juta.

(FZN)

Sidik Jari pada Molotov di Rumah Laode Diidentifikasi

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo. (Medcom.id/Sunnaholomi Halakrispen)

Jakarta: Sidik jari yang menempel pada bom botol di rumah pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M. Syarif mulai diselidiki. Kalau sidik jari terekam pada Kartu Tanda Penduduk elektronik, pelaku akan cepat teridentifikasi.

“Sisa-sisa botol itu akan dianalisa kembali apakah ada sidik jari yang bisa muncul,” kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta, Jumat, 11 Januari 2019.

Selain analisa barang bukti, sebanyak 12 saksi juga telah diperiksa. Mereka diduga mengetahui peristiwa ini. Bisa jadi jumlah saksi bertambah.

(Baca: Teror di Kediaman Pimpinan KPK Tindakan Pengecut)

Kepolisian pun akan meminta bantuan ahli teknologi. Pengetahuan mereka dibutuhkan untuk membaca Critical Design Review yang ada pada kamera pengawas (CCTV).

Rumah dua pimpinan KPK diteror bom, Rabu, 9 Januari 2019. Bom molotov ditemukan di rumah Wakil Ketua KPK Laode M Syarif. Sedangkan, bom rakitan ditemukan di pagar rumah Ketua KPK Agus Rahardjo.

(JMS)

KPK Perpanjang Penahanan Bupati Malang

Juru Bicara KPK Febri Diansyah. Foto: MI/Rommy Pujianto.

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan Bupati Malang non-aktif Rendra Kresna. Penahanan Rendra diperpanjang selama 30 hari.
 
“Yang bersangkutan diperpanjang penahanannya mulai 13 hingga 11 Februari 2019 atas suap terkait penyediaan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan pada Dinas Pendidikan Pemkab Malang tahun anggaran 2011,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat, 11 Januari 2019.
 
Sebelumnya, KPK menetapkan Rendra dan pihak swasta Ali Murtopo (AM) sebagai tersangka pada Oktober 2018 lalu.
 
Rendra diduga menerima suap dari Ali Murtopo sebanyak Rp3,45 miliar. Suap dilakukan terkait proyek di Dinas Pendidikan Pemkab Malang sejak tahun 2010 hingga 2013. Khususnya proyek pengadaan buku dan alat peraga pendidikan tingkat SD dan SMP.
 
Pada kasus penerimaan gratifikasi, Rendra ditetapkan sebagai tersangka bersama pihak swasta lain yakni Eryk Armando Talla (EAT). Rendra dan Eryk diduga menerima gratifikasi dari sejumlah pihak swasta sebanyak Rp3,55 miliar.

Baca: KPK Tahan Bupati Malang

Dalam kasus suap, Rendra dijerat Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
 
Sedangkan Ali Murtopo selaku pemberi dijerat Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.
 
Kemudian, pada kasus penerimaan gratifikasi Rendra dan Eryk dijerat dengan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Vallentina Chelsy)

(FZN)

Satgas Antimafia Bola Berpeluang Tetapkan Tersangka Baru

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo. (Medcom.id/Sunnaholomi Halakrispen)

Jakarta: Satgas Antimafia Bola membuka peluang menetapkan tersangka baru kasus pengaturan skor Liga Sepak Bola Indonesia. Hingga kini, fakta dan bukti baru terus didalami melalui pemeriksaan saksi.

“Kalau konstruksi hukum sudah kuat tidak menutup kemungkinan ada tersangka lagi,” kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta, Jumat, 11 Januari 2019.

Dedi mengatakan untuk memperkuat konstruksi hukum dari kasus ini, penyidik pun terus melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap tersangka. Salah satunya, memeriksa tersangka wasit bernama Nurul Safarid (NS).

(Baca: Vigit Waluyo Diperiksa Kasus Pengaturan Skor Pekan Depan)

“Kemudian untuk pemeriksaan NS butuh pendalaman,” kata dia.

Dalam kasus pengaturan skor polisi telah menangkap lima tersangka yakni Mantan Anggota Wasit Priyatno, Wasit Futsal Anik Yuni Artika Sari, Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI Johar Lin Eng, Anggota Komisi Disiplin Dwi Irianto alias Mbah Putih, dan wasit Persibara vs Ps Pasuruan Nurul Safarid.

(JMS)

Buronan Kasus Suap DPRD Sumut Serahkan Diri

Tangerang: Tersangka kasus suap DPRD Sumatera Utara, Ferry Suando Tanuray Kaban, menyerahkan diri ke Polsek Kelapa Dua, Tangerang, Banten. Ferry sebelumnya menjadi buruan daftar pencarian orang (DPO) lantaran menerima suap atau hadiah dari mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho.

Kasat Reskrim Polres Tangsel AKP Alexander Yurikho mengatakan, mantan anggota DPRD Sumut itu menyerahkan diri Polsek Kelapa Dua, di Jalan Raya Kelapa Dua , Gading Serpong , Kabupaten Tangerang, pada Jumat, 11 Januari 2019, sekitar pukul 09.30 WIB.

“Diantar oleh istri dan keluarganya ke Polsek Kelapa Dua,” kata Alex, Jumat, 11 Desember 2019.

Tersangka kasus korupsi ini langsung diantarkan petugas kepolisian Polsek Kelapa Dua ke Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta untuk diproses lebih lanjut.

“Selanjutnya dilakukan pengawalan oleh dua petugas yakni Ipda Aslan Marpaung dan Brigadir R Hidayat untuk diserahkan kepada penyidik KPK di Jakarta,” jelas Alex.

Ferry Suando Tanuray Kaban yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kecamatan Binjai, Kabupaten Binjai Sumatera Utara, telah menjadi buronan KPK sejak 28 September 2018. Tersangka sebelumnya merupakan anggota DPRD Sumut dari Partai Bulan Bintang (PBB) dari periode 2009-2014 dan 2014-2019.

Baca juga: Anggota DPRD Sumut Ferry Suando jadi Buron KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) Ferry Suando Tanuray Kaban (FST) sebagai buron. Surat daftar pencarian orang tersangka penerimaan suap dari mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho itu telah dikirimkan ke Polri melalui NCB-Interpol Indonesia.

KPK sebelumnya menetapkan 38 anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019 sebagai tersangka. Mereka diduga menerima duit suap dari mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo dengan nominal Rp300-350 juta per orang.

Suap dari Gatot itu diduga terkait persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut 2012-2014, persetujuan perubahan APBD Pemprov Sumut2013 dan 2014, pengesahan APBD Pemprov Sumut 2013 dan 2014, serta penolakan penggunaan hak interpelasi DPRD Sumut tahun 2015.

(SUR)

Sidik Jari Molotov di Rumah Laode Diidentifikasi

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo. (Medcom.id/Sunnaholomi Halakrispen)

Jakarta: Teror bom molotov terhadap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif terus didalami polisi. Penyidik tengah mengidentifikasi sidik jari yang menempel pada botol.

Tercatat telah 12 saks telah diperiksa polisi dalam kasus ini. Mereka yang diperiksa diduga mengetahui banyak peristiwa tersebut.

“Sisa-sisa botol itu akan dianalisa kembali apakah ada sidik jari yang bisa muncul,” kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta, Jumat, 11 Januari 2019.

Pemilik sidik jari pada botol akan diintefikasi lebih jauh. Bila sidik jari tersebut pernah direkam KTP-el akan langsung terkoneksi.

“Orang itu pasti langsung berhasil diidentifikasi oleh Inafis,” ucapnya.

(Baca: Teror di Kediaman Pimpinan KPK Tindakan Pengecut)

Sementara itu, pemeriksaan CDR CCTV masih dilakukan. Polisi bakal meminta ahli teknologi untuk menganalisa CDR.

Dedi mengatakan jumlah saksi masih 12, belum bertambah. Tak menutup kemungkinan, polisi akan memeriksa pihak-pihak lainnya.

“Tapi masih perlu pendalaman,” ucap Dedi.

Rumah dua pimpinan KPK diteror bom, Rabu, 9 Januari 2019. Bom molotov ditemukan di rumah Wakil Ketua KPK Laode M Syarif. Sedangkan, bom rakitan ditemukan di pagar rumah Ketua KPK Agus Rahardjo.

(JMS)

Suap Anggota DPRD Kalteng Pakai Kode Alquran

Jakarta: Suap buat anggota DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) diketahui menggunakan kode. Direktur PT Binasawit Abadi Pratama (BAP) Edy Saputra Suradja menggunakan kata ‘Alquran’ saat mengirim uang.   

Edy Saputra diketahui meminta anggota DPRD Kalteng tidak melakukan rapat dengar pendapat (RDP) terkait dugaan pencemaran limbah sawit di Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Kalteng. Dia juga meminta agar Komisi B DPRD Kalteng tak memeriksa izin Hak Guna Usaha (HGU), Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPH) dan plasma.

Untuk memenuhi keinginan Edy, ada harga yang harus dipenuhi. Ketua Komisi B DPRD Kalteng Borak Milton mematok harga Rp20 juta untuk 12 anggota. 

Dalam dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Nugraha, Edy siap memenuhi permintaan Komisi B. Hanya saja, dia meminta jaminan tertulis untuk berjaga-jaga.

(Baca juga: Edy Saputra Didakwa Suap Anggota DPRD Kalteng)

“Namun Borak mengatakan, ‘Kan kuncinya di saya, kalau saya tidak teken RDP itu mana bisa. Kalau bikin perjanjian tertulis kalau tersebar justru bahaya’,” kata Budi menirukan ucapan Borak saat membacakan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat, 11 Januari 2018.

Tak lama, Edy meminta anak buahnya, Feredy, membuat internal memo untuk mencairkan uang Rp240 juta. Setelah uang siap, uang tersebut diambil oleh terdakwa lainnya, Willy Agung Adipradhana.

“Willy menyampaikan dirinya telah dapat informasi dari Edy bahwa uang Rp240 juta dengan kata sandi Alquran telah tersedia,” ungkap Budi.

(Baca juga: Dalami OTT DPRD Kalteng, KPK Geledah Tiga Lokasi)

Uang tersebut kemudian dibawa menggunakan tas jinjing berwarna hitam. Uang diserahkan kepada dua anggota komisi B DPRD Kalteng Edy Rosada dan Arisavanah. 

“Uang diserahkan di food court Sarinah Jakarta Pusat,” ujar JPU.

Atas perbuatannya, Edy didakwa melanggar Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 21 tentang Perubahan atas Undang-undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1.

(REN)

Politikus Partai Bulan Bintang Menyerahkan Diri ke KPK

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansyah. Foto: Medcom.id/Isfan Harun..

Jakarta:  Politikus Partai Bulan Bintang Ferry Suando Tanuray Kaban menyerahkan diri ke KPK. Tersangka kasus suap mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho itu langsung menjalani pemeriksaan.
 
“Tadi sekitar pukul 10.50 WIB datang ke KPK dan sekarang sedang proses pemeriksaan oleh penyidik,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat, 11 Januari 2019.
 
Kedatangan Ferry dikawal anggota kepolisian Ipda Aslan Marpaung dan Brigjen R Hidayat. Tampak sebuah koper besar berwarna coklat turut dibawa Eks Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara itu.
 
Ferry masuk daftar pencairan orang (DPO) sejak 28 September 2018. Dia mangkir dua kali panggilan penyidik pada 14 Agustus dan 21 Agustus 2018.
 
Dari informasi yang dihimpun Medcom.id, sebelum menuju Gedung KPK, Ferry bersama istri dan keluarganya, menyerahkan diri melalui Polsek Kelapa Dua, Gading Serpong, Tangerang Selatan, Banten sekitar pukul 09.30 WIB. Kedatangannya diterima Kapolsek Kelapa Dua Kompol Efendi.

Baca: Legislator Sumut Menjadi Buron KPK

Sebelumnya, KPK telah menetapkan 38 anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019 sebagai tersangka. Mereka ditetapkan sebagai tersangka penerimaan hadiah atau janji dari Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho.
 
Gatot diduga memberi suap agar laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut Tahun Anggaran 2012-2014 dan APBD-P Sumut Tahun 2013 dan 2014 disetujui DPRD.
 
Pemberian suap juga diberikan untuk memuluskan pengesahan APBD Tahun Anggaran 2014-2015 serta menolak penggunaan hak interplasi oleh DPRD Sumut pada 2015.
 
Anggota dewan daerah itu masing-masing menerima Rp300 juta sampai Rp350 juta. Uang itu berasal dari Gatot, Gubernur Sumut saat itu.
 
Ke-38 anggota DPRD Sumut disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
 
Kasus ini merupakan hasil pengembangan perkara sebelumnya yang lebih dulu menyeret Gatot sebagai pesakitan. Gatot dijatuhi vonis 4 tahun dan denda Rp250 juta.

(FZN)

KPK Terima Vonis PT NKE

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima putusan yang dijatuhkan pada PT Nusa Konstruksi Enjineering (NKE). Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menghukum PT NKE membayar denda Rp700 juta dan uang pengganti Rp85,497 miliar.

“Setelah melalui proses analisis dan telaah selama masa pikir-pikir, KPK telah memutuskan untuk menerima putusan Pengadilan Tipikor dengan terdakwa PT DGI (Duta Graha Indah) yang telah berubah nama menjadi PT NKE,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat, 11 Januari 2019.

Secara prinsip, terang Febri, fakta-fakta dan argumentasi yuridis yang telah diajukan KPK dipandang telah dikabulkan majelis hakim. Meski ada beberapa perbedaan terkait dengan lama waktu pencabutan hak lelang pemerintah.

Dalam penghukuman terhadap korporasi, lanjut Febri, KPK menekankan pada pengembalian aset yang dikorupsi dan hukuman pencabutan hak ikut lelang jangan sampai mematikan korporasi. Karena berdampak kepada para karyawan perusahaan yang dapat kehilangan pekerjaan dan penghasilan.

“Terhadap putusan pencabutan hak lelang pada proyek pemerintah selama enam bulan, setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka kami harap seluruh instansi pemerintahan memperhatikan putusan pengadilan tersebut terkait dengan proses lelang di lembaga masing-masing,” ujar Febri.

Baca: PT NKE Divonis Denda Rp700 Juta

Di sisi lain, KPK juga telah memerinci terkait dengan hukuman membayar uang pengganti Rp85,49 miliar. Pertama, Keuntungan yang diperoleh DGI dari delapan proyek yang dikerjakan Rp240,098 miliar.

Kedua, nilai yang telah disetor ke kas negara sebagai eksekusi putusan dengan terpidana Dudung Purwadi dalam proyek Wisma Atlet dan Udayana, senilai Rp51,36 miliar.

Ketiga, uang yang dititipkan dalam penyitaan selama penyidikan tersangka PT DGI Rp35,73 miliar. Terakhir, fee yang telah diserahkan ke Eks anggota DPR Muhammad Nazarudin senilai Rp67,51 miliar.

“Nilai Rp85,49 Milyar ini akan kami eksekusi segera pada PT. NKE, dan akan lebih baik jika PT. NKE berinisiatif untuk segera membayarkan uang pengganti tersebut pada kas Negara melalui KPK,” tegas Febri.

KPK berharap putusan ini menjadi pembelajaran bagi korporasi lain, agar tidak melakukan korupsi pada proyek pemerintah, suap dalam proses perizinan, ataupun suap terkait kewenangan penyelenggara negara lain.

“Sangat penting artinya bagi para pelaku usaha agar membangun lingkungan pengendalian atau pencegahan korupsi di perusahaan masing-masing. Apalagi, mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi,” ujar Febri.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi Pasal 4 ayat 2 huruf c disebutkan, dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi sebagaimana ayat 1.

Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

PT NKE sebelumnya didakwa melakukan korupsi bersama-sama mantan direktur utamanya, Dudung Purwadi. Eks anggota DPR Muhammad Nazarudin dan eks Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan Universitas Udayana Made Meregawa juga diduga terlibat.

Hakim menyatakan PT NKE melanggar Pasal 2 ayat 1 Juncto Pasal 18 dan atau Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP.

(YDH)

Duo Neneng Diperiksa Terkait Suap Meikarta

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap dua tersangka kasus dugaan suap izin proyek pembangunan Meikarta di Bekasi, Jawa Barat. Keduanya ialah, Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan Kabid Tata Ruang Dinas PUPR Pemerintah Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi.

“Keduanya diperiksa sebagai tersangka,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat, 11 Januari 2019.

KPK terus mendalami skandal suap Lippo Group. Sejumlah fakta baru terungkap pada proses penyidikan, salah satunya aliran dana suap Meikarta ke sejumlah anggota DPRD Bekasi dan DPRD Jabar.

Untuk mengungkap itu sejumlah saksi diperiksa. Beberapa hari lalu, KPK memeriksa Mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) dan Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sumarsono (Soni). 

Sepanjang pemeriksaan, penyidik mencecar pengetahuan Aher tentang aliran dana suap Lippo Group. Selain itu, dia juga diklarifikasi tentang dugaan aliran dana terhadap sejumlah pejabat atau pegawai Pemprov Jabar. Aher juga ‘dikorek’ soal peran dan kewenangan memuluskan proyek tersebut.

Sementara, Soni dikonfirmasi terkait pertemuan sejumlah pihak untuk membahas perizinan proyek Meikarta. KPK mensinyalir ada sejumlah pertemuan antara Pemprov Jabar dan Pemkab Bekasi, guna ‘melapangkan’ izin proyek Meikarta.

Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, CEO Lippo Group James Riady, dan mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Tbk Toto Bartholomeus pun telah diperiksa penyidik untuk mengungkap kasus ini lebih terang. Termasuk, Presiden Direktur PT Lippo Karawaci Tbk Ketut Budi Wijaya, Corporate Affairs Siloam Hospital Group Josep Christoper Mailool, Direktur Keuangan PT Lippo Cikarang Tbk Soni, Direktur Keuangan PT Lippo Karawaci Tbk Richard Setiadi dan Direktur Keuangan PT Mahkota Sentosa Utama (PT MSU) Hartono.
 
(Baca juga: KPK Duga Biaya Pelesiran Anggota DPRD Bekasi dari Korupsi Meikarta)

Dari pemeriksaan itu, terungkap adanya pertemuan-pertemuan antara petinggi Lippo Group dan Neneng. Salah satunya, James Riady yang mengakui pernah bertemu Neneng dengan alasan silaturahmi persalinan Neneng. Billy Sindoro juga mengaku dua kali bertemu Neneng.
 
Pertemuan pertama dilakukan untuk memberi selamat atas persalinan Neneng. Sedangkan pada pertemuan kedua, Billy dan Neneng membahas pembangunan Rumah Sakit (RS) Siloam di Meikarta.
 
Meikarta merupakan salah satu proyek prestisius milik Lippo Group. Penggarap proyek Meikarta ialah PT Mahkota Sentosa Utama, yang merupakan anak usaha dari PT Lippo Cikarang Tbk. Sementara PT Lippo Cikarang Tbk di bawah naungan Lippo Group.
 
Secara keseluruhan, nilai investasi proyek Meikarta ditaksir mencapai Rp278 triliun. Meikarta menjadi proyek terbesar Lippo Group selama 67 tahun grup bisnis milik Mochtar Riady itu berdiri.
 
Dalam kasus ini, Billy Sindoro diduga memberikan uang Rp7 miliar kepada Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan anak buahnya. Uang itu diduga bagian dari fee yang dijanjikan Rp13 miliar terkait proses pengurusan izin proyek Meikarta.

 

(REN)

Tukang Bubur Jadi Pintu Masuk Ungkap Teror Bom

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo – Medcom.id/Sunnaholomi Halakrispen.

Jakarta: Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengungkapkan pihaknya bakal mulai membuat sketsa wajah terduga pelaku peneror rumah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo. Pembuatan sketsa berdasarkan keterangan pedagang bubur. 

“Khusus untuk yang penjual bubur itu dari Inafis akan memanggil ahli sketsa wajah, karena dari keterangan yang bersangkutan, sebelum kejadian itu ada orang sempat menanyakan rumah, tapi rumah Pak RT yang ditanya,” kata Dedi di Mabes Polri, Jakarta, Jumat, 11 Januari 2019.

Dedi mengungkapkan dua orang tak dikenal mendatangi tukang bubur dengan naik motor. Satu orang turun untuk menanyakan rumah tanpa menggunakan helm. 

“Sendiri (bertanya), yang satu naik di atas motor,” ucap dia. 

(Baca juga: Polri Janji Cepat Ungkap Teror Bom Pimpinan KPK)

Setelah digambar selanjutnya sketsa wajah bakal dikirim ke Tim Inafis Polri. Nantinya, tim bakal mencocokan hasil sketsa dengan data kartu tanda penduduk (KTP). 

Selain membuat sketsa wajah, tim juga bakal mencari sidik jari pelaku. Sidik jari ditemukan di paralon dan tas yang dicantel di pagar rumah Agus. 

“Itu akan didalami siapa-siapa saja yang pernah memegang barang itu,” tutur dia. 

Sebanyak enam saksi telah diminta keterangan. Dua di antaranya, yang menemukan tas berisi benda mencurigakan tercantel di pagar Agus.

 

(REN)

Vigit Waluyo Diperiksa Kasus Pengaturan Skor Pekan Depan

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo – Medcom.id/Sunnaholomi Halakrispen.

Jakarta: Satgas Antimafia Bola hingga kini belum bisa memeriksa mantan Manajer Deltras Sidoarjo, Vigit Waluyo. Satgas belum mendapat izin untuk memeriksa Vigit yang kini ditahan di Lapas Klas IA Sidoarjo. 

“Sekitar minggu depan (baru diperiksa),” ujar Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta, Jumat, 11 Januari 2019. 

Vigit saat ini ditahan di Lapas Klas IA Sidoarjo. Dia tersangkut kasus korupsi dana pinjaman Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Sidoarjo senilai Rp3 miliar pada 2010 silam. 

(Baca juga: Wasit Liga 2 Mengaku Sering Diintimidasi)

Dedi menyebut Vigit diduga terlibat dalam pengaturan skor. Dia diduga mendapat duit dalam keterlibatannya. 

“VW ada inidikasi seperti itu karena terlapor dan ada terima Rp115 juta dan itu akan diungkap Satgas,” kata dia. 

Dalam kasus pengaturan skor polisi telah menangkap lima tersangka yakni Mantan Anggota Wasit Priyatno, Wasit Futsal Anik Yuni Artika Sari, Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI Johar Lin Eng, Anggota Komisi Disiplin Dwi Irianto alias Mbah Putih, dan wasit Persibara vs Ps Pasuruan Nurul Safarid. 

(REN)

Guru Penyebar Hoaks Surat Suara Ditangkap

Jakarta: Polda Metro Jaya kembali menangkap penyebar hoaks surat suara tercoblos gambar Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Pelaku berinisial MIK, 38, ditangkap di Cilegon, Banten pada Minggu, 6 Januari 2019 sekitar 22.30 WIB. 

Pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno itu pertama kali menulis di media sosialnya terkait hoaks surat suara tercoblos. 

“Dia adalah seorang guru di daerah Cilegon sana. Dia mengaku membuat narasi kalimat postingan di akun itu dibuat sendiri dengan maksud memberitahukan kepada para tim pendukung paslon 02 tentang info tersebut,” beber Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono di Jakarta Selatan, Jumat, 11 Januari 2019.

Kalimat itu kemudian diposting di akun twitter pribadinya @chiecille80. MIK juga me-mention Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak.

“@Dahnilanzar Harap ditindaklanjuti informasi berikut. Di Tanjung Priok ada 7 kontainer berisi 80 juta surat suara yang sudah dicoblos. Ayo padi merapat. Pasti dari Tiongkok tuh” tulis MIK.  

(Baca juga: Jejak Digital Pelaku Hoaks Surat Suara Ditelusuri)

Di bawah cuitan itu diselipkan capture chat WhatsApp bertuliskan: “Viralkan!!!! Info dari sumber yang layak dipercaya. Posisi paslon nomor 1 unggul hanya tinggal di 4 provinsi, Jateng-NTT-Bali dan Papua #2019gantipresiden”. 

Serta “Info valid lagi. Sekarang di Tanjung Priok dah nongkrong 700 kontainer berisi 80 juta surat suara yang sudah dicoblos nomor 1, dijaga ketat aparat”. 

“Kemudian setelah penyidik melakukan pemeriksaan tersangka tak bisa membuktikan ini capturenya dari mana. Kami tanya dari mana, dia tidak bisa membuktikan. Kata dia dari FB, tapi dia enggak tahu FB siapa,” tutur Argo.

Terkait perbuatannya MIK sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. 
MIK disangka melanggar Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45a ayat 2 UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik (ITE). Dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda Rp1 miliar. 

“Kami kenakan juga ke Pasal 14 dan 15 UU RI Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penyebaran Berita Bohong. Dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun paling lama 10 tahun,” pungkas Argo.

(Baca juga: Marak Hoaks Harus Dilawan dengan Kritis)

(REN)

Bos Sinar Mas Kalteng Didakwa Menyuap Legislator

Jakarta: Direktur Operasional Sinar Mas Kalimantan Tengah Willy Agung Adipradhana dan Department Head Document and License Perkebunan Sinar Mas Teguh Dudy Syamsuri Zaldy didakwa menyuap sejumlah anggota DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng). Total suap yang diberikan sekitar Rp240 juta. 

Jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Nugraha menyampaikan uang dibagikan ke Ketua Komisi B DPRD Kalteng Borak Milton, Sekretaris Komisi B DPRD Kalteng Punding Ladewiq, serta dua anggota Komisi B DPRD Kalteng Edy Rosada dan Arisavanah. Suap diduga untuk mempengaruhi sikap DPRD.

“Suap itu agar penyelenggara negara tersebut tidak melakukan rapat dengar pendapat (RDP) terkait dugaan pencemaran limbah sawit di Danau Sembuluh Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah,” kata Budi saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Jumat, 11 Januari 2018.

Alhasil, Komisi B DPRD Kalteng tak menggelar RDP dan memeriksa izin hak guna usaha (HGU) PT Binasawit Abadi Pratama (PT BAP), anak usaha Sinar Mas. Perusahaan tersebut tidak memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPH) dan belum ada plasma.

“Pembiaran ini telah bertentangan dengan kewajiban Borak Milton, Punding, Edy Rosada, Arisavanah dan anggota Komisi B DPRD Provinsi Kalimantan Tengah lainnya,” ujar Budi.

Dalam surat dakwaan tersebut, Teguh meminta Komisi B untuk meluruskan berita tentang PT BAP di media massa serta tidak dilakukannya RDP. Borak menyanggupi.

Baca: Suap Pengawasan Pencemaran Lingkungan Kalteng Terus Disidik

Untuk memenuhi keinginan Teguh, ada harga yang harus dipenuhi, yakni Rp300 juta. Borak mematok harga Rp20 juta untuk 12 orang. Dengan adanya uang pelicin tersebut, PT BAP batal dipanggil dalam RDP.

“Dia juga dinyatakan tidak melakukan pencemaran limbah sawit di Danau Sembuluh Kabupaten Seruyan Propinsi Kalimantan Tengah, tidak mempermasalahkan PT BAP belum memiliki HGU, tidak mempermasalahkan mengenai tidak adanya IPPH dan belum pernah ada plasma serta meminta pihak Komisi B melakukan klarifikasi ke media massa bahwa PT BAP tidak bersalah atas kerusakan lingkungan yang terjadi di Danau Sembuluh Kabupaten Seruyan Propinsi Kalimantan Tengah,” jelas Budi.

Atas perbuatannya, Teguh dan Willy  diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(OGI)

Buzzer Hoaks Surat Suara Tercoblos Kembali Ditangkap

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo – Medcom.id/Sunnaholomi Halakrispen.

Jakarta: Buzzer hoaks tujuh kontainer surat suara tercoblos di gambar Joko Widodo-Ma’ruf Amin kembali ditangkap. Penangkapan dilakukan Kamis, 10 Januari 2019 di Banten. 

“Nanti Polda Metro Jaya akan merilis tersangka baru terkait hoaks ini,” ujar Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta, Jumat, 11 Januari 2019. 

Dedi menyebut buzzer hoaks ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan. Namun, Dedi belum mau mengungkap nama maupun inisial tersangka. 

“Perannya buzzer hasil pemeriksaan sementara dia memviralkan,” tambah dia. 

(Baca juga: Hoaks Surat Suara Klop dengan Isu Jutaan Pemilih Ganda)

Saat ini, kata dia, tersangka masih diperiksa oleh penyidik. Nantinya, hasil pemeriksaan bakal dipadukan dengan Bareskrim Polri. 

“Nanti tak menutup kemungkinan dari buzzer-nya apakah dia sama kayak BBP,” ucpanya. 

Kepolisian sebelumnya menetapkan tersangka kreator dan penyebar hoaks surat suara tercoblos Bagus Bawana Putra. Saat ini Bagus sudah ditahan. 

(Baca juga: Kreator Hoaks Surat Suara Terancam 10 Tahun Penjara)
 

(REN)

Oknum Tentara Tusuk Tetangga Hingga Tewas

Jakarta: Seorang anggota TNI matra Angkatan Laut nekat menusuk tetangganya Budi Pangkas, 23. Penusukan mengakibatkan korban tewas. 

Kejadian itu diketahui terjadi di Jalan Banteng, Rawa Badak, Jakarta Utara, pada Kamis, 10 Januari 2019 malam. 

“Iya, benar semalam kejadiannya,” kata Kasat Reskrim Polres Jakarta Utara Kompol Imam Rifai saat dikonfirmasi, Jumat, 11 Januari 2019.

Dari proses penyelidikan diketahui oknum TNI itu menusuk di bagian pungung. Namun, belum diketahui pasti motif penusukan itu. 

“Ada indikasi yang bersangkutan (pelaku) kurang sehat kejiwaan, sudah diteruskan ke POM AL,” kata Imam Rifai.

Kasus itu kini ditangani oleh TNI. 

(REN)

Edy Saputra Didakwa Suap Anggota DPRD Kalteng

Direktur PT Binasawit Abadi Pratama sekaligus Wadirut PT SMART Edy Saputra Suradja didakwa memberikan suap kepada sejumlah anggota DPRD Kalimantan Tengah–Medcom.id/Nur Azizah.

Jakarta: Direktur PT Binasawit Abadi Pratama (BAP) sekaligus Wadirut PT SMART Edy Saputra Suradja didakwa memberikan suap kepada sejumlah anggota DPRD Kalimantan Tengah. Suap itu terkait dugaan pembuangan limbah di Danau Sembuluh.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Nugraha mengatakan, suap tersebut untuk memuluskan perizinan PT BAP yang bermasalah.

“Terdakwa (Edy Saputra) telah melakukan atau turut serta memberi atau menjanjikan sesuatu Rp240 juta kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara (anggota DPRD Kalteng),” kata Budi saat membacakan surat dakwaan di Gedung Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Jumat, 11 Januari 2019.

Anggota DPRD Kalteng yang menerima suap yaitu Ketua Komisi B DPRD Kalteng Borak Milton, Sekretaris Komisi B DPRD Kalteng Punding LH Bangkan, Komisi B DPRD Kalteng‎ Arisavanah dan Edy Rosada, dan Arisavanah. Mereka merupakan anggota DPRD 2014-2019.

“Suap tersebut supaya penyelenggara negara berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatan,” ucap dia.

Baca: KPK Panggil Pejabat Kementerian Lingkungan Hidup

Dalam kasus ini, DPRD Kalteng tidak melakukan rapat dengar pendapat (RDP) terkait dugaan pencemaran limbah sawit di Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Kalteng. JPU menyebut tindakan ini telah bertentangan dengan kewajiban Borak dan anggota DPRD lainnya.

Atas perbuatannya, Edy didakwa melanggar Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 21 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1.

(YDH)

Eddy Sindoro Pakai Paspor Palsu Kabur Keluar Negeri

Sidang terdakwa Lucas – Medcom.id/Isfan Harun.

Jakarta: Eks bos Lippo Group Eddy Sindoro diketahui kabur keluar negeri menggunakan paspor palsu. Eddy kabur untuk menghindari penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Hal ini diungkapkan anak Eddy, Michael Sindoro, saat bersaksi buat terdakwa Lucas, mantan pengacara Eddy di Pengadilan Tipikor, Jakarta. 

“Mr Tan telepon saya, kasih tahu kalau ada masalah di sini (Malaysia) tapi dia nggak kasih tahu masalahnya apa. Saya tahu dari Jimmy (pembantu Eddy) kalau masalahnya karena paspor palsu,” kata Michael, Kamis, 10 Januari 2019.

Michael mengaku baru tahu ayahnya menggunakan paspor Dominika untuk melewati imigrasi di Bandara Kuala Lumpur, Malaysia. Ketika dicecar soal paspor palsu itu, Michael mengaku tak tahu di mana mendapatkannya. 

“Saya tidak tahu kalau soal pembuatanya di mana,” tutur dia. 

(Baca juga: Anak Eddy Sindoro Ubah BAP)

Dalam persidangan, Michael sempat mengubah keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Awalnya dia mengaku kerap dihubungi Lucas terkait masalah ayahnya di Malaysia. 

Belakangan dia mengubah keterangan itu, dan menyebut yang menghubunginya terkait permasalahan ayahnya adalah Mr. Tan. Namun, Michael mengaku tidak begitu mengenal Mr. Tan. 

Diketahui, Eddy Sindoro sempat dideportasi ke Indonesia oleh otoritas Malaysia lantaran kedapatan menggunakan paspor palsu. Saat sampai di Indonesia, Eddy kembali dilarikan keluar negeri lantaran menghindari penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap pengurusan sejumlah perkara beberapa perusahaan di bawah Lippo Group yang ditangani di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dalam pelarian itu diketahui dibantu oleh Lucas. Namun, dalam sejumlah kesempatan Lucas membantahnya. (Isfan Harun)

(REN)

KPK Pegang Rekaman Lucas Rekomendasikan Eddy Kabur

Sidang terdakwa Lucas – Medcom.id/Isfan Harun.

Jakarta: Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menyebut pihaknya memiliki rekaman suara antara mantan bos Lippo Group Eddy Sindoro dengan eks pengacaranya Lucas. Dalam rekaman itu, Lucas merekomendasikan Eddy tidak menghadiri panggilan KPK.

“Yang bersangkutan (Eddy) berencana hadir memenuhi panggilan KPK. Tapi kami mendapatkan rekaman suara saudara Lucas justru menyarakan untuk tidak menghadiri panggilan KPK,” ungkap Novel saat bersaksi untuk terdakwa Lucas di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis, 10 Januari 2019

Novel menyebut penyidik KPK telah mengidentifikasi rekaman suara itu. Ada kecocokan antara suara Lucas yang asli dengan di rekaman. 

“Kami melakukan pencocokan rekaman suara terdakwa Lucas dengan rekaman suara Lucas pada kasus lain yang di selidiki KPK,” ucap Novel. 

(Baca juga: Anak Eddy Sindoro Ubah BAP)

Atas dasar itu, KPK menyimpulkan Lucas menghalangi penyelidikan KPK terhadap klienya Eddy Sindoro. Lucas didakwa merintangi penyidikan KPK dalam kasus yang menjerat petinggi PT Paramount Enterprise International, Eddy Sindoro.

Lucas disebut menyarankan Eddy yang telah berstatus tersangka tidak kembali ke Indonesia agar terhindar dari pemeriksaan lembaga antirasuah.

Lucas didakwa melanggar Pasal 21 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Isfan Harun

(REN)

Ratu Tisha Batal Diperiksa

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono. Foto: Medcom.id/Siti Yona Hukmana

Jakarta: Satuan Tugas (Satgas) Antimafia Bola batal memeriksa Direktur Kompetisi PT Liga Indonesia Baru (LIB) Ratu Thisa. Sedianya, Ratu diperiksa hari ini. 

“Iya, batal, karena yang bersangkutan ada kegiatan lain,” kata Ketua Tim Media Satgas Antimafia Bola Kombes Argo Yuwono saat dikonfirmasi Medcom.id, Jumat, 11 Januari 2019. 

Sekretaris Jenderal PSSI itu sedianya dimintai keterangan sebagai saksi terkait dugaan pengaturan skor Liga Sepak Bola Indonesia. Terkait batalnya pemeriksaan ini, penyidik bakal memanggil ulang Ratu. 

“Kita jadwalkan ulang 16 Januari 2019,” ujar Argo. 

Sebelumnya, Ratu Tisha sudah pernah diperiksa terkait kasus yang sama. Saat itu dia dicecar seputar prosedur Liga Indonesia. 

(REN)

Bendahara Ditjen Cipta Karya Diperiksa KPK

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Bendahara Satuan Kerja Tanggap Darurat Permukiman Pusat Ditjen Cipta Karya, Imas Kartika. Dia bakal diperiksa sebagai saksi terkait kasus korupsi proyek-proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2017-2018.

“Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka BS (Budi Suharto),” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat, 11 Januari 2019.

Selain Imas, komisi antirasuah juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Pengembangan SPAM Ditjen Cipta Karya Lestaryo Pangarso. Dia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Toba I, Donny Sofyan Arifin.

Belum diketahui pasti peran para saksi itu. Kuat dugaan mereka mengetahui aliran dana terkait proyek SPAM.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan delapan orang tersangka. Kedelapan tersangka itu yakni, sebagai pihak pemberi Direktur Utama PT Wijaya Kesuma Emindo (WKE), Budi Suharto; Direktur PT WKE, Lily Sundarsih; Direktur PT Tashida Sejahtera Perkasa (TSP), Irene Irma; dan Direktur PT TSP Yuliana Enganita Dibyo.

(Baca juga: KPK Sita Dokumen dari Kantor Ditjen Cipta Karya)

Kemudian sebagai pihak penerima, Kepala Satuan Kerja SPAM Strategis atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Lampung, Anggiat Partunggul Nahot Simaremare; PPK SPAM Katulampa, Meina Woro Kusrinah; Kepala Satuan Kerja SPAM Darurat, Teuku Moch Nazar; dan PPK SPAM Toba I, Donny Sofyan Arifin.

Anggiat diduga menerima fee untuk pemulusan proyek-proyek itu sebesar Rp850 juta dan USD5 ribu, Meina menerima Rp1,42 miliar dan USD22 ribu. Kemudian, Nazar menerima Rp2,9 miliar dan Donny menerima 170 juta.

Atas perbuatannya, Budi, Lily, Irene, dan Yuliana selaku pemberi suap disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat 1 huruf b atau pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 juncto pasal 64 ayat 1 KUHP.

Sedangkan, Anggiat, Meina, Nazar dan Donny selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP.

(Baca juga: KPK Bidik Tersangka Baru Suap Proyek Penyediaan Air)

(REN)