Pimpinan DPRD Bekasi Kembalikan Suap Meikarta Rp70 Juta

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menerima uang dari salah satu pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi sebanyak Rp70 juta. Uang diduga masih berkaitan dengan kasus dugaan suap izin proyek pembangunan Meikarta di Bekasi.

“Pengembalian uang dari salah seorang unsur pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 16 Januari 2019.

Febri menyebut total pengembalian uang suap yang diterima KPK hingga kini sebanyak Rp180 juta. Disinyalir uang terkait kasus dugaan suap izin proyek pembangunan Meikarta yang akan dikembalikan pihak-pihak penerima ke KPK akan terus bertambah.

“Masih banyak dugaan penerimaan lain yang sudah kami identifikasi,” ujarnya.

Febri memastikan pengembalian uang tersebut tidak akan menghilangkan pidana. Apalagi, kata dia, penyidik telah mengidentifikasi adanya pemberiaan fasilitas jalan-jalan ke Thailand.

“Itu yang terus kami dalami, KPK menghargai hal tersebut dan nanti akan dimasukkan dalam berkas perkara untuk kebutuhan penanganan perkara lebih lanjut,” pungkasnya.

Baca juga: KPK Dalami Arahan Kemendagri Muluskan Izin Meikarta

KPK mengungkap fakta baru aliran dana suap Meikarta untuk sejumlah anggota DPRD Bekasi. Diduga, uang suap pemberian Lippo Group itu untuk membiayai pelisiran para anggota dewan Bekasi ke luar negeri. Parahnya, keluarga anggota DPRD Bekasi juga ikut dalam pelesiran dengan menggunakan uang suap tersebut.

KPK menemukan ada kejanggalan dalam perubahan aturan tata ruang untuk pembangunan Meikarta. Sebab, berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BPKRD) Jawa Barat, proyek Meikarta mendapatkan Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah (IPPT) hanya seluas 84,6 hektare.

Namun, Meikarta justru akan dibangun seluas 500 hektare. Disinyalir ada pihak yang sengaja merubah aturan ‎Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang baru di Bekasi.

Diduga, aturan tersebut sengaja dirubah oleh anggota DPRD Bekasi serta sejumlah pihak untuk memuluskan kepentingan Lippo Group dalam menggarap Meikarta. KPK telah menemukan fakta-fakta kuat jika proses perizinan Meikarta sudah bermasalah sedari awal.

Termasuk, mengantongi nama-nama yang terlibat dalam skandal suap Meikarta tersebut. Penyidik bahkan telah memeriksa sejumlah pihak Kemendagri, Pemprov Jabar, Pemkab Bekasi, legislator Jabar, dan petinggi Lippo Group untuk mengungkap fakta-fakta baru tersebut.

Dalam kasus ini, Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin beserta kroninya diduga telah menerima hadiah atau janji dari petinggi Lippo Group agar memuluskan perizinan proyek pembangunan Meikarta. Total fee yang dijanjikan Lippo Group itu sebanyak Rp13 miliar.

Namun, pemberian uang suap yang telah terealisasi untuk Neneng Hasanah Yasin dan kroninya yakni sekitar Rp7 miliar. Uang Rp7 miliar telah diberikan para petinggi Lippo Group kepada Neneng Hasanah Yasin melalui para kepala dinas.

(HUS)