Pejabat Cianjur Diusut Kasus Dana Pendidikan

Warga melintas mural melawan korupsi di kawasan Kebon Nanas, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Foto: MI/Ramdani.

Jakarta: Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Cianjur Teddy Budiman dipanggil penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia akan diperiksa dalam kasus dugaan korupsi dana alokasi khusus (DAK) pendidikan 2018.

“Dia akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka IRM (Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar),” kata juru bicara KPK Febei Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Jumat, 18 Januari 2019.

Satu pihak wiraswasta Yasep juga masuk dalam agenda pemeriksaan. Dia akan diusut sebagai saksi untuk tersangka  Irvan Rivano Muchtar.

KPK menetapkan Irvan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait DAK Cianjur 2018 bersama tiga orang lainnya. Mereka adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Cecep Sobandi, Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Rosidin, dan kakak ipar Irvan, Tubagus Cepy Sethiady.

Irvan bersama kroninya diduga telah meminta, menerima, atau memotong pembayaran DAK pendidikan Cianjur 2018 sebesar 14,5 persen dari total Rp46,8 miliar. Uang tersebut dikumpulkan melalui Ketua Majelis Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Cianjur Rudiansyah dan Bendahara MKKS Taufik Setiawan.

Baca: KPK Periksa Empat Kepala Sekolah Terkait Korupsi DAK

Keduanya berperan sebagai pihak yang menagih fee dari DAK pendidikan kepada 140 kepala sekolah yang telah menerima DAK tersebut. Diduga, fee untuk Irvan adalah 7 persen dari alokasi DAK tersebut.

Atas perbuatannya, keempat tersangka dijerat Pasal 12 huruf f atau Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 B Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

(OGI)