Vigit Waluyo Diperiksa Kasus Pengaturan Skor Pekan Depan

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo – Medcom.id/Sunnaholomi Halakrispen.

Jakarta: Satgas Antimafia Bola hingga kini belum bisa memeriksa mantan Manajer Deltras Sidoarjo, Vigit Waluyo. Satgas belum mendapat izin untuk memeriksa Vigit yang kini ditahan di Lapas Klas IA Sidoarjo. 

“Sekitar minggu depan (baru diperiksa),” ujar Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta, Jumat, 11 Januari 2019. 

Vigit saat ini ditahan di Lapas Klas IA Sidoarjo. Dia tersangkut kasus korupsi dana pinjaman Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Sidoarjo senilai Rp3 miliar pada 2010 silam. 

(Baca juga: Wasit Liga 2 Mengaku Sering Diintimidasi)

Dedi menyebut Vigit diduga terlibat dalam pengaturan skor. Dia diduga mendapat duit dalam keterlibatannya. 

“VW ada inidikasi seperti itu karena terlapor dan ada terima Rp115 juta dan itu akan diungkap Satgas,” kata dia. 

Dalam kasus pengaturan skor polisi telah menangkap lima tersangka yakni Mantan Anggota Wasit Priyatno, Wasit Futsal Anik Yuni Artika Sari, Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI Johar Lin Eng, Anggota Komisi Disiplin Dwi Irianto alias Mbah Putih, dan wasit Persibara vs Ps Pasuruan Nurul Safarid. 

(REN)

Guru Penyebar Hoaks Surat Suara Ditangkap

Jakarta: Polda Metro Jaya kembali menangkap penyebar hoaks surat suara tercoblos gambar Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Pelaku berinisial MIK, 38, ditangkap di Cilegon, Banten pada Minggu, 6 Januari 2019 sekitar 22.30 WIB. 

Pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno itu pertama kali menulis di media sosialnya terkait hoaks surat suara tercoblos. 

“Dia adalah seorang guru di daerah Cilegon sana. Dia mengaku membuat narasi kalimat postingan di akun itu dibuat sendiri dengan maksud memberitahukan kepada para tim pendukung paslon 02 tentang info tersebut,” beber Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono di Jakarta Selatan, Jumat, 11 Januari 2019.

Kalimat itu kemudian diposting di akun twitter pribadinya @chiecille80. MIK juga me-mention Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak.

“@Dahnilanzar Harap ditindaklanjuti informasi berikut. Di Tanjung Priok ada 7 kontainer berisi 80 juta surat suara yang sudah dicoblos. Ayo padi merapat. Pasti dari Tiongkok tuh” tulis MIK.  

(Baca juga: Jejak Digital Pelaku Hoaks Surat Suara Ditelusuri)

Di bawah cuitan itu diselipkan capture chat WhatsApp bertuliskan: “Viralkan!!!! Info dari sumber yang layak dipercaya. Posisi paslon nomor 1 unggul hanya tinggal di 4 provinsi, Jateng-NTT-Bali dan Papua #2019gantipresiden”. 

Serta “Info valid lagi. Sekarang di Tanjung Priok dah nongkrong 700 kontainer berisi 80 juta surat suara yang sudah dicoblos nomor 1, dijaga ketat aparat”. 

“Kemudian setelah penyidik melakukan pemeriksaan tersangka tak bisa membuktikan ini capturenya dari mana. Kami tanya dari mana, dia tidak bisa membuktikan. Kata dia dari FB, tapi dia enggak tahu FB siapa,” tutur Argo.

Terkait perbuatannya MIK sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. 
MIK disangka melanggar Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45a ayat 2 UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik (ITE). Dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda Rp1 miliar. 

“Kami kenakan juga ke Pasal 14 dan 15 UU RI Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penyebaran Berita Bohong. Dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun paling lama 10 tahun,” pungkas Argo.

(Baca juga: Marak Hoaks Harus Dilawan dengan Kritis)

(REN)

Bos Sinar Mas Kalteng Didakwa Menyuap Legislator

Jakarta: Direktur Operasional Sinar Mas Kalimantan Tengah Willy Agung Adipradhana dan Department Head Document and License Perkebunan Sinar Mas Teguh Dudy Syamsuri Zaldy didakwa menyuap sejumlah anggota DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng). Total suap yang diberikan sekitar Rp240 juta. 

Jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Nugraha menyampaikan uang dibagikan ke Ketua Komisi B DPRD Kalteng Borak Milton, Sekretaris Komisi B DPRD Kalteng Punding Ladewiq, serta dua anggota Komisi B DPRD Kalteng Edy Rosada dan Arisavanah. Suap diduga untuk mempengaruhi sikap DPRD.

“Suap itu agar penyelenggara negara tersebut tidak melakukan rapat dengar pendapat (RDP) terkait dugaan pencemaran limbah sawit di Danau Sembuluh Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah,” kata Budi saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Jumat, 11 Januari 2018.

Alhasil, Komisi B DPRD Kalteng tak menggelar RDP dan memeriksa izin hak guna usaha (HGU) PT Binasawit Abadi Pratama (PT BAP), anak usaha Sinar Mas. Perusahaan tersebut tidak memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPH) dan belum ada plasma.

“Pembiaran ini telah bertentangan dengan kewajiban Borak Milton, Punding, Edy Rosada, Arisavanah dan anggota Komisi B DPRD Provinsi Kalimantan Tengah lainnya,” ujar Budi.

Dalam surat dakwaan tersebut, Teguh meminta Komisi B untuk meluruskan berita tentang PT BAP di media massa serta tidak dilakukannya RDP. Borak menyanggupi.

Baca: Suap Pengawasan Pencemaran Lingkungan Kalteng Terus Disidik

Untuk memenuhi keinginan Teguh, ada harga yang harus dipenuhi, yakni Rp300 juta. Borak mematok harga Rp20 juta untuk 12 orang. Dengan adanya uang pelicin tersebut, PT BAP batal dipanggil dalam RDP.

“Dia juga dinyatakan tidak melakukan pencemaran limbah sawit di Danau Sembuluh Kabupaten Seruyan Propinsi Kalimantan Tengah, tidak mempermasalahkan PT BAP belum memiliki HGU, tidak mempermasalahkan mengenai tidak adanya IPPH dan belum pernah ada plasma serta meminta pihak Komisi B melakukan klarifikasi ke media massa bahwa PT BAP tidak bersalah atas kerusakan lingkungan yang terjadi di Danau Sembuluh Kabupaten Seruyan Propinsi Kalimantan Tengah,” jelas Budi.

Atas perbuatannya, Teguh dan Willy  diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(OGI)

Buzzer Hoaks Surat Suara Tercoblos Kembali Ditangkap

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo – Medcom.id/Sunnaholomi Halakrispen.

Jakarta: Buzzer hoaks tujuh kontainer surat suara tercoblos di gambar Joko Widodo-Ma’ruf Amin kembali ditangkap. Penangkapan dilakukan Kamis, 10 Januari 2019 di Banten. 

“Nanti Polda Metro Jaya akan merilis tersangka baru terkait hoaks ini,” ujar Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta, Jumat, 11 Januari 2019. 

Dedi menyebut buzzer hoaks ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan. Namun, Dedi belum mau mengungkap nama maupun inisial tersangka. 

“Perannya buzzer hasil pemeriksaan sementara dia memviralkan,” tambah dia. 

(Baca juga: Hoaks Surat Suara Klop dengan Isu Jutaan Pemilih Ganda)

Saat ini, kata dia, tersangka masih diperiksa oleh penyidik. Nantinya, hasil pemeriksaan bakal dipadukan dengan Bareskrim Polri. 

“Nanti tak menutup kemungkinan dari buzzer-nya apakah dia sama kayak BBP,” ucpanya. 

Kepolisian sebelumnya menetapkan tersangka kreator dan penyebar hoaks surat suara tercoblos Bagus Bawana Putra. Saat ini Bagus sudah ditahan. 

(Baca juga: Kreator Hoaks Surat Suara Terancam 10 Tahun Penjara)
 

(REN)

Oknum Tentara Tusuk Tetangga Hingga Tewas

Jakarta: Seorang anggota TNI matra Angkatan Laut nekat menusuk tetangganya Budi Pangkas, 23. Penusukan mengakibatkan korban tewas. 

Kejadian itu diketahui terjadi di Jalan Banteng, Rawa Badak, Jakarta Utara, pada Kamis, 10 Januari 2019 malam. 

“Iya, benar semalam kejadiannya,” kata Kasat Reskrim Polres Jakarta Utara Kompol Imam Rifai saat dikonfirmasi, Jumat, 11 Januari 2019.

Dari proses penyelidikan diketahui oknum TNI itu menusuk di bagian pungung. Namun, belum diketahui pasti motif penusukan itu. 

“Ada indikasi yang bersangkutan (pelaku) kurang sehat kejiwaan, sudah diteruskan ke POM AL,” kata Imam Rifai.

Kasus itu kini ditangani oleh TNI. 

(REN)

Edy Saputra Didakwa Suap Anggota DPRD Kalteng

Direktur PT Binasawit Abadi Pratama sekaligus Wadirut PT SMART Edy Saputra Suradja didakwa memberikan suap kepada sejumlah anggota DPRD Kalimantan Tengah–Medcom.id/Nur Azizah.

Jakarta: Direktur PT Binasawit Abadi Pratama (BAP) sekaligus Wadirut PT SMART Edy Saputra Suradja didakwa memberikan suap kepada sejumlah anggota DPRD Kalimantan Tengah. Suap itu terkait dugaan pembuangan limbah di Danau Sembuluh.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Nugraha mengatakan, suap tersebut untuk memuluskan perizinan PT BAP yang bermasalah.

“Terdakwa (Edy Saputra) telah melakukan atau turut serta memberi atau menjanjikan sesuatu Rp240 juta kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara (anggota DPRD Kalteng),” kata Budi saat membacakan surat dakwaan di Gedung Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Jumat, 11 Januari 2019.

Anggota DPRD Kalteng yang menerima suap yaitu Ketua Komisi B DPRD Kalteng Borak Milton, Sekretaris Komisi B DPRD Kalteng Punding LH Bangkan, Komisi B DPRD Kalteng‎ Arisavanah dan Edy Rosada, dan Arisavanah. Mereka merupakan anggota DPRD 2014-2019.

“Suap tersebut supaya penyelenggara negara berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatan,” ucap dia.

Baca: KPK Panggil Pejabat Kementerian Lingkungan Hidup

Dalam kasus ini, DPRD Kalteng tidak melakukan rapat dengar pendapat (RDP) terkait dugaan pencemaran limbah sawit di Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Kalteng. JPU menyebut tindakan ini telah bertentangan dengan kewajiban Borak dan anggota DPRD lainnya.

Atas perbuatannya, Edy didakwa melanggar Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 21 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1.

(YDH)

Eddy Sindoro Pakai Paspor Palsu Kabur Keluar Negeri

Sidang terdakwa Lucas – Medcom.id/Isfan Harun.

Jakarta: Eks bos Lippo Group Eddy Sindoro diketahui kabur keluar negeri menggunakan paspor palsu. Eddy kabur untuk menghindari penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Hal ini diungkapkan anak Eddy, Michael Sindoro, saat bersaksi buat terdakwa Lucas, mantan pengacara Eddy di Pengadilan Tipikor, Jakarta. 

“Mr Tan telepon saya, kasih tahu kalau ada masalah di sini (Malaysia) tapi dia nggak kasih tahu masalahnya apa. Saya tahu dari Jimmy (pembantu Eddy) kalau masalahnya karena paspor palsu,” kata Michael, Kamis, 10 Januari 2019.

Michael mengaku baru tahu ayahnya menggunakan paspor Dominika untuk melewati imigrasi di Bandara Kuala Lumpur, Malaysia. Ketika dicecar soal paspor palsu itu, Michael mengaku tak tahu di mana mendapatkannya. 

“Saya tidak tahu kalau soal pembuatanya di mana,” tutur dia. 

(Baca juga: Anak Eddy Sindoro Ubah BAP)

Dalam persidangan, Michael sempat mengubah keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Awalnya dia mengaku kerap dihubungi Lucas terkait masalah ayahnya di Malaysia. 

Belakangan dia mengubah keterangan itu, dan menyebut yang menghubunginya terkait permasalahan ayahnya adalah Mr. Tan. Namun, Michael mengaku tidak begitu mengenal Mr. Tan. 

Diketahui, Eddy Sindoro sempat dideportasi ke Indonesia oleh otoritas Malaysia lantaran kedapatan menggunakan paspor palsu. Saat sampai di Indonesia, Eddy kembali dilarikan keluar negeri lantaran menghindari penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap pengurusan sejumlah perkara beberapa perusahaan di bawah Lippo Group yang ditangani di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dalam pelarian itu diketahui dibantu oleh Lucas. Namun, dalam sejumlah kesempatan Lucas membantahnya. (Isfan Harun)

(REN)

KPK Pegang Rekaman Lucas Rekomendasikan Eddy Kabur

Sidang terdakwa Lucas – Medcom.id/Isfan Harun.

Jakarta: Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menyebut pihaknya memiliki rekaman suara antara mantan bos Lippo Group Eddy Sindoro dengan eks pengacaranya Lucas. Dalam rekaman itu, Lucas merekomendasikan Eddy tidak menghadiri panggilan KPK.

“Yang bersangkutan (Eddy) berencana hadir memenuhi panggilan KPK. Tapi kami mendapatkan rekaman suara saudara Lucas justru menyarakan untuk tidak menghadiri panggilan KPK,” ungkap Novel saat bersaksi untuk terdakwa Lucas di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis, 10 Januari 2019

Novel menyebut penyidik KPK telah mengidentifikasi rekaman suara itu. Ada kecocokan antara suara Lucas yang asli dengan di rekaman. 

“Kami melakukan pencocokan rekaman suara terdakwa Lucas dengan rekaman suara Lucas pada kasus lain yang di selidiki KPK,” ucap Novel. 

(Baca juga: Anak Eddy Sindoro Ubah BAP)

Atas dasar itu, KPK menyimpulkan Lucas menghalangi penyelidikan KPK terhadap klienya Eddy Sindoro. Lucas didakwa merintangi penyidikan KPK dalam kasus yang menjerat petinggi PT Paramount Enterprise International, Eddy Sindoro.

Lucas disebut menyarankan Eddy yang telah berstatus tersangka tidak kembali ke Indonesia agar terhindar dari pemeriksaan lembaga antirasuah.

Lucas didakwa melanggar Pasal 21 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Isfan Harun

(REN)

Ratu Tisha Batal Diperiksa

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono. Foto: Medcom.id/Siti Yona Hukmana

Jakarta: Satuan Tugas (Satgas) Antimafia Bola batal memeriksa Direktur Kompetisi PT Liga Indonesia Baru (LIB) Ratu Thisa. Sedianya, Ratu diperiksa hari ini. 

“Iya, batal, karena yang bersangkutan ada kegiatan lain,” kata Ketua Tim Media Satgas Antimafia Bola Kombes Argo Yuwono saat dikonfirmasi Medcom.id, Jumat, 11 Januari 2019. 

Sekretaris Jenderal PSSI itu sedianya dimintai keterangan sebagai saksi terkait dugaan pengaturan skor Liga Sepak Bola Indonesia. Terkait batalnya pemeriksaan ini, penyidik bakal memanggil ulang Ratu. 

“Kita jadwalkan ulang 16 Januari 2019,” ujar Argo. 

Sebelumnya, Ratu Tisha sudah pernah diperiksa terkait kasus yang sama. Saat itu dia dicecar seputar prosedur Liga Indonesia. 

(REN)

Bendahara Ditjen Cipta Karya Diperiksa KPK

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Bendahara Satuan Kerja Tanggap Darurat Permukiman Pusat Ditjen Cipta Karya, Imas Kartika. Dia bakal diperiksa sebagai saksi terkait kasus korupsi proyek-proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2017-2018.

“Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka BS (Budi Suharto),” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat, 11 Januari 2019.

Selain Imas, komisi antirasuah juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Pengembangan SPAM Ditjen Cipta Karya Lestaryo Pangarso. Dia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Toba I, Donny Sofyan Arifin.

Belum diketahui pasti peran para saksi itu. Kuat dugaan mereka mengetahui aliran dana terkait proyek SPAM.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan delapan orang tersangka. Kedelapan tersangka itu yakni, sebagai pihak pemberi Direktur Utama PT Wijaya Kesuma Emindo (WKE), Budi Suharto; Direktur PT WKE, Lily Sundarsih; Direktur PT Tashida Sejahtera Perkasa (TSP), Irene Irma; dan Direktur PT TSP Yuliana Enganita Dibyo.

(Baca juga: KPK Sita Dokumen dari Kantor Ditjen Cipta Karya)

Kemudian sebagai pihak penerima, Kepala Satuan Kerja SPAM Strategis atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Lampung, Anggiat Partunggul Nahot Simaremare; PPK SPAM Katulampa, Meina Woro Kusrinah; Kepala Satuan Kerja SPAM Darurat, Teuku Moch Nazar; dan PPK SPAM Toba I, Donny Sofyan Arifin.

Anggiat diduga menerima fee untuk pemulusan proyek-proyek itu sebesar Rp850 juta dan USD5 ribu, Meina menerima Rp1,42 miliar dan USD22 ribu. Kemudian, Nazar menerima Rp2,9 miliar dan Donny menerima 170 juta.

Atas perbuatannya, Budi, Lily, Irene, dan Yuliana selaku pemberi suap disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat 1 huruf b atau pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 juncto pasal 64 ayat 1 KUHP.

Sedangkan, Anggiat, Meina, Nazar dan Donny selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP.

(Baca juga: KPK Bidik Tersangka Baru Suap Proyek Penyediaan Air)

(REN)

Eks Anggota DPRD Sumut Menyerahkan Diri

Jakarta: Mantan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Ferry Suando Tanuray Kaban menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ferry merupakan tersangka kasus suap oleh mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho.

Dia masuk daftar pencairan orang (DPO) sejak 28 September 2018. Dia mangkir dua kali dari panggilan penyidik pada 14 Agustus dan 21 Agustus 2018. 

Pantauan Medcom.id, Ferry datang ke markas komisi antirasuah sekitar pukul 10.50 WIB. Dia dikawal anggota kepolisian Ipda Aslan Marpaung dan Brigjen R Hidayat.

Mengenakan peci putih, kemeja putih lengan pendek dan celana jeans biru, Ferry langsung menuju lobi Gedung KPK tanpa berbicara ke awak media.

Tampak sebuah koper besar berwarna coklat turut dibawa anggota DPRD dari fraksi Partai Bulan Bintang (PBB) itu. Setelah menunggu 10 menit di lobi, Ferry terlihat masuk ke ruang penyidikan. 

Dari informasi yang dihimpun Medcom.id, sebelum menuju Gedung KPK, Ferry bersama istri dan keluarganya, mendatangi Polsek Kelapa Dua, Gading Serpong, Tangerang Selatan, Banten sekitar pukul 09.30 WIB. Kedatangannya diterima Kapolsek Kelapa Dua Kompol Efendi.

(Baca juga: Eks DPRD Sumut Dicecar Soal Jatah Rp1 Triliun)

Sebelumnya, KPK telah menetapkan 38 anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019 sebagai tersangka. Mereka ditetapkan sebagai tersangka penerimaan hadiah atau janji dari Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho.

Gatot diduga memberi suap agar laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut Tahun Anggaran 2012-2014 dan APBD-P Sumut Tahun 2013 dan 2014 disetujui DPRD.

Pemberian suap juga diberikan untuk memuluskan pengesahan APBD Tahun Anggaran 2014-2015 serta menolak penggunaan hak interplasi oleh DPRD Sumut pada 2015.

Anggota dewan daerah itu masing-masing menerima Rp300 juta sampai Rp350 juta. Uang itu berasal dari Gatot, Gubernur Sumut saat itu.

Ke-38 anggota DPRD Sumut disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Kasus ini merupakan hasil pengembangan perkara sebelumnya yang lebih dulu menyeret Gatot sebagai pesakitan. Gatot dijatuhi vonis 4 tahun dan denda Rp250 juta.

(Baca juga: Tiga Legislator Sumut Didakwa Terima Suap Rp1,6 Miliar)
 

(REN)

Anak Eddy Sindoro Ubah BAP

Sidang terdakwa Lucas – Medcom.id/Isfan Harun.

Jakarta: Michael Sindoro, anak Chairman PT Paramount Enterprise International Eddy Sindoro mengaku tak pernah berkomunikasi dengan Lucas, eks pengacara ayahnya. Pernyataan ini berbeda dari berita acara pemeriksaan (BAP) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Michael yang dihadirkan sebagai saksi mengaku tak pernah berkomunikasi dengan Lucas. Dalam BAP, Michael menyebut pernah mendapat telepon oleh Lucas terkait kasus ayahnya di Malaysia.  

“Awalnya saya kira itu Lucas, tapi setelah saya lihat video di YouTube itu Mr. Tan,” kata Michael saat bersaksi buat terdakwa Lucas di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis, 10 Januari 2018.

Ia mengaku suara si penelepon berbeda dengan suara Lucas. Michael menegaskan bahwa dirinya tidak mengada-ada dan berbohong.

“Penelpon bukan suara Lucas tapi Mr. Tan. Saya ingin perbaiki BAP bahwa itu bukan Lucas. Pas saya lihat YouTube suaranya beda sekali. Itu Mr. Tan. Saya tidak bohong,” ungkap dia.

(Baca juga: Lucas Bantah Pernah Berkomunikasi dengan Anak Eddy Sindoro)

Namun, Jaksa pada KPK meragukan pengakuan Michael. Sebab, Michael mengaku tidak begitu kenal dengan Mr. Tan. Setelah berulang kali dicecar jaksa, Michael tetap pada keterangannya dalam persidangan.

Dalam kasus ini, Lucas didakwa menghalangi proses penyidikan KPK terhadap Eddy Sindoro. Lucas diduga membantu pelarian Eddy ke luar negeri.

Menurut jaksa, Lucas menyarankan Eddy Sindoro yang telah berstatus tersangka agar tidak kembali ke Indonesia. Lucas juga mengupayakan supaya Eddy masuk dan keluar dari wilayah Indonesia, tanpa pemeriksaan petugas Imigrasi. 

Hal itu dilakukan supaya Eddy tidak diproses secara hukum oleh KPK. Karena perbuatannya Lucas didakwa melanggar Pasal 21 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(REN)

Teror di Kediaman Pimpinan KPK Tindakan Pengecut

Mantan Ketua KPK Antasari Azhar. (Foto: MI/Ramdani)

Jakarta: Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2007-2009 Antasari Azhar menyebut teror bom di kediaman komisioner KPK Laode M Syarif dan Agus Rahardjo tindakan pengecut. Kendati, bom yang digunakan palsu.

“Sekali pun bom dikatakan palsu tapi itu tindakan pengecut, biadab. Tindakan menakut-nakuti ini kan tidak baik,” ujarnya melalui sambungan telepon dalam Metro Pagi Primetime, Jumat, 11 Januari 2019.

Antasari mengatakan teror terhadap Laode dan Agus sama dengan apa yang sudah terjadi selama ini. Ia mencontohkan pada masa kepemimpinannya di KPK, teror kerap dialami oleh pegawai antirasuah salah satunya mantan juru bicara KPK Johan Budi.

Antasari menceritakan Johan kerap mendapatkan pesan singkat (SMS) berisi ancaman. Kepada Antasari Johan melaporkan bahwa dirinya diancam lantaran sering tampil memberikan keterangan kepada awak media terkait pemberantasan korupsi. 

“Kalau dulu masih pada tahapan SMS ancaman untuk tidak melakukan tindakan lebih terhadap pemberantasan korupsi tapi saya katakan kepada Johan ketika anda berada di penegakan hukum kondisi seperti ini potensinya dapat terjadi,” kata dia.

Semakin hari, kata Antasari, teror-teror terhadap lembaga antikorupsi terus berdatangan dan berevolusi. Jika sebelumnya teror dilakukan secara tidak langsung, kini ancaman-ancaman terkait pemberantasan korupsi direalisasikan dalam tindakan.

“Kalau dulu masih sebatas SMS tapi sejak Novel Baswedan tindakan teror mulai berani,” ungkapnya.

Rumah dua pimpinan KPK diteror bom, Rabu, 9 Januari 2019. Bom molotov ditemukan di rumah Wakil Ketua KPK Laode M Syarif. Sedangkan, bom rakitan ditemukan di pagar rumah Ketua KPK Agus Rahardjo.

(MEL)

Polisi Didesak Segera Ungkap Pelaku Teror Pimpinan KPK

Rumah Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan yang dilempari bom molotov oleh orang tak dikenal. Foto: Medcom.id/Ilham Pratama Putra.

Jakarta: Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) prihatin atas insiden teror bom di kediaman pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). MN KAHMI mendesak polisi segera mengusut tuntas kasus tersebut. 

“Aparat kepolisian untuk bekerja secara progresif dan profesional agar segera mengusut tuntas, menangkap aktor atau pelaku-pelakunya,” kata Koordinator Presidium MN KAHMI Hamdan Zoelva, Jumat, 11 Januari 2019. 

Hamdan mengatakan, penanganan kasus ini tidak boleh seperti kasus penyerangan penyidik KPK Novel Baswedan. Pelaku penyerangan terhadap Novel hingga kini belum bisa ditangkap. 

Menurut Hamdan, teror bom ini adalah ancaman serius dan tak boleh dibiarkan. Selain berpotensi menimbulkan keresahan, kasus ini juga bisa memunculkan berbagai spekulasi liar. 

“Peristiwa tersebut dapat menciptakan instabilitas politik menyongsong pileg dan pilpres mendatang,” ujarnya. 

Hamdan berharap para pimpinan dan segenap pegawai KPK tetap memiliki tekad dan komitmen tinggi dalam memberantas korupsi secara berkeadilan dan berkelanjutan. Kasus ini tidak boleh membuat nyali KPK menciut.

Hamdan juga mengimbau warga KAHMI tetap tenang dan wasapada. Warga KAHMI juga diminta proaktif menyampaikan informasi dan koordinasi dengan pengurus terkait kejadian yang berpotensi menimbulkan instabilitas politik. 

Masyarakat secara umum juga diminta tenang dan tetap waspada terkait dugaan pengalihan isu Pilpres 2019. Tahapan pesta demokrasi harus terus menjadi perhatian.

“Serta kontribusi pemikiran bagi peningkatan kinerja penyelenggara Pemilu dalam mewujudkan pelaksanaan pileg dan pilpres yang berkualitas dan bermartabat,” pungkasnya.

(AGA)

8 Anggota DPRD Sumut Didakwa Terima Suap

Jakarta: Delapan anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) didakwa menerima suap dari Gubernur Gatot Pujo Nugroho. Nilai suap senilai ratusan juta rupiah.

Delapan orang itu ialah John Hugo Silalahi dari fraksi Demokrat, Abdul Hasan Maturidi dari fraksi PPP DTM, Biller Pasaribu dari Golkar, Richard Eddy Marsaut Lingga, Syafrida Fitrie dari Gerindra dan Ferry Iuando Tanuray Kaban.

Lalu, Restu Kurniawan Sarmaha dan Washington Pane dari fraksi Pelopor Peduli Rakya Nasional (PPRN). Seluruh terdakwa merupakan anggota DPRD Sumut periode 2009-2014. 

Delapan orang anggota DPRD ini menyusul 19 orang rekannya yang lebih dulu menjadi terdakwa dalam perkara yang sama. Dalam dakwaan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Budi Nugraha Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) mengatakan, Terdakwa I Restu Kurniawan Sarumaha menerima suap Rp702,5 juta.

“Terdakwa II Washington Pane menerima sejumlah total Rp597,5 juta, terdakwa III John Hugo Silalahi menerima sejumlah Rp547,5 juta dan Ferry iuando Tanuray Kaban (belum ditemukan/DPO) menerima sejumlah total Rp772,5 juta dari Gatot Pujo Nugroho,” kata Budi Nugraha di pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis 10 Januari 2019.

Selanjutnya, Abul Hasan Maturidi disebut menerima suap Rp447,5 juta, Biller Pasaribu Rp467,5 juta, dan Richard Eddy Marsaut Lingga Rp527,5 juta. Kemudian, terdakwa Syafrida Fitrie menerima Rp647,5 juta, dan Rhamianna Delima Pulungan menerima senilai Rp527,5 juta.

Uang itu diberikan terkait dengan empat pembahasan anggaran. Pertama, pengesahan terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPJB) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi Sumut tahun anggaran (TA) 2012. 

Kedua, pengesahan terhadap APBD Perubahan Sumut TA 2013. Ketiga, pengesahan APBD Sumut TA 2014. Keempat, pengesahan terhadap APBD Perubahan Sumut 2014 dan APBD Sumut TA.

Permintaan itu disanggupi dan diberikan setelah rancangan perda tentang APBD Sumut TA 2015 disetujui DPRD Sumut. Gatot lalu memerintahkan Ahmad Fuad Lubis untuk mengumpulkan dana dari SKPD-SKPD di Sumut dengan dibantu Zulkarnain alias Zul Jenggot.

Pada kurun waktu September-Desember 2014, Ahmad Fuad Lubis membagikan uang kepada seluruh anggota DPRD Sumut termasuk para terdakwa. 

Atas perbuatannya, delapan legislator itu didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 ayat huruf b, atau Pasal 11 Undang-undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Ancaman hukumannya, penjara minimal 4 tahun dan maksimal seumur hidup. Serta,denda minimal Rp200 juta dan maksimal Rp1 miliar.

(AGA)