Tugas Anggota KPK Sesuai Arahan Pimpinan

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansyah. Foto: MI/Susanto..

Jakarta: Polri bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah membentuk tim gabungan untuk mengungkap kasus penyiraman air keras terhadap penyidik Novel Baswedan. Tugas anggota KPK yang tergabung dalam tim sesuai arahan pimpinan.

“Penugasan mereka akan dilakukan berdasarkan penugasan pimpinan KPK,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat, 11 Januari 2019.

Pegawai KPK yang masuk dalam tim gabungan itu terdiri dari unsur penindakan, pengawas internal serta biro hukum. Surat tugas anggota tim diterbitkan masing-masing instansi.

Febri mengatakan koordinasi bersama tim bisa dilakukan di Gedung KPK, Mabes Polri atau tempat lain. “Tentu kami terus berkoordinasi dengan tim yang dibentuk oleh Polri,” ucap Febri.

(Baca: Tim Gabungan Kasus Novel Dibentuk)

Polri membentuk tim gabungan dan penyidikan tindak pidana untuk mengungkap kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan, yang terjadi 11 April 2017. Tim terdiri dari jajaran Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan sejumlah pakar atau akademisi.

Surat tugas dengan nomor Sgas/3/I/HUK6.6/2019 telah dikeluarkan sejak 8 Januari 2019. Sebanyak 65 anggota turut ambil bagian, yang terdiri dari 52 dari kepolisian, KPK enam orang, dan perwakilan pakar tujuh orang.

(JMS)

KontraS: Isu HAM tak Cukup Dibahas Normatif

Konferensi pers KontraS soal sikap KPU – Medcom.id/Theofilus Ifan Sucipto.

Jakarta: Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menegaskan persoalan hak asasi manusia (HAM) tidak cukup hanya dibahas dalam debat. Apalagi, dibahas dengan cara normatif tanpa pengetahuan fakta di lapangan.

“Tidak cukup hanya dengan pembahasan dan jawaban normatif dan retoris, tapi harus diuji dengan persoalan-persoalan yang terjadi,” kata Koordinator KontraS Yati Andriyani di kantornya, Jakarta, Jumat, 11 Januari 2019.

KontraS berencana mengajukan tiga indikator untuk memastikan kedua paslon capres dan cawapres memprioritaskan isu HAM jika nantinya terpilih. Indikator pertama adalah kemampuan negara untuk bertanggung jawab.

Misalnya, kata dia, pemerintah mampu mempertanggungjawabkan setiap aturan untuk kepentingan HAM. “Indikator kedua adalah kemampuan negara untuk memberi rasionalisasi atas setiap kebijakan yang diputuskan,” ujar Yati.

(Baca: KontraS Menilai KPU Mereduksi Tema HAM)

Sedangkan indikator terakhir ialah kemampuan negara untuk menggunakan mekanisme koreksi dalam rangka penegakan hukum. Contohnya, memaksimalkan peran penegak hukum.

“Karena selama ini kita lihat para penegak hukum belum maksimal (kinerjanya),” pungkas Yati.

(JMS)

Tim Gabungan Kasus Novel Dibentuk

Penyidik senior KPK Novel Baswedan menyampaikan keterangan pers ketika tiba di Gedung KPK, Jakarta. Foto: MI/Rommy Pujianto.

Jakarta: Polri membentuk tim gabungan untuk menuntaskan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan. Jajaran Polri, KPK dan sejumlah pakar atau akademisi masuk dalam tim tersebut.

Surat tugas dengan nomor Sgas/3/I/HUK6.6/2019 telah dikeluarkan sejak 8 Januari 2019. Satgas ini berisi 65 anggota, terdiri dari 52 dari kepolisian, KPK enam orang, dan perwakilan pakar tujuh orang.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian secara langsung menjadi Penanggung Jawab Tim Gabungan ini. Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Azis ditunjuk sebagai ketua tim dan Brigjen Nico Afinta yang kini menjabat Karobinops Bareskrim Polri sebagai Wakil Ketua Tim.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan tim gabungan itu merupakan lanjutan dari rekomendasi Komnas HAM terkait penggunaan pasal obstruction of justice dalam kasus Novel. Tim diharap bisa mengungkap pelaku atau otak di balik penyerangan.

“Jadi kalau ada tim yang dibentuk oleh tim dari unsur yg lebih kuat dan lebih luas,” ujar Febri di Gedung KPK,  Jakarta, Jumat, 11 Januari 2019.

(Baca: KPK Pasang Monumen Jam Waktu Penuntasan Kasus Novel)

KPK menolak berbicara dari segi optimis dan pesimis. KPK hanya berharap tim bisa segera mengungkap kasus penyiraman lebih terang.

“Karena nanti tim tersebut akan bekerja tinggal harapannya terhadap update pertanyaan dari publik termasuk jurnalis bisa didapatkan perkembangannya dari tim di Polri itu,” ujar Febri.

Novel disiram air keras usai salat subuh tak jauh dari rumahnya di Jalan Deposito depan Masjid Al Ikhsan RT 03 RW 10 Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa, 11 April 2017. Kedua mata Novel mengalami luka bakar cukup parah hingga harus dilarikan ke rumah sakit di Singapura.

Polri hingga kini belum mampu mengungkap dalang maupun pelaku penyiraman air keras ke Novel. Padahal, sketsa terduga pelaku sudah disebar dan pemeriksaan puluhan saksi sudah dilakukan.

(JMS)

Polisi Didesak Segera Ungkap Pelaku Teror KPK

Suasana rumah Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif di Jalan Kalibata Selatan No 42 C, Jakarta. Foto: MI/Bary Fathahilah.

Jakarta: Polri diminta lebih gesit menangani kasus teror, yang menyasar dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo dan Laode M Syarif. Pembiaran teror dinilai bisa menghambat pemberantasan tindak pidana korupsi di tanah air.

“Mendesak pihak kepolisian untuk segera menemukan pelaku teror dan memprosesnya secara hukum,” kata Sekjen Forum Indonesia untuk Transparasi Anggaran (FITRA) Misbakhul Hasan melalui keterangan tertulis, Jakarta, Jum’at, 11 Januari 2018.

Upaya kepolisian yang sigap membentuk Tim Bersama (Polri-Densus 88, dan KPK) untuk menyelidiki pelaku teror bom disambut baik. Namun, FITRA meminta kepolisian tetap siaga memberikan perlindungan kepada pimpinan KPK dan keluarganya.

Terpenting, kata Misbakhul, polisi bisa segera menemukan pelaku dan dalang teror yang menimpa Novel Baswedan. Alasannya, serangkaian teror bom yang menimpa kediaman pimpinan KPK diduga buntut dari belum tuntasnya kasus Novel Baswedan.

(Baca: Sidik Jari pada Molotov di Rumah Laode Diidentifikasi)

“Karena pembiaran terhadap kasus ini akan semakin meningkatkan kepercayaan diri pelaku dan mendegradasi kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri,” kata Misbakhul.

Teror bom terjadi di kediaman Ketua KPK Agus Rahardjo di Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat sekitar pukul 06.30 WIB. Ditemukan tas warna hitam yang berisi barang yang sebelumnya diduga bom rakitan jenis high explosive. Setelah penyelidikan, polisi memastikan bom di dalam tas di rumah Agus palsu.

(Baca: Tim Gabungan Kasus Novel Dibentuk)

Teror juga menyasar rumah Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif di Kalibata, Jakarta Selatan, sekitar pukul 05.30 WIB. Penghuni rumah menemukan botol berisi spirtus yang dilengkapi sumbu api. Hingga kini polisi masih terus mengejar pelaku teror.

(JMS)

KPK Tahan Politikus PBB dengan Tangan Diborgol

Politikus Partai Bulan Bintang Ferry Suando Tanuray Kaban selesai diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Foto: Medcom.id/Fachri

Jakarta: Politikus Partai Bulan Bintang Ferry Suando Tanuray Kaban selesai diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia merupakan tersangka kasus suap mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho.
 
Eks anggota DPRD Sumatera Utara itu diperiksa selama sembilan jam. Ferry keluar dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta sekitar pukul 19.40 WIB, menggunakan rompi oranye dengan tangan diborgol.
 
Ferry enggan menanggapi pertanyaan wartawan. Dia langsung menuju mobil tahanan yang membawanya ke rumah tahanan (rutan) di belakang gedung Merah Putih KPK.
 
“FST (Ferry Suando Tanuray Kaban), ditahan di Rutan Cabang KPK di belakang gedung merah putih KPK,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat, 11 Januari 2019.
 
Tak hanya Ferry, KPK juga menahan anggota DPRD Sumatera Utara lainnya, Dermawan Sembiring. Dia dititipkan di Polres Metro Jakarta Pusat. Dermawan merupakan salah satu pihak yang mengembalikan uang pada KPK sekitar Rp150juta.
 
“Kami hargai sikap kooperatif tersebut dan tentu akan dipertimbangkan sebagai faktor meringankan,” ujar Febri.
 
Dengan demikian seluruh tersangka anggota DPRD Sumut yang menjadi tersangka telah ditahan. Sebagian di antaranya telah masuk ke persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.
 
Sebelumnya, KPK menetapkan 38 anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019 sebagai tersangka. Mereka menjadi tersangka penerimaan hadiah atau janji dari Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho.
 
Gatot diduga memberi suap agar laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut Tahun Anggaran 2012-2014 dan APBD-P Sumut Tahun 2013 dan 2014 disetujui DPRD.
 
Pemberian suap juga diberikan untuk memuluskan pengesahan APBD Tahun Anggaran 2014-2015 serta menolak penggunaan hak interplasi oleh DPRD Sumut pada 2015.

Baca: Eks DPRD Sumut Dicecar KPK Terkait Suap Gatot Pujo

Anggota dewan itu masing-masing menerima Rp300 juta sampai Rp350 juta. Uang itu berasal dari Gatot, Gubernur Sumut saat itu.
 
Ke-38 anggota DPRD Sumut disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
 
Kasus ini merupakan hasil pengembangan perkara sebelumnya yang lebih dulu menyeret Gatot sebagai pesakitan. Gatot dijatuhi vonis 4 tahun dan denda Rp250 juta.

(FZN)

Sidik Jari pada Molotov di Rumah Laode Diidentifikasi

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo. (Medcom.id/Sunnaholomi Halakrispen)

Jakarta: Sidik jari yang menempel pada bom botol di rumah pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M. Syarif mulai diselidiki. Kalau sidik jari terekam pada Kartu Tanda Penduduk elektronik, pelaku akan cepat teridentifikasi.

“Sisa-sisa botol itu akan dianalisa kembali apakah ada sidik jari yang bisa muncul,” kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta, Jumat, 11 Januari 2019.

Selain analisa barang bukti, sebanyak 12 saksi juga telah diperiksa. Mereka diduga mengetahui peristiwa ini. Bisa jadi jumlah saksi bertambah.

(Baca: Teror di Kediaman Pimpinan KPK Tindakan Pengecut)

Kepolisian pun akan meminta bantuan ahli teknologi. Pengetahuan mereka dibutuhkan untuk membaca Critical Design Review yang ada pada kamera pengawas (CCTV).

Rumah dua pimpinan KPK diteror bom, Rabu, 9 Januari 2019. Bom molotov ditemukan di rumah Wakil Ketua KPK Laode M Syarif. Sedangkan, bom rakitan ditemukan di pagar rumah Ketua KPK Agus Rahardjo.

(JMS)

KPK Perpanjang Penahanan Bupati Malang

Juru Bicara KPK Febri Diansyah. Foto: MI/Rommy Pujianto.

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan Bupati Malang non-aktif Rendra Kresna. Penahanan Rendra diperpanjang selama 30 hari.
 
“Yang bersangkutan diperpanjang penahanannya mulai 13 hingga 11 Februari 2019 atas suap terkait penyediaan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan pada Dinas Pendidikan Pemkab Malang tahun anggaran 2011,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat, 11 Januari 2019.
 
Sebelumnya, KPK menetapkan Rendra dan pihak swasta Ali Murtopo (AM) sebagai tersangka pada Oktober 2018 lalu.
 
Rendra diduga menerima suap dari Ali Murtopo sebanyak Rp3,45 miliar. Suap dilakukan terkait proyek di Dinas Pendidikan Pemkab Malang sejak tahun 2010 hingga 2013. Khususnya proyek pengadaan buku dan alat peraga pendidikan tingkat SD dan SMP.
 
Pada kasus penerimaan gratifikasi, Rendra ditetapkan sebagai tersangka bersama pihak swasta lain yakni Eryk Armando Talla (EAT). Rendra dan Eryk diduga menerima gratifikasi dari sejumlah pihak swasta sebanyak Rp3,55 miliar.

Baca: KPK Tahan Bupati Malang

Dalam kasus suap, Rendra dijerat Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
 
Sedangkan Ali Murtopo selaku pemberi dijerat Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.
 
Kemudian, pada kasus penerimaan gratifikasi Rendra dan Eryk dijerat dengan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Vallentina Chelsy)

(FZN)

Satgas Antimafia Bola Berpeluang Tetapkan Tersangka Baru

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo. (Medcom.id/Sunnaholomi Halakrispen)

Jakarta: Satgas Antimafia Bola membuka peluang menetapkan tersangka baru kasus pengaturan skor Liga Sepak Bola Indonesia. Hingga kini, fakta dan bukti baru terus didalami melalui pemeriksaan saksi.

“Kalau konstruksi hukum sudah kuat tidak menutup kemungkinan ada tersangka lagi,” kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta, Jumat, 11 Januari 2019.

Dedi mengatakan untuk memperkuat konstruksi hukum dari kasus ini, penyidik pun terus melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap tersangka. Salah satunya, memeriksa tersangka wasit bernama Nurul Safarid (NS).

(Baca: Vigit Waluyo Diperiksa Kasus Pengaturan Skor Pekan Depan)

“Kemudian untuk pemeriksaan NS butuh pendalaman,” kata dia.

Dalam kasus pengaturan skor polisi telah menangkap lima tersangka yakni Mantan Anggota Wasit Priyatno, Wasit Futsal Anik Yuni Artika Sari, Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI Johar Lin Eng, Anggota Komisi Disiplin Dwi Irianto alias Mbah Putih, dan wasit Persibara vs Ps Pasuruan Nurul Safarid.

(JMS)

Buronan Kasus Suap DPRD Sumut Serahkan Diri

Tangerang: Tersangka kasus suap DPRD Sumatera Utara, Ferry Suando Tanuray Kaban, menyerahkan diri ke Polsek Kelapa Dua, Tangerang, Banten. Ferry sebelumnya menjadi buruan daftar pencarian orang (DPO) lantaran menerima suap atau hadiah dari mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho.

Kasat Reskrim Polres Tangsel AKP Alexander Yurikho mengatakan, mantan anggota DPRD Sumut itu menyerahkan diri Polsek Kelapa Dua, di Jalan Raya Kelapa Dua , Gading Serpong , Kabupaten Tangerang, pada Jumat, 11 Januari 2019, sekitar pukul 09.30 WIB.

“Diantar oleh istri dan keluarganya ke Polsek Kelapa Dua,” kata Alex, Jumat, 11 Desember 2019.

Tersangka kasus korupsi ini langsung diantarkan petugas kepolisian Polsek Kelapa Dua ke Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta untuk diproses lebih lanjut.

“Selanjutnya dilakukan pengawalan oleh dua petugas yakni Ipda Aslan Marpaung dan Brigadir R Hidayat untuk diserahkan kepada penyidik KPK di Jakarta,” jelas Alex.

Ferry Suando Tanuray Kaban yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kecamatan Binjai, Kabupaten Binjai Sumatera Utara, telah menjadi buronan KPK sejak 28 September 2018. Tersangka sebelumnya merupakan anggota DPRD Sumut dari Partai Bulan Bintang (PBB) dari periode 2009-2014 dan 2014-2019.

Baca juga: Anggota DPRD Sumut Ferry Suando jadi Buron KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) Ferry Suando Tanuray Kaban (FST) sebagai buron. Surat daftar pencarian orang tersangka penerimaan suap dari mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho itu telah dikirimkan ke Polri melalui NCB-Interpol Indonesia.

KPK sebelumnya menetapkan 38 anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019 sebagai tersangka. Mereka diduga menerima duit suap dari mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo dengan nominal Rp300-350 juta per orang.

Suap dari Gatot itu diduga terkait persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut 2012-2014, persetujuan perubahan APBD Pemprov Sumut2013 dan 2014, pengesahan APBD Pemprov Sumut 2013 dan 2014, serta penolakan penggunaan hak interpelasi DPRD Sumut tahun 2015.

(SUR)

Sidik Jari Molotov di Rumah Laode Diidentifikasi

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo. (Medcom.id/Sunnaholomi Halakrispen)

Jakarta: Teror bom molotov terhadap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif terus didalami polisi. Penyidik tengah mengidentifikasi sidik jari yang menempel pada botol.

Tercatat telah 12 saks telah diperiksa polisi dalam kasus ini. Mereka yang diperiksa diduga mengetahui banyak peristiwa tersebut.

“Sisa-sisa botol itu akan dianalisa kembali apakah ada sidik jari yang bisa muncul,” kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta, Jumat, 11 Januari 2019.

Pemilik sidik jari pada botol akan diintefikasi lebih jauh. Bila sidik jari tersebut pernah direkam KTP-el akan langsung terkoneksi.

“Orang itu pasti langsung berhasil diidentifikasi oleh Inafis,” ucapnya.

(Baca: Teror di Kediaman Pimpinan KPK Tindakan Pengecut)

Sementara itu, pemeriksaan CDR CCTV masih dilakukan. Polisi bakal meminta ahli teknologi untuk menganalisa CDR.

Dedi mengatakan jumlah saksi masih 12, belum bertambah. Tak menutup kemungkinan, polisi akan memeriksa pihak-pihak lainnya.

“Tapi masih perlu pendalaman,” ucap Dedi.

Rumah dua pimpinan KPK diteror bom, Rabu, 9 Januari 2019. Bom molotov ditemukan di rumah Wakil Ketua KPK Laode M Syarif. Sedangkan, bom rakitan ditemukan di pagar rumah Ketua KPK Agus Rahardjo.

(JMS)

Suap Anggota DPRD Kalteng Pakai Kode Alquran

Jakarta: Suap buat anggota DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) diketahui menggunakan kode. Direktur PT Binasawit Abadi Pratama (BAP) Edy Saputra Suradja menggunakan kata ‘Alquran’ saat mengirim uang.   

Edy Saputra diketahui meminta anggota DPRD Kalteng tidak melakukan rapat dengar pendapat (RDP) terkait dugaan pencemaran limbah sawit di Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Kalteng. Dia juga meminta agar Komisi B DPRD Kalteng tak memeriksa izin Hak Guna Usaha (HGU), Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPH) dan plasma.

Untuk memenuhi keinginan Edy, ada harga yang harus dipenuhi. Ketua Komisi B DPRD Kalteng Borak Milton mematok harga Rp20 juta untuk 12 anggota. 

Dalam dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Nugraha, Edy siap memenuhi permintaan Komisi B. Hanya saja, dia meminta jaminan tertulis untuk berjaga-jaga.

(Baca juga: Edy Saputra Didakwa Suap Anggota DPRD Kalteng)

“Namun Borak mengatakan, ‘Kan kuncinya di saya, kalau saya tidak teken RDP itu mana bisa. Kalau bikin perjanjian tertulis kalau tersebar justru bahaya’,” kata Budi menirukan ucapan Borak saat membacakan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat, 11 Januari 2018.

Tak lama, Edy meminta anak buahnya, Feredy, membuat internal memo untuk mencairkan uang Rp240 juta. Setelah uang siap, uang tersebut diambil oleh terdakwa lainnya, Willy Agung Adipradhana.

“Willy menyampaikan dirinya telah dapat informasi dari Edy bahwa uang Rp240 juta dengan kata sandi Alquran telah tersedia,” ungkap Budi.

(Baca juga: Dalami OTT DPRD Kalteng, KPK Geledah Tiga Lokasi)

Uang tersebut kemudian dibawa menggunakan tas jinjing berwarna hitam. Uang diserahkan kepada dua anggota komisi B DPRD Kalteng Edy Rosada dan Arisavanah. 

“Uang diserahkan di food court Sarinah Jakarta Pusat,” ujar JPU.

Atas perbuatannya, Edy didakwa melanggar Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 21 tentang Perubahan atas Undang-undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1.

(REN)

Politikus Partai Bulan Bintang Menyerahkan Diri ke KPK

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansyah. Foto: Medcom.id/Isfan Harun..

Jakarta:  Politikus Partai Bulan Bintang Ferry Suando Tanuray Kaban menyerahkan diri ke KPK. Tersangka kasus suap mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho itu langsung menjalani pemeriksaan.
 
“Tadi sekitar pukul 10.50 WIB datang ke KPK dan sekarang sedang proses pemeriksaan oleh penyidik,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat, 11 Januari 2019.
 
Kedatangan Ferry dikawal anggota kepolisian Ipda Aslan Marpaung dan Brigjen R Hidayat. Tampak sebuah koper besar berwarna coklat turut dibawa Eks Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara itu.
 
Ferry masuk daftar pencairan orang (DPO) sejak 28 September 2018. Dia mangkir dua kali panggilan penyidik pada 14 Agustus dan 21 Agustus 2018.
 
Dari informasi yang dihimpun Medcom.id, sebelum menuju Gedung KPK, Ferry bersama istri dan keluarganya, menyerahkan diri melalui Polsek Kelapa Dua, Gading Serpong, Tangerang Selatan, Banten sekitar pukul 09.30 WIB. Kedatangannya diterima Kapolsek Kelapa Dua Kompol Efendi.

Baca: Legislator Sumut Menjadi Buron KPK

Sebelumnya, KPK telah menetapkan 38 anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019 sebagai tersangka. Mereka ditetapkan sebagai tersangka penerimaan hadiah atau janji dari Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho.
 
Gatot diduga memberi suap agar laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut Tahun Anggaran 2012-2014 dan APBD-P Sumut Tahun 2013 dan 2014 disetujui DPRD.
 
Pemberian suap juga diberikan untuk memuluskan pengesahan APBD Tahun Anggaran 2014-2015 serta menolak penggunaan hak interplasi oleh DPRD Sumut pada 2015.
 
Anggota dewan daerah itu masing-masing menerima Rp300 juta sampai Rp350 juta. Uang itu berasal dari Gatot, Gubernur Sumut saat itu.
 
Ke-38 anggota DPRD Sumut disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
 
Kasus ini merupakan hasil pengembangan perkara sebelumnya yang lebih dulu menyeret Gatot sebagai pesakitan. Gatot dijatuhi vonis 4 tahun dan denda Rp250 juta.

(FZN)

KPK Terima Vonis PT NKE

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima putusan yang dijatuhkan pada PT Nusa Konstruksi Enjineering (NKE). Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menghukum PT NKE membayar denda Rp700 juta dan uang pengganti Rp85,497 miliar.

“Setelah melalui proses analisis dan telaah selama masa pikir-pikir, KPK telah memutuskan untuk menerima putusan Pengadilan Tipikor dengan terdakwa PT DGI (Duta Graha Indah) yang telah berubah nama menjadi PT NKE,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat, 11 Januari 2019.

Secara prinsip, terang Febri, fakta-fakta dan argumentasi yuridis yang telah diajukan KPK dipandang telah dikabulkan majelis hakim. Meski ada beberapa perbedaan terkait dengan lama waktu pencabutan hak lelang pemerintah.

Dalam penghukuman terhadap korporasi, lanjut Febri, KPK menekankan pada pengembalian aset yang dikorupsi dan hukuman pencabutan hak ikut lelang jangan sampai mematikan korporasi. Karena berdampak kepada para karyawan perusahaan yang dapat kehilangan pekerjaan dan penghasilan.

“Terhadap putusan pencabutan hak lelang pada proyek pemerintah selama enam bulan, setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka kami harap seluruh instansi pemerintahan memperhatikan putusan pengadilan tersebut terkait dengan proses lelang di lembaga masing-masing,” ujar Febri.

Baca: PT NKE Divonis Denda Rp700 Juta

Di sisi lain, KPK juga telah memerinci terkait dengan hukuman membayar uang pengganti Rp85,49 miliar. Pertama, Keuntungan yang diperoleh DGI dari delapan proyek yang dikerjakan Rp240,098 miliar.

Kedua, nilai yang telah disetor ke kas negara sebagai eksekusi putusan dengan terpidana Dudung Purwadi dalam proyek Wisma Atlet dan Udayana, senilai Rp51,36 miliar.

Ketiga, uang yang dititipkan dalam penyitaan selama penyidikan tersangka PT DGI Rp35,73 miliar. Terakhir, fee yang telah diserahkan ke Eks anggota DPR Muhammad Nazarudin senilai Rp67,51 miliar.

“Nilai Rp85,49 Milyar ini akan kami eksekusi segera pada PT. NKE, dan akan lebih baik jika PT. NKE berinisiatif untuk segera membayarkan uang pengganti tersebut pada kas Negara melalui KPK,” tegas Febri.

KPK berharap putusan ini menjadi pembelajaran bagi korporasi lain, agar tidak melakukan korupsi pada proyek pemerintah, suap dalam proses perizinan, ataupun suap terkait kewenangan penyelenggara negara lain.

“Sangat penting artinya bagi para pelaku usaha agar membangun lingkungan pengendalian atau pencegahan korupsi di perusahaan masing-masing. Apalagi, mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi,” ujar Febri.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi Pasal 4 ayat 2 huruf c disebutkan, dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi sebagaimana ayat 1.

Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

PT NKE sebelumnya didakwa melakukan korupsi bersama-sama mantan direktur utamanya, Dudung Purwadi. Eks anggota DPR Muhammad Nazarudin dan eks Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan Universitas Udayana Made Meregawa juga diduga terlibat.

Hakim menyatakan PT NKE melanggar Pasal 2 ayat 1 Juncto Pasal 18 dan atau Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP.

(YDH)

Duo Neneng Diperiksa Terkait Suap Meikarta

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap dua tersangka kasus dugaan suap izin proyek pembangunan Meikarta di Bekasi, Jawa Barat. Keduanya ialah, Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan Kabid Tata Ruang Dinas PUPR Pemerintah Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi.

“Keduanya diperiksa sebagai tersangka,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat, 11 Januari 2019.

KPK terus mendalami skandal suap Lippo Group. Sejumlah fakta baru terungkap pada proses penyidikan, salah satunya aliran dana suap Meikarta ke sejumlah anggota DPRD Bekasi dan DPRD Jabar.

Untuk mengungkap itu sejumlah saksi diperiksa. Beberapa hari lalu, KPK memeriksa Mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) dan Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sumarsono (Soni). 

Sepanjang pemeriksaan, penyidik mencecar pengetahuan Aher tentang aliran dana suap Lippo Group. Selain itu, dia juga diklarifikasi tentang dugaan aliran dana terhadap sejumlah pejabat atau pegawai Pemprov Jabar. Aher juga ‘dikorek’ soal peran dan kewenangan memuluskan proyek tersebut.

Sementara, Soni dikonfirmasi terkait pertemuan sejumlah pihak untuk membahas perizinan proyek Meikarta. KPK mensinyalir ada sejumlah pertemuan antara Pemprov Jabar dan Pemkab Bekasi, guna ‘melapangkan’ izin proyek Meikarta.

Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, CEO Lippo Group James Riady, dan mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Tbk Toto Bartholomeus pun telah diperiksa penyidik untuk mengungkap kasus ini lebih terang. Termasuk, Presiden Direktur PT Lippo Karawaci Tbk Ketut Budi Wijaya, Corporate Affairs Siloam Hospital Group Josep Christoper Mailool, Direktur Keuangan PT Lippo Cikarang Tbk Soni, Direktur Keuangan PT Lippo Karawaci Tbk Richard Setiadi dan Direktur Keuangan PT Mahkota Sentosa Utama (PT MSU) Hartono.
 
(Baca juga: KPK Duga Biaya Pelesiran Anggota DPRD Bekasi dari Korupsi Meikarta)

Dari pemeriksaan itu, terungkap adanya pertemuan-pertemuan antara petinggi Lippo Group dan Neneng. Salah satunya, James Riady yang mengakui pernah bertemu Neneng dengan alasan silaturahmi persalinan Neneng. Billy Sindoro juga mengaku dua kali bertemu Neneng.
 
Pertemuan pertama dilakukan untuk memberi selamat atas persalinan Neneng. Sedangkan pada pertemuan kedua, Billy dan Neneng membahas pembangunan Rumah Sakit (RS) Siloam di Meikarta.
 
Meikarta merupakan salah satu proyek prestisius milik Lippo Group. Penggarap proyek Meikarta ialah PT Mahkota Sentosa Utama, yang merupakan anak usaha dari PT Lippo Cikarang Tbk. Sementara PT Lippo Cikarang Tbk di bawah naungan Lippo Group.
 
Secara keseluruhan, nilai investasi proyek Meikarta ditaksir mencapai Rp278 triliun. Meikarta menjadi proyek terbesar Lippo Group selama 67 tahun grup bisnis milik Mochtar Riady itu berdiri.
 
Dalam kasus ini, Billy Sindoro diduga memberikan uang Rp7 miliar kepada Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan anak buahnya. Uang itu diduga bagian dari fee yang dijanjikan Rp13 miliar terkait proses pengurusan izin proyek Meikarta.

 

(REN)

Tukang Bubur Jadi Pintu Masuk Ungkap Teror Bom

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo – Medcom.id/Sunnaholomi Halakrispen.

Jakarta: Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengungkapkan pihaknya bakal mulai membuat sketsa wajah terduga pelaku peneror rumah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo. Pembuatan sketsa berdasarkan keterangan pedagang bubur. 

“Khusus untuk yang penjual bubur itu dari Inafis akan memanggil ahli sketsa wajah, karena dari keterangan yang bersangkutan, sebelum kejadian itu ada orang sempat menanyakan rumah, tapi rumah Pak RT yang ditanya,” kata Dedi di Mabes Polri, Jakarta, Jumat, 11 Januari 2019.

Dedi mengungkapkan dua orang tak dikenal mendatangi tukang bubur dengan naik motor. Satu orang turun untuk menanyakan rumah tanpa menggunakan helm. 

“Sendiri (bertanya), yang satu naik di atas motor,” ucap dia. 

(Baca juga: Polri Janji Cepat Ungkap Teror Bom Pimpinan KPK)

Setelah digambar selanjutnya sketsa wajah bakal dikirim ke Tim Inafis Polri. Nantinya, tim bakal mencocokan hasil sketsa dengan data kartu tanda penduduk (KTP). 

Selain membuat sketsa wajah, tim juga bakal mencari sidik jari pelaku. Sidik jari ditemukan di paralon dan tas yang dicantel di pagar rumah Agus. 

“Itu akan didalami siapa-siapa saja yang pernah memegang barang itu,” tutur dia. 

Sebanyak enam saksi telah diminta keterangan. Dua di antaranya, yang menemukan tas berisi benda mencurigakan tercantel di pagar Agus.

 

(REN)