Made Meregawa Divonis 3 Tahun Penjara

Sidang putusan Mantan Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan Universtitas Udayana, Made Meregawa. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez.

Jakarta: Mantan Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan Universtitas Udayana, Made Meregawa divonis tiga tahun penjara dan denda Rp50 juta subsider satu bulan kurungan. Made Meregawa terbukti melakukan korupsi yang merugikan negara hingga Rp25 miliar.
 
“Mengadili, menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi,” kata Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Iim saat membaca amar putusan di Pengadilan Tipikor, Kemayoran, Jakarta, Rabu, 9 Januari 2019.
 
Dalam menjatuhi hukuman, hakim mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan. Pertimbangan yang memberatkan, perbuatan Meregawa tidak sejalan dengan program pemerintah dalam pemberantasan korupsi serta perbuatannya menciderai kepercayaan rakyat sebagai penyelenggara negara.
 
“Sementara yang meringankan, terdakwa berlaku sopan selama persidangan, belum pernah menikmati hasil korupsi,” ujar hakim.
 
Meregawa terbukti melakukan pengaturan lelang dalam rangka memenangkan PT Duta Graha Indah (DGI) sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan RS Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran 2009 dan 2010.
 
Dia mengupayakan PT DGI memenangkan lelang dengan cara melakukan pertemuan dan kesepakatan dengan pihak peserta pengadaan. Hal itu dilakukannya sebelum atau pada saat proses pengadaan dilaksanakan.

Baca: Eks Petinggi Universitas Udayana Didakwa Rugikan Negara Rp25,9 Miliar

Meregawa disebut telah mengarahkan panitia pengadaan agar melakukan penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) berdasarkan data yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
 
Meregawa disebut telah memperkaya PT DGI sebesar Rp14 miliar serta memperkaya mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazarudin dan korporasi yang di bawah kendali Nazarudin yakni PT Anak Negeri, PT Anugerah Nusantara, dan Grup Permai sebesar Rp 10.290.944.000.
 
Perbuatan Made Maregawa mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp25 miliar sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara, yang dilakukan oleh ahli dari BPKP nomor SR-698/D6/01/2016 tanggal 4 Oktober 2016.
 
Atas perbuatannya, Meregawa terbukti melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 dan Pasal 64 ayat 1 KUHP.

(FZN)

Polisi Diminta Bongkar Hubungan Bagus dengan Prabowo

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Johnny G Plate – Medcom.id/Arga SUmantri.

Jakarta: Polisi diminta membongkar keterkaitan tersangka hoaks surat suara tercoblos dengan pasangan calon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Pasalnya, satu tersangka hoaks Bagus Bawana Putra (BBP) merupakan pendukung Prabowo.

“Saudara BBP itu adalah ketua Dewan Kornas (Koordinasi Relawan Nasional) Prabowo. Nah, polisi perlu membongkar, apakah ada hubungan dengan paslon Prabowo-Sandi,” kata Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Johnny G Plate kepada Medcom.id, Rabu, 9 Januari 2019.

Johnny berani menyebut tersangka hoaks surat suara pendukung Prabowo berdasarkan pemberitaan di media elektronik. Ia mengapresiasi kinerja polisi yang cepat menangkap pembuat sekaligus penyebar pertama hoaks surat suara tercoblos. 

(Baca juga: Fadli Zon Bantah Bagus Bawana Relawan Prabowo)

Namun, para tersangka yang ditangkap, kata Johnny, hanya eksekutor. Polisi perlu menangkap aktor intelektual hoaks tersebut. 

“Jangan saja hanya membongkar kejahatan atau penjahat-pejahat kerah biru, atau gerombolan lapangan, eksekutor,” ucap Sekjen Partai NasDem itu.

Johnny meyakini Bagus tidak bekerja sendiri. Ada pihak-pihak tertentu di balik hoaks yang diciptakan pelaku. “dan minta (polisi) untuk itu diproses dengan cepat karena itu terkait pemilu, siapa ini aktor-aktornya,” ujar dia. 

(Baca juga: Suara BBP Identik dengan Rekaman Hoaks)
 

(REN)

Suara BBP Identik dengan Rekaman Hoaks

Jakarta: Suara tersangka kasus surat suara tercoblos identik dengan rekaman yang viral melalui media sosial. Pusat laboratorium forensik Bareskrim Polri menggunakan alat identifikasi canggih untuk membuktikan itu.

“Hasilnya empat rekaman barang bukti identik dengan suara atas nama tersangka,” kata Penyidik Puslabfor Kombes M Nuh di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu, 9 Januari 2019.

Polisi menggunakan suara pembanding. Tingkat kesamaan suara BBP dan rekaman viral mencapai 99,7 persen.

Baca: Tindakan Tersangka Hoaks Surat Suara Terencana

BBP bekerja terencana. Ia membuang barang bukti dan kabur usai memviralkan isu surat suara tercoblos pada gambar Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

“Tentunya ini adalah unsur sengaja sangat terpenuni, pelaku sudah mempersiapkan, melalui perbuatan secara pribadi, yang bersangkutan juga sudah melakukan upaya penghapusan barang bukti yang disebarkan,” ujar Kasubdit I Dittipid Siber Kombes Dani Kustoni di Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 9 Januari 2019.

Baca: Dua Penyebar Hoaks Surat Suara Tercoblos Ditangkap

Hoaks disebar melalui cuitan di Twitter. BBP kemudian sengaja mereka suara soal surat suara tercoblos. Ia berusaha meyakinkan masyarakat soal adanya tujuh kontainer berisi suras suara tercoblos.

BBP kemudian menutup akun. Ia juga membuang telepon genggam berikut kartu. Ia bahkan kabur ke luar Jakarta setelah membuat gaduh.

“Sampai ditemukan di wilayah Sragen,” ucap dia.

(OJE)

Kreator Hoaks Surat Suara Terancam 10 Tahun Penjara

Jakarta: Kreator hoaks surat suara, BPP terancam hukuman 10 tahun penjara. Dia membuat rekaman surat suara tercoblos Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan menyebarkannya. 

“Yang bersangkutan dijatuhi Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 (tentang Peraturan Hukum Pidana) dengan menyebarkan berita bohong melalui media sosial Twitter dan dengan sengaja membuat rekaman suara di grup WhatsApp. Ancaman hukuman 10 tahun penjara,” kata Kasubdit I Ditsiber Kombes Dani Kustoni dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu, 9 Januri 2019.

(Baca juga: Hoaks Surat Suara Tercoblos Ganggu Integritas KPU)

Dani mengungkapkan BPP sudah mempersiapkan dan merencanakan membuat hoaks terkait surat suara tercoblos di Tanjung Priok. Selanjutnya, BPP mencoba menghilangkan barang bukti. 

Dia menutup akun media sosialnya serta membuang ponsel beserta kartu SIM sebelum melarikan diri. “tersangka juga mencoba untuk melarikan diri dari wilayah Jakarta dan kami tangkap di wilayah Sragen,” ujar Dedi.

Sebelum BPP, polisi sudah menetapkan tiga tersangka lain yakni LS, HY dan J. Ketiganya ditangkap lantaran ikut menyebarkan berita hoaks tanpa melakukan verifikasi. (Isfan Harun)

(REN)

Tersangka Hoaks Surat Suara Tercoblos Bisa Bertambah

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo (kedua kanan) saat konferensi pers terkait hoaks surat suara tercoblos di Mabes Polri, Jakarta. (Foto: ANTARA/Reno Esnir)

Jakarta: Direktorat Tindak Pidana Siber Polri menangkap BBP pembuat konten hoaks surat suara tercoblos. Sebelum dia tersangka lain yakni LS, HY, dan J lebih dulu ditangkap.

“Tak menutup kemungkinan berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengembangan analisis bukti digital (tersangka) bisa bertambah,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Dedi Prasetyo dalam Breaking News Metro TV, Rabu, 9 Januari 2019.

Dedi mengatakan untuk sementara penyidik menetapkan BPP sebagai aktor utama hoaks surat suara tercoblos. Pihaknya akan terus mendalami keterangan BBP untuk mencari apakah ada aktor intelektual yang memiliki peran lebih besar terkait hoaks itu.

Saat ini, kata Dedi, penyidik tengah melakukan analisa digital untuk mencari pembuktian ilmiah dari pemeriksaan forensik. Hal ini untuk memudahkan penyidik mencari dan menetapkan tersangka baru.

“Ditambah pemeriksaan saksi-saksi dan ahli dalam rangka mendukung konstruksi hukum. Jadi polisi tidak gegabah. Ketika ini dilakukan secara maksimal penyidik bisa menetapkan seseorang menjadi tersangka,” kata dia.

Sebanyak empat pelaku hoaks surat suara tercoblos ditangkap Bareskrim Polri. Satu di antaranya yakni pelaku berinisial BBP merupakan pembuat konten.

Oleh BBP hoaks disebarkan melalui Twitter untuk menarik simpati masyarakat. Ia kemudian menutup akun dan membuang barang bukti berupa unit telepon genggam yang dipakai beserta kartu di dalamnya lalu keluar dari Jakarta.

“Pelaku ditemukan di wilayah Sragen, Jawa Tengah,” ucap Kasubdit I Dittipid Sibar Kombes Dani Kustoni di Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 9 Januari 2019.

(MEL)

KPK Lebih Kuat di Era Jokowi

Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi. Foto: Medcom.id/M Sholahadhin Azhar

Jakarta: Pemberantasan korupsi di era Presiden Joko Widodo boleh diadu dengan era presiden lain. Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi menyebut ada perbedaan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diperkuat.

Dari sisi rekomendasi misalnya, dulu kementerian dan lembaga bisa tak menjalankan rekomendasi dari KPK. Kewenangan lembaga antirasuah juga terbatas soal rekomendasi. Hanya meminta ke presiden untuk mengoreksi pimpinan kementerian lembaga terkait.

“Tapi sekarang KPK powerful dalam konteks pencegahan itu. Semua rekomendasi otomatis dilakukan,” kata Johan di Kantor Kepala Staf Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu, 9 Januari 2019.

Menurutnya, saat ini KPK memang menempatkan porsi lebih besar dalam bidang pencegahan. Diintegrasikan dengan sistem di pemerintahan, reformasi birokrasi. Hal ini mendapat dukungan penuh dari Presiden Joko Widodo.

Baca: KPK Berikan Penghargaan Tertinggi pada Jokowi

Dukungan itu, kata Johan, menggambarkan semangat pemberantasan korupsi oleh pemerintah. “Apalagi sekarang begitu longgarnya, bebasnya KPK. Tak mengalami intervensi apapun dalam menjalani kewenangannya,” imbuh Johan.

Ia juga menegaskan, pemerintah tak pernah menghambat kebutuhan KPK. Misalnya soal rekrutmen anggota, anggaran selalu digelontorkan untuk memenuhi hal itu.

“Tapi kan rekrutmen di sana lebih ketat. Sehingga targetnya banyak tak tercapai bukan karena apa-apa, tapi karena waktu seleksi yang lolos sedikit,” kata Johan.

(YDH)

Wiranto Pastikan Peneror Pimpinan KPK Ditindak Tegas

Jakarta: Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meminta teror bom di rumah pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak dipolemikkan. Polisi dipastikan akan menindak tegas pelaku teror tersebut.

“Bom di mana saja, siapa pun yang membuat bom itu. Yang berusaha untuk menakut-nakuti, ditangkap saja, dihukum,” kata Wiranto di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu, 9 Januari 2019.

Dia menuturkan ada aturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengambil langkah hukum. Aturan tersebut tinggal diterapkan secara tegas.

“Jadi jangan kita ributkan, ada saja orang-orang setiap saat seperti itu. Kita tinggal mengusut, polisi sudah (bisa) nangkap, sudah ada identifikasi manusianya siapa, kejar, tangkap, proses latar belakangnya apa,” kata dia.

Wiranto mengaku teror dilancarkan untuk memberi rasa tidak aman. Badan Nasional Penangggulangan Terorisme (BNPT) dan kepolisian harus melakukan deteksi dan pencegahan dini untuk mengatasi masalah teror ini. Terutama menjelang Pemilu 2019.

Baca juga: Polri Bentuk Tim Khusus

“Intinya kita tidak ingin menjelang pemilu itu, kita kan kurang tiga bulan lagi kan, untuk membuat masyarakat resah, membuat masyarakat terancam. Itu dari mana pun, dari siapa pun, kita sedapat mungkin sudah dapat menangkalnya,” ujar dia.

Teror menimpa dua pimpinan KPK, Agus Rahardjo dan Laode Muhammad Syarif. Kejadian itu terjadi Rabu, 9 Januari 2019 pagi. 

Berdasarakan laporan polisi, insiden teror kepada Laode terjadi sekitar pukul 05.30 WIB. Penghuni rumah menemukan botol berisi spirtus yang dilengkapi sumbu api.

Sementara di rumah Agus ditemukan tas warna hitam yang berisi barang yang diduga bom rakitan jenis high explosive. Polisi hingga kini masih menyelidiki teror tersebut.

(REN)

Jebakan Hedonisme Kehidupan Artis

Jakarta: Komisi Nasional (Komnas) Perempuan memandang artis VA dan AS terjerumus ke dalam prostitusi online lantaran masalah gaya hidup. Tuntutan ekonomi dianggap menjadi latar belakang keduanya terpaksa melakukan perbuatan tak terpuji itu.

Komisioner Komnas Perempuan Mariana Amiruddin menilai permasalahan ekonomi menerpa artis yang mengalami penurunan aktivitas di dunia hiburan. Sementara itu, mereka sudah terperangkap ke dalam hedonisme dengan gaya hidup yang penuh keglamoran.

“Artis adalah salah satu target perdagangan manusia yang sedang mengalami kegalauan ekonomi, desakan dari orang sekitar. Katanya, ‘Kok anya dapat (uang) segini’,” kata Mariana kepada Medcom.id di Kantor Komnas Perempuan, Jakarta Pusat, Selasa, 8 Januari 2019.

Menurut dia, situasi ini tanpa sadar membuat mereka mematok tarif pribadi kepada publik. Hal ini sama seperti kaum laki-laki yang belum mendapatkan pekerjaan sehingga menghalalkan segala cara untuk mendapat pundi-pundi rupiah.

“Kalau artis mau tidak mau harus mewah, dia pakai kartu kredit, dia ngutang, dan menjadi sasaran perdagangan manusia,” imbuh dia.

Di sisi lain, polisi memastikan terkuaknya kasus prostitusi artis VA dengan tarif Rp80 juta sekali kencan sesuai temuan di lapangan. Penyidik sudah mengantongi beberapa bukti, seperti ponsel, rekening, celana dalam milik VA, dan uang pengembalian dari VA ke penyidik sebesar Rp35 juta.

Baca: Sadisme Bisnis Prostitusi

VA dan AS ditangkap Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Timur pada Sabtu, 5 Januari 2019. Keduanya ditangkap bersama tiga orang lainnya, muncikari dan dua pemesan, di salah satu hotel di Surabaya, Jawa Timur. 

Polisi menangkap dua muncikari: ES, 37, di Surabaya dan TN, 28, di Jakarta. Dua muncikari sudah ditetapkan sebagai tersangka. Polisi masih mendalam modus operandi muncikari atas kasus prostitusi online ini.

(OGI)

Suara BPP Identik dengan Rekaman Hoaks

Jakarta: Suara tersangka kasus surat suara tercoblos identik dengan rekaman yang viral melalui media sosial. Pusat laboratorium forensik Bareskrim Polri menggunakan alat identifikasi canggih untuk membuktikan itu.

“Hasilnya empat rekaman barang bukti identik dengan suara atas nama tersangka,” kata Penyidik Puslabfor Kombes M Nuh di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu, 9 Januari 2019.

Polisi menggunakan suara pembanding. Tingkat kesamaan suara BPP dan rekaman viral mencapai 99,7 persen.

Baca: Tindakan Tersangka Hoaks Surat Suara Terencana

BPP bekerja terencana. Ia membuang barang bukti dan kabur usai memviralkan isu surat suara tercoblos pada gambar Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

“Tentunya ini adalah unsur sengaja sangat terpenuni, pelaku sudah mempersiapkan, melalui perbuatan secara pribadi, yang bersangkutan juga sudah melakukan upaya penghapusan barang bukti yang disebarkan,” ujar Kasubdit I Dittipid Siber Kombes Dani Kustoni di Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 9 Januari 2019.

Baca: Dua Penyebar Hoaks Surat Suara Tercoblos Ditangkap

Hoaks disebar melalui cuitan di Twitter. BPP kemudian sengaja mereka suara soal surat suara tercoblos. Ia berusaha meyakinkan masyarakat soal adanya tujuh kontainer berisi suras suara tercoblos.

BPP kemudian menutup akun. Ia juga membuang telepon genggam berikut kartu. Ia bahkan kabur ke luar Jakarta setelah membuat gaduh.

“Sampai ditemukan di wilayah Sragen,” ucap dia.

(OJE)

KPU Apresiasi Kesigapan Polisi Ringkus Penyebar Hoaks

Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengapresiasi kerja cepat kepolisian dalam merespon laporan hoaks, terkait tujuh kontainer surat suara tercoblos. KPU berharap kasus ini dapat segera terbongkar.

“Kami apresiasi apa yang sudah dilakukan kepolisian, karena sudah menindaklanjuti atau merespon kita dengan sangat cepat,” kata Komisioner KPU, Evi Novida Ginting Manik, di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu, 9 Januari 2019.

Evi mengatakan pengungkapan kasus ini sangat penting bagi KPU untuk menangkis hoaks dan serangan-serangan yang mulai menyerang penyelenggara pemilu.

Selain itu, pengungkapan kasus ini juga bisa dijadikan pelajaran bagi semua pihak, agar tak bermain-main dengan hoaks. Apalagi yang sengaja diciptakan untuk menganggu proses pemilu.

“Apalagi yang berkaitan dengan hoaks pemilu dan ini kan sangat berbahaya bagi kita kalau dibiarkan dan tak ditemukan siapa yang bertanggung jawab terhadap hoaks ini,” tuturnya.

Evi enggan berandai-andai siapa pihak yang patut diduga menjadi dalang dari penyebaran hoaks tujuh kontainer itu. Namun tak menutup kemungkinan kasus ini bisa menjadi kasus pidana pemilu apabila ditemukan bukti kuat yang mengarah ke sana.

“Misalnya kalau memang ada pidana (pemilu), tentu ini jadi bagian yang ditangani oleh Bawaslu dan Sentra Gakumdu soal pidana pemilu. Tapi ini kita tunggu dulu hasilnya seperti apa, dan apa yang akan disampaikan kepada kita selanjutnya,” tandas Evi.

Baca: Tindakan Tersangka Hoaks Surat Suara Terencana

Kepolisian menggelar konferensi pers terkait penangkapan sejumlah pelaku pembuat dan penyebar hoaks tujuh kontainer surat suara tercoblos di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Salah satu pelaku yang ditangkap berinisial BBP yang merupakan pembuat rekaman suara hoaks dan menyebarkannya di media sosial hingga viral. BBP ditangkap polisi di Sragen, Jawa Tengah.

BPP, disebut bekerja berdasarkan skenario. Ia membuang barang bukti dan kabur usai memviralkan isu surat suara tercoblos pada gambar Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

“Unsur sengaja sangat terpenuni. Pelaku sudah mempersiapkan melalui perbuatan secara pribadi. Yang bersangkutan juga sudah berupaya menghapus barang bukti yang disebarkan,” ujar Kasubdit I Dittipid Siber Kombes Dani Kustoni di Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 9 Januari 2019.

Hoaks awalnya disebar melalui cuitan di Twitter. BPP kemudian sengaja menginformasikan soal surat suara tercoblos. Ia berusaha meyakinkan masyarakat soal adanya tujuh kontainer berisi suras suara telah tercoblos.

BPP kemudian menutup akun dan membuang telepon genggam berikut kartunya. Ia bahkan kabur ke luar Jakarta setelah membuat gaduh. “Sampai ditemukan di wilayah Sragen,” ucap dia.

(YDH)

Saksi Dengar Ledakan di Rumah Laode

Kadiv Humas Polri Irjen M Iqbal – Medcom.id/ Ilham Pratama Putra.

Jakarta: Kepolisian sudah memeriksa sejumlah saksi terkait dugaan pelemparan bom molotov di rumah dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Agus Rahardjo dan Laode M Syarif. Dari pemeriksaan, saksi mendengar ledakan. 

“Di kediaman Pak Laode ada saksi menyatakan ada bunyi sedikit. Di rumah Pak Agus tak ada bunyi sama sekali,” kata Kadiv Humas Polri Irjen M Iqbal di Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 9 Januari 2019. 

Iqbal mengungkapkan pihaknya telah menurunkan tim untuk menganalisa temuan benda mirip bom di rumah dua pimpinan KPK. Polisi juga sudah memeriksa CCTV. 

“Jadi mohon kejadian ini tidak perlu diframing macam-macam. Berikan waktu Polri mengungkap kasus ini,” tandas dia. 

Baca juga: Suara Pecahan Kaca Terdengar dari Rumah Laode

Iqbal juga mengimbau agar masyarakat tidak terpancing. Saat ini, kata dia, kondisi di sekitar lokasi kediaman Agus dan Laode kondusif. 

“Mudah-mudahan tak ada motif apa pun di sini,” tutur dia. 

 

(REN)

Antasari: KPK Jangan Takut

Eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar – Medcom.id/M Sholahadhin Azhar.

Jakarta: Eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar merespons pelemparan molotov ke rumah pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komisioner KPK diminta terus menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

“Jangan takut, jalan terus,” kata Antasari di Kantor Kepala Staf Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu, 9 Januari 2019.

Ia sedikit bercerita mengenai pengalamannya memimpin KPK di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kala itu, pihaknya kerap diteror, namun ia tak menyangka hal tersebut berlanjut hingga kini.

“Saya pikir (di zaman saya) sudah selesai,” imbuh Antasari.

Baca juga: Suara Pecahan Kaca Terdengar dari Rumah Laode

Ia tak menampik teror dilakukan dengan motif yang spesifik. Antasari menduga hal itu berkaitan dengan kasus yang ditangani KPK saat ini.

“Mungkin ada yang ingin dibuat KPK lalu mereka melakukan tindakan itu,” tutur Antasari.

Kepolisian tengah menyelidiki kasus pelemparan molotov di kediaman dua pimpinan KPK, Agus Rahardjo dan Laode M Syarif. Penyelidikan masih terus berlangsung. 

 

(REN)

Aher Akhirnya Memenuhi Panggilan KPK

Jakarta: Mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) akhirnya memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin.

“Hari ini alhamdulilah saya datang untuk memberikan penjelasan tentang kasus Meikarta yang saya ketahui,” kata Aher di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 9 Januari 2019.

Aher sudah dua kali mangkir. KPK bahkan sempat mengultimatum politikus PKS itu untuk kooperatif.

Aher membantah tak menghormati proses hukum yang berjalan di KPK. Dia beralasan tidak memenuhi panggilan penyidik karena surat yang dilayangkan tidak sesuai.

“Ada miskomunikasi lagi karena surat tersebut masih diantar ke rumah dinas saya di Jawa Barat, sehingga proses pengantaran dari rumah gubernur ke rumah saya ada hambatan,” ucap dia.

Baca: KPK Minta Aher Kooperatif

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan ada beberapa hal yang akan digali dari Aher. Salah satunya kewenangan Aher sebagai gubernur yang juga punya kewenangan memuluskan izin proyek Meikarta.

“Tentu yang terkait dengan kewenangan saat menjabat gubernur dan apa yang dilakukan saat itu terkait perizinan Meikarta,” kata Febri.

Meikarta merupakan salah satu proyek prestisius milik Lippo Group. Penggarap proyek Meikarta ialah PT Mahkota Sentosa Utama, yang merupakan anak usaha dari PT Lippo Cikarang Tbk. Sementara PT Lippo Cikarang Tbk di bawah naungan Lippo Group.

Baca: KPK Agendakan Kembali Pemanggilan Aher

Nilai investasi proyek Meikarta ditaksir mencapai Rp278 triliun. Meikarta menjadi proyek terbesar Lippo Group selama 67 tahun grup bisnis milik Mochtar Riady itu berdiri.

Billy Sindoro diduga memberikan uang Rp7 miliar kepada Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan anak buahnya. Uang itu diduga bagian dari fee yang dijanjikan Rp13 miliar terkait proses pengurusan izin proyek Meikarta.

(OJE)

Tindakan Tersangka Hoaks Surat Suara Terencana

Jakarta: Tersangka hoaks surat suara tercoblos, BPP, disebut bekerja berdasarkan skenario. Ia membuang barang bukti dan kabur usai memviralkan isu surat suara tercoblos pada gambar Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

“Unsur sengaja sangat terpenuni. Pelaku sudah mempersiapkan melalui perbuatan secara pribadi. Yang bersangkutan juga sudah berupaya menghapus barang bukti yang disebarkan,” ujar Kasubdit I Dittipid Siber Kombes Dani Kustoni di Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 9 Januari 2019.

Baca: Dua Penyebar Hoaks Surat Suara Tercoblos Ditangkap

Hoaks awalnya disebar melalui cuitan di Twitter. BPP kemudian sengaja menginformasikan soal surat suara tercoblos. Ia berusaha meyakinkan masyarakat soal adanya tujuh kontainer berisi suras suara telah tercoblos.

BPP kemudian menutup akun dan membuang telepon genggam berikut kartunya. Ia bahkan kabur ke luar Jakarta setelah membuat gaduh.

“Sampai ditemukan di wilayah Sragen,” ucap dia.

Baca: Polisi Diminta Profesional Usut Kasus Hoaks Surat Suara

BBP dikenakan Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Pasal itu berisi:

“Barangsiapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.”

(OJE)

KPK Periksa Empat Kepala Sekolah Terkait Korupsi DAK

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansyah. Foto: MI/Susanto..

Jakarta: KPK memeriksa empat kepala sekolah di Kabupaten Cianjur. Mereka diperiksa terkait kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Kabupaten Cianjur tahun 2018.
 
Keempat orang itu yakni Kepala Sekolah SMP PGRI Cugenang Susila Direja, Kepala Sekolah SMPN Cikalongkulon Cecep Wahyu Wibisana, Kepala Sekolah SMPN PGRI Ciranjang Enay Sunarya dan Kepala Sekolah SMPN 2 Cibeber Esih Hasanah.
 
“Keempatnya akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka IRM (Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar),” kata juru bicara KPK Febri Diansyah, Rabu, 9 Januari 2018.
 
Penyidik juga mengagendakan pemeriksaan terhadap Kepala Bidang Pendidikan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Cianjur, Rosidin. Dia akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Tubagus Cepy Sethiady.
 
KPK menetapkan Irvan sebagai tersangka bersama tiga orang lainnya, yakni Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Cecep Sobandi, Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Rosidin, dan kakak ipar Irvan, Tubagus Cepy Sethiady.

Baca: Harta Bupati Cianjur Mencapai Rp2 Miliar

Irvan diduga memotong DAK Pendidikan sebesar 14,5 persen dari total Rp46,8 miliar. Ketua Majelis Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Cianjur, Rudiansyah dan Bendahara MKKS, Taufik Setiawan diduga telah menagih fee kepada 140 kepala sekolah yang telah menerima alokasi DAK Pendidikan tersebut.
 
Atas perbuatannya, keempat tersangka dijerat Pasal 12 huruf f atau Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

(FZN)

Saksi Akui Terima Dana Operasional Kampanye dari Eni

Jakarta: Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih disebut memberikan uang kepada suaminya, Muhammad Al Hadziq, untuk kebutuhan operasional kampanye pada Pilkada Kabupaten Temanggung. Total uang yang diberikan Eni mencapai sekitar Rp3 miliar. 

Hal tersebut diakui oleh Jumadi dan Machbub selaku koordinator tim sukses Al Khadziq. Dalam kesaksiannya, Jumadi mengaku ia menerima Rp1,7 miliar dari orang suruhan Eni pada Juni 2018. 

“Untuk biaya operasional saya Rp10 juta. Untuk di lima kecamatan Rp1,7 miliar, itu untuk sekitar hampir 5.000 tim,” jelas Jumadi kepada Jaksa Penuntut Umum KPK, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa, 8 Januari 2019.

Sebagai koordinator tim kampanye, Machbub juga menerima dana operasional dari Eni. Ia mengaku menerima Rp1,3 miliar untuk dana relawan dan Rp10 juta untuk pribadinya sebagai penggantian biaya operasional.

Ia juga menyampaikan Eni Saragih bertanggung jawab atas dana tersebut. “Bu Eni selalu bilang, selalu bertanggung jawab untuk (dana) relawan,” jelas Jumadi.

Baca juga: Pengusaha Akui Beri Rp250 Juta untuk Kampanye Suami Eni

Selain Jumadi dan Machbub, sidang juga menghadirkan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji, Direktur PT Isargas Iswan Ibrahim, dan Direktur PT One Connect Indonesia Herwin Tanuwidjaya. 

Dalam persidangan sebelumnya, staf ahli Eni Maulani Saragih di DPR, Tahta Maharaya mengaku sempat disuruh mengantarkan tas berisi uang dari para pengusaha ke Temanggung. Tas itu kemudian diserahkan ke suami Eni, Muhammad Al Hadzik yang tengah mencalonkan diri sebagai Bupati Temanggung pada Pilkada 2018. 

Ia menyebut, total uang yang dibawa ke Temanggung mencapai Rp7,63 miliar. Uang itu disebut untuk dipergunakan membayar saksi di setiap TPS di Kabupaten Temanggung dan biaya operasional relawan dan tim sukses.

Eni didakwa menerima suap dari bos Blackgold Natural Resources Limited Johannes Budisutrisno Kotjo sebesar Rp4,75 miliar. Uang suap itu diduga agar Kotjo mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Riau (PLTU MT RIau-I). 

Ia juga didakwa menerima gratifikasi sejumlah uang dari beberapa pengusaha migas berupa uang sejumlah Rp5,6 miliar dan SGD4 ribu. Dalam surat dakwaan, jaksa meyakini uang-uang gratifikasi tersebut digunakan untuk kampanye Al Hadziq sebagai calon bupati di Pilkada Temanggung.

Jaksa KPK mendakwa Eni dengan Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.
(Santa Cicilia Sinabariba)

(HUS)

KPK Dalami Keterangan Saksi di Kasus Suap Hakim

Jakarta: Tersangka kasus dugaan suap pengurusan putusan praperadilan dugaan korupsi penggunaan dana bantuan partai politik, Bupati nonaktif Jepara Ahmad Marzuqi, belum juga ditahan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mendalami keterangan saksi-saksi.

“Penahan tersebut tentu saja dilakukan sesuai proses di tahap penyidikan. Apakah terpenuhi alasan objektif dan subjektif yang dimiliki penyidik sesuai hukum acara yang berlaku. Saat ini proses yang dilakukan masih pemeriksaan, masih perlu melakukan beberapa pemeriksaan saksi-saksi,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa, 8 Januari 2019. 

Febri menjelaskan, KPK saat ini tengah memproses dua orang tersangka, baik yang diduga sebagai pemberi atau penerima. Para saksi yang diperiksa untuk memperdalam pokok perkara.

“Belum ada pelaku lain yang menjadi tersangka, sehingga para saksi yang diperiksa baik di Jakarta ataupun di Semarang itu dalam konteks untuk memperdalam pokok perkara yang sedang berjalan,” jelas Febri.

Baca juga: Bupati Jepara Kembali Diperiksa KPK

Penyidik KPK menetapkan Marzuqi bersama Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Lasito sebagai tersangka pada 6 Desember 2018. KPK mengantongi bukti Marzuqi memberikan hadiah atau janji kepada Hakim Tunggal Praperadilan di PN Semarang itu. 

Kasus ini diduga terkait dugaan korupsi dana bantuan politik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebesar Rp79 juta yang menyeret Marzuqi. Pada kontestasi Pilkada Jepara 2017, Marzuqi terpilih menjadi bupati. Saat itu, proses hukum Marzuqi di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah sebagai tersangka masih berjalan. 

Jelang pelantikan sebagai bupati terpilih, terbit Surat Pemberitahuan Pemberhentian Penyidikan (SP3) dari Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Pada sidang praperadilan atas SP3, Marzuqi kalah dan kembali menyandang status tersangka.

Marzuqi lantas mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Semarang. Hakim PN Semarang, Lasito mengabulkan permohonan Marzuqi. Marzuqi diduga memberikan uang suap sebanyak Rp700 juta kepada Lasito. 
(Marselina Tabita)

(HUS)

Bupati Jepara Dicecar Soal Aliran Dana ke Hakim

Bupati Jepara Ahmad Marzuqi berjalan keluar seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK. Foto: MI/Rommy Pujianto.

Jakarta: Bupati nonaktif Jepara Ahmad Marzuqi selesai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan suap pengurusan putusan praperadilan dugaan korupsi penggunaan dana bantuan partai politik. Dia diminta klarifikasi soal aliran dana ke hakim praperadilan.

“Pemeriksaan pada tersangka AM (Ahmad Marzuqi), Bupati Jepara, dilakukan hari ini untuk mengklarifikasi dugaan aliran dana dari tersangka ke hakim praperadilan,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa, 8 Januari 2019. 

Ditemui usai pemeriksaan, Marzuqi enggan menanggapi terkait pemeriksaannya. Dia hanya mengimbau agar masyarakat menaati proses hukum seperti yang ia lakukan saat ini.

“Hal yang seperti menimpa diri saya. Maka semuanya harus mengindahkan, mematuhi proses hukum yang berjalan,” kata Marzuqi.

Baca juga: Bupati Jepara Kembali Diperiksa KPK

Marzuqi ditetapkan sebagai tersangka pada 6 Desember 2018. Ia terbukti memberikan uang sebesar total Rp700 juta kepada Hakim Pengadilan Negeri Semarang Lasito terkait kasus praperadilan yang juga menjerat dirinya. Sebelumnya, Marzuqi diduga menggunakan dana bantuan politik PPP sebesar Rp79 juta saat berlangsung kontestasi Pilkada Jepara 2017.

Uang suap yang diserahkan Marzuqi ke Lasito dalam bentuk mata uang rupiah sebesar Rp500 juta dan dolar Amerika Serikat setara Rp200 juta. Uang diserahkan di rumah Lasito, Solo, Jawa Tengah. 
(Marselina Tabita)

(HUS)

Saksi Bantah Bantu Eni Karena Jabatan Wakil Ketua Komisi VII DPR

Jakarta: Presiden Direktur PT Isargas, Iswan Ibrahim menyebut pemberian uang Rp250 juta kepada Eni Maulani Saragih untuk kebutuhan kampanye suaminya, Muhammad Al Hadziq tanpa mengharapkan imbalan. Menurutnya, pemberian uang itu murni bantuan kepada Eni. 

Iswan mengaku telah mengenal Eni sejak lama. Oleh karena itu, saat Eni meminta bantuan untuk suaminya, Iswan tak segan memberikan bantuan.

“Tujuannya hubungan baik saja. Saya kenal beliau, dan saya lihat beliau perlu bantuan, otomatis saya bantu,” kata Iswan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa, 8 Januari 2019. 

Jaksa lantas mengonfirmasi apakah pemberian uang itu berkaitan dengan posisi Eni saat itu sebagai Wakil Ketua Komisi VII DPR. Sebab, komisi yang diduduki Eni berkaitan erat dengan perusahaan Iswan yang juga bergerak di bidang gas.

“Tapi kan perusahaan anda di energi, sesuai dengan tugas komisi VII?” tanya jaksa. 

Iswan mengelak jika pemberian itu terkait dengan posisi Eni. Sebab, menurut dia, bisnis gas di Indonesia memiliki aturan yang cukup ketat.

“Karena aturannya sudah ketat. (Bantuan kepada Eni) lebih banyak karena teman, hubungan baik,” jelas dia.

Baca juga: Pengusaha Akui Beri Rp250 Juta untuk Kampanye Suami Eni

Eni sebelumnya didakwa menerima uang Rp4,75 miliar dari bos Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo. Uang suap itu diduga diberikan agar Kotjo mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Riau (PLTU MT Riau-I).

Tidak hanya itu, ia juga didakwa menerima gratifikasi sejumlah uang dari beberapa pengusaha migas berupa uang sejumlah Rp5,6 miliar dan SGD40 ribu. Dalam surat dakwaan, jaksa meyakini, uang-uang gratifikasi tersebut digunakan untuk kampanye Al Hadziq sebagai calon bupati di Pilkada Temanggung.

Eni didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 dan Pasal 12 B ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.

(HUS)

PNS Kemendagri Diperiksa KPK Terkait Korupsi Gedung IPDN

Juru bicara KPK Febri Diansyah. Foto: MI/Susanto.

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tiga orang Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pemeriksaan terkait kasus dugaan pengadaan dan pelaksanaan pembangunan gedung kampus Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN) di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, tahun anggaran 2011.

Ketiga saksi yang diperiksa itu ialah pensiunan Kemendagri yang pernah menjabat Kepala Bagian Umum Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset (AKPA)/Direktur IPDN Baso 2010-2012 Burhanuddin. Kemudian dua orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kemendagri, Rusel Simorangkir dan Anggar Pramudiani Widyaningtyas.

“Ketiganya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka DJ (Dudy Jocom, mantan pejabat Kemendagri),” kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Selasa, 8 Januari 2019. 

Baca juga: KPK Tetapkan Tiga Tersangka Baru Korupsi Gedung IPDN

Dudy juga diduga turut terlibat dugaan korupsi dua gedung IPDN di Kabupaten Agam Provinsi Sumatra Barat dan di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Kemudian satu proyek gedung kampus IPDN di Sulawesi Utara tahun anggaran 2011.

Kerugian negara pada proyek pembangunan Kampus IPDN di Sulawesi Selatan ditaksir sebanyak Rp11,18 miliar dan di Sulawesi Utara Rp9,378 miliar.

Sementara kerugian pada pembangunan Kampus IPDN di Rokan Hilir Riau sejumlah Rp22,11 miliar. Kemudian, kampus IPDN di Agam, Sumatra Barat sekitar Rp34,8 miliar. 

Selain tersangka DJ, KPK juga menetapkan dua tersangka lainnya, di antaranya Kepala Divisi Gedung atau Kepala Divisi I PT Waskita Karya Adi Wibowo (AW) dan Kepala Divisi Konstruksi VI PT Adhi Karya Dono Purwoko (DP).

(Marselina Tabita)

(HUS)

KPK Duga Biaya Pelesiran Anggota DPRD Bekasi dari Korupsi Meikarta

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan indikasi adanya penggunaan dana dari korupsi izin proyek pembangunan Meikarta untuk pelesiran anggota DPRD Bekasi ke luar negeri. Lembaga Antirasuah mendalami temuan informasi itu.

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, informasi tersebut terungkap dari hasil pemeriksaan anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Taih Minarno. Dia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Kepala Dinas PUPR Bekasi Jamaludin sekaligus kapasitasnya sebagai Ketua Pansus Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi.

“KPK juga mendapatkan informasi adanya dugaan pembiayaan wisata ke luar negeri untuk sejumlah anggota DPRD Bekasi dan keluarga,” kata Febri saat dikonfirmasi, Jakarta, Selasa, 8 Januari 2019.

Penyidik juga mendalami bagaimana proses pembahasan RDTR tersebut. Pihak mana saja yang berkepentingan untuk mengubah tata ruang.

“Serta dugaan aliran dana pada sejumlah anggota DPRD Bekasi sehingga muncul dugaan pembiayaan itu,” ujar Febri.

Baca juga: Legislator Bekasi Diperiksa Kasus Meikarta

Selama proses pemeriksaan sebelumnya, KPK telah menerima pengembalian uang dari beberapa anggota DPRD Bekasi. Uang yang dikembalikan berjumlah sekitar Rp100 juta.

“Karena itu, para saksi semestinya bicara terus terang saja dan jika pernah menerima sesuatu baik uang atau fasilitas agar segera mengembalikan pada KPK,” tegas Febri.

KPK terus mendalami skandal suap Lippo Group. Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, CEO Lippo Group James Riady, dan mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Tbk Toto Bartholomeus telah diperiksa dalam kasus ini. 

Presiden Direktur PT Lippo Karawaci Tbk Ketut Budi Wijaya, Corporate Affairs Siloam Hospital Group Josep Christoper Mailool, Direktur Keuangan PT Lippo Cikarang Tbk Soni, dan Direktur Keuangan PT Lippo Karawaci Tbk Richard Setiadi juga dimintai keterangan.

Teranyar, Direktur Keuangan PT Mahkota Sentosa Utama (PT MSU) Hartono diperiksa penyidik. Dari semua pemeriksaan itu, terungkap adanya pertemuan-pertemuan antara petinggi Lippo Group dan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin.

Baca juga: James Riady Tanyakan Perkembangan Meikarta ke Neneng

Salah satunya, James Riady yang mengakui pernah bertemu Neneng dengan alasan silaturahmi persalinan Neneng. Billy Sindoro juga mengaku dua kali bertemu Neneng.

Pertemuan pertama dilakukan untuk memberi selamat atas persalinan Neneng. Sedangkan pada pertemuan kedua, Billy dan Neneng membahas pembangunan Rumah Sakit (RS) Siloam di Meikarta.

Meikarta merupakan salah satu proyek prestisius milik Lippo Group. Penggarap proyek Meikarta ialah PT Mahkota Sentosa Utama, yang merupakan anak usaha dari PT Lippo Cikarang Tbk. Sementara PT Lippo Cikarang Tbk di bawah naungan Lippo Group.

Secara keseluruhan, nilai investasi proyek Meikarta ditaksir mencapai Rp278 triliun. Meikarta menjadi proyek terbesar Lippo Group selama 67 tahun grup bisnis milik Mochtar Riady itu berdiri.

Dalam kasus ini, Billy Sindoro diduga memberikan uang Rp7 miliar kepada Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan anak buahnya. Uang itu diduga bagian dari fee yang dijanjikan Rp13 miliar terkait proses pengurusan izin proyek Meikarta.

(HUS)

Pengusaha Akui Beri Rp250 Juta untuk Kampanye Suami Eni

Jakarta: Presiden Direktur PT Isargas Iswan Ibrahim mengaku memberikan uang Rp250 juta kepada mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih. Uang itu, menurut dia, untuk kampanye suami Eni, Muhammad Al Hadziq pada Pilkada Bupati Temanggung 2018.

Iswan yang dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan dengan terdakwa Eni itu mengatakan, awalnya, Eni sempat menghubungi dan mengajak bertemu. Saat itu, Eni juga meminta bantuan karena suaminya ikut bertarung dalam Pilkada.

“Beliau meminta bantuan untuk memenangkan pilkada suaminya,” kata Iswan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa, 8 Januari 2019. 

Baca juga: Pengusaha Mengaku Beri Eni Rp400 Juta untuk Bangun MCK

Iswan mengaku tidak langsung merespons permintaan tersebut. Sebab, awalnya ia berpikir jika Eni orang mampu dan permintaan itu hanya sebatas bercanda.

Kemudian, setelah beberapa hari pascapertemuan, Eni kembali menghubunginya. Saat itu, Eni kembali menegaskan soal permintaan bantuan uang untuk kampanye Al Hadziq.

“Dari situ saya bilang, langsung hubungi orang saya saja,” tutur dia. 

Kemudian, orang suruhan Eni, Indra Purmandani menyambangi kantornya. Ia lalu meminta rekening milik Indra agar uang yang diminta Eni ditransfer ke rekeningnya. 

Menurut dia, saat itu, uang yang ditransfer ke rekening Indra sejumlah Rp200 juta pada 7 Juni 2018. Iswan kembali memberikan Eni uang pada 11 Juli 2018 sebesar Rp50 juta. 

Uang itu, menurut dia, diberikan lantaran suami Eni akhirnya memenangi pilkada di Temanggung. Namun, menurut dia, saat itu Eni tidak menyebut nominal uang yang diminta.

“Saya kasih Rp50 juta,” tegas Iswan.

Baca juga: Bupati Temanggung Tak Tega Bersaksi Untuk Istri

Eni sebelumnya didakwa menerima uang Rp4,75 miliar dari bos Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo. Uang suap itu diduga diberikan agar Kotjo mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Riau (PLTU MT Riau-I).

Tidak hanya itu, ia juga didakwa menerima gratifikasi sejumlah uang dari beberapa pengusaha migas berupa uang sejumlah Rp5,6 miliar dan SGD40 ribu. Dalam surat dakwaan, jaksa meyakini, uang-uang gratifikasi tersebut digunakan untuk kampanye Al Hadziq sebagai calon bupati di Pilkada Temanggung.

Eni didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 dan Pasal 12 B ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.

(HUS)

Dirjen PAS Dihadirkan di Sidang Suap Kalapas Sukamiskin

Jakarta: Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM Sri Puguh Budi Utami akan dihadirkan dalam sidang kasus tindak pidana korupsi (tipikor) dugaan suap Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin Bandung Wahid Husein. Dia akan bersaksi bersama empat orang lainnya.

“Ada lima orang saksi yang diagendakan diperiksa besok di Pengadilan Tipikor Bandung, yaitu Mulyana, sopir dirjen PAS; Kemudian Slamet Widodo dan Yogi Suhara, PNS (pegawai negeri sipil) di lapas; dokter lapas Dewi Murni Ayu; dan Sri Puguh Budi Utami, dirjen PAS,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa, 8 Januari 2019.

Febri enggan menyampaikan materi apa saja yang akan disampaikan saat persidangan. Hal itu menjadi ranah jaksa penuntut umum yang hadir saat persidangan.

“Kalau dalam proses penyidikan yang didalami terkait dengan bagaimana sebenarnya pengaturan di Sukamiskin baik izin keluar, atau pemberian sebuah tas pada sopir dari Dirjen PAS. Tentu saja itu jadi poin-poin yang kami perhatikan,” ujar Febri.

Sri Puguh sebelumnya disebut menerima tas bermerek Louis Vuitton dari Wahid Husein. Wahid menerima tas itu dari Fahmi Darmawansyah, terpidana kasus suap, pada Juli 2018. Tas diserahkan kepada Sri sebagai kado ulang tahun. Pada proses penyidikan, Sri Puguh telah mengembalikan tas tersebut kepada penyidik.

Baca: Pegawai Lapas Sukamiskin Nikmati THR dari Narapidana

Wahid didakwa menerima uang dari narapidana, yakni Fahmi Darmawansyah, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, dan Fuad Amin. Fahmi memberikan 1 mobil jenis double cabin 4×4 merek Mitsubishi Triton, sepasang sepatu bot, sepasang sandal merk Kenzo, 1 buah tas clutch bag Louis Vuitton dan uang Rp39,5 juta.

Kemudian, Wahid menerima uang sebanyak Rp63,3 juta dari Wawan. Sementara itu, dari Fuad Amin, Wahid menerima uang sejumlah Rp71 juta, fasilitas pinjaman mobil Toyota Innova serta biaya menginap di hotel Ciputra Surabaya selama dua 

(OGI)

Pengusaha Mengaku Beri Eni Rp400 Juta untuk Bangun MCK

Suap. Ilustrasi: Medcom.id/M Rizal.

Jakarta: Direktur PT One Connect Indonesia Herwin Tanuwidjaja mengaku pernah memberikan SGD40.000 (senilai Rp400 juta) kepada mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih. Uang itu, kata dia, untuk membangun fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) di di Jawa Timur (Jatim) sebagai dana corporate social responsibility (CSR).
 
Herwin mengaku Eni pernah menyampaikan jika dirinya pernah berkunjung ke salah satu wilayah pedalaman Jatim. Daerah itu disebut membutuhkan banyak pembangunan MCK.
 
“Saya pernah menyerahkan SGD40.000 ke Eni melalui Indra Purmandani, untuk keperluan pembuatan MCK di pedalaman Jatim,” kata Herwin saat bersaksi untuk Eni di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa, 8 Januari 2019.
 
Menurut dia, fulus itu diserahkan di Hotel Fairmont, Jakarta. Saat itu, ia menyuruh salah satu anak buahnya untuk menukarkan uang Rp400 juta ke SGD40.000.
 
Setelahnya, anak buah Herwin menyerahkan uang berbentuk dolar Singapura itu ke anak buah Eni, Indra Purmandani. Setelah uang itu diserahkan, anak buah Herwin melaporkan jika uang tersebut sudah diterima.
 
Dia mengaku pemberian uang itu bukan yang pertama kali. Namun, Herwin memastikan jika pemberian uang itu tidak berkaitan dengan jabatan Eni selaku wakil ketua Komisi VII DPR RI.
 
“Pernah sebelumnya (kasih uang ke Eni),” jelasnya.
 
Baca: Politikus Golkar Kembalikan Rp713 Juta ke KPK

Eni sebelumnya didakwa menerima uang Rp4,75 miliar dari Bos BlackGold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo. Uang suap itu diduga diberikan agar Kotjo mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Riau (PLTU MT Riau-I).
 
Tidak hanya itu, ia juga didakwa menerima gratifikasi sejumlah uang dari beberapa pengusaha minyak bumi dan gas sejumlah Rp5,6 miliar dan SGD40.000. Dalam surat dakwaan, jaksa meyakini, uang-uang gratifikasi tersebut digunakan untuk kampanye suaminya, Al Hadziq, sebagai calon bupati di Pilkada Temanggung.
 
Eni didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 dan Pasal 12 B ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP.
(OGI)

KPK Cecar Gamawan Fauzi Soal Korupsi IPDN Rokan Hilir

Eks Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez.

Jakarta: Eks Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi selesai diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia diperiksa terkait dugaan korupsi pembangunan Gedung Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) tahap II Rokan Hilir Riau tahun anggaran 2011.
 
Gamawan dikulik penyidik selama enam jam. Dia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Pejabat Kemendagri, Dudy Jocom dan dua orang dari pihak swasta.
 
“Saya jadi saksi tiga tersangka, Dudy dan dua dari perusahaan gitu,” kata Gamawan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa, 8 Januari 2019.
 
Gamawan mengatakan, terkait korupsi IPDN di Rokan Hilir proyek itu telah melewati proses review oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dia juga menjelaskan, bahwa proyek dibawah Rp100 miliar cukup ditangani oleh Sekjen.
 
“Karena nilainya dibawah Rp100 miliar itu bukan kewenangan saya, langsung dibawah Sekjen saja. Sebenarnya itu berjaga-jaga, berhati-hati, tapi salah juga rupanya, disalahgunakan oleh segelintir orang,” ucap Gamawan.
 
Selain Dudy Jocom, dalam perkara ini KPK telah menetapkan dua tersangka lainnya. Mereka ialah mantan Kepala Divisi Gedung PT Hutama Karya bernama Budi Rachmat Kurniawan (BRK), dan Senior Manager PT Hutama Karya bernama Bambang Mustaqim (BMT).

Baca: Gamawan Baru Tahu Proyek Gedung IPDN Bermasalah

Para tersangka diduga menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri, orang lain atau korporasi dalam pembangunan Gedung Kampus IPDN. Kerugian negara pada dugaan korupsi pembangunan pembangunan Kampus IPDN di Rokan Hilir Riau sebanyak Rp22,11 miliar.
 
Tak hanya di Riau, Dudy juga turut diduga terlibat dugaan korupsi gedung IPDN Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam. Kemudian dua proyek gedung kampus IPDN di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara tahun anggaran 2011.
 
Kerugian negara pada pembangunan kampus IPDN di Agam, Sumatera Barat sekitar Rp34,8 miliar. Sementara kerugian proyek pembangunan Kampus IPDN di Sulawesi Selatan sekitar Rp11,18 miliar dan di Sulawesi Utara sekitar Rp9,378 miliar.

(FZN)

Kreator Hoaks Surat Suara Tercoblos Ditangkap

Tersangka ditangkap. Ilustrasi: Medcom.id/Mohammad Rizal.

Jakarta: Kreator konten hoaks 7 kontainer surat suara tercoblos ditangkap Bareskrim Polri. Saat ini, pelaku telah dibawa ke Bareskrim Polri.

“Ya inisial tersangka atas nama B,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi, Jakarta, Selasa, 8 Januari 2019. 

Menurut dia, tersangka ditangkap di Bekasi, Jawa Barat. Kini, B masih diperiksa di Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta. 

Sementara itu, penyidik telah menangkap tiga tersangka penyebar hoaks surat suara. Ketiganya di tangkap di sejumlah lokasi berbeda, yakni Brebes, Jawa Tengah; Bogor, Jawa Barat; dan Balikpapan, Kalimantan Timur.

Baca: ACTA Laporkan Komisioner KPU karena Singgung Andi Arief

Sebelumnya, publik dikejutkan dengan beredarnya informasi adanya tujuh kontainer dari Tiongkok berisikan surat suara yang telah tercoblos di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Info itu ramai menyebar di media sosial dan aplikasi pesan singkat.
 
Politikus Demokrat Andi Arief ikut membahas isu ini dalam akun Twitternya. Dia meminta pihak terkait dapat memeriksa kabar tersebut. Dari pengecekan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memastikan kabar itu tidak benar dan melapor ke polisi. 

(OGI)

Eni Ingin Markus Mekeng Jadi Saksi

Eni Maulani Saragih menjawab pertanyaan wartawan seusai pemeriksaan di KPK, Jakarta. Foto: MI/Rommy Pujianto.

Jakarta: Terdakwa kasus suap dan gratifikasi Eni Maulani Saragih meminta agar koleganya di Partai Golkar, Melchias Markus Mekeng dihadirkan sebagai saksi di persidangan. Menurut dia, kesaksian Mekeng akan meringankan hukuman yang akan dijatuhi kepadanya.
 
“Karena dia masuk dalam berita acara pemeriksaan (BAP) saya, saya ingin dia hadir untuk meringankan saya,” kata Eni di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa, 8 Januari 2019.
 
Baca: Eni Saragih Keberatan Suami Dijadikan Saksi

Ketua majelis hakim Yanto kemudian mempertanyakan niat Eni kepada jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menghadirkan Mekeng di persidangan dapat dipenuhi. Namun, menurut jaksa, keterangan saksi-saksi yang sudah dihadirkan dan direncanakan untuk hadir sudah mencukupi.
 
“Untuk pembuktian dakwaan kami, kami tidak akan menghadirkan Mekeng. Tapi, kalau terdakwa mau menghadirkan untuk meringankan, silakan,” kata jaksa.
 
Hakim Yanto kemudian kembali mengonfirmasi hal tersebut ke pihak Eni. Namun, Eni berharap jika Mekeng dihadirkan oleh pihak jaksa.
 
Ia berpendapat, jika ia yang menghadirkan Mekeng, politikus partai Golkar itu tidak mau memenuhinya. Oleh karena itu, Eni berharap jika jaksa mau menghadirkan Mekeng.
 
“Kalau saya yang minta, saya yakin Pak Mekeng tidak mau hadir. Namun demikian, saya mengikuti persidangan ini, apapun keputusannya,” tutur Eni.

(DMR)

Vigit Waluyo Dibidik dalam Kasus Pengaturan Skor

Pengendara motor melintasi mural antikorupsi di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Foto: MI/Bary Fathahilah.

Jakarta: Mantan manajer Deltras Sidoarjo Vigit Waluyo dibidik polisi dalam skandal pengaturan skor sepak bola. Polisi tengah mendalami peran Vigit dalam pekara ini. 

“Saat ini, selain menetapkan Mbah Putih (Anggota Komisi Disiplin Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Dwi Irianto) sebagai tersangka, penyidik juga akan menetapkan VW apabila seluruh alat bukti sudah lengkap,” kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di mabes Polri, Jakarta, Senin, 7 Januari 2018.

Menurut dia, polisi masih perlu menjalankan pemeriksaan untuk mengonfirmasi segala alat bukti kepada Vigit. Namun, Dedi menerangkan berkas Vigit telah naik dari penyelidikan ke penyidikan. Penyidik telah memiliki dasar hukum yang kuat untuk bisa memeriksa Vigit kembali.

“VW dalam laporan terbaru tidak sendiri juga, tapi melakukan bersama Mbah Putih,” ucapnya.

Baca: Nasib Para Tersangka Ditentukan Pada Kongres PSSI

Dia memastikan Vigit potensial menjadi tersangka. Namun, penyidik harus menunggu izin dari lembaga pemasyarakatan (lapas) untuk bisa memeriksa Vigit. Pasalnya, Vigit baru saja menyerahkan diri soal pidana yang berbeda.

“Tapi tetap kita menunggu hasil pemeriksaan VW. Sementara saudara VW masih terlapor,” kata dia. 

(OGI)

Saksi Sebut PT AAL Sempat Batal Ajukan PK

Jakarta: Anak buah bos Lippo Group Eddy Sindoro, Wresti Kristian Hesti, mengklaim PT Across Asia Limited (AAL) batal mengajukan Peninjauan Kembali (PK) saat beperkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Saat itu, mantan Panitera PN Jakpus Edy Nasution meminta Rp500 juta agar PT AAL bisa mengajukan PK.

Wresti mengatakan kala itu PT AAL, yang merupakan anak usaha Lippo Group, dinyatakan pailit oleh Mahkamah Agung (MA) dalam putusan kasasi. Namun, hingga batas waktu 180 hari, PT AAL tak kunjung mengajukan PK.

Menurut Wresti, PT AAL sedianya berniat mengajukan PK, tetapi suratnya terlambat diberikan ke PN Jakpus. Kemudian, Eddy Sindoro memintanya untuk menghubungi Markus Parmadi, perwakilan PT AAL.

“Pak Markus butuh bantuan. Waktu itu ada pergantian lawyer, surat (salinan kasasi) dikirim ke lawyer yang lama,” kata Wresti saat bersaksi untuk Eddy Sindoro di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 7 Januari 2019.

Setelah itu, ia menemui Edy Nasution. Kepada Edy, Wresti menjelaskan keinginan PT AAL mengajukan PK. Saat itu, pengajuan PK sudah ditutup karena melewati batas waktu. Namun, Edy Nasution mengatakan jika permohonan PK PT AAL bisa diupayakan dengan syarat Rp500 juta.

Atas permintaan Edy Nasution, Wresti kemudian melaporkannya ke Eddy Sindoro. Menurut dia, saat itu Eddy Sindoro menunggu kabar dari Markus. Setelahnya, kata dia, Markus akhirnya menghubungi. Ia meminta agar permohonan PK dibatalkan.

“Pak Markus telepon saya, katanya batal, enggak jadi ajukan PK,” ucap dia.

Sehabis itu, Wresti mengaku sudah tidak lagi mengurus perkara PT AAL. Menurut dia, PT AAL sudah menunjuk firma hukum Cakra and Co yang beberapa kali menangani perkara terkait dengan perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Eddy Sindoro.

Wresti juga mengaku tidak mengetahui kelanjutannya apakah PT AAL pada akhirnya mengajukan PK. Ia baru mengetahui jika PT AAL akhirnya mengajukan PK setelah kasus suap ini terbongkar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Seingat saya penyidik yang beritahu,” tegas Wresti.

Dalam surat dakwaan, Eddy Sindoro dan Markus menyepakati agar PT AAL menunjuk firma hukum Cakra and Co sebagai kuasa hukum yang baru. Selanjutnya, perwakilan Cakra and Co, Dian Anugerah Abunaim dan Agustriady, menemui Edy Nasution untuk menyampaikan jika PT AAL mengajukan PK dan beralasan belum pernah menerima putusan kasasi.

Setelah itu, Edy Nasution memberikan salinan putusan kasasi dan melampirkan pencabutan kuasa hukum yang lama. Atas hal itu, Agustriady memberikan USD50 ribu kepada Edy Nasution.

Baca: Anak Buah Eddy Sindoro Mengaku Dimintai Uang Panitera

Usai menerima uang itu, Edy Nasution langsung memproses dan mendaftarkan permohonan PK PT AAL. Saat mengurus PK itu, Edy Nasution juga berhubungan dengan Sekretaris MA Nurhadi.

Eddy Sindoro pun didakwa menyuap panitera Edy Nasution. Suap diduga diberikan terkait pengurusan sejumlah perkara untuk beberapa perusahaan di bawah Lippo Group yang ditangani di PN Jakarta Pusat.

Suap tersebut antara lain sebesar Rp100 juta agar Edy Nasution menunda memberikan peringatan dari pengadilan kepada pihak beperkara kepada PT Metropolitan Tirta Perdana (MTP). Uang itu diberikan melalui perantara Wawan Sulistyawan dan Doddy Aryanto Supeno.

Selain itu, Eddy Sindoro juga didakwa menyuap Edy Nasution sebesar Rp50 juta dan USD50 ribu. Uang suap itu terkait permintaan perkara PK yang diajukan PT AAL.

Eddy disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a dan atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001 junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(OGI)

Eddy Sindoro Minta Staf Buatkan Memo untuk Nurhadi

Jakarta: Staf legal PT Artha Pratama Anugrah Wresti Kristian Hesti mengaku eks petinggi Lippo Group, Eddy Sindoro, pernah menginstruksikannya untuk membuat memo kepada mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi. Memo itu terkait dengan perkara hukum sejumlah perusahaan yang terafisiliasi dengan Eddy.

Menurut Wresti, memo itu tidak secara gamblang menyebut nama Nurhadi. Nama Nurhadi, kata dia, diberi kode huruf N.

“Biasanya saya diminta membuat memo untuk Pak N atau WU,” kata Wresti saat bersaksi untuk terdakwa Eddy Sindoro di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 7 Januari 2019.

Wresti baru mengetahui jika kode N dan WU tersebut merujuk ke Nurhadi dari Doddy Aryanto Supeno, pegawai PT Artha Pratama Anugerah yang merupakan anak usaha Lippo Group. Padahal, ia dan Eddy Sindoro kerap berkomunikasi dan membicarakan kode N dan WU.   

“Saya tahu N dan WU itu Nurhadi dari Pak Doddy. Jabatannya sekretaris MA,” tutur dia.

Hal tersebut diketahui saat jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menampilkan barang bukti berupa percakapan Wresti dan Eddy Sindoro di aplikasi perpesanan. Dalam komunikasinya, keduanya beberapa kali menyebut kode N dan WU.

“Saya hanya siapkan semua dalam bentuk tertulis, dalam bentuk memo dan summary. Setelah itu saya titipkan kepada Pak Doddy,” tegas Wresti. 

Baca: Anak Buah Eddy Sindoro Mengaku Dimintai Uang Panitera

Eddy Sindoro didakwa menyuap panitera Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Edy Nasution. Suap diduga diberikan terkait pengurusan sejumlah perkara untuk beberapa perusahaan di bawah Lippo Group yang ditangani di PN Jakarta Pusat.

Suap itu antara lain sebesar Rp100 juta agar Edy Nasution menunda pemberian peringatan dari pengadilan kepada pihak beperkara alias aanmaning terhadap PT Metropolitan Tirta Perdana (MTP). Uang tersebut diberikan melalui perantara Wawan Sulistyawan dan Doddy Aryanto.

Selain itu, Eddy Sindoro juga didakwa menyuap Edy Nasution sebesar Rp50 juta dan USD50 ribu. Uang suap itu terkait permintaan perkara PK yang diajukan PT PT Across Asia Limited.

(OGI)

Kreator dan Buzzer Hoaks Surat Suara Terendus

Karo Penmas Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo. Foto: Medcom.id/Ilham Pratama Putra

Jakarta: Kreator dan penyebar pertama kali hoaks tentang adanya tujuh kontainer dari Tiongkok berisikan berisi surat suara yang telah dicoblos masih dicari polisi. Polisi telah mengidentifikasi pembuat dan penyebar hoaks itu. 

“Saat ini masih dalam aspek pendalaman alat bukti. Ini pembuktian penting dalam penyidikan kasus hoaks,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta, Senin, 7 Januari 2018. 

Menurut dia, penyidik masih menunggu hasil Laboratorium Forensik untuk mengetahui suara dari rekaman hoaks kontainer surat suara tercoblos di Tanjung Priok. Dedi pun masih irit bicara soal pembuat maupun penyebar pertama apakah terkait dengan partai tertentu. 

“Nanti sabar dulu, penyidik bukan cuma memenuhi dua alat bukti. Tapi, semua alat bukti di Pasal 184 (KUHAP) dipenuhi,” beber dia. 

Sementara kini, penyidik telah menetapkan satu tersangka baru yakni J. Dia ditangkap di Bumiayu, Brebes, Jawa Tengah. “Peran J sama dengan peran dua orang yang sudah ditangkap di Bogor maupun di Balikpapan,” jelas dia.

Baca: Fadli Sebut Andi Arief Dikriminalisasi

J, kata dia, menerima konten tanpa mengklarifikasi dan mengecek kembali. Kemudian, J memviralkan melalui akun Facebook dan grup WhatsApp

“J diterapkan pasal 14 atat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 (tentang Peraturan hukum Pidana) dengan ancaman hukumannya 3 tahun,” ujar dia.

Namun, J  tidak ditahan karena hanya ikut memviralkan hoaks tersebut. “Saat ini tim fokus dua pelaku yakni kreator dan buzzer,” kata Dedi.

(OGI)

Menteri Yohana Ingin Pengguna Jasa Prostitusi Diproses

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise. Foto: Medcom.id/Siti Yona Hukmana.

Jakarta: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise tak ingin hanya penyalur atau muncikari yang mendapat hukuman pidana. Pelaku dan pengguna jasa prostitusi juga harus mendapatkan hukuman setimpal.
 
“Iya harus (dapat hukuman). Apa pun yang dilakukan terhadap perempuan dan itu adalah pelakunya harus dikenakan hukuman,” kata Yohana di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 7 Januari 2019.
 
Pemerintah dan DPR saat ini sedang membahas Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Peraturan itu terkait dengan kasus-kasus kejahatan seksual terhadap perempuan. Pasal yang menjerat pelaku serta penggunanya disiapkan. 
 
“Semoga bisa DPR sahkan itu secepatnya karena ini adalah inisiatif DPR, saya dari pihak pemerintah mendukung supaya secepatnya,” ungkap dia.
 
Dia menegaskan jika terbukti bersalah, para pelaku harus mempertanggungjawabkan kesalahannya di mata hukum. “Bilamana pelakunya sudah melakukan kesalahan dengan mengeksploitasi dan melakukan kejahatan seksual itu tetap harus berhadapan dengan hukum.” 

Baca: Artis VA Serahkan Uang Rp35 Juta ke Penyidik Polda Jatim

Di sisi lain, faktor ekonomi disebut menjadi alasan banyak perempuan yang terlibat prostitusi. Namun, dia menilai alasan itu perlu dikaji lebih mendalam.
 
“Mesti dikaji betul-betul, siapa sebenarnya yang salah dalam hal ini, tapi perempuan harus jaga harkat martabat perempuan. Itu adalah tugas saya untuk melindungi perempuan,” ujar dia.
 
Sebelumnya, Polda Jawa Timur menangkap artis Vanessa Angel atas dugaan melakukan prostitusi online. Setelah diperiksa selama kurang lebih 25 jam, Vanessa dilepaskan. 
 
Kepolisian hanya menahan muncikarinya. Sementara itu, pengguna jasa tak dibuka secara detail.

(OGI)

KPK Perpanjang Masa Tahanan Tersangka Suap Kemenpora

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa tahanan para tersangka kasus suap Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Perpanjangan ini dilakukan 40 hari ke depan untuk lima tersangka kasus suap Kemenpora.

“Dimulai 8 Januari 2019 sampai 16 Februari 2019,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Senin, 7 Januari 2019.

Dalam kasus ini, KPK telah menahan Sekretaris Jenderal Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Ending Fuad Hamidy (EFH) dan empat tersangka lain. Mereka adalah Bendahara Umum KONI Jhonny E Awuy (JEA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kemenpora Adhi Purnomo, Staf Kemenpora Eko Triyanto, dan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Mulyana.

Selain memperpanjang masa tahanan, Febri menyebut pihaknya juga memeriksa tiga saksi dalam kasus ini. Penyidik melakukan hal ini untuk mendalami tugas pokok, fungsi, dan peranan saksi.

“Juga terkait peran tim verifikasi dalam melakukan tugasnya memverifikasi proposal-proposal yang masuk dari KONI kepada Kemenpora,” kata Febri.

Ketiga saksi, kata Febri, diperiksa untuk tersangka Sekretaris Jenderal KONI Ending Fuad Hamidy (EFH). Saksi yakni Asisten Deputi III/Tenaga Keolahragaan Herman Chaniago, Kabid Asdep Pembibitan/Tim Verifikasi Bambang Siswanto dan Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Deputi IV Organisasi Prestasi Arsani.

Dalam kasus ini, tersangka Adi dan Eko diduga menerima uang suap Rp318 juta dari Ending dan Jhony. Sedangkan Mulyana menerima uang dalam beberapa tahap.

Ending dan Jhony selaku penyuap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Mulyana, Adhi Purnomo, dan Eko selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

(UWA)

Nurhadi Disebut Minta Rp2 Miliar untuk Main Tenis

Mantan Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi. Foto: Antara/Sigid Kurniawan.

Jakarta: Eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi disebut pernah meminta uang Rp2 miliar kepada mantan bos Lippo Group Eddy Sindoro. Uang itu diminta Nurhadi untuk keperluan main tenis.
 
Hal itu diungkapkan Staf legal PT Artha Pratama Anugrah, Wresti Kristian Hesti saat bersaksi untuk terdakwa Eddy Sindoro di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.
 
Eddy mengatakan permintaan tersebut disampaikan Nurhadi kepada mantan Panitera Pengadilan Jakarta Pusat Edy Nasution. Permintaan itu kemudian diteruskan Edy Nasution ke Wresti selaku anak buah Eddy Sindoro.
 
“Pak Edy Nasution untuk turnamen tenis minta uang sekitar Rp2 miliar. Saya sampaikan ke Pak Eddy Sindoro,” kata Wresti di Pengadilan Tipikor, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 7 Januari 2019.
 
Menurut Wresti, saat itu Eddy Sindoro tidak langsung menyanggupi permintaan tersebut. Dalam percakapan keduanya lewat aplikasi percakapan, diketahui jika Edy Nasution meminta agar uang Rp2 miliar itu segera diberikan.
 
Ia menuturkan, Edy Nasution juga menjelaskan jika permintaan itu disampaikan oleh Nurhadi yang diberi inisial Pak WU. Kendati begitu, Hesti tidak mengetahui kelanjutan apakah uang tersebut jadi diberikan Nurhadi.

Baca: Eddy Sindoro Minta Staf Buatkan Memo untuk Nurhadi

Eddy Sindoro didakwa menyuap panitera Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Edy Nasution. Suap diduga diberikan terkait pengurusan sejumlah perkara untuk beberapa perusahaan di bawah Lippo Group yang ditangani di PN Jakarta Pusat.
 
Suap tersebut antara lain sebesar Rp100 juta agar Edy Nasution menunda aanmanning PT Metropolitan Tirta Perdana (MTP). Uang tersebut diberikan melalui perantara Wawan Sulistyawan dan Doddy Aryanto Supeno.
 
Selain itu, Eddy Sindoro juga didakwa menyuap Edy Nasution sebesar Rp50 juta dan USD50 ribu. Uang suap itu terkait permintaan perkara PK yang diajukan PT AAL.

(FZN)

Eddy Sindoro Bantah Menyuap Panitera

Eddy Sindoro. Foto: MI/Bary Fathahilah.

Jakarta: Mantan bos Lippo Group Eddy Sindoro membantah mengenal Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edy Nasution. Ia juga tak pernah menginstruksikan menyuap Edy Nasution untuk mengurus perkara sejumlah perusahaan.
 
Bantahan itu disampaikan Eddy Sindoro usai mendengarkan keterangan para saksi yang dihadirkan dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Salah satu saksi, Wresti Kristina Hesti dalam kesaksiannya menyebut, Eddy Sindoro menginstruksikan agar dirinya memberikan Edy Nasution sejumlah uang.
 
“Saya enggak pernah perintahkan memberi sesuatu kepada Pak Edy Nasution,” kata Eddy Sindoro di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 7 Januari 2019.
 
Tidak hanya itu, Eddy Sindoro membantah menginstruksikan agar Presiden Direktur Enterprise Ervan Adi Nugroho menyiapkan uang Rp50 juta untuk Edy Nasution. Uang Rp50 juta itu diklaim sebagai hadiah untuk pernikahan putri Edy Nasution.
 
Ia juga membantah menginstruksikan Wresti berkenalan dengan Edy Nasution untuk membahas perkara sejumlah perusahaan. Menurutnya, dia tak pernah memiliki keterkaitan dengan dua perusahaan yang disebut oleh Wresti.
 
Dia mengakui Wresti pernah menceritakan permasalahan yang dihadapi PT Metropolitan Tirta Perdana (MTP) dan PT Across Asia Limites (AAL). Namun ia tidak pernah menginstruksikan memberi suap.
 
“Bu Wresti cerita, saya tanggapi,” tegas Eddy.
 
Eddy Sindoro didakwa menyuap panitera Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Edy Nasution. Suap diduga diberikan terkait pengurusan sejumlah perkara untuk beberapa perusahaan di bawah Lippo Group yang ditangani di PN Jakarta Pusat.

Baca: KPK Panggil Lagi Empat Polisi Ajudan Nurhadi

Suap tersebut antara lain sebesar Rp100 juta agar Edy Nasution menunda aanmanning PT Metropolitan Tirta Perdana (MTP). Uang tersebut diberikan melalui perantara Wawan Sulistyawan dan Doddy Aryanto Supeno.
 
Selain itu, Eddy Sindoro juga didakwa menyuap Edy Nasution sebesar Rp50 juta dan USD50 ribu. Uang suap itu terkait permintaan perkara PK yang diajukan PT AAL.
 
Eddy disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a dan atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001 junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(FZN)

Eddy Sindoro Bantah Terkait dengan PT MTP dan AAL

Pengadilan. Ilustrasi: Medcom.id/Mohammad Rizal.

Jakarta: Mantan bos Lippo Group Eddy Sindoro membantah memiliki kepentingan dengan dua perusahaan yang berperkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, PT Metropolitan Tirta Perdana (MTP) dan PT Across Asia Limited (AAL). Ia mengaku bukan salah satu petinggi di dua perusahaan tersebut. 

“Dengan perusahaan MTP ataupun AAL saya tidak ada kepentingan. Enggak ada hubungan apa pun juga,” kata Eddy di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 7 Januari 2019.

Dalam persidangan, anak buah Eddy Sindoro, Wresti Kristian Hesti mengaku diperintahkan menemui Panitera Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat Edy Nasution. Wresti disuruh menemui Edy untuk membicarakan perkara yang membelit kedua perusahaan PT MTP dan PT AAL. 

Menurut Eddy Sindoro, Wresti sebatas freelance dan memang ahli di bidang hukum. Namun, ia mengaku tak pernah menginstruksikan agar Wresti memberikan uang ke Edy Nasution.

Tidak hanya itu, Eddy menyebut terkait masalah ini, Wresti juga berkomunikasi langsung dengan salah satu Direktur Utama PT MTP Rudi Nanggulangi. Sementara itu, dengan PT AAL, Eddy Sindoro mengaku perusahaan itu bukan urusannya.

Eddy Sindoro didakwa menyuap Edy Nasution. Suap diduga diberikan terkait pengurusan sejumlah perkara untuk beberapa perusahaan di bawah Lippo Group yang ditangani di PN Jakarta Pusat.

Baca: Anak Buah Eddy Sindoro Mengaku Dimintai Uang Panitera

Suap tersebut antara lain sebesar Rp100 juta agar Edy Nasution menunda aanmaning PT MTP. Uang tersebut diberikan melalui perantara Wawan Sulistyawan dan Doddy Aryanto Supeno.

Selain itu, Eddy Sindoro juga didakwa menyuap Edy Nasution sebesar Rp50 juta dan USD50 ribu. Uang suap itu terkait permintaan perkara PK yang diajukan PT AAL.

Eddy disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a dan atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(OGI)

KPK Agendakan Kembali Pemanggilan Aher

Juru Bicara KPK Febri Diansyah. Foto: Antara/Indrianto Eko

Jakarta: Eks Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) kembali mangkir dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyebut pihaknya akan mengagendakan pemanggilan ketiga untuk Aher.

“Iya, rencana dipanggil kembali untuk kebutuhan pemeriksaan,” kata Febri di Jakarta, Senin, 7 Januari 2019.

Ia menyebut mangkirnya Aher merupakan kali kedua setelah sebelumnya tak memenuhi pemanggilan KPK pada Kamis, 20 Desember 2018. Padahal kehadiran Aher amat penting untuk menggali kasus suap proyek Meikarta di Bekasi, Jawa Barat.

Baca juga: KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Aher Januari 2019

Selain Aher, KPK juga memanggil Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Sumarsono, terkait kasus serupa. Pun demikian, Sumarsono meminta penjadwalan ulang lantaran sedang melakukan perjalanan dinas ke London, Inggris.

“Kami mendapat surat pemberitahuan permintaan penjadwalan ulang Kamis, 10 Januari 2019, karena ada kegiatan lain,” kata Febri.

Hari ini KPK mengagendakan 15 orang saksi dan enam tersangka untuk pengusutan sembilan perkara. Aher dan Sumarsono adalah dua dari tiga saksi yang tidak hadir. Saksi terakhir yang mangkir yakni Kepala Divisi Manajemen Konstruksi PT Arkonin, Juswadji.

Baca juga: Suap Meikarta Demi Kepentingan Lippo Group

Febri menyebut Juswadji dipanggil sebagai saksi kasus dugaan korupsi gedung kampus IPDN Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, pada Kemendagri Tahun Anggaran 2011.

“Hingga sore ini penyidik belum menerima informasi alasan ketidakhadiran saksi,” tandas Febri.

(UWA)

Berkas Ratna Kembali Dilimpahkan Kamis

Ratna Sarumpaet (kiri) usai menjalani pemeriksaan selama 75 menit di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Metro Jaya, Jakarta. Foto: MI/Pius Erlangga.

Jakarta: Polda Metro Jaya melalui Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya berencana melimpahkan berkas perkara kasus penyebaran berita bohong dengan tersangka Ratna Sarumpaet. Berkas akan diserahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta setelah sebelumnya dikembalikan karena belum lengkap.

“Kamis tanggal 10 (Januari 2019) kita dilimpahkan kembali ke Kejaksaan,” kata Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya AKBP Jerry Siagian saat dikonfirmasi, Senin, 7 Januari 2019. 

Sedianya, berkas dikirim pada hari ini. Namun, pelimpahan berkas ditunda. 

Sementara itu, penyidik telah memeriksa sejumlah saksi dalam kasus ini.  Ketua Cyber Indonesia Muannas Al Aidid sebagai pelapor sudah dimintai ketengan. Saksi lain turut diperiksa adalah Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais, dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta Asiantoro. 

Baca: Berkas Ratna Kembali Dilimpahkan Pekan Depan

Keterangan Wakil Ketua Tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Nanik S Deyang dan juru bicara BPN Prabowo-Sandi Dahnil Anzar Simanjuntak juga dikorek. Penyidik juga memanggil staf pribadi Ratna, Ahmad Rubangi; dua anak Ratna, Atiqah Hasiholan, Fathom Saulina; dan akademisi Rocky Gerung.

Ratna dianggap melanggar Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Pasal 28 juncto Pasal 45 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ia terancam hukuman 10 tahun penjara.

(OGI)

Polisi Telisik 60 Laporan Skandal Pengaturan Skor

Karopenmas Div Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo (Foto: medcom.di/Sunnaholomi H)

Jakarta: Laporan soal pengaturan skor yang diterima satgas antimafia bola bertambah. Hingga kini, 278 aduan terkait pengaturan skor sudah dikantongi tim satgas mafia.

“Yang layak untuk bisa diinvestigasi sebanyak 60 laporan,” kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo, di Mabes Polri, Jakarta, Senin, 7 Januari 2019.

Dedi mengatakan, dari puluhan laporan yang layak diinvestigasi berkaitan dengan skandal pengaturan skor di sejumlah kompetisi sepak bola tanah air. Di antaranya, terkait dengan pertandingan di liga 3, liga 2, maupun liga 1.

Baca: Mbah Putih Terima Rp115 Juta dari Vigit untuk Bantu PS Mojokerto Naik Kasta

Sebanyak empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengaturan skor, yakni mantan Ketua Asprov PSSI DIY Dwi Irianto alias Mbah Putih, anggota Komite Eksekutif PSSI Johar Lin Eng, mantan anggota Komisi Wasit PSSI Priyanto dan anaknya, Anik Yuni Artika Sari yang merupakan wasit futsal.

Keempat tersangka dijerat dengan dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dan atau tindak pidana suap dan atau tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP dan atau UU No 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap dan atau Pasal 3, 4, 5, UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU.

(JMS)

Polisi Tunggu Waktu Periksa Andi Arief

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo. (Medcom.id/Sunnaholomi Halakrispen)

Jakarta: Polisi memastikan bakal memeriksa Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief terkait kasus hoaks 7 kontainer berisi surat suara tercoblos. Terlebih, Andi sempat mencuit berita hoaks tersebut.

“Ya tunggu tanggal main (pemeriksaan Andi Arief),” kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta, Senin, 7 Januari 2018.

Meski begitu, Dedi mengaku belum mendapat informasi jadwal pemeriksaan Andi Arief. Saat ini, kata dia, petugas masih fokus menganalisa rekam jejak digital yang ditinggalkan pelaku.

“Belum (dipanggil jadi saksi), sementara jangan dulu, nanti menunggu dari tim,” ujarnya.

(Baca: Kreator dan Buzzer Hoaks Surat Suara Terendus)

Dedi menerangkan hingga kini petugas tengah berkonsultasi dengan para ahli untuk membedah rekam jejak digital dari para pelaku. Sehingga, kreator dan busser bisa ditangkap dan segera jadi tersangka.

Penyidik telah menetapkan tiga tersangka, yakni HY, LS, dan J. Mereka diduga sengaja memviralkan soal hoaks 7 kontainer berisi surat suara yang tercoblos di Tanjung Priok, Jakarta Utara, tanpa mericek lebih dulu. Ketiganya, tidak ditahan polisi.

(JMS)

KPK Minta Aher Kooperatif

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansyah. Foto MI Susanto

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengultimatum mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) untuk bersikap kooperatif memenuhi pemeriksaan. Aher sudah dua kali mangkir dari panggilan sebagai saksi kasus dugaan suap izin proyek pembangunan Meikarta, milik Lippo Group di Bekasi.

“Semestinya sebagai warga negara yang baik, yang bersangkutan dapat memberi contoh dan menunjukkan itikad baik,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Senin, 7 Januari 2019.

Aher sendiri pertama kali mangkir dari panggilan penyidik pada Kamis, 20 Desember 2018. Padahal, surat pemanggilan pertama dan kedua telah dilayangkan ke alamat rumah Aher secara patut.

Bahkan, KPK juga sempat menghubungi nomor telepon Aher, namun tak direspons. “Sejak minggu lalu, kami juga sudah sampaikan rencana pemanggilan sebagai saksi,” ujar Febri.

(Baca: KPK Agendakan Kembali Pemanggilan Aher)

Febri meminta Aher agar memberi informasi jika memang belum bisa memenuhi panggilan penyidik. Aher diminta tidak menghambat proses hukum yang berjalan di KPK.

“Justru beresiko mempersulit rencana pemeriksaan sebagai saksi yang merupakan bagian dari proses hukum yang sedang berjalan,” tandas Febri.

Dalam kasus ini, Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro diduga memberikan uang Rp7 miliar kepada Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan anak buahnya. Uang itu diduga bagian dari fee yang dijanjikan Rp13 miliar terkait proses pengurusan izin proyek Meikarta.

(JMS)

Eks Dirut PT Antam Jadi Tersangka Korupsi

Jakarta: Kejaksaan Agung menetapkan enam tersangka kasus dugaan korupsi pembelian lahan batubara seluas 400 Ha dengan cara membeli saham pemilik tambang PT Citra Tobindo Sukses Perkasa oleh PT Indonesia Coal Resources (anak perusahaan PT Antam).

“Penyidik telah menetapkan 6 tersangka,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Mukri, Senin, 7 Januari 2019.

Keenam tersangka ditetapkan pada 4 Januari 2019. Mereka yang menyandang status tersangka yakni Direktur Utama PT Indonesia Coal Resources, BM; pemilik PT RGSR/ Komisaris PT Citra Tobindo Sukses Perkasa, MT; Direktur Operasi dan Pengembangan, ATY.

Kemudian eks Direktur Utama PT Antam, AL; Senior Manager Corporate Strategic Development PT. Antam, HW dan Komisaris PT. Tamarona Mas International, MH.

Mukri menjelakan, Direktur Utama PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) bekerjasama dengan PT. Tamarona Mas International (PT. TMI) selaku Kontraktor dan Komisaris PT. Tamarona Mas International (PT. TMI) telah menerima penawaran penjualan atau pengambilalihan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) batubara atas nama PT. Tamarona Mas International seluas 400 Ha yang terdiri dari IUP OP seluas 199 Ha dan IUP OP seluas 201 Ha.

Kemudian diajukan permohonan persetujuan pengambilalihan IUP OP seluas 400 Ha (199 Ha dan 201 Ha) kepada Komisaris PT. ICR melalui surat Nomor: 190/EXT-PD/XI/2010 tanggal 18 November 2010 kepada Komisaris Utama PT. ICR perihal Rencana Akuisisi PT. TMI dan disetujui dengan surat Nomor: 034/Komisaris/XI/2010 tanggal 18 November 2010 perihal Rencana Akuisisi PT. TMI.

Tapi nyatanya, PT. TMI mengalihkan IUP OP seluas 199 Ha dan IUP Eksplorasi seluas 201 Ha sesuai surat Nomor: TMI-0035-01210 tanggal 16 Desember 2010 perihal Permohonan Perubahan Kepemilikan IUP Ekplorasi seluas 201 Ha dari PT. TMI kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (PT. CTSP).

Tindakan tersebut, diketahui bertentangan dengan persetujuan rencana akuisisi PT. TMI yang diberikan oleh Komisaris Utama PT. ICR adalah asset property PT. TMI yang menjadi objek akuisisi adalah IUP yang sudah ditingkatkan menjadi Operasi Produksi sesuai dengan surat Nomor: 034/Komisaris/XI/XI/2010 tanggal 18 November 2010 perihal Rencana Akuisisi PT.TMI

Kemudian bertentangan dengan laporan Penilaian Properti/ Aset Nomor File: KJPP-PS/Val/XII/2010/057 tanggal 30 Desember 2010 serta laporan Legal Due Deligence dalam rangka Akuisisi tanggal 21 Desember 2010.

“Perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai Rp. 91.500.000.000,” urainya.

Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembarantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(JMS)

Upaya Jokowi Memberantas Korupsi

Jakarta: Presiden Joko Widodo dianggap sudah menunjukkan komitmennya dalam pemberantasan korupsi. Politikus Hanura Inas Nasrullah Zubir membaca hal ini dari sederet kebijakan terkait pemberantasan korupsi yang dilakukan Jokowi selama ini. 

Salah satunya, dengan menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. “Di mana kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, wajib mengimplementasikan Inpres tersebut,” kata Inas di Jakarta, Selasa, 8 Januari 2019. 

Inas menerangkan, Inpres ini fokus kepada pencegahan tindak pidana korupsi dan penegakan hukum di bidang pemberantasan korupsi. Inpres harus diimplementasikan dalam tujuh sektor, yakni industri ekstraktif/pertambangan, infrastruktur, sektor privat, penerimaan negara, tata niaga, BUMN, serta pengadaan barang dan jasa.

Dia menyebut Jokowi menolak mempermudah remisi bagi para koruptor. Ketua Fraksi Hanura itu menerangkan, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly sempat merencanakan merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam draf revisi, ada poin soal ketentuan justice collaborator (JC) sebagai syarat remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi, terorisme, dan narkotika, dihilangkan. Revisi ini, dianggap bisa mempermudah pemberian remisi bagi koruptor. 

“Maka Jokowi menolak untuk menandatangani revisi yang tengah disusun Kementerian Hukum dan HAM apabila sampai di mejanya,” ujarnya. 

Jokowi juga meneken Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, pada Juli 2018. Perpres itu mengamanatkan pembentukan Tim Nasional Pencegahan Korupsi yang bertugas mengkoordinasikan pelaksanakan strategis nasional pemberantasan korupsi, sekaligus menyampaikan laporan kepada Presiden.

(Baca juga: Pertumbuhan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tertinggi di Dunia)

Ketentuan dalam Perpres ini, kata Inas, setiap menteri, pimpinan lembaga dan kepala daerah wajib melaporkan aksi pencegahan korupsi kepada Tim Nasional Pencegahan Korupsi berkala setiap tiga bulan. Dalam Perpres ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berperan sebagai koordinator dan supervisi yang melibatkan kementerian dan lembaga pemerintah lainnya. Misalnya, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Staf Presiden. 

“Perpres ini fokus kepada perizinan dan tata niaga, keuangan negara dan penegakkan hukum dan reformasi birokrasi,” beber dia. 

Selanjutnya, pemerintahan Jokowi juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lewat aturan ini, masyarakat akan memperoleh imbalan hingga Rp200 juta apabila memberikan informasi yang akurat kepada penegak hukum tentang dugaan korupsi.

Kemudian, kata Inas, selama pemerintahan Jokowi jumlah penyidik KPK ditambah. Dari semula sekitar 50-an orang, kini mencapai 200-an orang. Dengan begitu, jumlah tindak pidana korupsi dapat ditangani lebih signifikan. 

“Jadi tidak heran jika banyak pejabat publik yang tertangkap oleh KPK di era Jokowi ini,” ungkap dia. 

(Baca juga: Urgensi Dibentuknya Perppu Tipikor)

Bagi Inas, sederet kebijakan tadi bisa jadi bukti komitmen Jokowi terhadap pemberantasan korupsi. Bila merujuk Transparency International, kata dia, peringkat Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia membaik dari peringkat nilai IPK 32 pada 2013, menjadi peringkat nilai IPK 37 pada 2017.

Data ini juga bisa menepis anggapan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, yang kerap menyebut Jokowi gagal dalam pemberantasan korupsi. Bagi Inas, tudingan-tudingan itu tak lebih dari bentuk kepanikan kubu oposan. 

“Mereka sebenarnya panik, karena penanganan korupsi di era Jokowi justru semakin membaik,” pungkas dia. 

(REN)

KPK Periksa Gamawan Fauzi

Mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi. Foto: Medcom.id/Damar Iradat

Jakarta: Mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Gamawan bakal diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pembangunan gedung Kampus IPDN tahap II Rokan Hilir, Riau, pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun anggaran 2011.

“Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka DJ (pejabat Kemendagri Dudy Jocom),” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa, 8 Januari 2019.

Gamawan tiba di markas komisi antirasuah sekitar pukul 09.30 WIB. Dia enggan banyak bicara terkait pemeriksaan hari ini.

“Nanti saja ya,” ujar dia sambil berjalan menuju lobi gedung KPK.

(Baca juga: KPK Tetapkan Tiga Tersangka Baru Korupsi Gedung IPDN)

Selain Dudy Jocom, dalam perkara ini KPK telah menetapkan dua tersangka lainnya. Mereka ialah mantan Kepala Divisi Gedung PT Hutama Karya Budi Rachmat Kurniawan (BRK) dan Senior Manager PT Hutama Karya Bambang Mustaqim (BMT).

Para tersangka diduga menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri, orang lain, atau korporasi dalam pembangunan gedung Kampus IPDN. Kerugian negara terkait kasus ini mencapai Rp22,11 miliar.

Ketiga tersangka disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
 

(REN)

Golkar Tak Menugasi Eni Galang Dana Munaslub

Jakarta: Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengatakan partainya tak mewajibkan kader mencari dana dari luar untuk kegiatan internal. Biaya kegiatan partai bisa didapat dari iuran anggota fraksi atau pengurus.

Sarmuji mengungkapkan itu saat bersaksi untuk terdakwa Eni Maulani Saragih dalam sidang lanjutan perkara suap dan gratifikasi. Awalnya, jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertanyakan soal tugas Eni selaku bendahara kegiatan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar 2017 kepada Sarmuji.  

Menurut Sarmuji, bendahara panitia tidak perlu mencari dana sumbangan dari pihak swasta. Hal itu sudah menjadi kebiasaan di Golkar.

“Kadang-kadang ada iuran dari anggota fraksi atau pengurus-pengurus tertentu yang dianggap mampu, atau didapat dari bendahara umum partai,” kata Sarmuji di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa, 8 Januari 2019.

Ia juga mengklaim jika dalam rapat-rapat sebelum munaslub tidak pernah disinggung dana dari pihak swasta. “Di dalam rapat panitia tidak pernah disebutkan swasta,” tuturnya.

Sarmuji selaku wakil sekretaris Steering Committee (SC) mengaku sempat menerima uang Rp713 juta dari Eni untuk biaya SC pada Munaslub. Kendati begitu, Sarmuji tidak mengetahui sumber dana itu.

“Total (uang yang diberikan Eni) yang saya ketahui ada Rp713 juta untuk kepentingan mencetak materi munas dan pengganti ongkos, transportasi, akomodasi SC nonanggota DPR,” jelas dia.

Baca: Bupati Temanggung Tak Tega Bersaksi Untuk Istri

Eni sebelumnya didakwa menerima suap Rp4,75 miliar dari pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo. Uang suap itu diberikan agar perusahaan Kotjo, BlackGold Natural Resources Limited mendapatkan proyek independent power producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Riau (PLTU MT Riau-I).

Dalam surat dakwaan, diketahui jika uang tersebut mengalir ke Munaslub Partai Golkar. Uang untuk Munaslub diminta Eni kepada Kotjo atas perintah Idrus Marham yang saat itu menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) ketua umum Partai Golkar. 

Eni kemudian menghubungi Kotjo dan meminta uang sejumlah USD3.000.000 dan SGD400.000. Kendati begitu, Kotjo tidak langsung merespons permintaan Eni dan Idrus. 

Eni didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 dan Pasal 12 B ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP.

(OGI)

Politikus Golkar Kembalikan Rp713 Juta ke KPK

Eni Maulani Saragih. Foto: MI/Rommy Pujianto.

Jakarta: Wakil Sekretaris Steering Committee Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengembalikan uang Rp713 juta ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Uang itu sebelumnya digunakan untuk kebutuhan panitia penyelenggaraan Munaslub Partai Golkar.
 
Sarmuji mengatakan, uang Rp713 juta yang digunakan untuk biaya steering committee (SC) ia terima dari Eni Maulani Saragih yang saat itu menjabat sebagai bendahara Munaslub Golkar. Uang yang diberikan Eni kepada Sarmuji itu diduga didapat dari pengusaha, Johannes Budisutrisno Kotjo.
 
“Awalnya mau kembalikan ke penasihat hukum terdakwa sesuai saran KPK, tapi akhirnya kembalikan langsung ke KPK,” kata Sarmuji saat bersaksi untuk Eni dalam sidang lanjutan dengan terdakwa Eni di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa, 8 Januari 2019.
 
Sarmuji menjelaskan, uang itu diserahkan Eni kepadanya pada Desember 2017. Penyerahan uang dilakukan secara bertahap.
 
Menurutnya, penyerahan pertama dilakukan sebelum penyelenggaraan Munaslub. Sementara sisanya diserahkan beberapa hari setelah Munaslub usai.
 
“Ada yang (diberikan) waktu persiapan munaslub, ada yang segera setelah pelaksanaan munaslub karena pengganti ongkos, akomodasi, dan transportasi SC munaslub,” tegas dia.
 
Eni sebelumnya didakwa menerima suap Rp4,75 miliar dari pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo. Uang suap itu diberikan agar perusahaan Kotjo, Blackgold Natural Resources Limited mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Riau (PLTU MT Riau-I).

Baca: Eni Maulani Terima Suap Rp4,8 Miliar dari Bos Blackgold

Dalam surat dakwaan, diketahui jika uang tersebut mengalir ke Munaslub Partai Golkar. Uang untuk Munaslub diminta Eni kepada Kotjo atas perintah Idrus Marham yang saat itu menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Golkar.
 
Eni kemudian menghubungi Kotjo dan meminta uang sejumlah USD3.000.000 dan SGD400.000. Kendati begitu, Kotjo tidak langsung merespons permintaan Eni dan Idrus.
 
Eni didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 dan Pasal 12 B ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.

(FZN)

Hercules Segera Disidang

Tersangka Hercules Rosario Marshal – Medcom.id/Sunnaholomi Halakrispen.

Jakarta: Sidang kasus pendudukan lahan ruko milik PT Nila Alam di Kalideres, Jakarta Barat, dengan tersangka Hercules Rosario Marshal tinggal menunggu waktu. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Patris Yusrian Jaya, menyebut waktu sidang tinggal menunggu jadwal.  

“Diperkirakan akhir bulan ini sidangnya. Diperkirakan ya, kan nunggu keputusan hakim,” ujar Patris saat dikonfirmasi, Selasa, 8 Januari 2019.

Patris menyebut jadwal sidang biasanya keluar satu minggu setelah berkas perkara dikirim ke pengadilan. Hari ini, jaksa pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat melimpahkan berkas perkara Hercules dan 12 orang lainnya ke pengadilan. 

(Baca juga: Hercules Pasrah bila Dihukum Bersalah)

“Berkas Hercules dan kawan-kawan siang ini sudah dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat,” tutur dia. 

Hercules disorot polisi sejak adanya laporan dari masyarakat terkait tindakan premanisme di Jakarta Barat pada 6 November 2018. Hercules dan kelompoknya lalu ditangkap terkait aksi penyerangan, perampasan, dan penyewaan ruko secara ilegal. 

Akibat perbuatannya, Hercules dijerat Pasal 170 juncto 335 KUHP tentang perusakan dan kekerasan.

 

(REN)

Itjen Kemenpora Dipanggil KPK

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Inspektorat Jenderal Kementerian Pemuda dan Olahraga (Itjen Kemenpora) Pangestu Adi W. Dia diperiksa terkait kasus dugaan suap penyaluran bantuan dari Pemerintah melalui Kemenpora kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) tahun anggaran 2018.

“Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka EFH (Ending Fuad Hamidy, Sekretaris Jenderal KONI),” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa, 8 Januari 2019.

Masih dalam perkara yang sama, KPK juga memanggil Staf Bidang Perencanaan KONI, Suradi. Namun, dia dipanggil untuk tersangka Staf Kemenpora, Eko Triyanto (ET).

Belum diketahui pasti peran para saksi itu. Kuat dugaan mereka akan dimintai keterangan soal penyaluran bantuan dari pemerintah melalui Kemenpora.

KPK sebelumnya juga telah memeriksa pejabat Kemenpora. Dia ialah Miftahul Ulum, staf pribadi Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrowi.

Baca: Korupsi Dana Hibah Masuk Rekening Pejabat Kemenpora

Miftahul mengaku dicecar penyidik soal tugas pokok dan fungsi (tupoksi) di Kemenpora. “Saya hanya ditanya tugas pokok dan fungsi saya sebagai staf pribadi,” kata Miftahul usai diperiksa di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis, 3 Januari 2019.

Dalam perkara ini, lembaga antirasuah telah menetapkan Deputi IV Prestasi Olahraga Kemenpora Mulyana sebagai tersangka. Dia ditetapkan bersama empat orang lainnya pascatertangkap tangan, Selasa, 18 Desember 2018.

Mereka ialah Sekretaris Jenderal KONI Ending Fuad Hamidy; Bendahara Umum KONI Jhonny E Awuy; Pejabat Pembuat Komitmen pada Kemenpora Adi Purnomo; dan Staf Kementerian Pemuda Olahraga Eko Triyanto. Adi dan Eko diduga menerima suap Rp318 juta dari Ending dan Jhony.

Ending dan Jhony selaku pemberi suap disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sedangkan Mulyana, Adhi Purnomo, dan Eko selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dlubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

(YDH)

Wasit Persibara Vs PS Pasuruan Ditangkap

Jakarta: Satgas Anti Mafia Bola menangkap seorang wasit pertandingan Persibara versus PS Pasuruan, Nurul Safarid. Dia diduga terlibat dalam aksi pengaturan skor.

“Nurul Safarid menerima uang suap dari Priyanto dan Dwi Irianto sebesar Rp45 juta untuk menguntungkan Persibara dengan rincian Rp40 juta cash dan Rp5 juta tranfer, (bukti transfer ada),” ujar Ketua Tim Media Satgas Anti Mafia Bola Kombes Argo Yuwono kepada wartawan, Selasa, 8 Januari 2019.

Nurul diringkus tim Satgas Anti Mafia Bola Senin, 7 Januari 2019 di Garut, Jawa Barat. Kini ia telah diberada di Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan.

Berdasarkan keterangan Nurul, kata Argo, pemberian uang dilakukan setelah bertemu dengan perangkat pertandinga. Terutama empat orang yang kini sudah ditahan di Polda Metro Jaya. Pertemuan pertama itu dilakukan Oktober 2018 di Hotel Central Banjarnegara.

Baca: Mafia Bola Ditangkap Polisi

Empat orang itu yakni, Mantan Anggota Wasit Priyatno; Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI Johar Lin Eng; Anggota Komisi Disiplin PSSI Dwi Irianto alias mbah putih dan Mantan Wasit Futsal Anik Yuni Artika Sari.

“Perangkat pertandingan yakni, dua asisten wasit (tersangka Nurul lupa namanya), cadangan wasit Chalid Hariyanto, dan pengamat pertandingan (tersangka Nurul lupa namanya),” ungkap Argo.

Pertemuan itu membahas pertandingan Persibara melawan PS Pasuruan. Tujuannya untuk memenangkan Persibara.

“Hasil pertandingan persibara lawan PS Pasuruan 2-0 untuk kemenangan Persibara,” beber Argo.

Argo mengatakan, tersangka Priyanto telah memberikan uang kepada Nurul sebesar Rp45 juta dengan rincian Rp30 juta langsung di Hotel Central secara tunai.

Kemudian Rp10 juta secara tunai setelah pertandingan diserahkan Tersangka Dwi Irianto alias Mbah Putih di Hotel Central dan Rp5 juta ditransfer oleh tersangka Priyanto dari rekekening Mandiri atas nama Priyanto ke rekening Nurul di Bank Mandiri sehari setelah pertandingan.

“Alat Bukti yang diamankan, foto bukti transfer Priyanto ke NURUL, capture percakapan antara Priyanto dengan Nurul meminta nomor rekening,” pungkas Argo.

(YDH)

Legislator Bekasi Diperiksa Kasus Meikarta

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Taih Minarno. Dia diperiksa untuk tersangka Kepala Dinas PUPR Bekasi Jamaludin terkait dugaan suap perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

“Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Selasa, 8 Januari 2019.

KPK terus mendalami skandal suap Lippo Group. Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, CEO Lippo Group James Riady, dan mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Tbk Toto Bartholomeus telah diperiksa dalam kasus ini. 

Presiden Direktur PT Lippo Karawaci Tbk Ketut Budi Wijaya, Corporate Affairs Siloam Hospital Group Josep Christoper Mailool, Direktur Keuangan PT Lippo Cikarang Tbk Soni, dan Direktur Keuangan PT Lippo Karawaci Tbk Richard Setiadi juga dimintai keterangan.

Teranyar, Direktur Keuangan PT Mahkota Sentosa Utama (PT MSU) Hartono diperiksa penyidik. Dari semua pemeriksaan itu, terungkap adanya pertemuan-pertemuan antara petinggi Lippo Group dan Neneng.

(Baca juga: Bupati Neneng Kembalikan Lagi Duit Rp2 Miliar)

Salah satunya, James Riady yang mengakui pernah bertemu Neneng dengan alasan silaturahmi persalinan Neneng. Billy Sindoro juga mengaku dua kali bertemu Neneng.

Pertemuan pertama dilakukan untuk memberi selamat atas persalinan Neneng. Sedangkan pada pertemuan kedua, Billy dan Neneng membahas pembangunan Rumah Sakit (RS) Siloam di Meikarta.

Meikarta merupakan salah satu proyek prestisius milik Lippo Group. Penggarap proyek Meikarta ialah PT Mahkota Sentosa Utama, yang merupakan anak usaha dari PT Lippo Cikarang Tbk. Sementara PT Lippo Cikarang Tbk di bawah naungan Lippo Group.

Secara keseluruhan, nilai investasi proyek Meikarta ditaksir mencapai Rp278 triliun. Meikarta menjadi proyek terbesar Lippo Group selama 67 tahun grup bisnis milik Mochtar Riady itu berdiri.

Dalam kasus ini, Billy Sindoro diduga memberikan uang Rp7 miliar kepada Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan anak buahnya. Uang itu diduga bagian dari fee yang dijanjikan Rp13 miliar terkait proses pengurusan izin proyek Meikarta. (Marselina Tabita)

(Baca juga: Tiga Terdakwa Kasus Suap Meikarta Ajukan Keberatan)
 

(REN)

Bendahara PSSI Batal Diperiksa

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono–Medcom.id/Siti Yona Hukmana.

Jakarta: Bendahara PSSI Berlington Siahaan batal diperiksa penyidik Satuan Tugas (Satgas) Anti-Mafia Bola. Sedianya dia akan dimintai keterangan, terkait kasus pengaturan skor liga sepak bola Indonesia.

Batalnya pemeriksaan terhadap Berlington karena tengah berada di luar negeri. Ia pun meminta dijadwalkan ulang.

“Bendahara PSSI hari ini tidak bisa memenuhi panggilan penyidik karena sedang keluar negeri,” ucap Ketua Tim Media Satgas Anti Mafia Bola Kombes Argo Yuwono saat dikonfirmasi, Selasa, 8 Januari 2019.

Pembatalan pemeriksaan itu disampaikan kuasa hukumnya melalui keterangan tertulis. Berlington meminta penjadwalan ulang pekan depan.

Namun, Argo belum dapat memastikan jadwal pemeriksaan ulang tersebut. Pihaknya sedang menyusun jadwal. “Sesuai surat dari pengacaranya minta dijadwalkan ulang minggu depan,” ujar Argo.

Baca: Wasit Persibara Vs PS Pasuruan Ditangkap

Satgas Anti-Mafia Bola memanggil Bendahara PSSI Berlington Siahaan untuk diperiksa sebagai saksi terkait laporan Manager Persibara Lasmini dalam kasus pengaturan skor pertandingan Persibara Banjar Negara.

“Kami akan melayangkan panggilan terhadap Bendahara PSSI yang akan kita mintai keterangan sebagai saksi pada hari Selasa,” ucap Ketua Tim Media Satgas Anti Mafia Bola, Kombes Pol Argo Yuwono di Polda Metro Jaya, Senin, 7 Januari 2019.

Diketahui, dalam kasus ini polisi telah menangkap empat tersangka yakni Mantan Anggota Wasit Priyatno, Wasit Futsal Anik Yuni Artika Sari, Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI Johar Lin Eng, dan Anggota Komisi Disiplin Dwi Irianto alias Mbah Putih.

(YDH)

Wasit Ditetapkan sebagai Tersangka Pengaturan Skor

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo – Medcom.id/Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo.

Jakarta: Tim Satuan Tugas Antimafia Bola (Satgas) kembali menetapkan tersangka terkait dugaan pengaturan skor pada pertandingan Persibara vs Ps Pasuruan. Penyidik menetapkan seorang wasit bernama Nurul Safarid sebagai tersangka. 

“Yang bersangkatun ditangkap di daerah Garut, Senin kemarin (7 Januari 2019),” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo dalam konferesi pers, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa, 8 Januari 2019.

Dedi menyebut saat pertandingan, Nurul menjadi wasit. Pada pertandingan itu, Persibara menang 2-0 atas Pasuruan. 

Dia mendapat Rp45 juta untuk ikut terlibat dalam pengaturan skor. “Yang bersangkutan menerima uang sebesar Rp45 juta yang diberikan secara bertahap oleh ketiga tersangka yang ditetapkan sebelumnya,” beber Dedi

Dia mengungkapkan, pertama Nurul mendapat Rp30 juta. Uang diserahkan di Hotel Central. 

(Baca juga: Mbah Putih Terima Rp115 Juta dari Vigit untuk Bantu PS Mojokerto Naik Kasta)

Selanjutnya sesaat sebelum pertandingan, Nurul mendapat Rp10 juta, setelah pertandingan Nurul mendapat Rp5 juta yang dikirim ke rekening pribadinya. Uang diserahkan oleh mantan Ketua Asprov PSSI DIY Dwi Irianto alias Mbah Putih. 

Dedi menyebut penetapan tersangka pada Nurul berdasarkan keterangan dan pendalaman informasi dari tiga tersangka. Yakni Mbah Putih, anggota Komite Eksekutif PSSI Johar Lin Eng dan mantan anggota Komisi Wasit PSSI Priyanto.  

Dia memastikan tim Satgas Antimafia Bola terus bekerja. Tidak menutup kemungkinan bakal ada tersangka lain.  

“Seorang wasit tentu tidak sendiri dalam bekerja dan itu yang saat ini kami dalami,” pungkas Dedi.

Akibat perbuatannya, Nurul disangka melanggar Pasal 378 KUHP dan UU Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Pidana Suap. Saat ini Nurul sudah ditahan di Polda Metro Jaya. (Isfan Harun

 

(REN)

Remigo Yolando Diperiksa

Ilustrasi KPK – MI.

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolando Berutu. Dia diperiksa sebagai saksi terkait dugaan suap proyek-proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Pakpak Bharat tahun anggaran 2018.

“Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka DAK (David Anderson Karosekali, Plt Kadis PUPR Pakpak Bharat),” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa, 8 Januari 2019.

Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Hendriko Sembiring dan Rijal Efendi Padang dari pihak swasta. Keduanya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka yang sama. 

Sebelumnya, KPK menetapkan tiga orang tersangka penerima suap sejumlah proyek infrastruktur di Kabupaten Pakpak Bharat. Ketiganya ialah Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolanda ‎Berutu; Plt Kadis PUPR Pakpak Bharat David Anderson Karosekali; dan pihak swasta Hendriko Sembiring.

(Baca juga: Remigo Diduga Pakai Duit Suap buat Mengamankan Kasus Istri)

Remigo diduga menerima suap Rp550 juta dari sejumlah proyek di wilayahnya. Fulus Rp550 juta diterima dalam tiga ‎tahap melalui perantara. Sedangkan David Anderson dan Hendriko Sembiring diduga sebagai perantara suap Remigo.

Remigo diduga menggunakan uang suap untuk kepentingan pribadi serta mengamankan kasus yang menjerat istrinya. Kasus ini masih dalam pengembangan KPK.

Remigo, David, dan Hendriko dijerat Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

(REN)

12 Legislator Malang Diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya

Jakarta: Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) telah merampungkan berkas perkara untuk 12 anggota DPRD Malang. Sidang akan berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Jawa Timur.

Ke-12 anggota DPRD Malang itu yakni Diana Yanti dari Fraksi PDI-P, Sugiarto dari Fraksi PKS, Afdhal Fauza dari Fraksi PKS. Kemudian Syamsul Fajrih dari Fraksi PPP, Hadi Susanto dari Fraksi PDI-P, Ribut Haryanto dari Fraksi Golkar, Indra Tjahyono dari Fraksi Demokrat. 

Selanjutnya Imam Ghozali dari Fraksi PKS, Moh Fadli dari Fraksi NasDem, Bambang Triyoso dari Fraksi PKS, Asia Iriani dari Fraksi PPP, dan Een Ambarsari dari Fraksi Gerindra. 

“Untuk jadwal persidangan akan ditentukan oleh pihak pengadilan,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa, 8 Januari 2019

(Baca juga: 40 Anggota Dewan PAW Kota Malang Pelajari KUA-PPAS)

Febri mengatakan para terdakwa telah dibawa ke Surabaya Senin, 7 Januari 2019 malam. Mereka dititipkan sementara di rumah tahanan (rutan) Medaeng dan cabang kelas 1 rutan Surabaya pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Sebanyak 41 anggota DPRD Kota Malang ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan suap pembahasan APBD-P Pemerintah Kota Malang tahun Anggaran 2015. Para anggota DPRD kota Malang itu diduga menerima suap dari Wali Kota nonaktif Malang Moch Anton.

Kasus ini pengembangan dari tersangka sebelumnya. Mereka di antaranya Moch Anton dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan Jarot Edy Sulistiyono.

(Baca juga: 41 dari 45 Anggota DPRD Malang Tersangka Suap)
 

(REN)

Bupati Jepara Kembali Diperiksa KPK

Ilustrasi KPK – MI.

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil tersangka Bupati nonaktif Jepara Ahmad Marzuqi. Dia dipanggil terkait kasus dugaan suap pengurusan putusan praperadilan dugaan korupsi penggunaan dana bantuan partai politik.

“Yang bersangkutan diperiksa sebagai tersangka,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa, 8 Januari 2019.

Penyidik KPK menetapkan Marzuqi bersama Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Lasito sebagai tersangka pada 6 Desember 2018. KPK mengantongi bukti Marzuqi memberikan hadiah atau janji kepada Hakim Tunggal Praperadilan di PN Semarang itu. 

(Baca juga: Kode Suap Bupati Jepara dari ‘Disertasi’ Hingga ‘Halaman’)

Kasus ini diduga terkait dugaan korupsi dana bantuan politik PPP sebesar Rp79 juta yang menyeret Marzuqi. Pada kontestasi Pilkada Jepara 2017, Marzuqi terpilih menjadi bupati. Saat itu, proses hukum Marzuqi di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah sebagai tersangka masih berjalan. 

Jelang pelantikan sebagai bupati terpilih, terbit Surat Pemberitahuan Pemberhentian Penyidikan (SP3) dari Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Pada sidang praperadilan atas SP3, Marzuqi kalah dan kembali menyandang status tersangka.

Marzuqi lantas mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Semarang. Hakim PN Semarang, Lasito mengabulkan permohonan Marzuqi. Marzuqi diduga memberikan uang suap sebanyak Rp700 juta kepada Lasito. (Marselina Tabita)
 

(REN)

Penyebar Foto Vanessa Dijerat UU ITE

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono–Medcom.id/Siti Yona Hukmana.

Jakarta: Penyebar foto artis Vanessa Angel tanpa busana bisa jerat dengan UU ITE. Foto itu beredar setelah Vanessa diringkus kepolisian Polda Jawa Timur terkait kasus prostitusi online.

“Kita dalam kehidupan ada norma-norma ya. Kita taati jangan sampai apa yang kita lakukan menimbulkan efek hukum. Nanti bisa kita kenakan juga UU ITE,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono di Jakarta Selatan, Selasa, 8 Januari 2019.

Maka itu, ia menghimbau masyarakat untuk bijak bersosial media. Sebelum bertindak agar dipikirkan terlebih dahulu resikonya. “Menggunakan gadget terutama ada video call ada foto kita harus bijak. Kita ada norma-norma ya,” ungkapnya.

Vanessa Angel disebut sebagai artis berinisial VA yang diciduk pihak kepolisian karena kasus prostitusi di Surabaya, Jawa Timur pada Sabtu, 5 Januari 2019 sore.

Kabar penangkapan artis berinisial VA diungkap Subdit Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Timur. Saat itu, polisi menangkap empat orang di sebuah hotel di Surabaya. Dua di antaranya merupakan artis asal Jakarta.

Baca: Jane Shalimar Beri Bantuan Hukum ke VA terkait Kasus Dugaan Prostitusi

Nama Vanessa Angel langsung tersangkut lantaran dalam unggahan di hari yang sama dia mengaku sedang di Surabaya. Dalam Insta Story-nya, Vanessa menulis “Menjemput rejeki di awal tahun 2019”.

Dugaan itu semakin kuat karena foto wanita ditangkap mengenakan baju yang mirip dengan pakaian Vanessa Angel dalam unggahan video terakhirnya di Insta Story-nya.

Setelah diringkus, Vanessa mengungkapkan penyesalannya kepada awak media. Ia meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi atas perbuatannya.

(YDH)

Aher Siap Diperiksa KPK

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansyah. Foto: Medcom.id/Isfan Harun.

Jakarta: Mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) menyatakan bersedia memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Aher sudah dua kali mangkir dari panggilan sebagai saksi, terkait kasus dugaan suap izin proyek pembangunan Meikarta di Bekasi.
 
Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, hari ini sekitar pukul 10.00 WIB, Aher menghubungi Call Center 198. Dia menyampaikan kesediaan hadir menjalani pemeriksaan penyidik Rabu, 9 Januari 2019.
 
“Kami hargai hal tersebut, karena pada dasarnya memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi adalah kewajiban hukum,” kata Febri saat dikonfirmasi, Selasa, 8 Januari 2019.
 
Aher telah mangkir dari panggilan penyidik pada Kamis, 20 Desember 2018 dan Senin, 8 Januari 2019. Surat pemanggilan pertama dan kedua telah dilayangkan ke alamat rumah Aher secara patut.
 
Aher muncul dalam kasus Meikarta saat namanya disebut saat pembacaan dakwaan oleh empat terdakwa, yakni Pegawai Lippo Group Henry Jasmen, Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, dua konsultan Lippo Group yaitu Taryudi dan Fitra Djaja Purnama di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung.
 
Kempat terdakwa diduga memberikan sejumlah uang kepada beberapa penjabat Kabupaten Bekasi guna memuluskan izin pembangunan proyek Meikarta di Bekasi.
 
KPK terus mendalami skandal suap Lippo Group. Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, CEO Lippo Group James Riady, dan mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Tbk Toto Bartholomeus telah diperiksa dalam kasus ini.
 
Presiden Direktur PT Lippo Karawaci Tbk Ketut Budi Wijaya, Corporate Affairs Siloam Hospital Group Josep Christoper Mailool, Direktur Keuangan PT Lippo Cikarang Tbk Soni dan Direktur Keuangan PT Lippo Karawaci Tbk Richard Setiadi juga dimintai keterangan.
 
Teranyar, Direktur Keuangan PT Mahkota Sentosa Utama (PT MSU) Hartono diperiksa penyidik. Dari semua pemeriksaan itu, terungkap adanya pertemuan-pertemuan antara petinggi Lippo Group dan Neneng.

Baca: KPK Agendakan Kembali Pemanggilan Aher

Salah satunya, James Riady yang mengakui pernah bertemu Neneng dengan alasan silaturahmi persalinan Neneng. Billy Sindoro juga mengaku dua kali bertemu Neneng.
 
Pertemuan pertama dilakukan untuk memberi selamat atas persalinan Neneng. Sedangkan pada pertemuan kedua, Billy dan Neneng membahas pembangunan Rumah Sakit (RS) Siloam di Meikarta.
 
Meikarta merupakan salah satu proyek prestisius milik Lippo Group. Penggarap proyek Meikarta ialah PT Mahkota Sentosa Utama, yang merupakan anak usaha dari PT Lippo Cikarang Tbk. Sementara PT Lippo Cikarang Tbk di bawah naungan Lippo Group.
 
Secara keseluruhan, nilai investasi proyek Meikarta ditaksir mencapai Rp278 triliun. Meikarta menjadi proyek terbesar Lippo Group selama 67 tahun grup bisnis milik Mochtar Riady itu berdiri.
 
Dalam kasus ini, Billy Sindoro diduga memberikan uang Rp7 miliar kepada Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan anak buahnya. Uang itu diduga bagian dari fee yang dijanjikan Rp13 miliar terkait proses pengurusan izin proyek Meikarta.

(FZN)