Eks Anggota DPRD Sumut Menyerahkan Diri

Jakarta: Mantan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Ferry Suando Tanuray Kaban menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ferry merupakan tersangka kasus suap oleh mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho.

Dia masuk daftar pencairan orang (DPO) sejak 28 September 2018. Dia mangkir dua kali dari panggilan penyidik pada 14 Agustus dan 21 Agustus 2018. 

Pantauan Medcom.id, Ferry datang ke markas komisi antirasuah sekitar pukul 10.50 WIB. Dia dikawal anggota kepolisian Ipda Aslan Marpaung dan Brigjen R Hidayat.

Mengenakan peci putih, kemeja putih lengan pendek dan celana jeans biru, Ferry langsung menuju lobi Gedung KPK tanpa berbicara ke awak media.

Tampak sebuah koper besar berwarna coklat turut dibawa anggota DPRD dari fraksi Partai Bulan Bintang (PBB) itu. Setelah menunggu 10 menit di lobi, Ferry terlihat masuk ke ruang penyidikan. 

Dari informasi yang dihimpun Medcom.id, sebelum menuju Gedung KPK, Ferry bersama istri dan keluarganya, mendatangi Polsek Kelapa Dua, Gading Serpong, Tangerang Selatan, Banten sekitar pukul 09.30 WIB. Kedatangannya diterima Kapolsek Kelapa Dua Kompol Efendi.

(Baca juga: Eks DPRD Sumut Dicecar Soal Jatah Rp1 Triliun)

Sebelumnya, KPK telah menetapkan 38 anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019 sebagai tersangka. Mereka ditetapkan sebagai tersangka penerimaan hadiah atau janji dari Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho.

Gatot diduga memberi suap agar laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut Tahun Anggaran 2012-2014 dan APBD-P Sumut Tahun 2013 dan 2014 disetujui DPRD.

Pemberian suap juga diberikan untuk memuluskan pengesahan APBD Tahun Anggaran 2014-2015 serta menolak penggunaan hak interplasi oleh DPRD Sumut pada 2015.

Anggota dewan daerah itu masing-masing menerima Rp300 juta sampai Rp350 juta. Uang itu berasal dari Gatot, Gubernur Sumut saat itu.

Ke-38 anggota DPRD Sumut disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Kasus ini merupakan hasil pengembangan perkara sebelumnya yang lebih dulu menyeret Gatot sebagai pesakitan. Gatot dijatuhi vonis 4 tahun dan denda Rp250 juta.

(Baca juga: Tiga Legislator Sumut Didakwa Terima Suap Rp1,6 Miliar)
 

(REN)

Anak Eddy Sindoro Ubah BAP

Sidang terdakwa Lucas – Medcom.id/Isfan Harun.

Jakarta: Michael Sindoro, anak Chairman PT Paramount Enterprise International Eddy Sindoro mengaku tak pernah berkomunikasi dengan Lucas, eks pengacara ayahnya. Pernyataan ini berbeda dari berita acara pemeriksaan (BAP) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Michael yang dihadirkan sebagai saksi mengaku tak pernah berkomunikasi dengan Lucas. Dalam BAP, Michael menyebut pernah mendapat telepon oleh Lucas terkait kasus ayahnya di Malaysia.  

“Awalnya saya kira itu Lucas, tapi setelah saya lihat video di YouTube itu Mr. Tan,” kata Michael saat bersaksi buat terdakwa Lucas di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis, 10 Januari 2018.

Ia mengaku suara si penelepon berbeda dengan suara Lucas. Michael menegaskan bahwa dirinya tidak mengada-ada dan berbohong.

“Penelpon bukan suara Lucas tapi Mr. Tan. Saya ingin perbaiki BAP bahwa itu bukan Lucas. Pas saya lihat YouTube suaranya beda sekali. Itu Mr. Tan. Saya tidak bohong,” ungkap dia.

(Baca juga: Lucas Bantah Pernah Berkomunikasi dengan Anak Eddy Sindoro)

Namun, Jaksa pada KPK meragukan pengakuan Michael. Sebab, Michael mengaku tidak begitu kenal dengan Mr. Tan. Setelah berulang kali dicecar jaksa, Michael tetap pada keterangannya dalam persidangan.

Dalam kasus ini, Lucas didakwa menghalangi proses penyidikan KPK terhadap Eddy Sindoro. Lucas diduga membantu pelarian Eddy ke luar negeri.

Menurut jaksa, Lucas menyarankan Eddy Sindoro yang telah berstatus tersangka agar tidak kembali ke Indonesia. Lucas juga mengupayakan supaya Eddy masuk dan keluar dari wilayah Indonesia, tanpa pemeriksaan petugas Imigrasi. 

Hal itu dilakukan supaya Eddy tidak diproses secara hukum oleh KPK. Karena perbuatannya Lucas didakwa melanggar Pasal 21 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(REN)

Teror di Kediaman Pimpinan KPK Tindakan Pengecut

Mantan Ketua KPK Antasari Azhar. (Foto: MI/Ramdani)

Jakarta: Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2007-2009 Antasari Azhar menyebut teror bom di kediaman komisioner KPK Laode M Syarif dan Agus Rahardjo tindakan pengecut. Kendati, bom yang digunakan palsu.

“Sekali pun bom dikatakan palsu tapi itu tindakan pengecut, biadab. Tindakan menakut-nakuti ini kan tidak baik,” ujarnya melalui sambungan telepon dalam Metro Pagi Primetime, Jumat, 11 Januari 2019.

Antasari mengatakan teror terhadap Laode dan Agus sama dengan apa yang sudah terjadi selama ini. Ia mencontohkan pada masa kepemimpinannya di KPK, teror kerap dialami oleh pegawai antirasuah salah satunya mantan juru bicara KPK Johan Budi.

Antasari menceritakan Johan kerap mendapatkan pesan singkat (SMS) berisi ancaman. Kepada Antasari Johan melaporkan bahwa dirinya diancam lantaran sering tampil memberikan keterangan kepada awak media terkait pemberantasan korupsi. 

“Kalau dulu masih pada tahapan SMS ancaman untuk tidak melakukan tindakan lebih terhadap pemberantasan korupsi tapi saya katakan kepada Johan ketika anda berada di penegakan hukum kondisi seperti ini potensinya dapat terjadi,” kata dia.

Semakin hari, kata Antasari, teror-teror terhadap lembaga antikorupsi terus berdatangan dan berevolusi. Jika sebelumnya teror dilakukan secara tidak langsung, kini ancaman-ancaman terkait pemberantasan korupsi direalisasikan dalam tindakan.

“Kalau dulu masih sebatas SMS tapi sejak Novel Baswedan tindakan teror mulai berani,” ungkapnya.

Rumah dua pimpinan KPK diteror bom, Rabu, 9 Januari 2019. Bom molotov ditemukan di rumah Wakil Ketua KPK Laode M Syarif. Sedangkan, bom rakitan ditemukan di pagar rumah Ketua KPK Agus Rahardjo.

(MEL)

Polisi Didesak Segera Ungkap Pelaku Teror Pimpinan KPK

Rumah Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan yang dilempari bom molotov oleh orang tak dikenal. Foto: Medcom.id/Ilham Pratama Putra.

Jakarta: Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) prihatin atas insiden teror bom di kediaman pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). MN KAHMI mendesak polisi segera mengusut tuntas kasus tersebut. 

“Aparat kepolisian untuk bekerja secara progresif dan profesional agar segera mengusut tuntas, menangkap aktor atau pelaku-pelakunya,” kata Koordinator Presidium MN KAHMI Hamdan Zoelva, Jumat, 11 Januari 2019. 

Hamdan mengatakan, penanganan kasus ini tidak boleh seperti kasus penyerangan penyidik KPK Novel Baswedan. Pelaku penyerangan terhadap Novel hingga kini belum bisa ditangkap. 

Menurut Hamdan, teror bom ini adalah ancaman serius dan tak boleh dibiarkan. Selain berpotensi menimbulkan keresahan, kasus ini juga bisa memunculkan berbagai spekulasi liar. 

“Peristiwa tersebut dapat menciptakan instabilitas politik menyongsong pileg dan pilpres mendatang,” ujarnya. 

Hamdan berharap para pimpinan dan segenap pegawai KPK tetap memiliki tekad dan komitmen tinggi dalam memberantas korupsi secara berkeadilan dan berkelanjutan. Kasus ini tidak boleh membuat nyali KPK menciut.

Hamdan juga mengimbau warga KAHMI tetap tenang dan wasapada. Warga KAHMI juga diminta proaktif menyampaikan informasi dan koordinasi dengan pengurus terkait kejadian yang berpotensi menimbulkan instabilitas politik. 

Masyarakat secara umum juga diminta tenang dan tetap waspada terkait dugaan pengalihan isu Pilpres 2019. Tahapan pesta demokrasi harus terus menjadi perhatian.

“Serta kontribusi pemikiran bagi peningkatan kinerja penyelenggara Pemilu dalam mewujudkan pelaksanaan pileg dan pilpres yang berkualitas dan bermartabat,” pungkasnya.

(AGA)

8 Anggota DPRD Sumut Didakwa Terima Suap

Jakarta: Delapan anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) didakwa menerima suap dari Gubernur Gatot Pujo Nugroho. Nilai suap senilai ratusan juta rupiah.

Delapan orang itu ialah John Hugo Silalahi dari fraksi Demokrat, Abdul Hasan Maturidi dari fraksi PPP DTM, Biller Pasaribu dari Golkar, Richard Eddy Marsaut Lingga, Syafrida Fitrie dari Gerindra dan Ferry Iuando Tanuray Kaban.

Lalu, Restu Kurniawan Sarmaha dan Washington Pane dari fraksi Pelopor Peduli Rakya Nasional (PPRN). Seluruh terdakwa merupakan anggota DPRD Sumut periode 2009-2014. 

Delapan orang anggota DPRD ini menyusul 19 orang rekannya yang lebih dulu menjadi terdakwa dalam perkara yang sama. Dalam dakwaan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Budi Nugraha Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) mengatakan, Terdakwa I Restu Kurniawan Sarumaha menerima suap Rp702,5 juta.

“Terdakwa II Washington Pane menerima sejumlah total Rp597,5 juta, terdakwa III John Hugo Silalahi menerima sejumlah Rp547,5 juta dan Ferry iuando Tanuray Kaban (belum ditemukan/DPO) menerima sejumlah total Rp772,5 juta dari Gatot Pujo Nugroho,” kata Budi Nugraha di pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis 10 Januari 2019.

Selanjutnya, Abul Hasan Maturidi disebut menerima suap Rp447,5 juta, Biller Pasaribu Rp467,5 juta, dan Richard Eddy Marsaut Lingga Rp527,5 juta. Kemudian, terdakwa Syafrida Fitrie menerima Rp647,5 juta, dan Rhamianna Delima Pulungan menerima senilai Rp527,5 juta.

Uang itu diberikan terkait dengan empat pembahasan anggaran. Pertama, pengesahan terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPJB) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi Sumut tahun anggaran (TA) 2012. 

Kedua, pengesahan terhadap APBD Perubahan Sumut TA 2013. Ketiga, pengesahan APBD Sumut TA 2014. Keempat, pengesahan terhadap APBD Perubahan Sumut 2014 dan APBD Sumut TA.

Permintaan itu disanggupi dan diberikan setelah rancangan perda tentang APBD Sumut TA 2015 disetujui DPRD Sumut. Gatot lalu memerintahkan Ahmad Fuad Lubis untuk mengumpulkan dana dari SKPD-SKPD di Sumut dengan dibantu Zulkarnain alias Zul Jenggot.

Pada kurun waktu September-Desember 2014, Ahmad Fuad Lubis membagikan uang kepada seluruh anggota DPRD Sumut termasuk para terdakwa. 

Atas perbuatannya, delapan legislator itu didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 ayat huruf b, atau Pasal 11 Undang-undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Ancaman hukumannya, penjara minimal 4 tahun dan maksimal seumur hidup. Serta,denda minimal Rp200 juta dan maksimal Rp1 miliar.

(AGA)

Pelaku Peragakan 19 Adegan Pembunuhan di Green Pramuka

Jakarta: Polisi melakukan reka ulang kasus pembunuhan di Apartemen Green Pramuka City, Rawasari, Jakarta Pusat. Pelaku bernama Haris, 24, memeragakan 19 adegan pembunuhan.

Seperti dilansir Antara, reka ulang dilakukan di lorong Apartemen. Akses lift untuk umum ditutup selama proses reka ulang berlangsung. 

Beberapa penghuni apartemen pun diimbau agar tidak mendekati area rekonstruksi saat Haris memeragakan adegan pembunuhan. 

Adegan dimulai saat Haris memeragakan tengah mengikuti korban dari lantai dasar hingga lantai 16. Haris menghabisi nyawa Nurhayati saat korban keluar dari lift di lantai 16.

“Pelaku (Haris) menghabisi korban setelah keluar lift itu ada di adegan 16,” ujar Wakil Kepala Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Arie Ardian, Kamis, 10 Januari 2019.

Haris berkali-kali sempat mengikuti Nurhayati dari lantai bawah. Selanjutnya, dia ikut masuk ke lift bersama korban dan keduanya terlibat cekcok.

Saat cekcok berlangsung, Haris yang sudah gelap mata hingga akhirnya tega membunuh Nurhayati dengan sebuah pisau dan menikam berkali-kali. Mengetahui korban telah tak bernyawa, Haris panik dan berusaha menghilangkan jejak.

“Sampai selesai, tersangka langsung meninggalkan korban dan mencoba menghilangkan jejak dengan keluar dan naik ke lantai 27,” tuturnya.

Aksi Haris telah terekam kamera pengintai (CCTV). Pelaku juga meninggalkan beberapa barang bukti di lokasi kejadian. 

Sementara itu, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat, AKPB Tahan Marpaung mengatakan, tak ada temuan baru dari rekonstruksi tersebut.

Polisi hanya mencatat adanya perlawanan yang dilakukan korban ketika Haris melakukan pembunuhan. Ketika keluar lift, pelaku sempat menarik korban hingga korban melawan dan pelaku melakukan penusukan.

“Korban sempat melawan, hal itu terungkap adanya bekas luka cakaran di tubuh tersangka,” kata Tahan.

Atas perbuatannya, Haris terancam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan. Dengan demikian, ia diancaman hukuman 15 tahun penjara.

(AGA)

Lucas Bantah Pernah Berkomunikasi dengan Anak Eddy Sindoro

Advokat Lucas. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez.

Jakarta: Advokat Lucas mengaku tak pernah berkomunikasi dengan anak mantan petinggi Lippo Group Eddy Sindoro, yakni Michael Sindoro. Eddy merupakan terdakwa kasus suap pengurusan sejumlah perkara beberapa perusahaan di bawah Lippo Group, yang ditangani di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

“Saya tidak pernah berkomunikasi dengan saksi. Di manapun dan kapanpun, menggunakan apapun,” kata Lucas dalam ruang sidang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Kamis 10 Januari 2018.

Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Michael Sindoro sempat menyebut mendapat telepon dari Lucas. Melalui telepon itu, Lucas disebut memberikan informasi mengenai ayahnya di Malaysia.

Namun, hari ini Michael memperbaiki BAP tersebut. Dia menyebut yang menelponnya waktu itu adalah Mister Tan. Michael mengakui kesalahan saat mengisi BAP.

“Penelpon bukan suara Lucas tapi Mister Tan. Saya ingin perbaiki berita acara. Bahwa itu bukan Lucas. Pas saya lihat di YouTube suaranya beda sekali,” ungkap Michael

Dalam kasus ini, Lucas didakwa menghalangi penyelidikan, terlebih saat Eddy Sindoro akan ditangkap oleh pihak otoritas Malaysia. Eddy Sindoro sendiri sempat dideportasi ke Indonesia oleh otoritas Malaysia. Namun, Lucas diduga justru membantu Eddy untuk keluar dari Indonesia lagi.

Lucas didakwa melanggar Pasal 21 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(AGA)

Polri Janji Cepat Ungkap Teror Bom Pimpinan KPK

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo. (Medcom.id/Sunnaholomi Halakrispen)

Jakarta: Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo memastikan institusinya serius menangani kasus teror bom terhadap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Polri berjanji segera mengungkap kasus teror tersebut.

“Setiap kasus yang terjadi, komitmen polisi akan menyelesaikan secara komprehensif dan secepat mungkin,” kata Dedi di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 10 Januari 2019.

Dedi belum mau sesumbar berapa lama tenggat pengungkapan kasus teror tersebut. Sebab, tingkat kesulitan setiap kasus teror berbeda-beda.

Yang jelas, kata Dedi, saat ini tim gabungan sudah dibentuk guna mengungkap kasus teror terhadap petinggi lembaga antirasuah itu. “Ini dilakukan agar kasus cepat terungkap,” ungkapnya. 

Rumah dua pimpinan KPK diteror bom, Rabu, 9 Januari 2019. Bom molotov ditemukan di rumah Wakil Ketua KPK Laode M Syarif. Sedangkan, bom rakitan ditemukan di pagar rumah Ketua KPK Agus Rahardjo. Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk segera mengungkap kasus tersebut.

(AGA)

Jejak Digital Pelaku Hoaks Surat Suara Ditelusuri

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo. (Medcom.id/Sunnaholomi Halakrispen)

Jakarta: Bareskrim Polri masih memeriksa intensif Bagus Bawana Putra (BBO), tersangka pembuat dan penyebar konten hoaks tujuh kontainer surat suara tercoblos. Polisi sedang menelusuri jejak percakapan digital pelaku.

“Tim masih bekerja dan ini belum selesai,” kata Karopenmas Divisi Humas Pori Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 10 Januari 2019. 

Dedi belum bisa menyimpulkan ada tidaknya aktor intelektual dalam kasus hoaks tujuh kontainer surat suara tercoblos. Penyidik masih mendalami motif Bagus membuat hoaks tersebut. 

“Dari fakta hukum belum ditemukan (aktor intelektual),” ujarnya.

Dedi juga belum mau berandai-andai ada tidaknya tersangka lain dalam kasus ini. Ia hanya menegaskan Polri akan bekerja sesuai fakta hukum yang ada. 

“Komitmen kita selalu menerapkan berdasarkan fakta hukum tidak melihat aliansi kanan kiri,” tegasnya. 

Sebanyak empat pelaku hoaks surat suara tercoblos ditangkap Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Satu di antaranya adalah Bagus, sang pembuat konten.

Hoaks disebarkan Bagus melalui Twitter untuk menarik simpati masyarakat. Ia kemudian menutup akun. Barang bukti ponsel yang dipakai beserta kartu di dalamnya lalu dibuang. Bagus lalu keluar dari Jakarta dan ditangkap di Sragen, Jawa Tengah.

Bagus diketahui merupakan pendukung capres Prabowo Subianto. Ia adalah Ketua Koordinasi Relawan Nasional (Kornas) Prabowo Presiden. Namun, Badan Pemenangan Nasional (BPN) menepis kenal dengan Bagus. Organisasi relawan milik Bagus juga disebut tidak terdaftar di tim pemenangan Prabowo-Sandi.

(AGA)

Dirut Hutama Karya Mangkir dari Panggilan KPK

Juru Bicara KPK Febri Diansyah. Foto: MI/Rommy Pujianto.

Jakarta: Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero) Tbk, Bintang Perbowo, mangkir dari panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia sedianya akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pembangunan Gedung IPDN di Kabupaten Agam, Sumatera Barat.
 
Satu saksi lain yakni Kepala Divisi Keuangan PT Hutama Karya, Anis Anjayani, juga tak memenuhi panggilan penyidik. Kedua orang ini sedianya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Kepala Divisi Gedung PT Hutama Karya Budi Rahmat Kurniawan.
 
“Dua saksi (Bintang Perbowo dan Anis Anjayani) tidak hadir,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 10 Januari 2019.
 
Penyidik bakal menjadwal ulang pemeriksaan kedua petinggi perusahaan BUMN tersebut. Namun, Febri belum mendapat jadwal pemeriksaan ulang untuk kedua anak buah Menteri BUMN Rini Soemarno itu.
 
“Pemeriksaan akan dijadwalkan ulang namun belum ditentukan waktunya,” katanya.
 
General Manager Divisi Gedung PT Hutama Karya, Budi Rachmat Kurniawan, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan konstruksi Gedung IPDN Sumbar tahun Anggaran 2011, bersama dengan Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Setjen Kementerian Dalam Negeri Dudy Jocom.

Baca: PNS Kemendagri Diperiksa KPK Terkait Korupsi Gedung IPDN

Saat proyek ini bergulir, Dudy Jocom tercatat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset Sekjen Kemendagri tahun 2011.
 
Dalam kasus ini, Budi dan Dudy diduga telah menyalahgunakan kewenangan untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain. Akibatnya, kerugian uang negara mencapai Rp34 miliar dari total nilai proyek Rp125 miliar.
 
Atas perbuatannya, Budi dan Dudy disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 huruf a atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

(FZN)

Bantu Eddy Sindoro, Petugas Imigrasi Dapat Rp30 Juta

Mantan petinggi Lippo Group Eddy Sindoro menggunakan rompi tahanan KPK – Medcom.id/Achmad Zulfikar Fazli.

Jakarta: Petugas Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta Andi Sofyar mengakui mendapat duit Rp30 juta karena membantu mengecek status cegah mantan petinggi Lippo Group Eddy Sindoro. Duit sudah dikembalikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Pertama (dikembalikan) Rp10 juta, kedua Rp20 juta,” kata Andi saat bersaksi di sidang Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis, 10 Januari 2019. 

Andi bercerita, ia diminta oleh Ground staff Air Asia bernama Dwi Hendro Wibowo untuk mengecek status cegah penumpang pesawat atas nama Eddy Sindoro. Saat dicek, kata Andi, nama Eddy tidak ada dalam daftar orang yang dicegah ke luar negeri. Menurut Andi, pengecekan ini dilakukan sebelum 29 Agustus 2016. 

Andi lalu melapor kepada Hendro kalau status Eddy di imigrasi berwarna hijau. “Kalau hijau artinya tidak ada pencekalan,” ucap Andi. 

Setelah itu, Hendro meminta Andi untuk menjemput Eddy Sindoro. Andi mengaku diimingi upah Rp50 juta.

Andi mengaku sempat ragu lantaran upah yang ditawarkan sangat besar. Ia lalu mengecek profil Eddy Sindoro di internet dan mendapati informasi kalau Eddy adalah orang yang sedang dicari KPK. “Saya sempat bilang ke Hendro dan ingin mundur,” kata Andi. 

Andi kemudian diajak bertemu Hendro dan sekretarisnya di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Setelah itu, Andi diajak ke Mal Lippo Karawaci di Tangerang dan dibelikan telepon genggam Samsung tipe A6. Andi juga diberi duit Rp30 juta. 

Dalam kasus ini, Andi dihadirkan sebagai saksi sidang lanjutan Lucas, yang didakwa menghalangi penyelidikan terhadap Eddy Sindoro. Lucas didakwa melanggar Pasal 21 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(AGA)

Masuk Katalog Prostitusi, Cathy Sharon Melapor ke Polisi

Artis Cathy Sharon di Markas Polda Metro Jaya. Medcom.id/Siti Yona Hukmana.

Jakarta: Artis Cathy Sharon menyambangi Markas Polda Metro Jaya bersama pengacaranya, Sandi Arifin. Cathy melapor ke polisi lantaran foto dirinya ada dalam sebuah situs memuat katalog prostitusi dalam jaringan (daring).

Sandi bercerita, gambar Cathy berbusana minim dalam katalog prostitusi merupakan hasil rekayasa digital. Ia pun menilai hal ini telah melanggar Undang-undang Pornografi dan UU Informasi dan Transaksi Eletronik (ITE).

“Setelah konsultasi, kita melaporkan resmi ke Polda dengan pencemaran nama baik lewat media elektronik dan mendistribusikan konten pornografi,” kata Sandy di Markas Polda Metro Jaya, Kamis, 10 Januari 2019.

Sementara itu, Cathy mengatakan foto dirinya dalam katalog prostitusi itu sudah tersebar di grup aplikasi pesan singkat Whatsapp, sejak 8 Januari 2019. Cathy merasa nama baiknya dicemarkan.

“Saya keberatan dan buat laporan. Di sini saya hanya menjaga jejak digital saya. Saya bukan hanya artis dan publik figur saja. Saya juga seorang ibu,” ucap Cathy.

Laporan Cathy diterima polisi dan teregistrasi dengan nomor LP/180/I/2019/PMJ/Dit Reskrimsus, tanggal 10 Januari 2019. Cathy menggunakan Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang ITE, dan atau Pasal 4 Jo Pasal 29 UU Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi sebagai bahan pelaporan.

(AGA)

Ombudsman Sebut Masalah Peradilan Selalu Berulang

Anggota Ombudsman RI Ninik Rahayu. Foto: Medcom.id/Cindy.

Jakarta: Ombudsman RI menerima 858 laporan malaadministrasi terkait layanan lembaga peradilan. Laporan itu masuk sejak 2016 hingga 2018.
 
Anggota Ombudsman RI Ninik Rahayu mengatakan, laporan tersebut merupakan laporan berulang dengan permasalahan substansi yang relatif sama dari tahun ke tahun.  Masalah itu berulang karena adanya penundaan.
 
Contohnya, penundaan pengiriman salinan putusan Mahkamah Agung (MA) kepada Pengadilan Negeri pengaju. Selain itu, lamanya proses penanganan perkara dan eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. “Penundaan berlarut ini yang menjadi masalah,” kata Ninik, Kamis, 10 Januari 2019.

Baca: Masalah PPDB Menjadi Konsentrasi Ombudsman RI

Ninik juga mengungkap masih adanya laporan malaadministrasi tentang keberpihakan hakim. Namun, pihaknya tidak mempunyai wewenang untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut.
 
“Kita tidak bisa tindaklanjuti masalah putusan hakim atau keberpihakan hakim. Jadi pelapor bisa menghubungi lembaga lain yang berwenang,” katanya.
 
Ninik menyarankan lembaga peradilan melakukan reformasi peradilan secara terus-menerus. Sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.
 
“Tercatat tahun 2018 saja kami menerima 172 laporan terkait malaadministrasi ini. Baiknya lembaga peradilan lakukan reformasi peradilan,” tambahnya. 
 
Pada 2019, Ombudsman RI akan melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan lembaga pengawas. Tujuannya, agar bisa menemukan solusi.

(FZN)

KPK Siap Bantu Polisi Ungkap Teror Bom

Jakarta: Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo siap memberikan keterangan ke polisi terkait kasus teror bom palsu yang menyasar rumahnya. Agus menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut ke kepolisian.

“Oh iya siap. Tadi malam sudah disampaikan ke saya kapan ada waktu dimintai keterangan,” kata Agus di Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis, 10 Januari 2019.

Agus mengatakan sebetulnya dia sudah siap diminta keterangan sejak kemarin malam. Namun jajaran KPK meminta waktu lain. “Mungkin nanti datang ke kantor,” ujarnya.

Baca: Rumah Pimpinan KPK Dijaga Lebih dari Lima Polisi

Agus belum mau berandai-andai, terkait motif dibalik teror tersebut. Dia menyerahkan penanganan kasus ini kepada pihak kepolisian.

“Kami akan membantu apa saja yang dibutuhkan nanti biar teman-teman Polri yang menentukan,” ujarnya.

Teror bom terjadi di kediaman Ketua KPK Agus Rahardjo di Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat sekitar pukul 06.30 WIB. Ditemukan tas warna hitam yang berisi barang yang sebelumnya diduga bom rakitan jenis high explosive. Setelah penyelidikan, polisi memastikan bom di dalam tas di rumah Agus palsu.

Teror juga menyasar rumah Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif di Kalibata, Jakarta Selatan, sekitar pukul 05.30 WIB. Penghuni rumah menemukan botol berisi spirtus yang dilengkapi sumbu api. Hingga kini polisi masih terus mengejar pelaku teror.

(YDH)

KPK Apresiasi Sikap Tegas Jokowi

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansyah. Foto: Medcom.id/Isfan Harun.

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut positif sikap Presiden Joko Widodo yang memerintahkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengungkap pelaku teror pimpinan. Polisi diharapkan segera mengungkap otak di balik teror tersebut.
 
“Yang disampaikan Presiden itu positif. Kita tunggu bagaimana perkembangan penanganannya,” kata juru bicara KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 10 Januari 2019.
 
Febri belum mendapat informasi detail hasil pemeriksaan awal polisi. Pihaknya terus berkoordinasi dengan polisi terkait teror tersebut. “Tentu secara teknis itu menjadi domain Polri,” ujarnya.

Baca: Rumah Ketua KPK Diteror Bom High Explosive

Lembaga Antirasuah berharap Polri benar-benar serius menuntaskan kasus itu, terpenting menangkap dalang di balik teror. Sehingga, aksi teror tidak terulang.
 
“Kalau pelaku tidak ditemukan akan sangat riskan. Muncul pemikiran publik mungkin ada pelaku atau teror-teror berikutnya,” ujarnya.
 
Presiden Jokowi memerintahkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian segera mengungkap pelaku teror di kediaman dua pimpinan KPK, Agus Rahardjo dan Laode M Syarif. Jokowi tidak menoleransi teror tersebut.
 
Jokowi juga menginstruksikan polisi memperkuat pengamanan terhadap pimpinan atau pegawai KPK. Kepala negara yakin teror itu tidak akan melemahkan KPK dalam memberantas korupsi di tanah air.

(FZN)

PP Muhammadiyah Siap Amankan Kediaman Pimpinan KPK

Suasana rumah Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif di Jalan Kalibata Selatan No 42 C, Jakarta. Foto: MI/Bary Fathahilah.

Jakarta: Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah mengutuk keras aksi teror terhadap dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo dan Laode M Syarif. Mereka siap menerjunkan pasukan Komando Kesiapsiagaan Muhammadiyah Angkatan Muda (KOKAM) untuk mengamankan kediaman Pimpinan KPK jika sewaktu-waktu dibutuhkan.

“Kami siap membantu pengamanan di kediaman para Pimpinan KPK,” kata Sekretaris Jenderal PP Pemuda Muhammadiyah Dzulfikar A Tawalla di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 10 Januari 2019.

Dzulfikar meminta pimpinan KPK tidak gentar dengan segala macam bentuk teror. Lembaga Antirasuah diminta untuk tetap melanjutkan pemberantasan tindak pidana korupsi di Tanah Air.

Ketua Hukum dan Ham PP Pemuda Muhammadiyah Razikin menilai upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi mulai mendapat tekanan dari pihak tertentu. Teror dinilainya sebagai upaya membangun ketakutan terhadap KPK untuk memberangus koruptor di Indonesia.

“Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah berharap KPK tidak terpengaruh oleh tindakan brutal tidak bertanggungjawab tersebut,” kata Razikin.

Baca: KPK Apresiasi Sikap Tegas Jokowi

Di sisi lain, Razikin berharap kepolisian segera menemukan dan membawa pelaku teror untuk diadili. Dia menegaskan penegakan hukum terhadap berbagai macam tindak pidana korupsi adalah hal mutlak yang harus dilakukan KPK. 

“Korupsi adalah musuh besar negeri ini,” pungkas dia.

Kediaman Agus Rahardjo dan Laode M Syarif mendapat teror bom dari orang tak dikenal. Peristiwa teror ini, terjadi dalam waktu bersamaan.

Polda Metro Jaya telah menurunkan tim khusus dibantu Densus 88 untuk mendalami teror tersebut. CCTV dari rumah Agus dan Laode pun tengah diperiksa untuk mencari identitas pelaku.

(OGI)

KPK Berencana Mempersenjatai Anggotanya

Ketua KPK Agus Rahardjo. Foto: MI/Rommy.

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengevaluasi keamanan anggotanya. Hal ini menyusul serangkaian aksi teror di kediaman dua pimpinan KPK, Agus Rahardjo dan Laode M Syarif.
 
“Kita sedang mengevaluasi, mungkin nanti petugas KPK akan dilengkapi dengan senjata tertentu, ini akan kita bicarakan,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo di Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis, 10 Januari 2019.
 
Agus mengatakan langkah-langkah pengamanan juga dilakukan terhadap penyidik KPK. Langkah serupa pernah dilakukan ketika terjasi kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK, Novel Baswedan.
 
Agus enggan berandai-andai apa motif di balik teror terhadap pimpinan KPK. Namun, aksi teror tak akan menghentikan kerja komisi antirasuah dalam memberantas korupsi.
 
“Jangan sampai membuat kita takut. Kita terus melangkah dan berjuang. Dukungan dari anda, masyarakat sangat dibutuhkan,” ujarnya.

Baca: Serbuk Bom di Rumah Ketua KPK Ternyata Semen

Teror bom terjadi di kediaman Ketua KPK Agus Rahardjo di Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat sekitar pukul 06.30 WIB. Ditemukan tas warna hitam yang berisi barang yang diduga bom rakitan jenis high explosive.
 
Teror juga menyasar rumah Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif di Kalibata, Jakarta Selatan, sekitar pukul 05.30 WIB. Penghuni rumah menemukan botol berisi spirtus yang dilengkapi sumbu api.
 
Setelah penyelidikan, polisi memastikan bom di dalam tas di rumah Agus palsu. Hingga kini polisi masih terus mengejar pelaku teror.

(FZN)

Dirjen Otda Kemendagri Penuhi Panggilan KPK

Juru Bicara KPK Febri Diansyah. Foto: MI/Rommy Pujianto.

Jakarta: KPK memeriksa Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri Soni Sumarsono. Dia diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap izin proyek pembangunan Meikarta, milik Lippo Group di Bekasi.
 
“Terkait dengan pemeriksaan saksi dalam kasus dugaan suap perizinan Meikarta,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Kamis, 10 Januari 2018.
 
Febri mengungkapkan, ada beberapa hal yang ingin dikonfirmasi penyidik dari Soni. Salah satunya, pertemuan sejumlah pihak untuk membahas perizinan proyek Meikarta.
 
KPK mensinyalir ada sejumlah pertemuan antara Pemprov Jabar dan Pemkab Bekasi, guna ‘melapangkan’ izin proyek Meikarta. Sayangnya, Febri tak menyebut secara detail pihak yang dimaksud.
 
“Ada porsi juga dari Kemendagri melalui Ditjen Otda pada pertemuan tersebut, itu yang kami dalami lebih lanjut,” ujarnya.
 
Febri menegaskan telah menemukan fakta-fakta kuat jika proses perizinan Meikarta sudah bermasalah sejak awal. Termasuk, mengantongi nama-nama yang terlibat dalam skandal suap Meikarta tersebut.
 
KPK terus mendalami skandal suap Lippo Group. Sejumlah fakta baru terungkap pada proses penyidikan, salah satunya aliran dana suap Meikarta ke sejumlah anggota DPRD Bekasi dan DPRD Jabar.

Baca: Sejumlah Legislator Bekasi Kembalikan Uang Suap Meikarta

Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, CEO Lippo Group James Riady, dan mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Tbk Toto Bartholomeus pun telah diperiksa penyidik untuk mengungkap kasus ini lebih terang. Termasuk, Presiden Direktur PT Lippo Karawaci Tbk Ketut Budi Wijaya, Corporate Affairs Siloam Hospital Group Josep Christoper Mailool, Direktur Keuangan PT Lippo Cikarang Tbk Soni, Direktur Keuangan PT Lippo Karawaci Tbk Richard Setiadi dan Direktur Keuangan PT Mahkota Sentosa Utama (PT MSU) Hartono.
 
Dari pemeriksaan itu, terungkap adanya pertemuan-pertemuan antara petinggi Lippo Group dan Neneng. Salah satunya, James Riady yang mengakui pernah bertemu Neneng dengan alasan silaturahmi persalinan Neneng. Billy Sindoro juga mengaku dua kali bertemu Neneng.
 
Pertemuan pertama dilakukan untuk memberi selamat atas persalinan Neneng. Sedangkan pada pertemuan kedua, Billy dan Neneng membahas pembangunan Rumah Sakit (RS) Siloam di Meikarta.
 
Meikarta merupakan salah satu proyek prestisius milik Lippo Group. Penggarap proyek Meikarta ialah PT Mahkota Sentosa Utama, yang merupakan anak usaha dari PT Lippo Cikarang Tbk. Sementara PT Lippo Cikarang Tbk di bawah naungan Lippo Group.
 
Secara keseluruhan, nilai investasi proyek Meikarta ditaksir mencapai Rp278 triliun. Meikarta menjadi proyek terbesar Lippo Group selama 67 tahun grup bisnis milik Mochtar Riady itu berdiri.
 
Dalam kasus ini, Billy Sindoro diduga memberikan uang Rp7 miliar kepada Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan anak buahnya. Uang itu diduga bagian dari fee yang dijanjikan Rp13 miliar terkait proses pengurusan izin proyek Meikarta.

(FZN)

Polisi Diminta Segera Ungkap Pelaku Teror KPK

Jakarta: Polri diminta segera mengungkap pelaku teror dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Teror terhadap pimpinan KPK dianggap meresahkan.

“Saya berharap polisi harus langsung melacak siapa pelaku-pelaku teror tersebut. Itu tidak dibenarkan,” kata Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly ditemui di Jakarta Internasional Expo Kemayoran, Kamis, 10 Januari 2019.

Yasonna berharap polisi dapat mengungkap pelaku dengan waktu yang tak lama. “Sebagai rakyat biasa dan menteri, saya minta selalu melakukan sesuatu berdasarkan hukum karena kita negara hukum,” ucap Yasonna.

Baca: Kapolri Diperintahkan Kejar Peneror Pimpinan KPK

Rumah Agus di Perum Graha Indah Blok A9/15, Kelurahan Jatimekar, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat, diteror pada Rabu, 9 Januari 2019. Pagar rumah Agus digantungi tas mencurigakan. Belakangan diketahui tas berisi semen putih.

Pada saat hampir bersamaan, rumah Laode di Jalan Kalibata Selatan, Pancoran, Jakarta Selatan, dilempari dua bom molotov. Satu bom meledak.

(YDH)

Serbuk Bom di Rumah Ketua KPK Ternyata Semen

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo. (Medcom.id/Sunnaholomi Halakrispen)

Jakarta: Mabes Polri menyimpulkan temuan benda mencurigakan di kediaman Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo adalah bom palsu. Kesimpulan itu setelah melalui pemeriksaan laboratorium forensik.

“Serbuk putih yang dicurigai sebagai bahan peledak setelah diuji ternyata berisi CaO, AI2O3 SiO2 MgO, SO3, Na2O dan K2O yang tak lain adalah semen putih. Jadi, betul-betul pembuktian ilmiah,” ujar Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 10 Januari 2019.

Dedi menerangkan, dari pipa yang ditemukan, selain berisi semen putih, juga terdapat sekring, potongan kabel warna kuning, biru, dan jingga. Kemudian, kabel yang terdapat di bom palsu tidak terhubung ke detonator. Kabel pun tidak terhubung ke timer.

“Sehingga disimpulkan benda tersebut bukan bom karena di dalamnya tak terkait bahan peledak,” jelasnya.

Baca: Bom Rakitan di Rumah Agus Palsu

Benda diduga bom itu pertama kali ditemukan Anggota Gegana Polri Kelapa Dua Depok Aipda Sulaiman sekitar pukul 05.30 WIB. Saat itu, tas dalam posisi tergantung di pagar rumah Agus.

(YDH)

Terduga Penyerang Menanyakan Rumah Agus ke Penjual Bubur

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono – Medcom.id/Siti Yona Hukmana.

Jakarta: Terduga peneror Agus Rahardjo sejatinya tak tahu persis letak rumah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu. Penyerang sempat bertanya kepada penjual bubur ayam yang mangkal di sekitar rumah Agus.

“Dia menanyakan rumah Pak RT dan rumah Ketua KPK,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis, 10 Januari 2019.

Saksi, tambah Argo, juga sempat melihat ada seseorang mencantolkan tas di pagar rumah Agus. Belakangan tas diketahui berisi semen putih. Menurut Argo, semua keterangan saksi sedang didalami.

(Baca juga: Novel Desak TGPF Teror Pimpinan KPK Dibentuk)

Enam saksi sudah diperiksa terkait teror di rumah pimpinan KPK. Jumlah saksi yang akan diperiksa diyakini bertambah.

Kemarin, rumah Agus Rahardjo di Jati Asih, Bekasi diteror. Pelaku mencantolkan tas yang di dalamnya diduga bom rakitan. 

Setelah penyelidikan, polisi memastikan bom di dalam tas palsu. Hingga kini polisi masih terus mengejar pelaku teror. 

(REN)

Antasari Minta Pegawai KPK Tahan Diri

Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez.

Jakarta: Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar mengingatkan pegawai KPK tak mudah mengeluarkan pernyataan terkait teror yang menimpa pimpinan Lembaga Antikorupsi. Mereka diminta menahan diri.

“Saya menyarankan kepada yang sekarang jangan mudah mengeluarkan statement. ‘Akan ada akan ada’, nah itu mereka (pelaku teror) bergerak duluan,” kata Antasari di Jakarta Internasional Expo Kemayoran, Kamis, 10 Januari 2019.

Menurut dia, teror sudah terjadi sejak dirinya menjabat sebagai ketua KPK periode 2007-2009. Indikasi teror itu muncul saat lembaga antirasuah mengungkap sebuah kasus.

Dia pun enggan berspekulasi soal teror yang dialami oleh Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif. Apakah itu terkait kasus yang ditangani atau bukan. “Jangan menduga-duga nanti fitnah lagi,” ujar Antasari.

Baca: Terduga Penyerang Menanyakan Rumah Agus ke Penjual Bubur

Di sisi lain, dia meminta jajaran pimpinan KPK untuk menjaga anak buahnya. Mereka harus terus berkoordinasi dengan aparat keamanan, seperti Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror, untuk mengungkap kasus teror ini.

Rumah Agus di Perum Graha Indah Blok A9/15, Kelurahan Jatimekar, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat, diteror pada Rabu, 9 Januari 2019. Pagar rumah Agus digantungi tas mencurigakan. Belakangan diketahui tas berisi semen putih.

Pada saat hampir bersamaan, rumah Laode di Jalan Kalibata Selatan, Pancoran, Jakarta Selatan, dilempari dua bom molotov. Satu bom meledak yang menyebabkan pagar rumah Laode gosong.

(OGI)

Agus Rahardjo Belum Diperiksa Terkait Teror Bom

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono–Medcom.id/Siti Yona Hukmana.

Jakarta: Penyidik Polda Metro Jaya belum bisa menggali keterangan Ketua KPK Agus Rahardjo, terkait teror bom. Polda Metro bakal menjadwalkan pemeriksaan kepada Agus Rahardjo.

“Nanti cari waktu ya,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono di Jakarta Selatan, Kamis, 10 Januari 2019.

Polisi telah mengantongi keterangan dari sejumlah saksi. Ada enam orang yang telah dimintai keterangan, salah satunya pedagang bubur ayam.

“Saksi penjual bubur di sana kita tanya memang dia melihat ada orang datang ke tempat penjual bubur itu dia menanyakan rumah Pak RT, rumah ketua KPK,” ucap Argo.

Baca: Bom Rakitan di Rumah Agus Palsu

Rumah Agus Rahardjo diteror bom oleh orang tidak dikenal pada Rabu, 9 Januari 2019 pagi. Mabes Polri bom yang diletakkan di rumah Agus Rahardjo palsu.

Kepastian itu didapat setelah dilakukan identifkasi dan analisis mendalam. “Memang ada sejenis paralon. Ada juga kabel-kabel. Ada baterai, tetapi tidak merupakan satu rangkaian firing devices yang selayaknya bom. Detonator tidak ada sama sekali,” beber Iqbal di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 10 Januari 2019.

Sebelumnya, polisi telah meminta keterangan Pimpinan KPK, Laode M. Syarief. Hal tersebut terkait teror bom molotov di kediamannya.

(YDH)

Novel Desak TGPF Teror Pimpinan KPK Dibentuk

Jakarta: Penyidik senior Novel Baswedan meminta Presiden Joko Widodo memberikan atensi terhadap teror yang menimpa pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, Novel khawatir pelaku tidak bisa terungkap.

“Semoga bapak Presiden mau mendesak Polri untuk mengungkap ini semua, tidak seperti yang lain tidak terungkap sama sekali,” kata Novel di Gedung Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jalan Bungur Raya, Jakarta Pusat, Kamis, 10 Januari 2018.

Ia pun meminta Jokowi segera membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF). Bila Presiden turun tangan maka TGPF akan lebih efektif lantaran melibatkan semua kalangan.  

“Sebenernya bisa saja KPK melakukan itu, tapi akan lebih tepat bila presiden membentuk TPGF. Itu bisa juga diungkap dengan melibatkan semua kalangan,” ungkap Novel.

Tadi pagi, Presiden Joko Widodo memerintahkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengusut tuntas kasus teror bom terhadap pimpinan KPK. Jokowi menegaskan intimidasi terhadap penegak hukum tak bisa dibiarkan.

“Saya rasa tidak ada toleransi untuk itu, kejar dan cari pelakunya,” tegas Jokowi di Perum Bulog Divre DKI Jakarta, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis, 10 Januari 2019.

Baca: 11 Saksi Diperiksa Terkait Teror di Rumah Laode

Presiden menyebut keamanan pimpinan selalu menjadi prioritas. Ia juga menjamin keamanan penyidik Lembaga Antirasuah.

Namun, Presiden ke-7 Indonesia itu takin KPK tak gentar. Teror tak akan menghentikan mereka memberantas korupsi di Tanah Air.

Rumah Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua KPK Laode M. Syarief diteror bom, Rabu, 9 Januari 2019. Sebuah tas berisi pipa rakitan bom ditemukan di kediaman Agus di Bekasi, Jawa Barat.

Sedangkan rumah Laode di Kalibata, Jakarta Selatan, diserang dua bom molotov. Bom kedua yang dilempar diketahui meledak.

(YDH)

Rumah Pimpinan KPK Dijaga Lebih dari Lima Polisi

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono–Medcom.id/Siti Yona Hukmana.

Jakarta: Rumah Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif dijaga ketat usai teror bom molotov di kediaman keduanya. Rumah Agus dan Laode kini dijaga sedikitnya enam polisi selama 24 jam penuh.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan, polisi yang berjaga di rumah Agus dan Laode berpakaian dinas. Sementara polisi berpakaian preman memback-up dengan memantau dan berpatroli di sekitar rumah Agus dan Laode.

“(Kami) tak mau kecolongan,” kata Argo di Jakarta Selatan, Kamis, 10 Januari 2019.

Rumah Agus di Perum Graha Indah Blok A9/15, Kelurahan Jatimekar, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat, diteror pada Rabu, 9 Januari 2019. Pagar rumah Agus digantungi tas mencurigakan. Belakangan diketahui tas berisi semen putih.

Pada saat hampir bersamaan, rumah Laode di Jalan Kalibata Selatan, Pancoran, Jakarta Selatan, dilempari dua bom molotov. Satu bom meledak.

Baca: Bom Rakitan di Rumah Agus Palsu

Kepolisian sudah memeriksa sejumlah saksi, dan mencurigai dua orang berboncengan sepeda motor. Tindak tanduk mereka terekam kamera closed-circuit television (CCTV). Densus 88 Mabes Polri dan dari Laboratorium Forensik (labfor) Polda Metro Jaya juga sedang mengidentifikasi barang bukti.

(YDH)

PAN Cuek Penyebar Hoaks Dikaitkan dengan Prabowo

Jakarta: Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto ogah pusing soal tudingan pelaku penyebar hoaks tujuh kontainer surat suara tercoblos relawan Prabowo-Sandi. Yandri memastikan yang bersangkutan tak tercantum sebagai relawan resmi.

“Kalau orang menerjemahkan kemudian mengakaitkan itu saya kira hak mereka lah. Kita tidak akan merisaukan itu,” tegas Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 10 Januari 2019.

Baca: Bagus Bawana Diyakini Terkait dengan BPN Prabowo-Sandi

Yandri sudah memverifikasi dan mengklarifikasi posisi Bagus Bawana Putra. Nama itu tidak tercatat sebagai relawan maupun anggota organisasi resmi.

“Enggak ada ketua relawan. Saya kan wakil ketua di Badan Pemenangan Nasional. Enggak ada tuh namanya,” ujarnya.

Baca: PKS: Penyebar Hoaks Catut Nama Prabowo

BPN masih memantau perkembangan kasus tersebut. Apabila melebar dan merugikan, BPN tak segan bertindak.

Sebanyak empat pelaku hoaks surat suara tercoblos ditangkap. Satu di antaranya Bagus, pembuat konten hoaks.

Hoaks disebarkan melalui Twitter untuk menarik simpati masyarakat. Ia kemudian menutup akun dan membuang barang bukti berupa telepon genggam beserta kartu di dalamnya. Ia kemudian kabur dari Jakarta.

“Pelaku ditemukan di wilayah Sragen, Jawa Tengah,” ucap Kasubdit I Dittipid Sibar Kombes Dani Kustoni di Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 9 Januari 2019.

(OJE)

Polisi Bidik Donatur Hoaks Surat Suara Tercoblos

Polisi menggiring BBP (tengah), tersangka kasus berita hoax saat Rilis berita hoax 7 kontainer surat suara tercoblos, di Divisi Humas, Mabes Polri, Jakarta. Foto: Antara/Reno Esnir.

Jakarta: Penyidik Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengusut siapa aktor intelektual dari penyebar hoaks tujuh kontainer surat suara tercoblos. Dugaan adanya penyandang dana juga didalami. 

“Apabila ada fakta hukum di situ, tim akan bekerja secara maksimal,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 10 Januari 2019. 

Untuk itu, saat ini kreator dan buzzer hoaks surat suara tercoblos, Bagus Bawana Putra (BBP), masih dimintai keterangannya. Pasalnya, pernyataan dari BBP sangat penting dalam mengungkap kasus. 

“Ini untuk mengungkap aktor intelektual atau buzzer lain yang terlibat secara aktif didalam penyebaran berita hoaks tersebut,” jelasnya. 

Sementara itu, penyidik belum memanggil sejumlah pihak. Panggilan kelak akan berdasarkan keterangan tersangka dan pemeriksaan jejak digital. 

Baca: TKN Duga Masih Ada Aktor Intelektual Hoaks Surat Suara

Sebanyak empat pelaku hoaks surat suara tercoblos ditangkap Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Satu di antaranya adalah Bagus, sang pembuat konten.

Hoaks disebarkan Bagus melalui Twitter untuk menarik simpati masyarakat. Ia kemudian menutup akun. Barang bukti ponsel yang dipakai beserta kartu di dalamnya lalu dibuang. Bagus lalu keluar dari Jakarta.

“Pelaku ditemukan di wilayah Sragen, Jawa Tengah,” ucap Kasubdit I Dittipid Siber Kombes Dani Kustoni di Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 9 Januari 2019.

(OGI)

11 Saksi Diperiksa Terkait Teror di Rumah Laode

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono – Medcom.id/Siti Yona Hukmana.

Jakarta: Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengungkapkan pihaknya sudah memeriksa belasan orang terkait teror di rumah Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif. Polisi juga sudah memeriksa Laode. 

“Ada saksi 11 orang yang kita periksa dari korban keluarga, dari orang yang tinggal di situ. Ada saksi yang jualan di depan rumah korban dan juga rumah di samping kiri atau tetangga,” kata Argo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis, 10 Januari 2019. 

Argo menyebut ke-11 orang itu diperiksa lantaran mengetahui dan melihat pelemparan bom molotov ke rumah Laode. Dari pemeriksaan polisi mendapat sejumlah keterangan.  

“Ada saksi yang mendengar lemparan yang menyerupai gelas pecah suaranya dan ada juga dari saksi menyampaikan ada suara kendaraan bermotor roda dua. Suara-suara itu yang disampaikan ke penyidik saat pemeriksaan,” beber Argo.

(Baca juga: Kapolri Diperintahkan Kejar Peneror Pimpinan KPK)

Selain pemeriksaan saksi, penyidik telah mengamankan sejumlah barang bukti salah satunya kamera pengawas (CCTV). Saat ini, rekaman CCTV tengah dievaluasi oleh tim laboratorium forensik (labfor) Polri.

“Kita masih menunggu hasil dari labforensik,” imbug dia.

Rumah Laode diteror bom pada Rabu, 9 Januari 2019 dini hari sekitar pukul 01.00 WIB oleh dua orang tak dikenal. Atas kejadian itu, ia langsung melapor ke polisi.

Dua orang diduga pelaku tengah diselidiki polisi. Aparat kemanan telah membentuk tim, yakni dari Densus 88 Mabes Polri dan dari Puslabfor Polda Metro Jaya. 

(Baca juga: Bom Rakitan di Rumah Agus Palsu)
 

(REN)

Nafsu Makan Ratna Membaik

Jakarta: Artis Atiqah Hasiholan mendatangi rumah tahanan (rutan) Polda Metro Jaya, Kamis, 10 januari 2019. Ia datang bersama suaminya aktor Rio Dewanto dan anaknya untuk menjenguk sang ibu, Ratna Sarumpaet. 

“Tiap hari sih saya jenguk. Hampir tiap hari,” tutur Atiqah usai menjenguk. 

Atiqah mengaku ibunya sehat. Nafsu makan Ratna juga semakin membaik.

“Ya sekarang sudah agak mendingan, sudah mau makan. Alhamdulillah,” tambah dia. 

(Baca juga: Polisi Kembali Limpahkan Berkas Perkara Ratna)

Sebelumnya, Ratna sempat diberitakan mengalami depresi dan kehilangan nafsu makan. Kondisi tersebut juga sempat membuat kuasa hukum dan Atiqah mengajukan tahanan kota buat Ratna. Tapi permintaan itu ditolak. 

Ratna menjadi tersangka setelah menyebarkan informasi bohong dengan mengaku dianiaya sejumlah orang di Bandung, Jawa Barat, pada Selasa, 21 September 2018. Namun, polisi menemukan pada tanggal itu, Ratna sedang dirawat usai operasi plastik di Jakarta. 

Atas kebohongannya, ia disangka melanggar Pasal 14 Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Pasal 28 juncto Pasal 45 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ratna terancam maksimal hukuman 10 tahun penjara. (Santa Cicilia Sinabariba

(REN)

Amnesty International Sebut Teror Bom Akibat Impunitas

Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid (Foto: Marcheilla Ariesta/Medcom.id)

Jakarta: Amnesty International Indonesia mengecam aksi teror di rumah pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Teror tersebut menyerang pembela hak asasi manusia di sektor antikorupsi.

“Tidak tanggung-tanggung serangan terjadi pada level pimpinan KPK.” kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid di Jakarta, Kamis, 10 Januari 2018.

Menurutnya teror seperti ini kerap terjadi akibat ketiadaan hukuman atau impunitas terhadap pelaku penyerangan pekerja HAM di sektor antikorupsi.

“Belum terkuak pelaku penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan setelah lebih dari satu tahun tidak ada penyelesaian. Sekarang giliran ketua dan wakil ketua KPK diserang karena kerja-kerja mereka di sektor antikorupsi.” ucap Usman.

Kepolisian diminta segera mengungkap pelaku di balik aksi ini. Hal ini juga diharapkan sebagai cambuk untuk kepolisian merampungkan kasus Novel Baswedan.

Baca: Kapolri Diperintahkan Kejar Peneror Pimpinan KPK

Selain itu, ia pun mendesak Presiden Jokowi mengambil langkah tegas atas insiden ini. Jokowi harus mengambil inisiatif untuk memerintahkan kapolri melindungi pimpinan dan pegawai KPK beserta keluarga.

“Inilah momen yang tepat bagi Jokowi untuk menunjukkan komitmennya melindungi pejuang HAM di sektor antikorupsi. Dan juga untuk melihat kemungkinan apakah teror-teror terhadap pimpinan dan pegawai KPK ini berujung pada dalang yang sama yaitu mereka yang ingin menghambat KPK melakukan kerjanya memberantas korupsi di Indonesia.” kata dia.

Rabu, 9 Januari 2019 rumah Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif diteror bom. Sebuah tas berisi pipa rakitan bom ditemukan di kediaman Agus di Bekasi, Jawa Barat. Sedangkan rumah Laode di Kalibata, Jakarta Selatan, diserang dua bom molotov.

(YDH)

84 Nomor Telepon KPK Gadungan Terbongkar

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar praktik penipuan mengatasnamakan lembaganya. Pelaku menggunakan nomor telepon yang identik dengan milik lembaga antirasuah untuk menipu dan memeras korbannya.

“Dari sejumlah pelaporan yang masuk ke KPK dan proses telaah yang dilakukan, kami mengidentifikasi 84 nomor telepon yang diduga digunakan para oknum KPK gadungan,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Kamis, 10 Januari 2018.

Dari laporan yang diterima, ada kemiripan antara nomor telepon KPK gadungan dengan nomor telepon KPK. Beberapa nomor telepon KPK gadungan itu adalah +02 021 2557 8300,+02125578300, +622125578300, +2125578300, dan ‎+012125578300.

“Kami pastikan nomor-nomor tersebut tidak berasal dan bukan nomor KPK walaupun ada kesamaan angka,” kata dia.

Masyarakat diminta waspada dan berhati-hati. Publik bisa menghubungi call center 198 atau pengaduan masyarakat KPK 021-25578389 jika menerima telepon dari nomor-nomor tersebut.

“Dan j‎ika ada perbuatan yang sifatnya mengancam, pemerasan agar dilaporkan segera ke aparat penegak hukum setempat,” ucap dia.

Baca: KPK Terima Puluhan Aduan Petugas Gadungan

Febri mengatakan, dari beberapa laporan yang masuk, modus KPK gadungan awalnya menanyakan identitas lengkap korban. Oknum lalu memperingatkan korban karena menyalahgunakan pembukaan rekening Bank BCA, Bank Mandiri, atau Bank Mega.

Oknum menyebut rekening korban digunakan sebagai sarana pencucian uang yang mencapai Rp16 miliar. Setelah itu, oknum menawarkan bantuan kepada korban untuk melaporkan hal tersebut ke Polda Metro Jaya dengan catatan korban memberikan ‘uang pendamping’.

“Ada pelapor yang sudah mentransfer uang sesuai dengan permintaan oknum yang mengaku, seperti Rp14 juta, Rp1 juta, Rp350 ribu,” kata dia.

(OGI)

Bom Rakitan di Rumah Agus Palsu

Kepala Divisi Humas Polri Irjen M. Iqbal – Medcom.id/Ilham Pratama Putra.

Jakarta: Kepala Divisi Humas Polri Irjen M. Iqbal memastikan benda mencurigakan yang diletakkan di rumah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo bukan bom. Kepastian itu didapat setelah dilakukan identifkasi dan analisis mendalam. 

“Memang ada sejenis paralon. Ada juga kabel-kabel. Ada baterai, tetapi tidak merupakan satu rangkaian firing devices yang selayaknya bom. Detonator tidak ada sama sekali,” beber Iqbal di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 10 Januari 2019.

Iqbal menambakan pada bom palsu juga ditemukan serbuk putih. Setelah dianalisis Puslabfor Bareskrim Polri dipastikan serbuk itu bukan bahan peledak. 

(Baca juga: Kapolri Diperintahkan Kejar Peneror Pimpinan KPK)

“Maka dari itu, pagi ini Polri simpulkan bahwa yang ditemukan di lokasi kediaman KPK adalah bom palsu,” papar dia. 

Meski demikian, Iqbal memastikan akan mengusut pelaku pembuat bom palsu tersebut. “Diduga hanya menakut-nakuti. Kita akan ungkap siapa pelakunya,” ujar dia. 

Kemarin, teror terjadi di rumah dua pimpinan KPK, Agus Rahardjo dan Laode M Syarif. Di rumah Laode, penghuni rumah menemukan botol berisi spirtus yang dilengkapi sumbu api.

(REN)

Sejumlah Legislator Bekasi Kembalikan Uang Suap Meikarta

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima pengembalian uang dari sejumlah anggota DPRD Bekasi. Total uang Rp100 juta itu diduga bagian aliran suap izin proyek pembangunan Meikarta, milik Lippo Group di Bekasi.

“Tentu kami sita untuk menjadi bagian dari berkas penanganan perkara,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Kamis, 10 Januari 2019.

Baca: Sumber Suap Meikarta Teridentifikasi

Febri mengultimatum legislator Bekasi yang juga menerima uang Meikarta kooperatif dan mengembalikannya ke KPK. Apalagi, penyidik telah mengantongi nama penerima suap.

“Lebih baik terus terang saja para anggota DPRD ini atau pihak lain yang menerima uang dan bersikap kooperatif itu akan lebih dihargai secara hukum,” tegas Febri.

KPK mengungkap fakta baru aliran dana suap Meikarta untuk sejumlah anggota DPRD Bekasi. Suap pemberian Lippo Group itu diduga untuk membiayai pelesiran legislator Bekasi ke luar negeri. Parahnya, keluarga anggota DPRD Bekasi juga ikut jalan-jalan menggunakan uang suap.

Baca: KPK Periksa Sespri Bos Lippo Cikarang

Meikarta merupakan salah satu proyek prestisius milik Lippo Group. Penggarap proyek Meikarta ialah PT Mahkota Sentosa Utama, yang merupakan anak usaha dari PT Lippo Cikarang Tbk. Sementara PT Lippo Cikarang Tbk di bawah naungan Lippo Group.

Secara keseluruhan, nilai investasi proyek Meikarta ditaksir mencapai Rp278 triliun. Meikarta menjadi proyek terbesar Lippo Group selama 67 tahun bisnis Mochtar Riady berdiri.

KPK menetapkan sembilan tersangka dalam kasus ini.Kesembilan tersangka itu ialah Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi Jamaludin; dan Kepala Dinas Damkar Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahar.

Baca: KPK Mengendus Adanya Manipulasi Izin Meikarta

Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati; dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi juga menjadi tersangka. Sedangkan dari pihak swasta yang berstatus tersangka ialah Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro; dua konsultan Lippo Group, Taryudi dan Fitra Djajaja Purnama; serta pegawai Lippo Group Henry Jasmen.

Billy Sindoro diduga memberikan uang Rp7 miliar kepada Neneng Hasanah Yasin dan anak buahnya. Uang itu diduga bagian dari fee yang dijanjikan Rp13 miliar terkait proses pengurusan izin proyek Meikarta.

(OJE)

Kapolri Diperintahkan Kejar Peneror Pimpinan KPK

Jakarta: Presiden Joko Widodo memerintahkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengusut tuntas kasus teror bom terhadap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jokowi menegaskan intimidasi terhadap penegak hukum tak bisa dibiarkan.

“Saya rasa tidak ada toleransi untuk itu, kejar dan cari pelakunya,” tegas Jokowi di Perum Bulog Divre DKI Jakarta, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis, 10 Januari 2019.

Baca: Jokowi Diminta Beri Atensi Penuntasan Teror KPK

Presiden menyebut keamanan pimpinan selalu menjadi prioritas. Ia juga menjamin keamanan penyidik Lembaga Antirasuah.

Namun, Presiden ke-7 Indonesia itu takin KPK tak gentar. Teror tak akan menghentikan mereka memberantas korupsi di Tanah Air.

Baca: Pimpinan KPK Tak Gentar

Rumah Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua KPK Laode M. Syarief diteror bom, Rabu,  9 Januari 2019. Sebuah tas berisi pipa rakitan bom ditemukan di kediaman Agus di Bekasi, Jawa Barat.

Sedangkan rumah Laode di Kalibata, Jakarta Selatan, diserang dua bom molotov. Bom kedua yang dilempar diketahui meledak.

(OJE)

Bos PT Hutama Karya Diperiksa Terkait Korupsi IPDN

Ilustrasi KPK – MI.

Jakarta: Direktur Utama PT Hutama Karya, Bintang Perbowo dipanggil penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pembangunan Gedung IPDN di Kabupaten Agam  Sumatera Barat.

“Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka BRK (Budi Rachmat Kurniawan),” kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Kamis, 10 Januari 2018.

Penyidik juga mengagendakan pemeriksaan terhadap Kepala Divisi Keuangan PT Hutama Karya (Persero), Anis Anjayani. Dia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka yang sama.

General Manager Divisi Gedung PT Hutama Karya, Budi Rachmat Kurniawan, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan konstruksi Gedung IPDN Sumbar tahun Anggaran 2011, bersama dengan Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Setjen Kementerian Dalam Negeri Dudy Jocom.

(Baca juga: KPK Periksa 42 Saksi Terkait Kasus Korupsi IPDN)

Saat proyek ini bergulir, Dudy Jocom tercatat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset Sekjen Kemendagri tahun 2011.

Dalam kasus ini, Budi dan Dudy diduga telah menyalahgunakan kewenangan untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain. Akibatnya, negara dirugikan Rp34 miliar dari total nilai proyek Rp125 miliar.

Atas perbuatannya, Budi dan Dudy disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 huruf a atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

(REN)

Polisi Kembali Limpahkan Berkas Perkara Ratna

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono – Medcom.id/Siti Yona Hukmana.

Jakarta: Penyidik Polda Metro Jaya kembali melimpahkan berkas perkara kasus berita bohong Ratna Sarumpaet ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta, hari ini, Kamis, 10 Januari 2019. Berkas sempat dikembalikan karena belum lengkap.

“Ya hari ini kita serahkan kembali berkas perkara Ibu Ratna Sarumpaet,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono, saat dikonfirmasi Medcom.id, Kamis, 10 Januari 2019.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengembalikan berkas Ratna kepada penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya pada awal Desember 2018. Penyidik diminta untuk melengkapi keterangan saksi maupun tersangka.

Dengan melengkapi kekurangan diharapkan setelah penyerahan kali ini, bisa dinyatakan lengkap oleh jaksa. Sebelumnya, pelimpahan berkas direncanakan pada Senin, 7 Januari 2019 namun batal.
 
Dalam kasus ini penyidik telah memeriksa sejumlah saksi. Mereka ialah Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais, dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta Asiantoro. Ketua Cyber Indonesia Muannas Al Aidid sebagai pelapor dalam kasus itu, Wakil Ketua Tim Badan Pemenangan Nasional pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Nanik S Deyang juga telah diperiksa.

(Baca juga: Ratna Cuma Kembalikan Rp10 Juta ke Pemprov DKI)

Sejumlah nama lain, seperti juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak dan staf pribadi Ratna, Ahmad Rubangi, dan dua anak Ratna, Atiqah Hasiholan, Fathom Saulina dan terakhir akademisi Rocky Gerung.

Ratna disangka melanggar Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Pasal 28 juncto Pasal 45 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ia terancam hukuman 10 tahun penjara.

(REN)

Novel Baswedan Jadi Saksi Fakta Sidang Lucas

Jakarta: Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan akan menjadi saksi fakta dalam persidangan Lucas. Lucas didakwa menghalangi penyidikan. Ia membantu petinggi PT Paramount Enterprise International Eddy Sindoro ke luar negeri.

“Dia kan menjadi tersangka menghalang-halangi. Fakta menghalangi penyidik meski dijelaskan,” jelas ata Novel di Gedung Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat, Kamis, 10 Januari 2018.

Baca: Lucas Bantah Bantu Eddy Sindoro Melarikan Diri

Lucas sebelumnya membantah merintangi penyidikan KPK dalam kasus yang menjerat Eddy. Dia juga tak terima disebut menerima bayaran dari Eddy.

“Dan perlu diketahui bahwa Eddy Sindoro itu tidak perlu bantuan karena dia tidak dicekal atau red notice sejak April 2016. Ketika dia ke luar negeri waktu Agustus 2018 melintasi imigrasi pun enggak dicekal jadi untuk apa dibantu,” ujar Lucas saat persidangan November 2018.

Baca: Hindari KPK, Pengacara Minta Eks Petinggi Lippo Keluar WNI

Lucas didakwa menghalangi penyelidikan, terlebih saat Eddy Sindoro akan ditangkap otoritas Malaysia. Eddy sempat dideportasi ke Indonesia oleh otoritas Malaysia. Namun, Lucas diduga justru membantu Eddy untuk kembali keluar dari Indonesia.

Lucas didakwa melanggar Pasal 21 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(OJE)

Jokowi Diminta Beri Atensi Penuntasan Teror KPK

Jakarta: Presiden Joko Widodo diminta bertindak soal teror terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terlebih, teror menyasar dua pimpinan KPK, Agus Rahardjo dan Laode M. Syarif.

“Sebaiknya pimpinan negara memberikan atensi dan dukungan pengungkapan tuntasnya perbuatan teror itu,” kata mantan Pimpinan KPK Indriyanto Seno Adji saat dihubungi, Jakarta, Kamis, 10 Januari 2018.

Baca: Pimpinan KPK Tak Gentar

Indriyanto menilai teror bukan lagi masalah kecil. Agus dan Laode merupakan pucuk pimpinan lembaga hukum.

“Sebaiknya Polri tetap melakukan pendalaman menuntaskan pelaku teror untuk mengetahui apa motivasinya lakukan tindakan teror yang melawan hukum tersebut,” ucap dia.

Penuntasan kasus ini penting demi mencegah peristiwa serupa terulang pada pegawai KPK lainnya. Jauh sebelum teror padapimpinan, dua penyidik KPK, Novel Baswedan dan Afif Julian Miftah, diteror orang tak dikenal.

Baca: Dua Pelempar Molotov Terekam CCTV

Ironisnya, polisi belum juga mengungkap siapa pelaku, termasuk otak di balik penyerangan tersebut. Padahal, CCTV maupun keterangan saksi telah dikantongi.

“Menuntaskan pengungkapan pelaku teror ini agar ada kepastian hukum subyek pelaku teror dan tidak selalu terulang perbuatan teror tersebut,” ucap Indriyanto.

Indriyanto menjawab diplomatis saat disinggung teror berkaitan penanganan perkara besar di KPK. Dia hanya menyebut motif bisa terungkap setelah polisi menangkap pelaku.

“Segala asumsi bisa saja terjadi, sehingga belum bisa dipastikan keterkaitan dengan kasus korupsi, itu perlu pendalaman kepastian motivasi dan pelakunya secara akurasi,” beber dia.

(OJE)

Abraham Samad: Pelaku Teror KPK Koruptor Teroris

Jakarta: Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengutuk keras kejadian teror bom yang terjadi pada pimpinan KPK Laode M Syarif dan Agus Rahardjo. Menurutnya, kasus pelemparan bom molotov tersebut menunjukan adanya ‘mutasi koruptor’.

“Kasus pelemparan teror ini menunjukan ada ‘mutasi koruptor’ dari koruptor ke teroris (koruptor teroris),”ungkapnya di Jakarta, Rabu, 9 Januari 2019.

Ia menilai bahwa peristiwa tersebut bukan hanya pengrusakkan belaka, tapi teror yang keji. Menurut dia, teror itu dilakukan dengan cara-cara licik.

“Melakukan aksi teror kepada personel KPK. Sama seperti yg dialami saudara Novel Baswedan,”ujarnya.

Abraham Samad kemudian mengatakan, orang KPK tidak akan mengendorkan pekerjaannya untuk memberantas korupsi atas peristiwa teror bom tersebut. Menurut dia, fondasi KPK dibangun dengan teror dan intimidasi.

Semakin diteror, kata Abraham, KPK malah akan semakin kuat. Ia menilai, perbuatan para koruptor teroris itu ibarat hanya melempar bensin di tengah api yang sedang menyala.

Baca: Pelaku Teror KPK Diduga Orang yang Sama

Ia kemudian berharap agar pimpinan, penyidik, dan staff KPK terus semangat dan kompak serta tidak takut apalgi kalah dengan koruptor teroris. Menurut Abraham, KPK harus terus dikawal dan dijaga.

“Koruptor harus terus dilawan, apapun resikonya. Kami juga mendesak pihak berwenang untuk mengusut tuntas pelaku dan motif dibalik teror ini. Ini bukan kriminal biasa. Ini sudah teror sistematis yang ditujukan kepada KPK dan seluruh personelnya,” tandasnya.

Kediaman dua pimpinan KPK yakni Agus Rahardjo dan Laode M Syarif mendapat teror bom dari orang tak dikenal. Peristiwa teror ini, terjadi dalam waktu bersamaan.

Polda Metro Jaya telah menurunkan tim khusus dibantu Densus 88 untuk mendalami teror tersebut. CCTV dari rumah Agus dan Laode pun tengah diperiksa untuk mencari identitas pelaku. (Insi Nantika Jelita)

(DMR)

Tingkat Korupsi Pendaftaran CPNS Disebut Menurun

Jakarta: Upaya peningkatan pemberantasan korupsi di sektor pelayanan publik terus dilakukan pemerintah. Hasilnya, tindakan korupsi menurun di berbagai sektor. 

Hal itu diungkapkan Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho dalam diskusi bertajuk Pelayanan Rakyat Bebas dari Korupsi. Acara pemaparan data hasil survei dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) itu digelar di Kantor Staf Presiden RI, Jakarta, Rabu 9 Januari 2019. 

“Penurunan tingkat korupsi di sektor pendaftaran calon pegawai negri sipil (CPNS) dari yang sebelumnya 60 persen pada 2016 menjadi 30 persen pada 2018,” ujarnya. 

Baca: Upaya Jokowi Memberantas Korupsi

Yanuar mengakui tindakan korupsi belum sepenuhnya leyap terutama di sektor pelayanan masyarakat. Namun demikian upaya untuk membenahi ke arah yang lebih baik teta menjadi fokus utama. 

“Semua data menunjukkan korupsi itu menurun. di sektor-sektor yang mengurusi banyak orang tentu tidak nol, tapi berkurang jauh, (sektor) kesehatan tinggal lima persen, pendidikan menjadi delapan persen,” paparnya.

Diskusi ini juga menyajikan data LSI yang menunjukkan semakin tingginya persentase masyarakat untuk memberikan uang tambahan kepada petugas pelayanan publik. Seperti sektor kesehatan misalnya, 95 persen responden yang di survei menyatakan tidak membayar uang tambahan untuk memperoleh fasilitas kesehatan.

Menurutnya, penurunan persentase korupsi ini dikarenakan upaya perbaikan pelayanan publik. Mulai dari kemudahan akses, pelayanan yang lebih bersih dari pungutan liar, hingga perbaikan sistem.

“Ke depan, upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang juga bersih dari praktik korupsi akan terus diperkuat,” ucap Yanuar.

Baca: Ketua DPR Menyerukan Jihad Lawan Korupsi

Upaya perbaikan pelayanan publik untuk penurunan tingkat korupsi ini juga terlihat dari adanya Mall Pelayanan Publik (MPP) yang didukung dan diperkuat oleh Perpres No.54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas-PK). Hingga saat ini, telah terbentuk 9 MPP yang tersebar di berbagai daerah dan kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Bitung, Tomohon, Banyuwangi, dan Batam.
 
Dalam diskusi ini juga hadir yang Eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar, Koordinator Indonesia Coruption Watch (ICW) Adnan Topan Hudoyo, serta Eks Jubir KPK Johan Budi. (Santa Cicilia Sinabariba)

(UWA)

Eks Auditor BPK Dijebloskan ke Lapas

Terdakwa kasus suap pemberian opini WTP kepada Kemendes PDTT, Rochmadi Saptogiri (kanan), menanti sidang putusan di Pengadilan Tipikor. Foto: MI/Bary Fathahilah.

Jakarta: Jaksa eksektor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi mantan auditor utama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rochmadi Saptogiri. Rochmadi dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Cibinong.

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan eksekusi dilakukan setelah vonis Rochmadi berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Rochmadi dihukum atas kasus dugaan suap pemberian label WTP atas audit keuangan Kemendes.

“Hari ini KPK melakukan eksekusi d terhadap terdakwa Rochmadi Saptogiri,” kata Febri di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 9 Januari 2018.

Rochmadi divonis bersalah pada 5 Maret 2018. Ia dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider 4 bulan kurungan.

Baca: Auditor BPK Banding Vonis 7 Tahun Penjara

Putusan tersebut lebih rendah dari yang dituntut oleh jaksa penuntut umum yang menuntut Rochmadi 15 tahun penjara. Dalam tuntutannya, jaksa juga mewajibkan Rochmadi membayar uang pengganti sebesar Rp200 juta.

(DMR)

Korupsi Sektor Layanan Publik Masih Terjadi

Ilustrasi. Warga memanfaatkan layanan pembuatan dan perpanjangan SIM kendaraan bermotor di Gerai SIM Pelayanan Polda Metro Jaya, Mall Pelayanan Publik, Jakarta, Jumat, (22/6). Foto: MI/Pius Erlangga

Jakarta: Indonesia Coruption Watch (ICW) menemukan fakta bahwa masih ada tindak korupsi yang terjadi di sektor layanan publik. Setidaknya ada tiga karakteristik korupsi yang terjadi di sektor layanan publik. 

Koordinator ICW, Adnan Topan Husodo mengatakan, tiga karakteristik itu yakni; dilakukan oleh pejabat di level jabatan menengah ke bawah, dilakukan secara menyebar dengan nilai korupsi yang kecil, serta dilakukan dalam bentuk pemerasan dan pungli. Pungutannya pun berkisar dari Rp50 ribu hingga Rp200 ribu.
 
“Pungutan yang dilakukan pun berkisar antara Rp50 ribu hingga Rp200 ribu,” jelas Adnan dalam diskusi yang digelar di Kantor Staf Presiden RI, Selasa, 9 Januari 2019.

Adnan juga menilai perlu adanya perbedaan dalam menangani kasus pungli dengan kasus suap. Menurutnya, hukum saja tidak dapat menjadi dasar pemberantasan pungli, perlu ada perbaikan ekosistem pelayanan publik terutama menyoal regulasi.

“Saya kira pada titik tertentu kerja kita akan berhenti dan praktek (pungli) itu akan kembali lagi. Karena tak ada yang mau diubah kalau pendekatannya hanya itu (hukum),” tegasnya.

Baca: Sistem OSS Keharusan dalam Mengurus Izin Usaha

Pelayanan publik yang tersedia juga harus dapat menciptakan kepercayaan masyarakat. Pelayanan yang cepat, murah, dan transparan dapat menjadi solusi yang bisa dilakukan Pemerintah.

“Ketika kita buat pengaduan, yang dibutuhkan adalah seberapa cepat responsnya. Kalau lambat, orang enggak akan mengadu lagi,” tambahnya.

Ia juga mencontohkan pentingnya pemberian informasi yang jelas kepada masyarkat seperti yang diterapkan di pelayanan swasta seperti bank. (Santa Cicilia Sinabariba)

(DMR)

Pelaku Teror KPK Diduga Orang yang Sama

Ilustrasi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Foto: MI/Rommy Pujianto

Jakarta: Wadah Pegawai (WP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga pelaku teror bom di kediaman dua pimpinan, Agus Rahardjo dan Laode M Syarif sama dengan pelaku teror penyidik dan pegawai sebelumnya. Alasannya, terdapat beberapa kemiripan cara meneror dari pelaku.

KPK membuka rekaman CCTV di penyerangan terhadap penyidik Kompol Afif. Dalam rekaman itu, terlihat dua orang menggunakan motor dengan penutup wajah.

“Pertama pelakunya dua orang yang naik motor, tapi wajahnya ditutupi, punya korelasi yang sama dengan pelakunya bang Afif, bom, kemudian air keras mobil, bang Novel (Novel Baswedan) juga,” kata Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo Harahap di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 9 Januari 2019.

Yudi yakin aksi teror terhadap KPK bakal terus terjadi. Apalagi, kata dia, jika pihak kepolisian tidak mengungkap pelaku teror-teror tersebut.

“Kami juga yakin ini bukanlah yang terakhir bisa jadi besok ada penyelidik, jaksa atau petugas KPK lainnya yang diteror,” kata dia.

Baca: Pengamanan Pimpinan KPK Diperkuat

Yudi berharap pemerintah benar-benar serius menuntaskan kasus teror terhadap pegawai KPK. Terpenting, polisi bisa mengungkap otak di balik penyerangan tersebut.

Kediaman dua pimpinan KPK yakni Agus Rahardjo dan Laode M Syarif mendapat teror bom dari orang tak dikenal. Peristiwa teror ini, terjadi dalam waktu bersamaan.

Polda Metro Jaya telah menurunkan tim khusus dibantu Densus 88 untuk mendalami teror tersebut. CCTV dari rumah Agus dan Laode pun tengah diperiksa untuk mencari identitas pelaku.

(DMR)

Jaksa Agung Pastikan Bersinergi dengan KPK dan Polri

Jaksa Agung M Prasetyo (tengah) menerima aset rampasan kasus korupsi dari KPK. Foto: Medcom.id/Sunnaholomi Halakrispen.

Jakarta: Jaksa Agung M Prasetyo menyatakan, tidak ada tumpang tindih antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mabes Polri, dengan Kejaksaan Agung. Justru, seluruh penegak hukum saling bersinergi. 

“Kalau kita alami kesulitan keterbatasan kewenangan, kita bisa meminta bantuan. Tidak pernah ada perkara kita berebut, jadi penilaian ada tumpang tindih tidak tepat,” ujar Prasetyo di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu, 9 Januari 2019. 

Baca: Legislator Dorong Kejagung Memperluas Wilayah Bebas Korupsi

Lembaga hukum punya ciri khas menangani kasus seperti KPK yang selama ini melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada pelaku korupsi. Prasetyo pun menegaskan lembaga yang dipimpinnya punya instrumen serupa terutama dalam pencegahan korupsi. 

“Saya rasa anda tahu bagaimana kita punya program TP4 (Tim Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan) yang ada di pusat dan daerah,” ujarnya. 

Baca: Kejagung Siap Suplai Jaksa ke KPK

Menurutnya, dari program TP4 sudah sekian ribu proyek pembangunan yang meminta pendampingan kejaksaan. Selain itu, ratusan triliun dana pembangunan pun telah diamankan.

(UWA)

Pengamanan Pimpinan KPK Diperkuat

Juru bicara KPK Febri Diansyah. Foto: MI/Rommy Pujianto

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal memperkuat pengamanan kepada pejabat dan kelima pimpinan. Peningkatan keamanan dilakukan setelah kediaman dua pimpinan KPK, Agus Rahardjo dan Laode M Syarif diteror bom oleh orang tak dikenal.

“Ketika ada peristiwa atau ada kejaian maka KPK melakukan mitigasi resiko tersebut, dan jika dibutuhkan akan melakukan penguatan aspek keamanan,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 9 Februari 2019.

Febri mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan jajaran kepolisian untuk mengungkap teror terhadap kedua pimpinan tersebut. Lembaga Antirasuah akan menunggu hasil penyelidikan dari pihak kepolisian.

“Mari kita tunggu saja bagaimana proses yang terjadi di Polri, karena ini ranahnya adalah dugaan tindak pidana, maka tentu ada proses penegakan hukum yang akan dilakukan,” pungkasnya.

Baca: Pengamanan di Rumah Komisioner KPK Ditingkatkan

Kediaman dua pimpinan KPK yakni Agus Rahardjo dan Laode M Syarif mendapat teror bom dari orang tak dikenal. Peristiwa teror ini, terjadi dalam waktu bersamaan.

Polda Metro Jaya telah menurunkan tim khusus dibantu Densus 88 untuk mendalami teror tersebut. CCTV dari rumah Agus dan Laode pun tengah diperiksa untuk mencari identitas pelaku.

(DMR)

Suap Meikarta ke Pejabat Pemprov Jabar Diselisik

Jakarta: Eks Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap izin proyek pembangunan Meikarta, milik Lippo Group di Bekasi. Aher dihadirkan sebagai saksi untuk tersangka Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin.

Sepanjang pemeriksaan, penyidik mencecar pengetahuan Aher tentang aliran dana suap Lippo Group. “Diklarifikasi juga pengetahuan saksi tentang dugaan aliran dana terhadap sejumlah pejabat atau pegawai Pemprov Jabar,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 9 Januari 2019.

Baca: Aher Akhirnya Memenuhi Panggilan KPK

Penyidik juga mendalami peran Aher. Ahek ‘dikorek’ soal peran dan kewenangan memuluskan proyek tersebut.

“Sebagai gubernur sehubungan dengan rekomendasi perizinan Meikarta,” jelas Febri.

Meikarta merupakan salah satu proyek prestisius milik Lippo Group. Penggarap proyek ialah PT Mahkota Sentosa Utama, anak PT Lippo Cikarang Tbk. Sedangkan PT Lippo Cikarang Tbk di bawah naungan Lippo Group.

Baca: KPK Duga Biaya Pelesiran Anggota DPRD Bekasi dari Korupsi Meikarta

Secara keseluruhan, nilai investasi proyek Meikarta ditaksir mencapai Rp278 triliun. Meikarta menjadi proyek terbesar Lippo Group selama 67 tahun grup bisnis Mochtar Riady itu berdiri.

Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro diduga memberikan uang Rp7 miliar kepada Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan anak buahnya. Uang itu diduga bagian dari fee yang dijanjikan Rp13 miliar terkait proses pengurusan izin proyek Meikarta.

(OJE)

Saksi Diperintah Memberikan Keterangan Palsu di KPK

Jakarta: Komisaris di salah satu perusahaan travel haji dan umrah, Kiagus Emil Fahmy Cornain diduga mengarahkan stafnya, Tedi alias KM Iman Tauhid Khan untuk memberi keterangan palsu pada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Fahmy disebut mengatur skenario. 

Hal tersebut disampaikan Iman saat bersaksi untuk terdakwa Mantan Direktur Utama PT Asuransi Jasa Indonesia (PT Asuransi Jasindo) Budi Tjahjono di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta Pusat.

“Pak Fahmy bilang ‘kamu tenang jangan sebut nama saya, kamu dipanggil KPK, dua sampai tiga kali paling clear.’ Pak Fahmy yang ngatur penasihat hukum, dia juga yang bayar,” beber Iman saat bersaksi, Rabu, 9 Januari 2019.

Iman mengaku Fahmy meminta bertemu berkali-kali. Fahmy mendesak Iman untuk tidak menyampaikan fakta yang sebenarnya saat diperiksa KPK. Iman diiming-imingi uang Rp1 miliar dan jaminan hidup bagi keluarganya.

“Pak Fahmy bilang gini, kamu bertahan saja, kamu saya jamin. Kamu saya kasih Rp1 miliar,” ujar Iman.

Iman mengaku tidak mengikuti kemauan Fahmy. Dia memilih berterus terang ke penyidik.

“Kepada penyidik saya minta waktu mau ngomong benar atau salah. Setelah itu saya buka semua, berikan bukti tulisan saya diarahkan,” ucap Iman.

Fahmy sebelumnya juga bersaksi untuk Budi Tjahjono. Dia mengaku bahwa merekomendasikan Iman untuk menjadi agen Jasindo untuk Budi.

(Baca juga: Eks Dirut Jasindo Dapat Rp3 Miliar Merekayasa Kasus)

Budi diduga merekayasa kegiatan agen dan pembayaran komisi yang diberikan kepada agen PT Asuransi Jasindo seolah-olah sebagai imbalan jasa kegiatan agen atas penutupan asuransi aset dan konstruksi pada BP Migas-KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) tahun 2010 hingga 2012 dan tahun 2012 hingga 2014. Padahal, penutupan tersebut tidak menggunakan jasa PT Asuransi Jasindo.

Budi diketahui mendapat agen fee Rp3 miliar dari Rp3,9 miliar. Sisanya tetap di rekening bank atas nama Iman.

“Ada uang tertinggal di rekening Iman Tauhid (Tedi) Rp994 juta,” ujar Fahmy.

Budi Tjahjono didakwa merugikan negara hingga Rp8,46 miliar dan Rp7,58 miliar atau total Rp16,04 miliar. Hal tersebut berdasarkan hasil laporan hasil penghitungan kerugian keuangan negara dari Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 17 November 2017.

Dalam surat dakwaan, perbuatan Budi tersebut dilakukan bersama-sama dengan orang kepercayaan mantan Kepala BP Migas Raden Priyono, Kiagus Emil Fahmy Cornain dan mantan Direktur Keuangan dan Investasi PT Asuransi Jasindo Sholihah. Ketiganya diduga mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari pengambilan keputusan dan kegiatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Perkara ini bermula dari BP Migas yang berganti nama menjadi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Sebagai pembina, KKKS melakukan pengadaan jasa penutupan asuransi untuk melindungi aset dan proyek BP Migas. Jasindo merupakan salah satu perusahaan yang melakukan penutupan.
 
Jasindo kemudian menjadi leader konsorsium, karena sebelumnya Jasindo hanya berstatus sebagai co-leader konsorsium dalam penutupan asuransi proyek dan aset BP Migas. Dengan menjadi leader konsorsium, Jasindo mendapatkan laba dan keuntungan premi yang lebih besar.
 
Budi didakwa melanggar Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

(Baca juga: Mantan Dirut Jasindo Didakwa Rugikan Negara Rp16,04 Miliar)
 

(REN)

Kejaksaan Tunggu Komnas HAM Penuhi Bukti

Jakarta: Jaksa Agung M Prasetyo meminta Komnas HAM memenuhi bukti-bukti yang diminta pihaknya terkait kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang belum selesai hingga kini. Bukti-bukti tersebut dapat melanjutkan perkara ke pengadilan. 

Prasetyo mengungkap, sejak 2007 ada tujuh kasus pelanggagan HAM berat masa lalu yang diselidiki Komnas HAM. Namun, tak satupun yang bisa naik penyidikan karena belum cukup bukti.

“Terakhir Komnas HAM beri berkas tapi tanpa sedikit pun memenuhi petunjuk jaksa,” ucap Prasetyo di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu, 9 Januari 2019.

Prasetyo menerangkan, baiknya kasus pelanggaran HAM dilihat realistis. Pasalnya sudah berganti presiden dan berganti-ganti ketua Komnas HAM, dan jaksa agung hasilnya tetap sama dan tanpa penyelesaian. Sehingga, Prasetyo menyarankan agar kasus-kasus tersebut diselesaikan dengan cara non yudisial.

“Oleh karena itu saya menyatakan pelanggaran-pelanggaran berat masa lalu lebih tepat diselesaikan dengan pendekatan non yudisial,” jelasnya.

Baca: Delapan Rekomendasi Komnas HAM untuk Pemerintah

Namun, Prasetyo menyadari masih ada pro dan kontra untuk mengabulkan penyelesain secara non yudisial tersebut. Lantaran, masih ada beberapa pihak yang ingin kasus pelanggaran HAM berat tetap diselesaikan di pengadilan.

“Untuk bisa ke persidangan harus cukup buktinya. Seperti kasus 65/66, Komnas HAM bisa enggak temukan tersangkanya. Ini saya sampaikan terbuka ya, bahwa  pendekatan non yudisial dibenarkan undang-undang no 26 tahun 2000,” jelasnya.

Prasetyo menegaskan, untuk bisa menyelesaikan pelanggaran HAM berat harus memiliki semangat menyelesaikan kasus. Bila tidak, akan menjadi kasus warisan.

Baca: Rekonsiliasi Pelanggaran HAM Berat Tak Mudah

“Kita jadi tersandera oleh beban dosa sejarah masa lalu. Itu yang terjadi,” tandasnya. 

(DMR)

Laode Syarif Diperiksa Polisi

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono. Foto: Medcom.id/Siti Yona Hukmana.

Jakarta: Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengaku telah memeriksa Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif. Dia dimintai keterangan selaku korban teror bom.

“Pak Laode kita periksa juga hari ini,” kata Argo di Polda Metro Jaya, Rabu, 9 Januari 2019.

Selain Laode, polisi juga telah memeriksa saksi lainnya. Mereka yakni, Asisten Rumah Tangga Laode, Hartini; Pedagang Kue Suwarni; sopir Laode, Bambang, dan tetangga Laode, Fitra. 

Hartini, Suwarni dan Bambang disebutkan mengetahui saat peristiwa teror bom terjadi, yakni Rabu, 9 Januari 2019 sekitar pukul 01.00 WIB. Sedangkan, Fitra diperiksa berkaitan dengan kamera closed-circuit television (CCTV) miliknya merekam aksi dua terduga pelaku.

“Orang itu yang melihat, mendengar, mengetahui. Siapa saja yang mengetahui kita periksa,” ujar Argo.

Kini dua CCTV milik Laode dan Fitra disita sebagai barang bukti. Polisi akan mengevaluasi hasil rekaman CCTV tersebut yang tengah diperiksa laboratorium forensik (labfor).

Baca: Densus 88 Analisa Bekas Api di Kediaman Pimpinan KPK

“Kita tunggu labfor,” ungkap Argo.

Diketahui, rumah Laode M Syarif di Jalan Kalibata Selatan, Pancoran, Jakarta Selatan dilempar bom pada Rabu dini hari, 9 Januari 2019. Bom molotov yang berupa botol berisi cairan dilemparkan sebanyak dua kali. Ledakan terjadi pada lemparan kedua. 

Kini Pusat Laboratorium Forensi (Puslabfor) sedang mengevaluasi bom tersebut. Detasemen Khusus (Densus) 88 Mabes Polri juga tengah mengejar pelaku. 

(DMR)

Negara Dinilai Perlu Sediakan Lembaga Pengawasan Korupsi

Diskusi Pelayanan Rakyat Bebas dari Korupsi di Kantor Staf Presiden RI, Rabu (9/1). Foto: Medcom.id/Santa Cicilia Sinabariba

Jakarta: Indonesian Coruption Watch (ICW) menilai pemerintah perlu menyediakan lembaga yang bertugas untuk memonitor tindak korupsi di Indonesia. Hal ini dianggap perlu karena ICW melihat pemerintah hanya fokus pada pencegahan dan penindakan, namun tidak melihat progres perubahan korupsi dari tahun ke tahun.

“Harusnya negara sediakan sendiri lembaga monitoring, sehingga kita bisa mengukur perubahan yg terjadi sudah seperti apa,” jelas Koordinator ICW, Adnan Topan Husodo, dalam diskusi di Kantor Staf Presiden RI, Rabu, 9 Januari 2019.

Dalam paparannya, Adnan menjelaskan, ada tiga hal penting yang harus menjadi perhatian pemerintah dalam pengangan korupsi. Tiga hal tersebut yaitu diagnosa kasus, treatment atau penanganannya, serta monitoring atau pengawasan.

“Sudah ada tiga-tiganya. Sayangnya yang saya catat, monitoringnya disediakan lembaga yang tak didesain pemerintah, dalam hal ini LSI (Lembaga Survei Indonesia) yang bekerjasama dengan ICW melakukan (monitoring) empat tahun berturut-turut,” tambah Adnan.

Adnan juga melihat bahwa korupsi saat ini masih terjadi di sektor layanan publik. Korupsi yang dilakukan bukan dalam bentuk penyuapan, melainkan pungli kepada masyarakat menengah ke bawah.

Baca: Johan: Korupsi Orde Baru Tak Terdengar karena Dibiarkan

Selain itu, korupsi layanan publik juga sering dilakukan oleh birokrat yang memiliki jabatan menengah ke bawah. Ia menyoroti, hal ini menjadi salah satu tugas Ombudsman untuk dapat membenahi kinerjanya dalam peningkatan pelayanan administrasi publik.

“Karakteristik korupsi layanan publik itu tipikalnya menyebar di tempat pelayanan publik meski dari sisi nilai itu kecil-kecil. Ada yg 100 ribu, 200 ribu, tapi itu memberatkan,” tambahnya. (Santa Cicilia Sinabariba)

(DMR)

Polri Bidik Aktor Intelektual Hoaks Surat Suara

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo. (Medcom.id/Sunnaholomi Halakrispen)

Jakarta: Penyidik Bareskrim Polri tengah membidik aktor intelektual dari hoaks 7 kontainer surat suara tercoblos. Identitas terduga aktor intelektual dari hoaks 7 kontainer surat suara tercoblos telah dikantongi.

“Diidentifikasi,” kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 9 Januari 2019.

Penyidik tak sembarangan bisa menetapkan seseorang jadi tersangka. Sejumlah bukti-bukti tengah dikumpulkan. “Aktor intelektual masih didalami,” ucapnya.

Penyidik pun bakal menelusuri jejak percakapan BBP melalui  ponsel dan kartu SIM yang telah dibuang. “Meski hp, WA sudah dibuang itu bisa dihidupkan lagi tapi perlu waktu,” ungkapnya.

Baca: Tersangka Hoaks Surat Suara Tercoblos Bisa Bertambah

Dia memastikan, bakal ada tersangka selain BBP dan tiga tersangka lain sebagai busser yang telah ditangkap. Sementara saat ini, kata Dedi, penyidik masih mendalami motif BBP.

(YDH)

Densus 88 Analisa Bekas Api di Kediaman Pimpinan KPK

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo. Foto: Antara/Indrianto Eko Suwarso

Jakarta: Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo membenarkan kejadian ledakan yang diduga bom molotov di kediaman dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo dan Laode Syarif. Kini, penyidik masih melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). 

“Beberapa barang bukti diketemukan berupa pecahan botol sedang dianalisa, kemudian ada bekas asap api sedang dianalisa,” ujar Dedi di Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 9 Januari 2019. 

Dia belum dapat memastikan ledakan berasal dari bom molotov atau bukan. Lantaran, baru akan diperiksa oleh Laboratorium Forensik dan Densus 88 Antiteror. 

“Nanti akan diambil kesimpulan, beri kesempatan tim bekerja dulu,” ujarnya. 

Baca: Polisi Akan Mengorek Keterangan Pimpinan KPK

Teror bom terjadi di kediaman Agus dan Laode. Teror terjadi bersamaan.

Polda Metro Jaya menurunkan tim khusus dibantu Densus 88 Antiteror mendalami kasus itu. CCTV dari rumah Agus dan Laode tengah diperiksa untuk mencari identitas pelaku.

(DMR)

Eks Dirut Jasindo Dapat Rp3 Miliar Merekayasa Kasus

Jakarta: Mantan Direktur Utama PT Asuransi Jasa Indonesia (PT Asuransi Jasindo) Budi Tjahjono diketahui memerintahkan untuk merekayasa kegiatan agen. Dari hasil itu, dia mendapat Rp3 miliar. 

Hal ini diungkapkan komisaris di salah satu perusahaan travel haji dan umrah, Kiagus Emil Fahmy Cornain. Fahmy diperiksa sebagai saksi buat terdakwa Budi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta. 

Budi merekayasa kegiatan agen dan pembayaran komisi yang diberikan kepada agen PT Asuransi Jasindo seolah-olah sebagai imbalan jasa kegiatan agen atas penutupan asuransi aset dan konstruksi pada BP Migas-KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) tahun 2010 hingga 2012 dan tahun 2012 hingga 2014. Padahal, penutupan tersebut tidak menggunakan jasa agen PT Asuransi Jasindo.

“Jumlahnya seingat (saya) seluruh total nya Rp3,9 miliar, ditransfer bulan April dan Juli 2010,” kata Fahmy Rabu, 9 Januari 2019.

Fahmy sebelumnya pernah menolak untuk menjadi agen yang diperintahkan oleh Budi. Akhirnya, Fahmy merekomendasikan stafnya bernama Tedi alias KM Iman Tauhid Khan menjadi agen Jasindo untuk Budi.

Uang senilai Rp3,9 miliar yang cair itu kemudian Rp3 miliar ditukarkan dalam bentuk dollar Amerika sejumlah US300 ribu. Fahmy mengaku mengatur pengambilan uang itu. 

“Pak Budi yang BBM (BlackBerry Messenger) saya, ‘sudah disiapkan?’ Lalu Pak Budi datang ke kantor saya bertemu di ruang rapat. Saya panggil Pak Tedi mana titipan Pak Budi,” beber Fahmy.

Saat itu, Kata Fahmy, Budi hanya mengambil uang Rp3 miliar, sisanya tetap di rekening bank atas nama Tedi. “Ada uang tertinggal di rekening Iman Tauhid (Tedi) Rp994 juta,” ujar dia.

(Baca juga: Mantan Dirut Jasindo Didakwa Rugikan Negara Rp16,04 Miliar)

Fahmy mengakui dari uang Rp994 juta itu sempat ia pinjam senilai Rp771 juta. Uang untuk ia belikan mobil Porsche. Namun, dia mengaku, telah mengembalikan uang pinjaman itu. 

“Saya pakai dulu, 2-3 bulan di tahun yang sama (2010) saya kembalikan,” ujar Fahmy.

Budi Tjahjono didakwa merugikan negara hingga Rp8,46 miliar dan Rp7,58 miliar atau total Rp16,04 miliar. Hal tersebut berdasarkan hasil laporan hasil penghitungan kerugian keuangan negara dari Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 17 November 2017.

Dalam surat dakwaan, perbuatan Budi tersebut dilakukan bersama-sama dengan orang kepercayaan mantan Kepala BP Migas Raden Priyono, Kiagus Emil Fahmy Cornain dan mantan Direktur Keuangan dan Investasi PT Asuransi Jasindo Sholihah. Ketiganya diduga mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari pengambilan keputusan dan kegiatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Perkara ini bermula dari BP Migas yang berganti nama menjadi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Sebagai pembina, KKKS melakukan pengadaan jasa penutupan asuransi untuk melindungi aset dan proyek BP Migas. Jasindo merupakan salah satu perusahaan yang melakukan penutupan.
 
Jasindo kemudian menjadi leader konsorsium, karena sebelumnya Jasindo hanya berstatus sebagai co-leader konsorsium dalam penutupan asuransi proyek dan aset BP Migas. Dengan menjadi leader konsorsium, Jasindo mendapatkan laba dan keuntungan premi yang lebih besar.
 
Budi didakwa melanggar Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.
 

(REN)

Pimpinan KPK Tak Gentar

Jakarta: Dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo dan Laode M Syarif, tetap berkantor. Teror bom yang terjadi dini hari tak mematahkan semangat KPK memberantas tindak pidana korupsi di Tanah Air.

“Tetap menjalankan kegiatan sesuai tugas masing-masing,” tegas juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu, 9 Januari 2019.

Baca: Dua Pelempar Molotov Terekam CCTV

Febri dan kelima pimpinan KPK belum mau bicara banyak soal teror tersebut. Mereka juga enggan bicara saat disinggung kaitan teror bom dengan kasus-kasus korupsi yang tengah ditangani lembaga antirasuah.

Aktivitas di KPK pun berjalan normal. Tak ada penjagaan ketat petugas keamanan KPK maupun kepolisian.

Baca: Pengamanan di Rumah Komisioner KPK Ditingkatkan

Teror bom terjadi di kediaman Agus dan Laode. Teror terjadi bersamaan.

Polda Metro Jaya menurunkan tim khusus dibantu Densus 88 Antiteror mendalami kasus itu. CCTV dari rumah Agus dan Laode tengah diperiksa untuk mencari identitas pelaku.

(OJE)

Teror di Kediaman Pimpinan KPK Diduga Bukan Aksi Teroris

Rumah Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan yang dilempari bom molotov oleh orang tak dikenal. Foto: Medcom.id/Ilham Pratama Putra.

Jakarta: Pengamat terorisme Ridlwan Habib menduga teror bom di kediaman dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan aksi teroris. Hal ini tampak dari pola serangan yang dilakukan

“Arahnya memang bukan terorisme seperti teror ISIS atau lainnya melainkan hanya bentuk teror terhadap pimpinan KPK, tindakan kriminal,” ujarnya melalui sambungan telepon dalam Breaking Metro TV, Rabu, 9 Januari 2019. 

Ridlwan menilai teror bom di kediaman dua pimpinan KPK lebih mirip dengan aksi kriminal. Berdasarkan bentuk bom, pemilihan momentum, dan target yang disasar tidak menunjukkan adanya indikasi aksi terorisme atas ‘jihad’. 

Menurut Ridlwan teror bom molotov di kediaman komisioner KPK tidak relevan dan terlalu jauh jika dikaitkan dengan kelompok teroris. Kendati, ada kemiripan dari bom yang dijadikan alat teror. 

“Kalau terornya jelas, menimbulkan ketakutan dan ancaman tapi harus dilacak jangan-jangan (bom) tidak bisa meledak atau jangan-jangan (bom) imitasi seolah ini bom teroris,” kata dia.

Ridwan mengatakan secara umum merujuk Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme, aksi terorisme harus memiliki motif ideologi politik. Dalam hal teror terhadap pimpinan KPK, penyidik perlu melakukan penyelidikan mendalam apakah ini termasuk aksi terorisme atau aksi kriminal dalam bentuk teror.

“Kalau bentuk teror kelompok teroris penyikapannya lain misalnya ada pendanaan yang eksesif, pelibatan Densus 88. Tapi kalau motifnya kriminal teror, perilakunya teror dan pelakunya kriminal berarti tidak ada motif ideologi. Penyidik harus hati-hati,” jelas dia.

Lebih lanjut Ridlwan menambahkan kemungkinan teror terhadap dua pimpinan KPK lebih kepada menakuti KPK atas penyelesaian kasus korupsi besar. Namun ia yakin aksi seperti ini tidak akan melemahkan kerja KPK dalam pemberantasan korupsi.

“Kalau penerornya mengira teror ini untuk menakuti KPK dalam menuntaskan kasus besar, salah besar. Saya kira malah sebaliknya tapi lagi-lagi kita harus menunggu penyelidikan kepolisian,” pungkasnya.

(MEL)

Johan: Korupsi Orde Baru Tak Terdengar karena Dibiarkan

Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi. Foto: Medcom.id/M Sholahadhin Azhar

Jakarta: Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi merespons anggapan maraknya korupsi di era Presiden Joko Widodo. Ia mengakui saat ini masalah korupsi memang kerap jadi perbincangan dibandingkan ketika Orde Baru.

“Memang jaman dulu tak terdengar, saat Orde Baru. Karena enggak diberantas,” kata Johan di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu, 9 Januari 2019.

Menurut dia, tak ada data akurat yang bisa memaparkan bila di era Jokowi korupsi semakin marak, apalagi jika dibandingkan dengan Orde Baru. Pihak yang menuding dipastikan tak memakai data dan hanya asal bicara.

“Yang ada, sekarang ini upaya penegakan kasus korupsi tanpa pandang bulu,” imbuh mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.

Dia juga mengkritisi analogi sederhana soal maraknya kasus korupsi melalui banyaknya penangkapan koruptor. Padahal, kata dia, hal itu jelas tak bisa dipakai menjadi indikator.

Johan menyebut penangkapan koruptor justru menjadi bukti bila tak ada toleransi dari penegak hukum. Siapa pun yang mencuri uang negara ditindak. Hal ini juga mendapat dukungan penuh pemerintah.

Baca: Penanganan Kasus Korupsi oleh KPK Meningkat

“Jadi tidak benar kalau mendasarkan bahwa korupsi di indonesia itu stadium 4 karena banyak orang ditangkap. Banyak orang ditangkap itu karena penegakannya yang bagus,” sebut dia.

Johan lantas menyinggung calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto tentang tudingan maraknya kasus korupsi. Menurut dia, ada hubungan antara pernyataan Prabowo tentang kanker stadium 4 dengan pernyataan soal Indonesia hancur di 2030.

“Mungkin dia pernah baca novel lain lagi,” kata Johan sambil tertawa.

(OGI)

Wadah Pegawai Mengutuk Teror Pimpinan KPK

Rumah Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan yang dilempari bom molotov oleh orang tak dikenal. Foto: Medcom.id/Ilham Pratama Putra.

Jakarta: Wadah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengutuk aksi teror terhadap dua pimpinan KPK Agus Rahardjo dan Laode M Syarif. Teror dinilai sebagai upaya melemahkan KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi di tanah air.

“Kami meyakini tindakan teror ini merupakan upaya untuk menimbulkan rasa takut dan gentar di hati pimpinan dan pegawai KPK agar berhenti menangkapi koruptor dan menciptakan Indonesia bersih,” kata Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo Harahap, Jakarta, Rabu, 9 Januari 2019.

Yudi menilai teror bom terhadap dua pimpinan merupakan buntut dari lambannya penanganan kasus penyiraman air keras penyidik senior KPK Novel Baswedan. Hingga kini, tepatnya 638 hari, pelaku penyiraman air keras terhadap Novel belum juga tertangkap.

“Upaya pelemahan pemberantasan korupsi melalui intimidasi terhadap pegawai maupun pimpinan KPK terus terjadi tanpa bisa dicegah, sebab pelaku berpikiran bahwa tindakan yang dilakukan tidak akan bisa terungkap,” ujar dia. 

(Baca juga: Pimpinan KPK Tak Gentar)

Wadah pegawai KPK mendesak Presiden Joko Widodo turun langsung menyelesaikan upaya pelemahan Lembaga Antirasuah. Terpenting, membongkar pelaku teror terhadap kedua pimpinan KPK, termasuk Novel Baswedan.

Polisi diharapkan bisa segera mengungkap dalang teror terhadap pimpinan KPK. Wadah pegawai KPK menegaskan pihaknya tidak pernah takut dengan upaya pelemahan pemberantasan korupsi melalui teror.

“Kami justru makin memperteguh semangat kami bahwa korupsi harus dibasmi apa pun risikonya, tentu dengan dukungan rakyat Indonesia,” pungkas dia. 

Kediaman Agus Rahardjo dan Laode M Syarif mendapat teror bom dari orang tak dikenal. Peristiwa teror ini, terjadi dalam waktu bersamaan.

Polda Metro Jaya telah menurunkan tim khusus dibantu Densus 88 untuk mendalami teror tersebut. CCTV dari rumah Agus dan Laode tengah diperiksa untuk mencari identitas pelaku.

(Baca juga: Antasari: KPK Jangan Takut)
 

(REN)

Indonesia Punya Teknologi Melacak Muasal Hoaks

Jakarta: Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mewanti-wanti semua pihak untuk tidak menyebarkan berita bohong atau hoaks. Pasalnya, aparat keamanan mampu melacak tuntas pelaku hoaks.

“Kita sudah ada sistem teknologi yang mampu melacak hoaks, itu asal mula dari mana sudah terlacak sekarang,” ujar Wiranto di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu, 9 Januari 2019.

Dengan teknologi yang dimiliki itu, aparat keamanan bisa dengan cepat melacak dan menangkap pelaku penyebar hoaks. Bahkan, penyebaran pertama berita tersebut juga dapat terdeteksi.

Selain itu, Indonesia juga memiliki undang-undang yang membuat aparat keamanan bisa langsung menangkap pelaku hoaks. Karena hoaks merupakan teror yang sesungguhnya.

Baca: Tersangka Hoaks Surat Suara Tercoblos Bisa Bertambah

Hoaks, kata dia, menyebarkan berita bohong yang bisa membuat ketakutan, kekacauan, keresahan dan mengancam. “Itu semuanya kan ancaman-ancaman yang kita hadapi dengan adanya kemajuan teknologi yang saat ini sangat berkembang cepat sekali,” kata dia.

(YDH)

Pengamanan di Rumah Komisioner KPK Ditingkatkan

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono. Foto: Medcom.id/Siti Yona Hukmana

Jakarta: Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono menyebut pihaknya langsung meningkatkan pengamanan di kediaman komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini setelah rumah Agus Rahardjo dan Laode M Syarif mendapat teror. 

“Kita akan tingkatkan patroli dan pengamanan di rumah Komisioner KPK lainnya,” kata Argo Yuwono di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu, 9 Januari 2019.

Argo belum mau banyak bicara terkait teror yang diterima dua komisioner KPK itu. Dia bilang petugas masih bekerja untuk melakukan pendalaman. 

(Baca juga: Dua Pelempar Molotov Terekam CCTV)

“Tunggu kepolisian bekerja, nanti akan kami infokan seperti apa,” pungkas Argo.

Teror bom terjadi di kediaman Ketua KPK Agus Rahardjo di Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat sekitar pukul 06.30 WIB. Ditemukan tas warna hitam yang berisi barang yang diduga bom rakitan jenis high explosive

Teror juga menyasar rumah Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif di Kalibata, Jakarta Selatan, sekitar pukul 05.30 WIB. Penghuni rumah menemukan botol berisi spirtus yang dilengkapi sumbu api. (Isfan Harun)

(Baca juga: Bom Digantung di Pagar Rumah Ketua KPK)
 

(REN)

Kisah Johan Budi Diteror Selama di KPK

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi Sapto Pribowo berpose untuk Media Indonesia di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Foto: MI/Panca Syurkani.

Jakarta: Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi mengamini bila teror jamak menimpa anggota lembaga antirasuah. Johan bahkan juga sempat mengalami hal-hal ganjil selama berdinas di KPK. 

“Pernah roda mobil saya itu dikendurin terus ditabrak. Pernah itu naik mobil ditabrak dari samping itu. Saya enggak tahu itu bagian dari teror apa enggak ya, tapi saya pernah mengalami itu,” kata Johan di Jakarta, Rabu, 9 Januari 2019.

Selama bekerja di KPK, dirinya memang kerap menghadapi kejadian-kejadian seperti itu. Peristiwa lain saat Johan hendak meninggalkan kantor KPK usai mengumumkan tersangka baru kasus korupsi.

Saat itu, selang radiator mobil Johan digunting orang tak dikenal. Hal itu menyebabkan mesin mobil panas. Beruntung, ia mengetahui masalah di kendaraannya sebelum terlambat.

“Anda tahu pekerjaan saya kan dulu mengumumkan tersangka, tentu banyak orang yang tak suka,” kata Johan yang sempat menjadi juru bicara (jubir) KPK.

Johan tak mau berspekulasi mengenai gangguan-gangguan itu, apalagi sampai melapor polisi. Pasalnya, ada kesepatan tak tertulis bila pekerjaan di Lembaga Rasuah memang berisiko.

Baca: Dua Pelempar Molotov Terekam CCTV

“Tapi, kita ada peningkatan keamanan, ditingkatkan (mencegah insiden). Tapi itu dulu, sudah lama kejadiannya,” ungkap pria yang kini menjadi juru bicara Presiden Joko Widodo itu.

Rumah Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif diteror bom. Kediaman Laode diserang dengan dua bom molotov. 

Sementara itu, di kediaman Agus, ada tas yang digantungkan di pagar rumah. Namun, polisi belum membeberkan isi dalam tas tersebut.

(OGI)