Sekjen PSSI Penuhi Panggilan Polda Metro Jaya

Sekjen PSSI, Ratu Tisha Destria (kanan). Foto: Antara/Fhemas Reviyanto.

Jakarta: Sekretaris Jenderal (Sekjen) Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Ratu Thisa memenuhi panggilan Polda Metro Jaya, Rabu, 16 Januari 2019. Ia tiba pukul 17.09 WIB.

Menggunakan kemeja hitam, Tisha enggan berkomentar atas pemanggilannya. Ia memilih menerobos kerumunan pewarta dan buru-buru masuk ke dalam gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.

“Nanti ya, nanti saja. Tunggu setelah pemeriksaan selesai saja ya,” singkatnya sembari menerobos kerumunan.

Ratu Thisa diperiksa untuk dimintai keterangan sebagai saksi kasus pengaturan skor pada liga 3 pertandingan Persibara Banjarnegara vs Pasuruan. Penyelidikan atas laporan Manager Persibara Banjarnegara Lasmi Indaryani.

Sebelumnya, penyidik Satuan Tugas (Satgas) Anti-Mafia Bola telah memeriksa Bendahara Umum PSSI Berlinton Siahaan. Polisi terus menyelidiki kasus itu. 

Saat ini tercatat sudah ada enam orang yang diamankan polisi terkait kasus pengaturan skor Persibara Banjarnegara vs Pasuruan. Mereka yakni, Mantan Anggota Wasit Priyatno, Wasit Futsal Anik Yuni Artika Sari, Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI Johar Lin Eng, Anggota Komisi Disiplin Dwi Irianto alias Mbah Putih, Wasit Persibara Banjarnegara vs PSS Pasuruan Nurul Safarid, dan Staf Direktur Perwasitan PSSI Mansyur Lestaluhu. 

(HUS)

KPK Endus Suap Meikarta ke Pejabat Pemprov Jabar

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengidentifikasi dugaan adanya aliran dana suap izin proyek pembangunan Meikarta di Bekasi kepada pejabat Pemprov Jawa Barat. Dugaan tersebut bahkan sudah dikonfirmasi langsung kepada mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.

“Kami sedang mengidentifikasi dugaan aliran dana lain pada pejabat di Pemprov Jawa Barat,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 16 Januari 2019.

Sayangnya, Febri tak menjelaskan detail pengakuan Aher selama pemeriksaan. Yang jelas, hasil pemeriksaan telah dituangkan penyidik dalam berkas penyidikan para tersangka.

Selain mengendus adanya aliran suap lain, kata Febri, penyidik juga masih mendalami dugaan aliran dana suap kepada anggota DPRD Kabupaten Bekasi. Termasuk, pembiayaan pelesiran legislator Kabupaten Bekasi dan keluarganya ke Thailand.

“Untuk dugaan aliran dana yang teridentifikasi saat ini adalah tiga poin itu,” pungkas Febri.

Baca juga: Emil Persilakan Sekda Jabar Diproses soal Meikarta

KPK mengungkap fakta baru aliran dana suap Meikarta untuk sejumlah anggota DPRD Bekasi. Diduga, uang suap pemberian Lippo Group itu untuk membiayai pelisiran para anggota dewan Bekasi ke luar negeri. Parahnya, keluarga anggota DPRD Bekasi juga ikut dalam pelisiran dengan menggunakan uang suap tersebut.

KPK menemukan ada kejanggalan dalam perubahan aturan tata ruang untuk pembangunan Meikarta. Sebab, berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BPKRD) Jawa Barat, proyek Meikarta mendapatkan Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah (IPPT) hanya seluas 84,6 hektare.

Namun, Meikarta justru akan dibangun seluas 500 hektare. Disinyalir ada pihak yang sengaja merubah aturan ‎Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang baru di Bekasi.

Diduga, aturan tersebut sengaja dirubah oleh anggota DPRD Bekasiserta sejumlah pihak untuk memuluskan kepentingan Lippo Group dalam menggarap Meikarta. KPK telah menemukan fakta-fakta kuat jika proses perizinan Meikarta sudah bermasalah sedari awal.

Termasuk, mengantongi nama-nama yang terlibat dalam skandal suap Meikarta tersebut. Penyidik bahkan telah memeriksa sejumlah pihak Kemendagri, Pemprov Jabar, Pemkab Bekasi, legislator Jabar, dan petinggi Lippo Group untuk mengungkap fakta-fakta baru tersebut.

Dalam kasus ini, Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin beserta kroninya diduga telah menerima hadiah atau janji dari petinggi Lippo Group agar memuluskan perizinan proyek pembangunan Meikarta. Total fee yang dijanjikan Lippo Group itu sebanyak Rp13 miliar.

Namun, pemberian uang suap yang telah terealisasi untuk Neneng Hasanah Yasin dan kroninya yakni sekitar Rp7 miliar. Uang Rp7 miliar telah diberikan para petinggi Lippo Group kepada Neneng Hasanah Yasin melalui para kepala dinas.

(HUS)

Pimpinan DPRD Bekasi Kembalikan Suap Meikarta Rp70 Juta

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menerima uang dari salah satu pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi sebanyak Rp70 juta. Uang diduga masih berkaitan dengan kasus dugaan suap izin proyek pembangunan Meikarta di Bekasi.

“Pengembalian uang dari salah seorang unsur pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 16 Januari 2019.

Febri menyebut total pengembalian uang suap yang diterima KPK hingga kini sebanyak Rp180 juta. Disinyalir uang terkait kasus dugaan suap izin proyek pembangunan Meikarta yang akan dikembalikan pihak-pihak penerima ke KPK akan terus bertambah.

“Masih banyak dugaan penerimaan lain yang sudah kami identifikasi,” ujarnya.

Febri memastikan pengembalian uang tersebut tidak akan menghilangkan pidana. Apalagi, kata dia, penyidik telah mengidentifikasi adanya pemberiaan fasilitas jalan-jalan ke Thailand.

“Itu yang terus kami dalami, KPK menghargai hal tersebut dan nanti akan dimasukkan dalam berkas perkara untuk kebutuhan penanganan perkara lebih lanjut,” pungkasnya.

Baca juga: KPK Dalami Arahan Kemendagri Muluskan Izin Meikarta

KPK mengungkap fakta baru aliran dana suap Meikarta untuk sejumlah anggota DPRD Bekasi. Diduga, uang suap pemberian Lippo Group itu untuk membiayai pelisiran para anggota dewan Bekasi ke luar negeri. Parahnya, keluarga anggota DPRD Bekasi juga ikut dalam pelesiran dengan menggunakan uang suap tersebut.

KPK menemukan ada kejanggalan dalam perubahan aturan tata ruang untuk pembangunan Meikarta. Sebab, berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BPKRD) Jawa Barat, proyek Meikarta mendapatkan Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah (IPPT) hanya seluas 84,6 hektare.

Namun, Meikarta justru akan dibangun seluas 500 hektare. Disinyalir ada pihak yang sengaja merubah aturan ‎Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang baru di Bekasi.

Diduga, aturan tersebut sengaja dirubah oleh anggota DPRD Bekasi serta sejumlah pihak untuk memuluskan kepentingan Lippo Group dalam menggarap Meikarta. KPK telah menemukan fakta-fakta kuat jika proses perizinan Meikarta sudah bermasalah sedari awal.

Termasuk, mengantongi nama-nama yang terlibat dalam skandal suap Meikarta tersebut. Penyidik bahkan telah memeriksa sejumlah pihak Kemendagri, Pemprov Jabar, Pemkab Bekasi, legislator Jabar, dan petinggi Lippo Group untuk mengungkap fakta-fakta baru tersebut.

Dalam kasus ini, Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin beserta kroninya diduga telah menerima hadiah atau janji dari petinggi Lippo Group agar memuluskan perizinan proyek pembangunan Meikarta. Total fee yang dijanjikan Lippo Group itu sebanyak Rp13 miliar.

Namun, pemberian uang suap yang telah terealisasi untuk Neneng Hasanah Yasin dan kroninya yakni sekitar Rp7 miliar. Uang Rp7 miliar telah diberikan para petinggi Lippo Group kepada Neneng Hasanah Yasin melalui para kepala dinas.

(HUS)

KPK Perpanjang Penahanan Bupati Pakpak Bharat

Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolanda Berutu (kiri) berjalan menuju mobil tahanan usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta. Foto: Antara/Hafidz Mubarak.

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan Bupati Pakpak Bharat, Remigo Yolanda Berutu. Penahanan tersangka kasus dugaan suap proyek di Dinas PUPR Pakpak Bharat itu diperpanjang selama 40 hari ke depan.

Penyidik juga memperpanjang masa penahanan dua tersangka lain yakni, Plt Kepala Dinas PUPR Pakpak Bharat David Anderson Karosekali dan satu pihak swasta Hendriko Sembiring.

“Hari ini dilakukan perpanjangan penahanan untuk tiga tersangka kasus suap proyek-proyek di Dinas PUPR Kabupaten Pakpak Bharat TA 2018 selama 40 hari,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 16 Januari 2019.

Perpanjangan penahanan ketiga tersangka terhitung sejak 17 januari 2019 sampai dengan 25 Februari 2019. Penahanan diperpanjang demi kepentingan penyidikan.

Baca juga: Bupati Pakpak Bharat Ditetapkan Jadi Tersangka

KPK menetapkan Remigo bersama David Anderson Karosekali dan Hendriko Sembiring sebagai tersangka suap. Remigo diduga menerima suap Rp550 juta terkait proyek di Dinas PUPR Pakpak Bharat.

Remigo diduga menerima uang suap dalam tiga tahap, yakni Rp150 juta pada 16 November 2018, Rp250 juta, dan Rp150 juta pada 17 November 2018. Uang itu diduga digunakan untuk kepentingan Remigo, termasuk mengamankan kasus sang istri Kusuma Dewi di Polda Sumut.

Kusuma Dewi diketahui tersandung kasus dugaan korupsi dana kegiatan fasilitasi peran serta tim penggerak PKK Kabupaten Pakpak Bharat pada 2014 silam. Kasus itu awalnya ditangani oleh Polres Pakpak Bharat.

Namun, kasus itu kemudian dilimpahkan ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Utara pada awal 2018. Sejumlah pihak pun telah dipanggil untuk dimintai keterangan terkait kasus tersebut.

Sampai akhirnya, belakangan kasus dugaan korupsi itu dihentikan jajaran Ditreskrimsus pada pekan lalu. Alasan penghentian kasus itu lantaran Kusuma Dewi telah mengembalikan uang diduga hasil korupsi sebesar Rp143 juta.

(HUS)

Penahanan 8 Tersangka Suap SPAM Diperpanjang

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan delapan tersangka kasus dugaan suap proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Perpanjangan penahanan dilakukan untuk 40 hari ke depan.

“Hari ini dilakukan perpanjangan penahanan untuk delapan tersangka selama 40 hari ke depan,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 16 Januari 2019.

Perpanjangan penahanan terhitung sejak 18 Januari 2019 sampai dengan 26 Februari 2019. Penahanan diperpanjang demi kepentingan penyidikan.

KPK menetapkan delapan orang tersangka kasus dugaan suap proyek pembangunan SPAM tahun anggaran 2017-2018 milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Kedelapan tersangka itu yakni, sebagai pihak pemberi Direktur Utama PT Wijaya Kesuma Emindo (WKE) Budi Suharto, Direktur PT WKE Lily Sundarsih, Direktur PT Tashida Sejahtera Perkasa (TSP) Irene Irma, dan Direktur PT TSP Yuliana Enganita Dibyo.

Kemudian sebagai pihak penerima, Kepala Satuan Kerja SPAM Strategis atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Lampung Anggiat Partunggul Nahot Simaremare, PPK SPAM Katulampa Meina Woro Kusrinah, Kepala Satuan Kerja SPAM Darurat Teuku Moch Nazar, dan PPK SPAM Toba I Donny Sofyan Arifin.

Total barang bukti yang diamankan KPK dalam operasi tangkap tangan kali ini sejumlah Rp3,3 miliar,  SGD23.100, dan USD3.200.

Baca juga: KPK Diminta Buka Tabir Korupsi Proyek Penyediaan Air

Dalam kasus ini, Anggiat, Meina, Nazar, dan Donny diduga menerima suap untuk mengatur lelang terkait proyek pembangunan SPAM tahun 2017-2018 di Umbulan 3 Pasuruan, Lampung, Toba I, dan Katulampa.

Sementara dua proyek lain yang juga diatur lelangnya yakni pengadaan pipa High Density Polyethylene (HDPE) di Bekasi dan daerah bencana di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah. Lelang diatur sedemikian rupa untuk dimenangkan PT WKE dan PT TSP.

Anggiat diduga menerima fee untuk pemulusan proyek-proyek itu sebesar Rp850 juta dan USD5 ribu, Meina menerima Rp1,42 miliar dan USD22 ribu. Kemudian, Nazar menerima Rp2,9 miliar dan Donny menerima Rp170 juta.

Atas perbuatannya, Budi, Lily, Irene, dan Yuliana selaku pemberi suap disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat 1 huruf b atau pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 juncto pasal 64 ayat 1 KUHP.

Sedangkan, Anggiat, Meina, Nazar, dan Donny selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP.

(HUS)

Legislator Kalteng Tagih Uang Suap

Jakarta: Anggota Komisi B DPRD Kalimantan Tengah Edy Rosada mengaku para legislator menagih uang suap terkait pencemaran limbah sawit di Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan. Masing-masing anggota Komisi B yang berjumlah 12 orang mendapatkan jatah Rp20 juta.

Hal ini terungkap saat Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) Budi Nugraha membacakan ulang Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Edy.

“Saya bacakan BAP saudara ‘Saya mengambil uang di Sinar Mas tidak hanya diperintahkan oleh ketua komisi. Namun juga karena desakan anggota komisi B yang lain. Bahwa mereka secara tersirat menginginkan uang sejumlah Rp240 juta sehingga setiap orang mendapatkan Rp20 juta’,” kata Jaksa Budi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu, 16 Januari 2019.

Keterangan itu diakui Edy. “Betul dalam pemeriksaan,” jawab Edy.

Edy mengaku salah satu anggota yang menanyakan ialah Anggoro. Setelah itu, secara beruntun legislator lainnya juga menagih. Sebab, informasi pemberian uang sudah terlanjur tersebar dari mulut ke mulut. 

(Baca juga: Anggota DPRD Kalteng Dapat Duit Usai Kunjungan ke Sinar Mas)

“Setelah di media santer di Palangkaraya, waktu itu adalah komentar dari salah satu anggota komisi kita, ketika (kita) tertangkap saat OTT, dia seolah-olah apa namanya, menyudutkan kita. Timbul di pikiran saya karena anggota komisi kita 12 orang, saya buat pernyataan itu (di penyidik KPK),” jelas Edy.

Anggota DPRD Kalimantan Tengah menerima suap agar penyelenggara negara tidak melakukan rapat dengar pendapat (RDP) terkait dugaan pencemaran limbah sawit di Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Suap diduga dilakukan oleh PT Binasawit Abadi Pratama (BAP), anak usaha PT Sinar Mas Agro Resources And Technology (SMART) Tbk.

Dalam perkara ini telah ditetapkan tiga terdakwa yakni, Chief Executive Officer (CEO) Perkebunan Sinar Mas 6A Kalimantan Tengah-Utara, Willy Agung Adipradhana.

Kemudian Department Head Document and License Perkebunan Sinar Mas untuk wilayah Kalimantan Tengah-Utara, Teguh Dudy Syamsuri Zaldy, serta Direktur PT BAP Edy Saputra Suradja.

Atas perbuatannya, Willy, Dudy dan Edy didakwa melanggar Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 21 tentang Perubahan atas Undang-undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1.

(Baca juga: PT BAP Tak Punya Izin Pakai Kawasan Hutan)

(REN)

KPK Usut Permintaan Tjahjo Soal Izin Meikarta

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal menindaklanjuti fakta-fakta baru yang muncul dalam sidang kasus dugaan suap izin proyek pembangunan Meikarta di Bekasi. Salah satunya, soal dugaan adanya permintaan Mendagri Tjahjo Kumolo agar proyek Meikarta dibantu.
 
“Saya belum ada laporan nanti saya tindak lanjuti,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 16 Januari 2019.
 
Agus belum mau menanggapi lebih jauh soal permintaan politikus PDI Perjuangan terkait pemulusan izin proyek Meikarta tersebut. Semua fakta persidangan, kata dia, bakal ditelaah setelah menerima laporan utuh dari jaksa penuntut KPK. “Saya belum dapat laporan, jaksa kan perlu laporan dulu,” ujar dia.

Sebelumnya, Neneng dihadirkan sebagai saksi dalam sidang perkara dugaan suap perizinan pembangunan proyek Meikarta. Menurut Neneng, Tjahjo meminta agar perizinan Meikarta dibantu.
 
Semula Jaksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yadyn bertanya soal rapat pembahasan izin pemanfaatan penggunaan tanah (IPPT) pada Neneng soal proyek Meikarta seluas 84,6 hektare. Neneng menjawab, setelah rapat dengan Deddy Mizwar, ia mendapat telepon dari Dikrektur Jenderal Otonomi Daerah Soni Soemarsono.
 
Dalam repat pleno, Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Deddy meminta persetujuan pembangunan ditunda lebih dulu. Alasannya, luasan proyek tersebut membutuhkan rekomendasi dari Gubernur Jawa Barat.
 
“Lalu saya dipanggil ke ruangan Pak Dirjen Otonami Daerah Soemarsono di Jakarta. Saat itu, Mendagri Tjahjo Kumolo menelepon ke Pak Soemarsono. Diberikan izin kepada saya. Dan Tjahjo Kumolo bilang ke saya, tolong perizinan Meikarta dibantu,” kata Neneng dalam sidang, Senin, 14 Januari 2019.
 
“Lalu saya jawab, baik, Pak yang penting sesuai aturan yang berlaku,” lanjut Neneng.
 
KPK menemukan ada kejanggalan dalam perubahan aturan tata ruang untuk pembangunan Meikarta. Sebab, berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BPKRD) Jawa Barat, proyek Meikarta mendapatkan Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah (IPPT) hanya seluas 84,6 hektar.
 
Namun, Meikarta justru akan dibangun seluas 500 hektar. Disinyalir ada pihak yang sengaja mengubah aturan ‎tata ruang dan wilayah (RTRW) yang baru di Bekasi.

Baca: Tjahjo Kumolo Siap Jadi Saksi Kasus Meikarta

Diduga, aturan tersebut sengaja dirubah oleh anggota DPRD Bekasi serta sejumlah pihak untuk memuluskan kepentingan Lippo Group dalam menggarap Meikarta. KPK telah menemukan fakta-fakta kuat jika proses perizinan Meikartasudah bermasalah sejak awal.
 
Termasuk, mengantongi nama-nama yang terlibat dalam skandal suap Meikarta tersebut. Penyidik bahkan telah memeriksa sejumlah pihak Kemendagri, Pemprov Jabar, Pemkab Bekasi, legislator Jabar dan petinggi Lippo Group untuk mengungkap fakta-fakta baru tersebut.
 
Dalam kasus ini, Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin beserta kroninya diduga telah menerima hadiah atau janji dari petinggi Lippo Group agar memuluskan perizinan proyek pembangunan Meikarta. Total fee yang dijanjikan Lippo Group itu sebanyak Rp13 miliar.
 
Namun, pemberian uang suap yang telah terealisasi untuk Neneng Hasanah Yasin dan kroninya yakni sekira Rp7 miliar. Uang Rp7 miliar telah diberikan para petinggi Lippo Group kepada Neneng Hasanah Yasin melalui para kepala dinas.

(FZN)

Pejabat PSSI Minta Rp115 Juta ke Manajer Perseba

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo – Medcom.id/Sunnaholomi Halakrispen.

Jakarta: Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengungkapkan Perseba Super Bangkalan tak gratis menjadi tuan rumah Suratin Cup 2009. Kepala Staf Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Iwan Budianto meminta sejumlah uang. 

Dedi mengungkapkan manajer klub Imron Abdul Fatah mulanya mengajukan diri sebagai tuan rumah. Iwan kemudian meminta uang sejumlah Rp115 juta. 

“Ternyata Imron merasa tertipu. Padahal untuk menjadi tuan rumah tidak perlu mengeluarkan uang,” kata Dedi di Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 16 Januari 2019. 

Terkait kasus ini, Dedi mengaku sudah memiliki sejumlah bukti transfer dana. “Sudah ada bukti transfer dengan pelapor Imron Abdul Fattah dan terlapor IB dan kawan-kawan. IB berpotensi jadi tersangka,” tambah Dedi. 

Sebelumnya Iwan dilaporkan ke polisi terkait kasus dugaan penipuan dalam pengaturan Tuan Rumah Suratin Cup pada November 2009. Tim Satgas Antimafia bola hari ini memeriksa Iwan di Asosiasi Provinsi (Asprov) Jawa Timur. 

(Baca juga: Polisi Periksa Petinggi PSSI Berinisial IB)
 

(REN)

Tjahjo Kumolo Siap Jadi Saksi Kasus Meikarta

Jakarta: Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan tidak memiliki kewenangan terkait proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Tjahjo siap dimintai keterangan pada sidang lanjutan kasus suap Meikarta dengan tersangka Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin.

“Soal penjelasan Kemendagri mengenai rapat itu dirjen kami sudah dua kali dipanggil KPK, clear. Dengan munculnya telepon ini, kalau saya diperlukan kesaksian, saya siap hadir,” kata Tjahjo di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu 16 Januari 2019.

Menurut Tjahjo, tak ada yang salah dengan ucapan ‘tolong dibantu’ yang ia tujukan ke Bupati Neneng. Ucapan itu lazim diutarakannya ke kepala daerah dalam konteks percepatan koordinasi investasi.

“Tolong dibantu ya ini kan sudah selesai semua, biar cepat, begitu saja, menyangkut investasi daerah. Hampir semua gubernur bisa Anda tanya, sering saya undang, menyangkut urusan investasi,” kata Tjahjo.

Komunikasi lewat telepon dengan kepala daerah pun sudah biasa dilakukan. Apalagi apabila ada masalah antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi.

“Pertama saya sudah biasa melakukan telepon, memanggil, termasuk yang berkaitan kalau ada permasalahan antara pemda pusat, pemda daerah, dan pemda kota kabupaten yang berkaitan dengan perizinan,” pungkasnya.

Baca: Tjahjo Sebut Izin Proyek Meikarta di Pemkab Bekasi

Nama Tjahjo disebut mantan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dalam persidangan dugaan suap perizinan pembangunan Meikarta. Sidang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung, Jawa Barat.

Neneng hadir dalam sidang sebagai saksi dugaan suap perizinan pembangunan proyek Meikarta. Menurut Neneng, Tjahjo meminta agar perizinan Meikarta dibantu.

“Saat itu, Mendagri Tjahjo Kumolo menelepon Pak Soemarsono. Diberikan izin kepada saya. Dan Tjahjo Kumolo bilang ke saya, tolong perizinan Meikarta dibantu,” kata Neneng dalam sidang, Senin, 14 Januari 2019.

(YDH)

PT BAP Tak Punya Izin Pakai Kawasan Hutan

Jakarta: PT Binasawit Abadi Pratama (BAP), anak usaha PT Sinar Mas Agro Resources And Technology (SMART) Tbk disebut tidak memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPH). Temuan ini buntut dari dugaan pencemaran limbah sawit di Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah.

Hal itu disampaikan Sekretaris Komisi B DPRD Kalimantan Tengah, Punding Ladewiq H Bangkan, saat bersaksi untuk tiga terdakwa, yakni Chief Executive Officer (CEO) Perkebunan Sinar Mas 6A Kalimantan Tengah-Utara, Willy Agung Adipradhana. Kemudian Department Head Document and License Perkebunan Sinar Mas untuk wilayah Kalimantan Tengah-Utara, Teguh Dudy Syamsuri Zaldy, serta Direktur PT BAP Edy Saputra Suradja.

“Bahwa perusahaan ini (PT BAP) tidak punya pelepasan kawasan, hak guna usaha (HGU), belum plasma,” beber Punding di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu, 16 Januari 2019.

Punding menjelaskan temuan itu terungkap saat anggota Komisi B DPRD Kalimantan Tengah melakukan kunjungan ke Gedung Sinar Mas Land Plaza, Thamrin, Jakarta Pusat. Pertemuan itu juga membahas mengenai Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPH) yang belum dimiliki PT BAP, serta tidak adanya plasma.

(Baca juga: Anggota DPRD Kalteng Dapat Duit Usai Kunjungan ke Sinar Mas)

“Kami tanya penanganan limbah, bahwa ada ikan mati, kami tanyakan kenapa sampai terjadi demikian,” ujar Punding.

DPRD Kalimantan Tengah turut melibatkan Dinas Perizinan, Dinas Perkebunan, serta Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Tengah untuk menindaklanjuti temuan pencemaran itu. Legislator juga meminta berkas perusahaan guna mengetahui seberapa parah pencemaran.

“Kita minta semua berkas perusahaan. Kami minta agar staf kita bersama staf ahli untuk minta itu kalau boleh secepatnya, seluruh kegiatan perusahaan itu apa yang sebenarnya terjadi. Lalu kita mendengar adakah izin yang belum limbah itu, kami mau buktikan ke lapangan,” ucap Punding.

Direktur PT Binasawit Abadi Pratama (BAP) Edy Saputra didakwa memberikan uang pada sejumlah anggota DPRD Kalteng. Ini supaya legislator tidak melakukan rapat dengar pendapat (RDP) terkait dugaan pencemaran limbah sawit di Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Kalteng. 

Edy juga meminta Komisi B DPRD Kalteng tak memeriksa izin Hak Guna Usaha (HGU), Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPH) dan plasma.

(Baca juga: Suap Anggota DPRD Kalteng Pakai Kode Alquran)
 

(REN)

Anggota DPRD Kalteng Dapat Duit Usai Kunjungan ke Sinar Mas

Jakarta: Punding Ladewiq H Bangkan, sekretaris Komisi B DPRD Kalimantan Tengah mengaku menerima sejumlah uang saat berkunjung ke Gedung Sinar Mas Land Plaza, Thamrin, Jakarta Pusat. Uang itu dibagikan kepada beberapa anggota DPRD Kalimantan Tengah yang melakukan kunjungan.

Hal itu disampaikan Punding saat bersaksi untuk terdakwa Chief Executive Officer (CEO) Perkebunan Sinar Mas 6A Kalimantan Tengah-Utara dan Willy Agung Adipradhana, Department Head Document and License Perkebunan Sinar Mas untuk wilayah Kalimantan Tengah-Utara, Teguh Dudy Syamsuri Zaldy. 

Punding mengaku para legislator Kalimantan Tengah melakukan kunjungan ke Kantor Sinar Mas untuk membahas pencemaran limbah di Danau Sembuluh Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Pencemaran diduga dilakukan oleh PT Binasawit Abadi Pratama (BAP), anak usaha PT Sinar Mas Agro Resources And Technology (SMART) Tbk.

“Saya katakan dalam hasil (pertemuan) ini di pintu keluar ada dibagiin amplop semua yang hadir. Itu Rp1 juta,” kata Punding di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu, 16 Januari 2019.

Dia bilang, uang diterimanya dari Wakil Ketua Komisi B DPRD Kalteng Muhammad Asera yang turut hadir dalam kunjungan. Punding sempat mempertanyakan uang tersebut, kemudian melaporkan ke Ketua Komisi B DPRD Kalteng Borak Milton, yang kala itu tengah berada di Singapura.

(Baca juga: Suap Anggota DPRD Kalteng Pakai Kode Alquran)

“Setelah diserahkan saya laporkan ke ketua ‘ini dikasih duit Rp1 juta’. Kata ketua balikin, tapi wakil ketua sudah pergi, kalau dibalikin enggak enak. Katanya (Asera) ini duit kalau dikasih enggak bermasalah,” ujar Punding.

Dalam surat dakwaan disebut Dudy menghubungi Feredy, CEO PT SMART Kalimantan Tengah Selatan untuk membiayai para legislator Kalteng. Feredy menyetujui dan memerintahkan seseorang bernama Tirra Anastasia Kemur untuk menyiapkan Rp20 juta. Kemudian dibagi menjadi masing-masing Rp1 juta dan Rp500 ribu per anggota serta staf DPRD Kalteng yang melakukan kunjungan.

“Iya yang hadir saat itu dapat, termasuk yang tidak hadir lalu dititipkan ke saya,” ujar Punding.

Sebelumnya, anggota DPRD Kalteng diduga tidak melakukan rapat dengar pendapat (RDP) terkait dugaan pencemaran limbah sawit di Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Kalteng. Direktur PT Binasawit Abadi Pratama (BAP) Edy Saputra Suradja meminta agar Komisi B DPRD Kalteng tak memeriksa izin Hak Guna Usaha (HGU), Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPH) dan plasma.

Atas perbuatannya, Willy, Dudy dan Edy didakwa melanggar Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 21 tentang Perubahan atas Undang-undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1.

(REN)

Ombudsman Imbau Novel Kooperatif

Anggota Ombudsman RI Adrianus Meliala (tengah). Foto: Medcom.id/Theofilus Ifan Sucipto.

Jakarta: Penyidik senior KPK Novel Baswedan diimbau kooperatif pada penyidik Polri. Sebab, keterangan Novel sangat diperlukan untuk mengungkap kasus yang menimpa dirinya.
 
“Diharapkan Pak Novel mau bicara (pada penyidik),” Anggota Ombudsman RI, Adrianus Meliala saat ditemui di kantornya, Jakarta Selatan, Rabu, 16 Januari 2019.
 
Adrianus mengatakan penyidik punya kepentingan untuk mendapat keterangan dari Novel. Penyidik juga  sudah menerima rekomendasi dari beberapa lembaga. “Bukan mau penyidik, tapi ada rekomendasi dari Komnas HAM dan Ombudsman,” kata Adrianus.
 
Adrianus mempertanyakan sikap Novel yang tidak kunjung menemui kepolisian untuk memberi keterangan. Padahal kepolisian sudah beberapa kali memanggil Novel.

Baca: Pembentukan Tim Gabungan Tak Sesuai Harapan Novel

Misalnya, kata dia, Polda Metro Jaya secara formal sudah memanggil Novel sebanyak dua kali setelah ia pulang dari Singapura, namun tidak direspons Novel. “Itu yang resmi. Tidak terhitung (upaya) komunikasi informal seperti melalui telepon,” kata Adrianus.
 
Dia menambhakan, Ombudsman tidak mementingkan cara pemanggilan formal atau informal. Yang lebih penting, kata dia, Novel bersedia memberi informasi sebagai dasar tindakan bagi Polri.
 
“Kita harapkan informasi di media massa dari Novel tertuang di berita acara, agar jadi dasar bagi Polri mengambil langkah tindakan tegas,” kata Adrianus.

(FZN)

Sekjen PSSI Ratu Tisha Diperiksa Polisi

Sekjen PSSI Ratu Tisha Destria (tengah) menjawab pertanyaan wartawan seusai mengumumkan nama pemain hasil seleksi program Garuda Select di Jakarta. Foto: Antara/Indrianto Eko Suwarso.

Jakarta: Sekretaris Jenderal Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (Sekjen PSSI) Ratu Tisha akan diperiksa penyidik Satuan Tugas (Satgas) Antimafia Bola di Polda Metro Jaya. Ia dimintai keterangan sebagai saksi kasus pengaturan skor pada liga 3 Persibara Banjarnegara vs Pasuruan. 

“Jadi untuk hari ini memang agendanya adalah reschedule pemeriksaan Sekjen PSSI Ratu Tisha, jadwalnya jam 14.00 WIB,” kata Ketua Tim Media Satgas Antimafia Bola Kombes Argo Yuwono di Polda Metro Jaya, Rabu, 16 Januari 2019.

Menurut dia, pemeriksaan dilakukan untuk mendalami keterangan dari Ratu Tisha soal pengaturan skor. Penyelidikan ini dilakukan atas laporan Manager Persibara Banjarnegara Lasmi Indaryani. Meski demikian, Argo menyebut belum ada kepastian Sekjen PSSI itu hadir atau tidak. 

Baca: Waketum PSSI Djoko Driyono Diperiksa Besok

“Jadi sampai saat ini kita masih menunggu apakah yang bersangkutan akan hadir sehingga meminta keterangan berkaitan dengan perkembangan kasus laporan dari ibu Lasmi,” ujar Argo.

Ratu Tisha sejatinya dijadwalkan diperiksa pada Jumat, 11 Januari 2019. Namun, pemeriksaan batal. “Sudah kita jadwalkan ulang. Rencananya nanti Rabu, 16 Januari 2019,” ujar Argo beberapa hari lalu.

(OGI)

Tjahjo Sebut Izin Proyek Meikarta di Pemkab Bekasi

Mendagri Tjahjo Kumolo. Foto: Medcom.id/Whisnu Mardiansyah.

Jakarta: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan terjadi mispersepsi terkait proses perizinan proyek Meikarta antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) dan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Namun, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai izin proyek ada di Kabupaten Bekasi.
 
“Ini awalnya ada perbedaan persepsi antara Pemda (Pemerintah Daerah) Jabar dengan Pemda Kabupaten Bekasi. Kemudian kami dipanggil DPR hasilnya segera Kemendagri mengundang rapat,” kata Tjahjo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu 16 Januari 2019.
 
Dari hasil rapat dengan DPR, Tjahjo memerintahkan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Sumarsono mengundang Pemerintah Provinsi Jabar dan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Salah satu poinnya perihal kewenangan proyek Meikarta.
 
“Sudah jelas intinya bahwa kewenangan memberikan izin itu ada pada Pemerintah Kabupaten Bekasi, hanya koordinasinya dengan Pemerintah Jabar,” jelas Tjahjo.
 
Politikus PDI Perjuangan itu meminta hasil laporan pertemuan ke Direktur Jenderal Otonomi Daerah. Lantas, Tjahjo meminta Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin segera mempercepat proses perizinan agar tidak menghambat investasi nasional.
 
“Saya telepon Bupati, ‘Ya sudah laksanakan dengan baik. Tolong dibantu supaya cepat perizinannya sesuai dengan aturan yang ada. sesuai dengan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP)’,” ucap dia.
 
Bupati Neneng saat mendengar instruksi Mendagri langsung mengiyakan. Neneng menjelaskan saat itu semua proses perizinan sudah sesuai undang-undang. “Dijawab dengan yang bersangkutan, ‘Ya sesuai dengan aturan yang ada. Sudah selesai,” pungkas dia.

Baca: Mendagri Disebut Tak Berniat Muluskan Proyek Meikarta

Tjahjo sebelumnya disebut dalam persidangan dugaan suap perizinan pembangunan Meikarta. Namanya disebut oleh Bupati nonaktif Bekasi Neneng Hasanah Yasin dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung, Jawa Barat.
 
Neneng hadir dalam sidang sebagai saksi dugaan suap perizinan pembangunan proyek Meikarta. Menurut Neneng, Tjahjo meminta agar perizinan Meikarta dibantu.
 
“Saat itu, Mendagri Tjahjo Kumolo menelepon ke Pak Sumarsono. Diberikan izin kepada saya dan Tjahjo Kumolo bilang ke saya, tolong perizinan Meikarta dibantu,” kata Neneng, Senin, 14 Januari 2019. 

(OGI)

Empat Wasit Jadi Tersangka Pengaturan Skor

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo dalam konferensi pers terkait pengaturan skor – Medcom.id/Lukman Diah Sari.

Jakarta: Satgas Antimafia Bola kembali menetapkan tersangka terkait kasus pengaturan skor. Tim menetapkan empat wasit sebagai tersangka. 

“Ini dari peristiwa pertandingan Persibara dan PS Pasuruan,” kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 16 Januari 2019. 

Keempatnya yakni JH, cadangan wasit dalam pertandingan Persibara vs Kediri; BS, pengawas pertandingan; P, asisten wasit 1; dan MR, asisten wasit 2. 

“Jadi sudah ada 10 tersangka. Nanti apabila pemeriksaan sudah selesai akan dilakukan penahanan,” tutur dia. 

(Baca juga: Polisi Tetapkan 11 Tersangka Mafia Bola)

Dedi mengungkapkan keempat tersangka hasil dari pengembangan laporan Manajer Persibara Banjarnegara Lasmi Indaryani. 

Sebelumnya, tim sudah menetapkan enam tersangka terkait kasus ini. Keenamnya yakni Mantan Anggota Wasit Priyatno; Wasit Futsal Anik Yuni Artika Sari; Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI Johar Lin Eng; Anggota Komisi Disiplin Dwi Irianto alias Mbah Putih; Wasit Persibara Banjarnegara vs PSS Pasuruan Nurul Safarid, dan anggota Direktorat Perwasitan, ML. 

(Baca juga: Polisi Telisik Perputaran Uang di PSSI)
 

(REN)