Pelaku Peragakan 19 Adegan Pembunuhan di Green Pramuka

Jakarta: Polisi melakukan reka ulang kasus pembunuhan di Apartemen Green Pramuka City, Rawasari, Jakarta Pusat. Pelaku bernama Haris, 24, memeragakan 19 adegan pembunuhan.

Seperti dilansir Antara, reka ulang dilakukan di lorong Apartemen. Akses lift untuk umum ditutup selama proses reka ulang berlangsung. 

Beberapa penghuni apartemen pun diimbau agar tidak mendekati area rekonstruksi saat Haris memeragakan adegan pembunuhan. 

Adegan dimulai saat Haris memeragakan tengah mengikuti korban dari lantai dasar hingga lantai 16. Haris menghabisi nyawa Nurhayati saat korban keluar dari lift di lantai 16.

“Pelaku (Haris) menghabisi korban setelah keluar lift itu ada di adegan 16,” ujar Wakil Kepala Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Arie Ardian, Kamis, 10 Januari 2019.

Haris berkali-kali sempat mengikuti Nurhayati dari lantai bawah. Selanjutnya, dia ikut masuk ke lift bersama korban dan keduanya terlibat cekcok.

Saat cekcok berlangsung, Haris yang sudah gelap mata hingga akhirnya tega membunuh Nurhayati dengan sebuah pisau dan menikam berkali-kali. Mengetahui korban telah tak bernyawa, Haris panik dan berusaha menghilangkan jejak.

“Sampai selesai, tersangka langsung meninggalkan korban dan mencoba menghilangkan jejak dengan keluar dan naik ke lantai 27,” tuturnya.

Aksi Haris telah terekam kamera pengintai (CCTV). Pelaku juga meninggalkan beberapa barang bukti di lokasi kejadian. 

Sementara itu, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat, AKPB Tahan Marpaung mengatakan, tak ada temuan baru dari rekonstruksi tersebut.

Polisi hanya mencatat adanya perlawanan yang dilakukan korban ketika Haris melakukan pembunuhan. Ketika keluar lift, pelaku sempat menarik korban hingga korban melawan dan pelaku melakukan penusukan.

“Korban sempat melawan, hal itu terungkap adanya bekas luka cakaran di tubuh tersangka,” kata Tahan.

Atas perbuatannya, Haris terancam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan. Dengan demikian, ia diancaman hukuman 15 tahun penjara.

(AGA)

Lucas Bantah Pernah Berkomunikasi dengan Anak Eddy Sindoro

Advokat Lucas. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez.

Jakarta: Advokat Lucas mengaku tak pernah berkomunikasi dengan anak mantan petinggi Lippo Group Eddy Sindoro, yakni Michael Sindoro. Eddy merupakan terdakwa kasus suap pengurusan sejumlah perkara beberapa perusahaan di bawah Lippo Group, yang ditangani di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

“Saya tidak pernah berkomunikasi dengan saksi. Di manapun dan kapanpun, menggunakan apapun,” kata Lucas dalam ruang sidang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Kamis 10 Januari 2018.

Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Michael Sindoro sempat menyebut mendapat telepon dari Lucas. Melalui telepon itu, Lucas disebut memberikan informasi mengenai ayahnya di Malaysia.

Namun, hari ini Michael memperbaiki BAP tersebut. Dia menyebut yang menelponnya waktu itu adalah Mister Tan. Michael mengakui kesalahan saat mengisi BAP.

“Penelpon bukan suara Lucas tapi Mister Tan. Saya ingin perbaiki berita acara. Bahwa itu bukan Lucas. Pas saya lihat di YouTube suaranya beda sekali,” ungkap Michael

Dalam kasus ini, Lucas didakwa menghalangi penyelidikan, terlebih saat Eddy Sindoro akan ditangkap oleh pihak otoritas Malaysia. Eddy Sindoro sendiri sempat dideportasi ke Indonesia oleh otoritas Malaysia. Namun, Lucas diduga justru membantu Eddy untuk keluar dari Indonesia lagi.

Lucas didakwa melanggar Pasal 21 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(AGA)

Polri Janji Cepat Ungkap Teror Bom Pimpinan KPK

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo. (Medcom.id/Sunnaholomi Halakrispen)

Jakarta: Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo memastikan institusinya serius menangani kasus teror bom terhadap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Polri berjanji segera mengungkap kasus teror tersebut.

“Setiap kasus yang terjadi, komitmen polisi akan menyelesaikan secara komprehensif dan secepat mungkin,” kata Dedi di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 10 Januari 2019.

Dedi belum mau sesumbar berapa lama tenggat pengungkapan kasus teror tersebut. Sebab, tingkat kesulitan setiap kasus teror berbeda-beda.

Yang jelas, kata Dedi, saat ini tim gabungan sudah dibentuk guna mengungkap kasus teror terhadap petinggi lembaga antirasuah itu. “Ini dilakukan agar kasus cepat terungkap,” ungkapnya. 

Rumah dua pimpinan KPK diteror bom, Rabu, 9 Januari 2019. Bom molotov ditemukan di rumah Wakil Ketua KPK Laode M Syarif. Sedangkan, bom rakitan ditemukan di pagar rumah Ketua KPK Agus Rahardjo. Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk segera mengungkap kasus tersebut.

(AGA)

Jejak Digital Pelaku Hoaks Surat Suara Ditelusuri

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo. (Medcom.id/Sunnaholomi Halakrispen)

Jakarta: Bareskrim Polri masih memeriksa intensif Bagus Bawana Putra (BBO), tersangka pembuat dan penyebar konten hoaks tujuh kontainer surat suara tercoblos. Polisi sedang menelusuri jejak percakapan digital pelaku.

“Tim masih bekerja dan ini belum selesai,” kata Karopenmas Divisi Humas Pori Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 10 Januari 2019. 

Dedi belum bisa menyimpulkan ada tidaknya aktor intelektual dalam kasus hoaks tujuh kontainer surat suara tercoblos. Penyidik masih mendalami motif Bagus membuat hoaks tersebut. 

“Dari fakta hukum belum ditemukan (aktor intelektual),” ujarnya.

Dedi juga belum mau berandai-andai ada tidaknya tersangka lain dalam kasus ini. Ia hanya menegaskan Polri akan bekerja sesuai fakta hukum yang ada. 

“Komitmen kita selalu menerapkan berdasarkan fakta hukum tidak melihat aliansi kanan kiri,” tegasnya. 

Sebanyak empat pelaku hoaks surat suara tercoblos ditangkap Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Satu di antaranya adalah Bagus, sang pembuat konten.

Hoaks disebarkan Bagus melalui Twitter untuk menarik simpati masyarakat. Ia kemudian menutup akun. Barang bukti ponsel yang dipakai beserta kartu di dalamnya lalu dibuang. Bagus lalu keluar dari Jakarta dan ditangkap di Sragen, Jawa Tengah.

Bagus diketahui merupakan pendukung capres Prabowo Subianto. Ia adalah Ketua Koordinasi Relawan Nasional (Kornas) Prabowo Presiden. Namun, Badan Pemenangan Nasional (BPN) menepis kenal dengan Bagus. Organisasi relawan milik Bagus juga disebut tidak terdaftar di tim pemenangan Prabowo-Sandi.

(AGA)

Dirut Hutama Karya Mangkir dari Panggilan KPK

Juru Bicara KPK Febri Diansyah. Foto: MI/Rommy Pujianto.

Jakarta: Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero) Tbk, Bintang Perbowo, mangkir dari panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia sedianya akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pembangunan Gedung IPDN di Kabupaten Agam, Sumatera Barat.
 
Satu saksi lain yakni Kepala Divisi Keuangan PT Hutama Karya, Anis Anjayani, juga tak memenuhi panggilan penyidik. Kedua orang ini sedianya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Kepala Divisi Gedung PT Hutama Karya Budi Rahmat Kurniawan.
 
“Dua saksi (Bintang Perbowo dan Anis Anjayani) tidak hadir,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 10 Januari 2019.
 
Penyidik bakal menjadwal ulang pemeriksaan kedua petinggi perusahaan BUMN tersebut. Namun, Febri belum mendapat jadwal pemeriksaan ulang untuk kedua anak buah Menteri BUMN Rini Soemarno itu.
 
“Pemeriksaan akan dijadwalkan ulang namun belum ditentukan waktunya,” katanya.
 
General Manager Divisi Gedung PT Hutama Karya, Budi Rachmat Kurniawan, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan konstruksi Gedung IPDN Sumbar tahun Anggaran 2011, bersama dengan Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Setjen Kementerian Dalam Negeri Dudy Jocom.

Baca: PNS Kemendagri Diperiksa KPK Terkait Korupsi Gedung IPDN

Saat proyek ini bergulir, Dudy Jocom tercatat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset Sekjen Kemendagri tahun 2011.
 
Dalam kasus ini, Budi dan Dudy diduga telah menyalahgunakan kewenangan untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain. Akibatnya, kerugian uang negara mencapai Rp34 miliar dari total nilai proyek Rp125 miliar.
 
Atas perbuatannya, Budi dan Dudy disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 huruf a atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

(FZN)

Bantu Eddy Sindoro, Petugas Imigrasi Dapat Rp30 Juta

Mantan petinggi Lippo Group Eddy Sindoro menggunakan rompi tahanan KPK – Medcom.id/Achmad Zulfikar Fazli.

Jakarta: Petugas Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta Andi Sofyar mengakui mendapat duit Rp30 juta karena membantu mengecek status cegah mantan petinggi Lippo Group Eddy Sindoro. Duit sudah dikembalikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Pertama (dikembalikan) Rp10 juta, kedua Rp20 juta,” kata Andi saat bersaksi di sidang Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis, 10 Januari 2019. 

Andi bercerita, ia diminta oleh Ground staff Air Asia bernama Dwi Hendro Wibowo untuk mengecek status cegah penumpang pesawat atas nama Eddy Sindoro. Saat dicek, kata Andi, nama Eddy tidak ada dalam daftar orang yang dicegah ke luar negeri. Menurut Andi, pengecekan ini dilakukan sebelum 29 Agustus 2016. 

Andi lalu melapor kepada Hendro kalau status Eddy di imigrasi berwarna hijau. “Kalau hijau artinya tidak ada pencekalan,” ucap Andi. 

Setelah itu, Hendro meminta Andi untuk menjemput Eddy Sindoro. Andi mengaku diimingi upah Rp50 juta.

Andi mengaku sempat ragu lantaran upah yang ditawarkan sangat besar. Ia lalu mengecek profil Eddy Sindoro di internet dan mendapati informasi kalau Eddy adalah orang yang sedang dicari KPK. “Saya sempat bilang ke Hendro dan ingin mundur,” kata Andi. 

Andi kemudian diajak bertemu Hendro dan sekretarisnya di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Setelah itu, Andi diajak ke Mal Lippo Karawaci di Tangerang dan dibelikan telepon genggam Samsung tipe A6. Andi juga diberi duit Rp30 juta. 

Dalam kasus ini, Andi dihadirkan sebagai saksi sidang lanjutan Lucas, yang didakwa menghalangi penyelidikan terhadap Eddy Sindoro. Lucas didakwa melanggar Pasal 21 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(AGA)

Masuk Katalog Prostitusi, Cathy Sharon Melapor ke Polisi

Artis Cathy Sharon di Markas Polda Metro Jaya. Medcom.id/Siti Yona Hukmana.

Jakarta: Artis Cathy Sharon menyambangi Markas Polda Metro Jaya bersama pengacaranya, Sandi Arifin. Cathy melapor ke polisi lantaran foto dirinya ada dalam sebuah situs memuat katalog prostitusi dalam jaringan (daring).

Sandi bercerita, gambar Cathy berbusana minim dalam katalog prostitusi merupakan hasil rekayasa digital. Ia pun menilai hal ini telah melanggar Undang-undang Pornografi dan UU Informasi dan Transaksi Eletronik (ITE).

“Setelah konsultasi, kita melaporkan resmi ke Polda dengan pencemaran nama baik lewat media elektronik dan mendistribusikan konten pornografi,” kata Sandy di Markas Polda Metro Jaya, Kamis, 10 Januari 2019.

Sementara itu, Cathy mengatakan foto dirinya dalam katalog prostitusi itu sudah tersebar di grup aplikasi pesan singkat Whatsapp, sejak 8 Januari 2019. Cathy merasa nama baiknya dicemarkan.

“Saya keberatan dan buat laporan. Di sini saya hanya menjaga jejak digital saya. Saya bukan hanya artis dan publik figur saja. Saya juga seorang ibu,” ucap Cathy.

Laporan Cathy diterima polisi dan teregistrasi dengan nomor LP/180/I/2019/PMJ/Dit Reskrimsus, tanggal 10 Januari 2019. Cathy menggunakan Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang ITE, dan atau Pasal 4 Jo Pasal 29 UU Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi sebagai bahan pelaporan.

(AGA)

Ombudsman Sebut Masalah Peradilan Selalu Berulang

Anggota Ombudsman RI Ninik Rahayu. Foto: Medcom.id/Cindy.

Jakarta: Ombudsman RI menerima 858 laporan malaadministrasi terkait layanan lembaga peradilan. Laporan itu masuk sejak 2016 hingga 2018.
 
Anggota Ombudsman RI Ninik Rahayu mengatakan, laporan tersebut merupakan laporan berulang dengan permasalahan substansi yang relatif sama dari tahun ke tahun.  Masalah itu berulang karena adanya penundaan.
 
Contohnya, penundaan pengiriman salinan putusan Mahkamah Agung (MA) kepada Pengadilan Negeri pengaju. Selain itu, lamanya proses penanganan perkara dan eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. “Penundaan berlarut ini yang menjadi masalah,” kata Ninik, Kamis, 10 Januari 2019.

Baca: Masalah PPDB Menjadi Konsentrasi Ombudsman RI

Ninik juga mengungkap masih adanya laporan malaadministrasi tentang keberpihakan hakim. Namun, pihaknya tidak mempunyai wewenang untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut.
 
“Kita tidak bisa tindaklanjuti masalah putusan hakim atau keberpihakan hakim. Jadi pelapor bisa menghubungi lembaga lain yang berwenang,” katanya.
 
Ninik menyarankan lembaga peradilan melakukan reformasi peradilan secara terus-menerus. Sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.
 
“Tercatat tahun 2018 saja kami menerima 172 laporan terkait malaadministrasi ini. Baiknya lembaga peradilan lakukan reformasi peradilan,” tambahnya. 
 
Pada 2019, Ombudsman RI akan melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan lembaga pengawas. Tujuannya, agar bisa menemukan solusi.

(FZN)

KPK Siap Bantu Polisi Ungkap Teror Bom

Jakarta: Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo siap memberikan keterangan ke polisi terkait kasus teror bom palsu yang menyasar rumahnya. Agus menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut ke kepolisian.

“Oh iya siap. Tadi malam sudah disampaikan ke saya kapan ada waktu dimintai keterangan,” kata Agus di Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis, 10 Januari 2019.

Agus mengatakan sebetulnya dia sudah siap diminta keterangan sejak kemarin malam. Namun jajaran KPK meminta waktu lain. “Mungkin nanti datang ke kantor,” ujarnya.

Baca: Rumah Pimpinan KPK Dijaga Lebih dari Lima Polisi

Agus belum mau berandai-andai, terkait motif dibalik teror tersebut. Dia menyerahkan penanganan kasus ini kepada pihak kepolisian.

“Kami akan membantu apa saja yang dibutuhkan nanti biar teman-teman Polri yang menentukan,” ujarnya.

Teror bom terjadi di kediaman Ketua KPK Agus Rahardjo di Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat sekitar pukul 06.30 WIB. Ditemukan tas warna hitam yang berisi barang yang sebelumnya diduga bom rakitan jenis high explosive. Setelah penyelidikan, polisi memastikan bom di dalam tas di rumah Agus palsu.

Teror juga menyasar rumah Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif di Kalibata, Jakarta Selatan, sekitar pukul 05.30 WIB. Penghuni rumah menemukan botol berisi spirtus yang dilengkapi sumbu api. Hingga kini polisi masih terus mengejar pelaku teror.

(YDH)

KPK Apresiasi Sikap Tegas Jokowi

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansyah. Foto: Medcom.id/Isfan Harun.

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut positif sikap Presiden Joko Widodo yang memerintahkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengungkap pelaku teror pimpinan. Polisi diharapkan segera mengungkap otak di balik teror tersebut.
 
“Yang disampaikan Presiden itu positif. Kita tunggu bagaimana perkembangan penanganannya,” kata juru bicara KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 10 Januari 2019.
 
Febri belum mendapat informasi detail hasil pemeriksaan awal polisi. Pihaknya terus berkoordinasi dengan polisi terkait teror tersebut. “Tentu secara teknis itu menjadi domain Polri,” ujarnya.

Baca: Rumah Ketua KPK Diteror Bom High Explosive

Lembaga Antirasuah berharap Polri benar-benar serius menuntaskan kasus itu, terpenting menangkap dalang di balik teror. Sehingga, aksi teror tidak terulang.
 
“Kalau pelaku tidak ditemukan akan sangat riskan. Muncul pemikiran publik mungkin ada pelaku atau teror-teror berikutnya,” ujarnya.
 
Presiden Jokowi memerintahkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian segera mengungkap pelaku teror di kediaman dua pimpinan KPK, Agus Rahardjo dan Laode M Syarif. Jokowi tidak menoleransi teror tersebut.
 
Jokowi juga menginstruksikan polisi memperkuat pengamanan terhadap pimpinan atau pegawai KPK. Kepala negara yakin teror itu tidak akan melemahkan KPK dalam memberantas korupsi di tanah air.

(FZN)

PP Muhammadiyah Siap Amankan Kediaman Pimpinan KPK

Suasana rumah Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif di Jalan Kalibata Selatan No 42 C, Jakarta. Foto: MI/Bary Fathahilah.

Jakarta: Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah mengutuk keras aksi teror terhadap dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo dan Laode M Syarif. Mereka siap menerjunkan pasukan Komando Kesiapsiagaan Muhammadiyah Angkatan Muda (KOKAM) untuk mengamankan kediaman Pimpinan KPK jika sewaktu-waktu dibutuhkan.

“Kami siap membantu pengamanan di kediaman para Pimpinan KPK,” kata Sekretaris Jenderal PP Pemuda Muhammadiyah Dzulfikar A Tawalla di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 10 Januari 2019.

Dzulfikar meminta pimpinan KPK tidak gentar dengan segala macam bentuk teror. Lembaga Antirasuah diminta untuk tetap melanjutkan pemberantasan tindak pidana korupsi di Tanah Air.

Ketua Hukum dan Ham PP Pemuda Muhammadiyah Razikin menilai upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi mulai mendapat tekanan dari pihak tertentu. Teror dinilainya sebagai upaya membangun ketakutan terhadap KPK untuk memberangus koruptor di Indonesia.

“Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah berharap KPK tidak terpengaruh oleh tindakan brutal tidak bertanggungjawab tersebut,” kata Razikin.

Baca: KPK Apresiasi Sikap Tegas Jokowi

Di sisi lain, Razikin berharap kepolisian segera menemukan dan membawa pelaku teror untuk diadili. Dia menegaskan penegakan hukum terhadap berbagai macam tindak pidana korupsi adalah hal mutlak yang harus dilakukan KPK. 

“Korupsi adalah musuh besar negeri ini,” pungkas dia.

Kediaman Agus Rahardjo dan Laode M Syarif mendapat teror bom dari orang tak dikenal. Peristiwa teror ini, terjadi dalam waktu bersamaan.

Polda Metro Jaya telah menurunkan tim khusus dibantu Densus 88 untuk mendalami teror tersebut. CCTV dari rumah Agus dan Laode pun tengah diperiksa untuk mencari identitas pelaku.

(OGI)

KPK Berencana Mempersenjatai Anggotanya

Ketua KPK Agus Rahardjo. Foto: MI/Rommy.

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengevaluasi keamanan anggotanya. Hal ini menyusul serangkaian aksi teror di kediaman dua pimpinan KPK, Agus Rahardjo dan Laode M Syarif.
 
“Kita sedang mengevaluasi, mungkin nanti petugas KPK akan dilengkapi dengan senjata tertentu, ini akan kita bicarakan,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo di Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis, 10 Januari 2019.
 
Agus mengatakan langkah-langkah pengamanan juga dilakukan terhadap penyidik KPK. Langkah serupa pernah dilakukan ketika terjasi kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK, Novel Baswedan.
 
Agus enggan berandai-andai apa motif di balik teror terhadap pimpinan KPK. Namun, aksi teror tak akan menghentikan kerja komisi antirasuah dalam memberantas korupsi.
 
“Jangan sampai membuat kita takut. Kita terus melangkah dan berjuang. Dukungan dari anda, masyarakat sangat dibutuhkan,” ujarnya.

Baca: Serbuk Bom di Rumah Ketua KPK Ternyata Semen

Teror bom terjadi di kediaman Ketua KPK Agus Rahardjo di Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat sekitar pukul 06.30 WIB. Ditemukan tas warna hitam yang berisi barang yang diduga bom rakitan jenis high explosive.
 
Teror juga menyasar rumah Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif di Kalibata, Jakarta Selatan, sekitar pukul 05.30 WIB. Penghuni rumah menemukan botol berisi spirtus yang dilengkapi sumbu api.
 
Setelah penyelidikan, polisi memastikan bom di dalam tas di rumah Agus palsu. Hingga kini polisi masih terus mengejar pelaku teror.

(FZN)

Dirjen Otda Kemendagri Penuhi Panggilan KPK

Juru Bicara KPK Febri Diansyah. Foto: MI/Rommy Pujianto.

Jakarta: KPK memeriksa Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri Soni Sumarsono. Dia diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap izin proyek pembangunan Meikarta, milik Lippo Group di Bekasi.
 
“Terkait dengan pemeriksaan saksi dalam kasus dugaan suap perizinan Meikarta,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Kamis, 10 Januari 2018.
 
Febri mengungkapkan, ada beberapa hal yang ingin dikonfirmasi penyidik dari Soni. Salah satunya, pertemuan sejumlah pihak untuk membahas perizinan proyek Meikarta.
 
KPK mensinyalir ada sejumlah pertemuan antara Pemprov Jabar dan Pemkab Bekasi, guna ‘melapangkan’ izin proyek Meikarta. Sayangnya, Febri tak menyebut secara detail pihak yang dimaksud.
 
“Ada porsi juga dari Kemendagri melalui Ditjen Otda pada pertemuan tersebut, itu yang kami dalami lebih lanjut,” ujarnya.
 
Febri menegaskan telah menemukan fakta-fakta kuat jika proses perizinan Meikarta sudah bermasalah sejak awal. Termasuk, mengantongi nama-nama yang terlibat dalam skandal suap Meikarta tersebut.
 
KPK terus mendalami skandal suap Lippo Group. Sejumlah fakta baru terungkap pada proses penyidikan, salah satunya aliran dana suap Meikarta ke sejumlah anggota DPRD Bekasi dan DPRD Jabar.

Baca: Sejumlah Legislator Bekasi Kembalikan Uang Suap Meikarta

Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, CEO Lippo Group James Riady, dan mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Tbk Toto Bartholomeus pun telah diperiksa penyidik untuk mengungkap kasus ini lebih terang. Termasuk, Presiden Direktur PT Lippo Karawaci Tbk Ketut Budi Wijaya, Corporate Affairs Siloam Hospital Group Josep Christoper Mailool, Direktur Keuangan PT Lippo Cikarang Tbk Soni, Direktur Keuangan PT Lippo Karawaci Tbk Richard Setiadi dan Direktur Keuangan PT Mahkota Sentosa Utama (PT MSU) Hartono.
 
Dari pemeriksaan itu, terungkap adanya pertemuan-pertemuan antara petinggi Lippo Group dan Neneng. Salah satunya, James Riady yang mengakui pernah bertemu Neneng dengan alasan silaturahmi persalinan Neneng. Billy Sindoro juga mengaku dua kali bertemu Neneng.
 
Pertemuan pertama dilakukan untuk memberi selamat atas persalinan Neneng. Sedangkan pada pertemuan kedua, Billy dan Neneng membahas pembangunan Rumah Sakit (RS) Siloam di Meikarta.
 
Meikarta merupakan salah satu proyek prestisius milik Lippo Group. Penggarap proyek Meikarta ialah PT Mahkota Sentosa Utama, yang merupakan anak usaha dari PT Lippo Cikarang Tbk. Sementara PT Lippo Cikarang Tbk di bawah naungan Lippo Group.
 
Secara keseluruhan, nilai investasi proyek Meikarta ditaksir mencapai Rp278 triliun. Meikarta menjadi proyek terbesar Lippo Group selama 67 tahun grup bisnis milik Mochtar Riady itu berdiri.
 
Dalam kasus ini, Billy Sindoro diduga memberikan uang Rp7 miliar kepada Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan anak buahnya. Uang itu diduga bagian dari fee yang dijanjikan Rp13 miliar terkait proses pengurusan izin proyek Meikarta.

(FZN)

Polisi Diminta Segera Ungkap Pelaku Teror KPK

Jakarta: Polri diminta segera mengungkap pelaku teror dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Teror terhadap pimpinan KPK dianggap meresahkan.

“Saya berharap polisi harus langsung melacak siapa pelaku-pelaku teror tersebut. Itu tidak dibenarkan,” kata Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly ditemui di Jakarta Internasional Expo Kemayoran, Kamis, 10 Januari 2019.

Yasonna berharap polisi dapat mengungkap pelaku dengan waktu yang tak lama. “Sebagai rakyat biasa dan menteri, saya minta selalu melakukan sesuatu berdasarkan hukum karena kita negara hukum,” ucap Yasonna.

Baca: Kapolri Diperintahkan Kejar Peneror Pimpinan KPK

Rumah Agus di Perum Graha Indah Blok A9/15, Kelurahan Jatimekar, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat, diteror pada Rabu, 9 Januari 2019. Pagar rumah Agus digantungi tas mencurigakan. Belakangan diketahui tas berisi semen putih.

Pada saat hampir bersamaan, rumah Laode di Jalan Kalibata Selatan, Pancoran, Jakarta Selatan, dilempari dua bom molotov. Satu bom meledak.

(YDH)

Serbuk Bom di Rumah Ketua KPK Ternyata Semen

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo. (Medcom.id/Sunnaholomi Halakrispen)

Jakarta: Mabes Polri menyimpulkan temuan benda mencurigakan di kediaman Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo adalah bom palsu. Kesimpulan itu setelah melalui pemeriksaan laboratorium forensik.

“Serbuk putih yang dicurigai sebagai bahan peledak setelah diuji ternyata berisi CaO, AI2O3 SiO2 MgO, SO3, Na2O dan K2O yang tak lain adalah semen putih. Jadi, betul-betul pembuktian ilmiah,” ujar Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 10 Januari 2019.

Dedi menerangkan, dari pipa yang ditemukan, selain berisi semen putih, juga terdapat sekring, potongan kabel warna kuning, biru, dan jingga. Kemudian, kabel yang terdapat di bom palsu tidak terhubung ke detonator. Kabel pun tidak terhubung ke timer.

“Sehingga disimpulkan benda tersebut bukan bom karena di dalamnya tak terkait bahan peledak,” jelasnya.

Baca: Bom Rakitan di Rumah Agus Palsu

Benda diduga bom itu pertama kali ditemukan Anggota Gegana Polri Kelapa Dua Depok Aipda Sulaiman sekitar pukul 05.30 WIB. Saat itu, tas dalam posisi tergantung di pagar rumah Agus.

(YDH)