Lima Legislator Bekasi Diperiksa KPK

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap lima anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Jawa Barat (Jabar). Para legislator akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap perizinan proyek pembangunan Meikarta di Bekasi.

Lima legislator daerah Bekasi yang akan menjalani pemeriksaan itu yakni Edi Kurtubi Udi, Yudi Darmansyah, Kairan Jumhari Jisan, Namat Hidayat, dan H Anden Saalin Relan.

“Mereka akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka NHY (Bupati Kabupaten Bekasi Neneng Hasanah Yasin),” kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Jumat, 18 Januari 2019.

KPK mengungkap fakta baru aliran dana suap Meikarta untuk sejumlah anggota DPRD Bekasi. Diduga, uang suap pemberian Lippo Group itu untuk membiayai pelesiran anggota dewan Bekasi ke luar negeri. Parahnya, keluarga anggota DPRD Bekasi juga ikut dalam pelisiran dengan menggunakan uang suap tersebut.

KPK menemukan ada kejanggalan dalam perubahan aturan tata ruang untuk pembangunan Meikarta. Berdasarkan rekomendasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BPKRD) Jawa Barat, proyek Meikarta mendapatkan izin peruntukkan penggunaan tanah (IPPT) hanya seluas 84,6 hektar. 

Namun faktanya, Meikarta justru akan dibangun seluas 500 hektar. Disinyalir ada pihak yang sengaja mengubah aturan ‎tata ruang dan wilayah (RTRW) baru di Bekasi. Diduga, aturan itu sengaja diubah anggota DPRD Bekasi serta sejumlah pihak untuk memuluskan kepentingan Lippo Group menggarap Meikarta. 

KPK telah menemukan fakt kuat jika proses perizinan Meikarta bermasalah sejak awal. Lembaga Antirasuah mengantongi nama-nama yang terlibat skandal suap Meikarta. Penyidik telah memeriksa sejumlah pihak dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Pemerintah Provinsi Jabar, Pemerintah Kabupaten Bekasi, legislator Jabar dan petinggi Lippo Group untuk mengungkap fakta baru itu.

Baca: Rapat Perizinan Meikarta Diduga Diinisiasi Dirjen Otda

Dalam kasus ini, Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin beserta kroninya diduga telah menerima hadiah atau janji dari petinggi Lippo Group agar memuluskan perizinan proyek pembangunan Meikarta. Total fee yang dijanjikan Lippo Group itu sebanyak Rp13 miliar.

Namun, pemberian uang suap yang telah terealisasi untuk Neneng Hasanah Yasin dan kroninya sekira Rp7 miliar. Uang Rp7 miliar telah diberikan para petinggi Lippo Group kepada Neneng Hasanah Yasin melalui para kepala dinas.

(OGI)