KPK Perpanjang Masa Tahanan Tersangka Suap Kemenpora

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa tahanan para tersangka kasus suap Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Perpanjangan ini dilakukan 40 hari ke depan untuk lima tersangka kasus suap Kemenpora.

“Dimulai 8 Januari 2019 sampai 16 Februari 2019,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Senin, 7 Januari 2019.

Dalam kasus ini, KPK telah menahan Sekretaris Jenderal Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Ending Fuad Hamidy (EFH) dan empat tersangka lain. Mereka adalah Bendahara Umum KONI Jhonny E Awuy (JEA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kemenpora Adhi Purnomo, Staf Kemenpora Eko Triyanto, dan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Mulyana.

Selain memperpanjang masa tahanan, Febri menyebut pihaknya juga memeriksa tiga saksi dalam kasus ini. Penyidik melakukan hal ini untuk mendalami tugas pokok, fungsi, dan peranan saksi.

“Juga terkait peran tim verifikasi dalam melakukan tugasnya memverifikasi proposal-proposal yang masuk dari KONI kepada Kemenpora,” kata Febri.

Ketiga saksi, kata Febri, diperiksa untuk tersangka Sekretaris Jenderal KONI Ending Fuad Hamidy (EFH). Saksi yakni Asisten Deputi III/Tenaga Keolahragaan Herman Chaniago, Kabid Asdep Pembibitan/Tim Verifikasi Bambang Siswanto dan Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Deputi IV Organisasi Prestasi Arsani.

Dalam kasus ini, tersangka Adi dan Eko diduga menerima uang suap Rp318 juta dari Ending dan Jhony. Sedangkan Mulyana menerima uang dalam beberapa tahap.

Ending dan Jhony selaku penyuap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Mulyana, Adhi Purnomo, dan Eko selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

(UWA)