KPK Periksa Lima Anggota DPRD Bekasi

Jakarta: Lima Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dipanggil penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kelimanya akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap izin proyek pembangunan Meikarta di Bekasi.

Para legislator daerah Kabupaten Bekasi yang akan menjalani pemeriksaan itu ialah Haryanto, H. Sarim Saepudin, Suganda Abdul Malik, Nyumarno dan Abdul Rosid Sargan. Mereka diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Bupati Kabupaten Bekasi Neneng Hasanah Yasin (NHY).

“Keterangan mereka dibutuhkan untuk melengkapi berkas penyidikan NHY,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Kamis, 17 Januari, 2019.

KPK mengungkap fakta baru aliran dana suap Meikarta untuk sejumlah anggota DPRD Bekasi. Diduga, uang suap pemberian Lippo Group itu untuk membiayai pelesiran para anggota dewan Bekasi ke luar negeri. Parahnya, keluarga anggota DPRD Bekasi juga ikut dalam pelisiran dengan menggunakan uang suap tersebut.

Baca: Sekda Jabar Bantah Bertemu Bupati Bekasi Soal Meikarta

KPK menemukan ada kejanggalan dalam perubahan aturan tata ruang untuk pembangunan Meikarta. Sebab, berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BPKRD) Jawa Barat, proyek Meikarta mendapatkan Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah (IPPT) hanya seluas 84,6 hektar.

Namun faktanya, Meikarta justru akan dibangun seluas 500 hektar. Disinyalir ada pihak yang sengaja merubah aturan ‚Äétata ruang dan wilayah (RTRW) yang baru di Bekasi.

Diduga, aturan tersebut sengaja dirubah oleh anggota DPRD Bekasiserta sejumlah pihak untuk memuluskan kepentingan Lippo Group dalam menggarap Meikarta. KPK telah menemukan fakta-fakta kuat jika proses perizinan Meikartasudah bermasalah sejak awal.

Termasuk, mengantongi nama-nama yang terlibat dalam skandal suap Meikarta tersebut. Penyidik bahkan telah memeriksa sejumlah pihak Kemendagri, Pemprov Jabar, Pemkab Bekasi, legislator Jabar dan petinggi Lippo Group untuk mengungkap fakta-fakta baru tersebut.

Dalam kasus ini, Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin beserta kroninya diduga telah menerima hadiah atau janji dari petinggi Lippo Group agar memuluskan perizinan proyek pembangunan Meikarta. Total fee yang dijanjikan Lippo Group itu sebanyak Rp13 miliar.

Namun, pemberian uang suap yang telah terealisasi untuk Neneng Hasanah Yasin dan kroninya yakni sekira Rp7 miliar. Uang Rp7 miliar telah diberikan para petinggi Lippo Group kepada Neneng Hasanah Yasin melalui para kepala dinas.

(YDH)