KPK Dalami Penggunaan Dana Hibah KONI

Juru Bicara KPK Febri Diansyah. Foto: MI/Rommy Pujianto.

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus adanya penyalahgunaan dana hibah pemerintah melalui Kementerian Olahraga (Kemenpora) kepada KONI tahun anggaran 2018. Diduga, dana hibah tersebut tidak digunakan sesuai peruntukan.
 
“Sekarang kami mendalami lebih lanjut uang yang diterima tersebut atau hibah tersebut sebenarnya digunakan untuk apa,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, 15 Januari 2019.
 
Dana untuk penyelenggaraan kegiatan olahraga 2019, disinyalir digunakan KONI untuk kepentingan lain. Termasuk, di luar kebutuhan persiapan atlet. “Itu yang sedang kami dalam saat ini,” ujarnya.
 
Penyidik juga mengendus adanya proposal-proposal lain, yang diduga diajukan KONI kepada Kemenpora jauh sebelum dana hibah tersebut. Proposal-proposal itu tengah didalami penyidik melalui pemeriksaan saksi ataupun tersangka.
 
Lima pejabat Kemenpora dan KONI telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah Deputi IV Prestasi Olahraga Kementerian Olahraga (Kemenpora) Mulyana; Sekretaris Jenderal KONI Ending Fuad Hamidy (EFH); Bendahara Umum KONI Jhonny E Awuy (JEA); Pejabat Pembuat Komitmen pada Kemenpora Adi Purnomo (AP) dan Staf Kementerian Pemuda Olahraga Eko Triyanto (ET).
 
Dalam kasus ini, Adi dan Eko diduga telah menerima uang suap sebanyak Rp318 juta dari Ending dan Jhony. Sedangkan, Mulyana telah menerima uang dalam beberapa tahap.

Baca: Pejabat Kemenpora jadi Tersangka Suap Dana Hibah KONI

Pertama, pada Juni 2018 menerima satu unit mobil Toyota Fortuner. Kedua, uang sebesar Rp300 juta. Kemudian pada September 2018, menerima satu unit Samsung Galaxy Note 9. Suap itu diberikan agar dana hibah segera direalisasikan.
 
Atas perbuatannya, Ending dan Jhony selaku pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncta Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 
Sementara, Mulyana, Adhi Purnomo dan Eko selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

(FZN)