Komisi Kejaksaan Dapat Aduan 32 Jaksa Memeras Selama 2018

Jakarta: Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI) menerima aduan masyarakat soal kinerja dan perilaku jaksa sebanyak 888 laporan pada 2018. Sebanyak 32 laporan berkaitan pemerasan. 

“Berkaitan dengan jaksa nakal, dikenakan putusan pada 2017 lalu ada sekitar 195. Untuk tahun ini belum di-publish, mungkin sekitar 200 (jaksa nakal),” ujar Wakil Ketua KKRI Erna Ratnaningsih, di kantor KKRI, Jakarta Selatan, Selasa, 15 Januari 2019.

Erna mengungkapkan pengaduan masyarakat paling banyak berkaitan dengan kinerja jaksa. Di antaranya, diduga tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ada 58 pengaduan. 

Memberi petunjuk yang berlebihan atau tidak tepat sebanyak 55 pengaduan. Penanganan perkara berlarut-larut sebanyak 44 aduan.

(Baca juga: Jaksa Kejati Jatim Kena OTT Pemerasan di Mojokerto)

“Kemudian kejaksaan negeri atau kejaksaan tinggi  tidak melanjutkan pelaporan tindak pidana korupsi sebanyak 40 laporan,” tutur dia. 

Erna menyebut aduan tahun 2018 meningkat dibanding tahun 2017. Pada 2017 tercatat ada 878 aduan, tahun 2016 sebanyak 1.048 aduan, sementara di 2015 sebanyak 812 laporan. 

Aduan tertinggi berasal dari wilayah DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan. Dari 888 aduan yang telah direkomendasikan ke Jaksa Agung M Prasetyo, sebanyak 244 laporan untuk diklarifikasi dan 222 laporan diteruskan untuk ditindaklanjuti.

“Sementara 40 laporan diteruskan ke Kompolnas, dan 4 laporan diteruskan ke Komisi Yudisial. Tercatat juga, 201 laporan diarsipkan karena sudah selesai atau bukan wewenang KKRI,” kata dia. 
 

(REN)