Koalisi Masyarakat Serahkan Laporan Pemantauan Kasus Novel

Jakarta: Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi menyerahkan hasil laporan pemantuan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik Novel Baswedan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan ini diterima langsung pimpinan KPK.

“Ini akan kami baca dan kami pelajari, kita mengucapkan terima kasih atas segala dukungan dan berharap kerja-kerja kita untuk memberantas korupsi tidak berhenti dengan teror-teror seperti itu,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, 15 Januari 2019.

Laporan tersebut disusun sejak Februari sampai Agustus 2018. Laporan disusun dengan mengumpulkan dan menelusuri informasi dari delapan sumber, yaitu wawancara dengan saksi terkait dan sejumlah pernyataan dari Polri atas kasus Novel.

Kemudian, pernyataan dari institusi pemerintah, pernyataan dan penilaian dari Ombudsman, keterangan dan informasi yang didapatkan dari hasil pemeriksaan Komnas HAM, informasi penanganan perkara yang diungkap media pemberitaan, penelusuran dokumen-dokumen terkait, dan analisis hukum.

Berdasarkan metode itu, terdapat sejumlah temuan. Pertama, penyerangan terhadap Novel patut dicurigai sebagai upaya pembunuhan berencana. Hal ini dilihat dari beberapa indikator yakni, motif serangan, modus penyerangan, dan dampak pelaku serangan.

Temuan kedua, upaya pembunuhan berencana terhadap Novel merupakan salah satu serangan terhadap KPK dengan tujuan menghalangi upaya pemberantasan korupsi. Kesimpulan ini dilihat dari kesamaan motif, pelaku, dan pola serangan terhadap pegawai dan lembaga KPK.

Temuan ketiga, aktor penyerangan Novel dapat dikategorikan dalam lima kategori berdasarkan perannya. Pihak pengintai dan eksekutor lapangan, pihak menggalang dan penggerak penyerangan, pihak berkepentingan, anggota kepolisian yang diduga terkait dengan penggerak, dan saksi yang mengetahui penyerangan.

Temuan keempat, kepolisian diduga telah mengetahui sejak awal penyerangan tersebut. Sayangnya, polisi tidak bisa melakukan pencegahan karena ada keterlibatan petinggi Polri.

Temuan kelima, penyidikan patut diduga sengaja tidak mengungkap kasus kekerasan terhadap Novel. Artinya, ada indikasi pengaburan atas serangan Novel dalam bentuk penghilangan sidik jari, melepaskan orang yang patut diduga sebagai pelaku lapangan, inkonsistensi keterangan Mabes Polri, pemeriksaan saksi tanpa surat pemanggilan, terdapat dua sketsa wajah yang dirilis Polri, dan ada beberapa titik CCTV yang tidak diambil penyidik.

Temuan keenam, adanya upaya menutupi jejak penyidikan yang tidak sesuai dan menghancurkan kredibilitas Novel. Kemudian, salah satu komisioner Kompolnas juga ikut menyudutkan Novel dengan membebankan pembuktian kepada korban. Kepolisian memunculkan kesan seolah-olah penyidikan penyiraman air keras terhadap Novel adalah perkara yang sulit.

Temuan terakhir, pimpinan KPK tidak memberi tindakan perlindungan nyata kepada Novel, juga kepada para penyidik dan pegawai lainnya ketika mendapat ancaman berulang kali terjadi. Pimpinan KPK juga dinilai tidak menggunakan kewenangannya melakukan penyelidikan terhadap dugaan menghalangi penegakan hukum.

Dalam laporan temuan itu, koalisi masyarakat ikut menyertakan sejumlah rekomendasi buat Presiden Joko Widodo dan empat institusi. Jokowi diminta mengevaluasi kinerja Polri dalam mengusut kasus tersebut. Termasuk, memerintahkan pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF).

KPK diminta melakukan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan obstruction of justice terhadap penyerangan Novel. KPK juga diminta membentuk unit khusus yang permanen untuk menghadapi obstruction of justice dengan melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

Polri diminta memberikan laporan perkembangan secara rinci atas laporan serangan terhadap penyidik, penyelidik, dan staf KPK. Polri juga diminta menghormati dan mendukung penyelidikan dan penyidikan obstruction of justice, yang dilakukan KPK.

Kemudian, Polri sebaiknya membebastugaskan anggotanya yang diduga terlibat dalam penyerangan terhadap Novel atau pegawai KPK lainnya. Terakhir, Polri diminta memberhentikan setiap anggotanya yang terbukti terlibat dalam penyerangan tersebut.

Sedangkan rekomendasi untuk Ombudsman yaitu mengeluarkan laporan objektif tanpa konflik kepentingan atas hasil pemeriksaan adanya dugaan maladministrasi dalam penyidikan kasus Novel. Ombudsman juga diminta melakukan pemeriksaan dan memberikan sanksi terhadap komisioner atau anggotanya yang memiliki konflik kepentingan dari kasus tersebut.

Terakhir rekomendasi untuk Komnas HAM yaitu mengungkap pelanggaran HAM yang terjadi dalam kasus Novel secara menyeluruh, termasuk menempatkan kasus ini sebagai serangan terhadap institusi KPK dan agenda pemberantasan korupsi sebagai bagian dari perlindungan pembela HAM. Komnas HAM harus mengawal dan memastikan adanya tindak lanjut dari laporan pemantauan yang dilakukan Komnas HAM.

Koalisi masyarakat yang turut hadir dalam penyerahan laporan pemantauan ini ialah YLBHI, LBH Jakarta, KontraS, Lokataru Foundation, ICW, LBH Pers, PSHK AMAR, Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO), FH Universitas Andalas, PUKAT UGM, dan mantan pimpinan KPK Abraham Samad. Laporan diterima tiga pimpinan KPK, Laode M Syarif, Alexander Marwata, dan Basaria Panjaitan.

(DRI)