Hakim Tipikor Medan Didakwa Terima Suap Rp1,56 Miliar

Pengadilan. Ilustrasi: Medcom.id/Mohammad Rizal

Jakarta: Hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan Merry Purba didakwa menerima suap SGD150.000 (atau setara Rp1,56 miliar) dari pengusaha Tamin Sukardi. Fulus diberikan untuk memengaruhi putusan perkara korupsi yang ditangani Merry dan anggota majelis hakim lainnya.
 
Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan uang tersebut diterima melalui Panitera Pengganti Pengadilan Tipikor Medan Helpandi. Uang yang diterima Helpandi seluruhnya berjumlah SGD280.000 (atau setara Rp2,92 miliar).
 
“Terdakwa melakukan atau turut serta melakukan, menerima hadiah atau janji berupa uang sebanyak SGD150.000,” kata jaksa Haerudin saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 14 Januari 2019.
 
Dalam surat dakwaan dijelaskan uang diberikan Tamin Sukardi melalui orang kepercayaannya Hadi Setiawan. Uang itu kemudian diserahkan kepada Helpandi sejumlah SGD280.000.
 
Tarmin saat itu duduk sebagai terdakwa dalam kasus dugaan korupsi terkait pengalihan tanah negara milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) II Tanjung Morawa di Pasal IV Desa Helvetia, Deli Serdang, Sumatera Utara. Merry menjadi salah satu hakim anggota yang mengadili Tamin.
 
Uang itu kemudian diberikan agar majelis hakim memutus Tamin tidak terbukti bersalah. Tarmin berharap divonis bebas oleh majelis hakim.
 
Namun, pada sidang putusan 27 Agustus 2018, Hakim Wahyu Prasetyo Wibowo dan Hakim Sontan Merauke Sinaga menyatakan Tamin terbukti bersalah melakukan korupsi. Ia dihukum enam tahun penjara dengan denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan.
 
Baca: Penyuap Hakim PN Medan Segera Diadili

Tamin juga dijatuhi pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp132,4 miliar. Kendati begitu, Hakim Merry Purba memberikan pendapat berbeda atau dissenting opinion dengan menyatakan dakwaan jaksa tidak terbukti.
 
Sehari setelah putusan terhadap Tamin, tim KPK menangkap Helpandi, Tamin, dan Merry Purba. Saat tangkap tangan tersebut, KPK menemukan uang SGD130.00 di tas Helpandi yang diduga akan diserahkan kepada hakim Sontan.
 
Merry didakwa melanggar Pasal 12 huruf c Jo Pasal 18 atau Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

(OGI)