Polisi Belum Berencana Periksa Edy Rahmayadi

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo. Foto: Antara/Indrianto Eko Suwarso

Jakarta: Satgas antimafia bola belum menjadwalkan pemeriksaan untuk Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Edy Rahmayadi. Pasalnya, penyidik satgas antimafia bola harus lebih dulu memeriksa pejabat struktural PSSI.

“Semua tergantung dari pemeriksaan waketum, sekjen, dan perangjat struktural PSSI,” ujar Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 17 Januari 2019. 

Dedi menjelaskan, dari keterangan para pejabat struktural PSSI bakal dikontruksi untuk mengetahui adakah perbuatan melawan hukum. Selain itu, keterangan-keterangan itu dibutuhkan untuk mengetahui peran dari masing-masing pihak yang diperiksa. 

“Kalau enggak ada ya tetap menjadi saksi untuk beberapa tersangka yang sudah ditangkap,” ucapnya. 

Polisi tengah menyelidiki kasus mafia bola yang baru-baru ini terbongkar. Kasus ini merupakan tindak lanjut atas laporan dari Manager Persibara Banjarnegara Lasmi Indaryani.

Baca: Joko Driyono Minta Diperiksa Pekan Depan

Polisi telah memeriksa Bendahara Umum PSSI Berlinton Siahaan dan Sekretaris Jenderal PSSI Ratu Thisa Destria terkait laporan ini. Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan 11 tersangka.

Baru enam tersangka yang sudah ditahan. Mereka adalah mantan anggota Komisi Wasit Priyatno, wasit futsal Anik Yuni Artika Sari, anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI Johar Lin Eng, anggota Komisi Disiplin Dwi Irianto alias Mbah Putih, wasit Persibara Banjarnegara vs Pasuruan Nurul Safarid, dan Staf Direktur Perwasitan PSSI Mansyur Lestaluhu. 

(DMR)

Kasus Novel Bukan Kegagalan Jokowi

Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni. Foto: Medcom.id/Theofilius Ifan Sucipto

Jakarta: Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni menyebut kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan tidak bisa dianggap sebagai kegagalan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Jokowi serius dalam menyelesaikan kasus kekerasan pada penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.

“Kami ingin katakan bahwa Pak Jokowi serius menyelesaikan (kasus Novel),” ujar Juli di kantor Populi Center, Jakarta Barat, Kamis, 17 Januari 2019.

Buktinya, kata Juli, Jokowi sejak awal mengirim dokter kepresidenan untuk merawat Novel. Selain itu, biaya pengobatan Novel ditanggung negara atas instruksi Jokowi.

Tidak hanya itu, lanjut Juli, Jokowi juga memanggil Kapolri Jenderal Tito Karnavian sebanyak tiga kali untuk mengusut kasus ini. Bahkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) membuat rekomendasi terkait penyerangan Novel.

Dia menyebut ada pihak yang berusaha mempersonifikasi kasus Novel sebagai kegagalan penegakan hukum. Dirinya menegaskan, kasus Novel tidak bisa dijadikan indikator kegagalan Jokowi.

“Menurut saya, menjadikan (kasus) Novel sebagai simbol Pak Jokowi gagal itu menurut saya yang keliru,” pungkas Juli.

Baca: Presiden Jelaskan Pembentukan Tim Penyidikan Kasus Novel

Novel Baswedan disiram air keras pada April 2017 lalu sepulang menunaikan salat subuh di masjid dekat kediamannya, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Hampir dua tahun berlalu, pengusutan kasus ini mandek.

Pelaku penyerangan Novel hingga kini juga belum terungkap. Novel sebelumnya sempat menyebut jika aktor intelektual penyerangannya saat itu adalah salah satu jendral kepolisian.

(DMR)

Eddy Sindoro Mengaku Dibantu WN Singapura Saat Kabur

Eks bos Lippo Group Eddy Sindoro saat bersaksi buat terdakwa Lucas – Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo.

Jakarta: Eks bos Lippo Group Eddy Sindoro mengaku kabur keluar negeri dibantu warga negara Singapura, Chua Chwee Chye alias Jimmy alias Lie. Eddy kabur untuk menghindari penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Dia pedagang barang antik setahu saya,” kata Eddy menceritakan sosok Jimmy saat bersaksi buat terdakwa Lucas di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis, 17 Januari 2019.

Eddy menyebut Jimmy yang mengurus tiket untuk dirinya saat dideportasi dari Malaysia ke Indonesia. Saat tiba di Indonesia, Jimmy pula yang mengajak Eddy pergi keluar negeri.

“Satu atau dua hari sebelum berangkat pengertian saya, saya mau pulang. Tapi hari yang sama pagi, Jimmy katakan dia atur untuk sampai, tidak usah pulang dulu,” beber dia. 

(Baca juga: Eddy Sindoro Sebut Tak Pernah Pakai Jasa Lucas)

Lucas didakwa menghalangi proses penyidikan KPK terhadap Eddy Sindoro. Lucas diduga membantu pelarian Eddy ke luar negeri.

Menurut jaksa, Lucas menyarankan Eddy Sindoro yang telah berstatus tersangka agar tidak kembali ke Indonesia. Lucas juga mengupayakan supaya Eddy masuk dan keluar dari wilayah Indonesia, tanpa pemeriksaan petugas Imigrasi. 

Hal itu dilakukan supaya Eddy tidak diproses secara hukum oleh KPK. Karena perbuatannya Lucas didakwa melanggar Pasal 21 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(Baca juga: Anak Eddy Sindoro Ubah BAP)
 

(REN)

Waketum PSSI Diperiksa Besok

Suap. Ilustrasi: Medcom.id/M Rizal.

Jakarta: Satuan Tugas (Satgas) Antimafia Bola memanggil Wakil Ketua Umum (Waketum) Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Djoko Driyono pada Jumat, 18 Januari 2019. Ia akan dimintai keterangan terkait kasus pengaturan skor Liga 2 dan Liga 3 di 2018. 

Juru bicara Satgas Antimafia Bola Kombes Syahar Diantono mengatakan surat pemanggilan terhadap Joko dilayangkan pada Senin, 14 Januari 2019. Surat dipastikan sudah diterima Joko.

“Surat untuk menghadiri panggilan besok, pukul 10.00 WIB di Krimum (Reserse Kriminal Umum) Polda Metro Jaya,” kata Syahar saat dikonfirmasi, Kamis, 17 Januari 2019.

Meski demikian, Syahar mengaku belum mendapatkan konfirmasi untuk kehadiran Djoko. Namun, dia berharap Djoko dapat memenuhi panggilan tersebut. “Kita tunggu besok,” ujar Syahar.

Polisi tengah menyelidiki kasus mafia bola yang baru-baru ini terbongkar. Kasus ini merupakan tindak lanjut atas laporan dari Manager Persibara Banjarnegara Lasmi Indaryani.

Baca: Joko Driyono Belum Bisa Penuhi Panggilan Satgas Anti-Mafia Bola

Polisi telah memeriksa Bendahara Umum PSSI Berlinton Siahaan dan Sekretaris Jenderal PSSI Ratu Thisa Destria terkait laporan ini. Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan 11 tersangka.

Baru enam tersangka yang sudah ditahan. Mereka adalah mantan anggota Komisi Wasit Priyatno, wasit futsal Anik Yuni Artika Sari, anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI Johar Lin Eng, anggota Komisi Disiplin Dwi Irianto alias Mbah Putih, wasit Persibara Banjarnegara vs Pasuruan Nurul Safarid, dan Staf Direktur Perwasitan PSSI Mansyur Lestaluhu. 

(OGI)

Polisi Temukan Dugaan Penyimpangan Penyelenggaraan Liga

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo – Medcom.id/Sunnaholomi Halakrispen.

Jakarta: Kepolisian terus melakukan penyelidikan terkait dugaan mafia bola. Satgas Antimafia Bola menemukan dugaan penyimpangan anggaran dalam penyelenggaraan Liga Indonesia. 

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengungkapkan dugaan-dugaan itu bakal diklarifikasi ke sejumlah pejabat PSSI. 

“Pertama menyangkut regulasi, mekanisme, pengaturan jadwal, dan penunjukkan wasit. Kedua menyangkut masalah dugaan penyimpangan anggaran dalam penyelenggaraan liga,” beber Dedi di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 17 Januari 2019. 

Dedi mengungkapkan dugaan penyelewengan anggaran itu terjadi di penyelenggaraan Liga 2 dan Liga 3. Tidak menutup kemungkinan terjadi penyelewengan anggaran di penyelenggaraan Liga 1. 

(Baca juga: Polisi Telisik Perputaran Uang di PSSI)

“Liga 1 masih didalami,” beber dia. 

Polisi menjadwalkan pemeriksaan pejabat PSSI mulai pekan ini. Mereka yang bakal dipanggil mulai dari komite eksekutif (Exco) hingga wakil ketua umum PSSI. 

“Minggu ini targetnya satgas memeriksa beberapa pejabat struktur di PSSI baik sekjen, waketum kemudian bendahara PSSI kemudian kaitannya dengan Exco PSSI, nah itu semuanya dimintai keterangan,” tutur Dedi. 

(Baca juga: Pejabat PSSI Minta Rp115 Juta ke Manajer Perseba)
 

(REN)

Joko Driyono Minta Diperiksa Pekan Depan

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo. Foto: Medcom.id/Lukman Diah Sari

Jakarta: Satgas Antimafia Bola batal memeriksa Wakil Ketua Umum PSSI Joko Driyono hari ini, Kamis, 17 Januari 2019. Namun, Joko minta pemeriksaannya ditunda pekan depan. 

“Satgas Antimafia Bola sudah mendapat surat resmi dari PSSI bahwa Joko Driyono minta pengunduran (pemeriksaan) tanggal 24 Januari,” kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 17 Januari 2019.

Pemeriksaan Komite Eksekutif PSSI juga diundur pekan depan. Hari ini, tim memeriksa Ketua Komite Disiplin PSSI Asep Edwin. Dia diperiksa di Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Polri, Kuningan, Jakarta.

“Ini masih terkait match fixing di Liga 3 dan Liga 2. Tidak menutup kemungkinan juga akan investigasi Liga 1,” tutur dia. 

Dedi menyebut pekan ini satgas fokus memeriksa para pejabat struktur PSSI. Mereka bakal dikorek soal regulasi, mekanisme, pengaturan jadwal, termasuk penunjukan wasit.

(Baca juga: Polisi Temukan Dugaan Penyimpangan Penyelenggaraan Liga)
 

(REN)

Eddy Sindoro Sebut Tak Pernah Pakai Jasa Lucas

Chairman Paramount Enterprise Eddy Sindoro saat bersaksi buat terdakwa Lucas – Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo.

Jakarta: Chairman Paramount Enterprise Eddy Sindoro mengaku tidak pernah menggunakan jasa advokat Lucas. Namun, Eddy memang mengenal Lucas. 

“Tidak pernah (menggunakan jasa lawyer),” ujar Eddy saat bersaksi buat terdakwa Lucas di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis, 17 Januari 2019.

Eddy mengaku meninggalkan Indonesia sejak 2016 dan baru kembali ke Indonesia pada Oktober 2018. Selama dua tahun itu, dia berada di beberapa negara Asia.

“Jepang, Malaysia, Hongkong, Kamboja, dan lain-lain,” imbuh Eddy.

Dia mengaku keluar negeri untuk untuk menjalani pengobatan. “Saya sakit biasa sehari-harinya saraf kejepit,” tambah dia. 

Eddy menyebut selama di luar negeri selalu dibantu oleh temannya warga negara Singapura, Jimmy. Dia tidak pernah melibatkan kerabatnya termasuk keluarga saat mengalami masalah hukum di Malaysia.  

(Baca juga: KPK Pegang Rekaman Lucas Rekomendasikan Eddy Kabur)

“Saya lupa persisnya saya kenal (Jimmy) 14 atau 15 tahun lalu,” imbuh dia. 

Lucas didakwa menghalangi proses penyidikan KPK terhadap Eddy Sindoro. Lucas diduga membantu pelarian Eddy ke luar negeri.

Menurut jaksa, Lucas menyarankan Eddy Sindoro yang telah berstatus tersangka agar tidak kembali ke Indonesia. Lucas juga mengupayakan supaya Eddy masuk dan keluar dari wilayah Indonesia, tanpa pemeriksaan petugas Imigrasi. 

Hal itu dilakukan supaya Eddy tidak diproses secara hukum oleh KPK. Karena perbuatannya Lucas didakwa melanggar Pasal 21 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 

(Baca juga: Anak Eddy Sindoro Ubah BAP)
 

(REN)

Hakim Merry Sempat Minta Tamin Bebas

Jakarta: Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan Merry Purba sempat mengganggap pengusaha Tamin Sukardi seharusnya bebas dalam kasus korupsi yang menjeratnya. Namun, pandangan Merry ini berbau amis. 

Wahyu Prasetyo Wibowo, Ketua Majelis Hakim dalam perkara Tamin, menjelaskan pemutusan perkara dilakukan dalam proses musyawarah dengan hakim lainnya. Saat itu, Merry memiliki pendapat lain (dissenting opinion) yang menginginkan Tamin divonis tidak bersalah.

“Dia katakan bahwa ada putusan perdata maka terdakwa harus bebas,” kata Wahyu saat bersaksi di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis 17 Januari 2019.

Wahyu kemudian menanyakan kepada Hakim Merauke Sinaga yang ikut menangani perkara tersebut. Hasilnya, Sontan memiliki pendapat yang sama dengan Wahyu. “Sontan bilang ini terbukti dengan segala pertimbangan beliau, terus saya bilang kalau ini terbukti,” imbuh dia.

Dia kembali menegaskan sikap kepada Merry dengan memberikan penjelasan yang membuat Tamin dinyatakan bersalah. Namun, Merry tetap berpegang pada pendirinya sehingga Wahyu memintanya untuk memberikan pertimbangan yang membuatnya tidak bersalah.

“Tapi Ibu buat dissenting opinion dan Ibu harus bertanggung jawab dengan putusan. Persoalan hukumnya biar saya yang pikirkan dengan Pak Sinton,” imbuh dia. 

Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan berdasarkan berita acara pemeriksaan (BAP), Wahyu tidak mengintervensi keputusan Merry. Dia mengaku memang tak mengintervensi keputusan Merry.

“Putusan Ibu Merry memang jadi pertanyaan buat saya, tapi saya tidak berani pertanyakan karena takut menyinggung yang bersangkutan,” imbuh dia.

Pada sidang putusan 27 Agustus 2018, Hakim Wahyu dan Hakim Sontan menyatakan Tamin terbukti bersalah melakukan korupsi. Ia dihukum enam tahun penjara dengan denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan.

Baca: Hakim Tipikor Medan Didakwa Terima Suap Rp1,56 Miliar

Tamin juga dijatuhi pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp132,4 miliar. Kendati begitu, Hakim Merry memberikan pendapat berbeda dengan menyatakan dakwaan jaksa tidak terbukti.

Sehari setelah putusan terhadap Tamin, tim KPK menangkap Panitera Pengganti Helpandi, Tamin, dan Merry Purba. Saat tangkap tangan tersebut, KPK menemukan uang SGD130.00 di tas Helpandi yang diduga akan diserahkan kepada hakim Sontan.

Merry didakwa melanggar Pasal 12 huruf c juncto Pasal 18 atau Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

(OGI)

Bakamla Minta KPK Awasi Pembuatan Pusat Komando

Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya (Laksdya) Achmad Taufiqoerrochman – Medcom.id/Juven Martua Sitompul.

Jakarta: Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya (Laksdya) Achmad Taufiqoerrochman menyambangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia datang untuk audiensi dengan pimpinan KPK terkait pencegahan tindak pidana korupsi.

“Ini kan courtesy call saya sebagai pejabat baru. Harus ketemulah dengan semua pejabat negara ini, termasuk KPK,” kata Taufiqoerrochman di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 17 Januari 2019.

Taufiqoerrochman juga sempat membahas tugas dan fungsi Bakamla dalam pertemuan tersebut. Ada tiga tugas dan fungsi Bakamla yang dipaparkan jenderal bintang tiga itu kepada pimpinan KPK.

“Ada tiga fungsi utama, yakni maritime security, maritime safety, dan defense. Di masa perang, Bakamla ada di bawah angkatan laut, maka personel dengan asetnya menjadi komponen cadangan dari TNI Angkatan Laut,” papar dia. 

Terpenting dari pertemuan itu, kata Taufiqoerrochman, pihaknya akan meminta KPK mengawasi rencana pembuatan pusat komando operasi. Pihaknya meminta pengadaan dan pengelolaan uang Bakamla untuk pembuatan pusat komando dipelototi lembaga antirasuah.

“Saat saya mengadakan suatu proses-proses, saya akan minta bantuan beliau untuk mengawasi. Fungsi KPK kan salah satunya pencegahanan,” tambah dia. 

Lembaga antirasuah mengamini tidak ada kasus yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Poin dialog antara kepala Bakamla dengan pimpinan KPK itu lebih pada aspek pencegahan.

“Aspek-aspek pencegahan korupsi menjadi salah satu yang akan dibahas bersama,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah dikonfirmasi terpisah.
 

(REN)

Bos PT Safa Sejahtera Abadi Diperiksa KPK

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan Direktur Utama PT Safa Sejahtera Abadi Hafsari. Dia diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi 14 proyek fiktif yang digarap PT Waskita (Persero) Tbk.

“(Hafsari) diperiksa sebagai saksi untuk tersangka FR (Kepala Divisi II PT Waskita Karya periode 2011-2013, Fathor Rachman),” kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Kamis, 17 Januari 2019.

Baca: Peran PT Waskita pada 14 Proyek Fiktif Diselidiki

Penyidik juga memanggil lima saksi lain. Mereka ialah dua pegawai PT Berkah Money Changer, Junaedi dan Megawaty, pegawai PT Waskita Karya Imam Bukori, serta pihak swasta Fatmawati dan Riza Alfarizi.

“Kelimanya akan diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka yang sama,” ujar Febri.

KPK sebelumnya menetapkan Kepala Divisi II PT Waskita Karya (Persero) Tbk periode 2011-2013 Fathor Rachman dan Kepala Bagian Keuangan dan Risiko Divisi II PT Waskita Karya (Persero) Tbk periode 2010-2014 Yuly Ariandi Siregar sebagai tersangka. Kedua tersangka diduga melakukan pengeluaran atau pembayaran 14 pekerjaan fiktif PT Waskita Karya kepada perusahaan-perusahaan subkontraktor. Negara diduga merugi hingga Rp186 miliar.

Baca: KPK Tetapkan Dua Pegawai PT Waskita Karya Sebagai Tersangka

Fathor dan Yuly disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

14 proyek infrastruktur itu ialah:
1. Proyek normalisasi Kali Bekasi Hilir, Jawa Barat.
2. Proyek Banjir Kanal Timur (BKT) paket 22, Jakarta.
3. Proyek Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara.
4. Proyek Bendungan Jati Gede, Sumedang, Jawa Barat.
5. Proyek normalisasi kali pesanggarahan paket 1, Jakarta.
6. Proyek PLTA Genyem, Papua.
7. Proyek tol Cinere-Jagorawi (Cijago) Seksi 1, Jawa Barat.
8. Proyek flyover Tubagus Angke, Jakarta.
9. Proyek flyover Merak-Balaraja, Banten.
10. Proyek Jalan Layang non tol Antasari-Blok M (Paket Lapangan Mabak), Jakarta.
11. Proyek Jakarta Outer Ring Road (JORR) Seksi W 1, Jakarta.
12. Proyek Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa Paket 2, Bali.
13. Proyek Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa Paket 4, Bali.
14. Proyek Jembatan AJI Tulur-Jejangkat, Kutai Barat, Kalimantan Timur.

(OJE)

KPK Periksa Lima Anggota DPRD Bekasi

Jakarta: Lima Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dipanggil penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kelimanya akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap izin proyek pembangunan Meikarta di Bekasi.

Para legislator daerah Kabupaten Bekasi yang akan menjalani pemeriksaan itu ialah Haryanto, H. Sarim Saepudin, Suganda Abdul Malik, Nyumarno dan Abdul Rosid Sargan. Mereka diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Bupati Kabupaten Bekasi Neneng Hasanah Yasin (NHY).

“Keterangan mereka dibutuhkan untuk melengkapi berkas penyidikan NHY,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Kamis, 17 Januari, 2019.

KPK mengungkap fakta baru aliran dana suap Meikarta untuk sejumlah anggota DPRD Bekasi. Diduga, uang suap pemberian Lippo Group itu untuk membiayai pelesiran para anggota dewan Bekasi ke luar negeri. Parahnya, keluarga anggota DPRD Bekasi juga ikut dalam pelisiran dengan menggunakan uang suap tersebut.

Baca: Sekda Jabar Bantah Bertemu Bupati Bekasi Soal Meikarta

KPK menemukan ada kejanggalan dalam perubahan aturan tata ruang untuk pembangunan Meikarta. Sebab, berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BPKRD) Jawa Barat, proyek Meikarta mendapatkan Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah (IPPT) hanya seluas 84,6 hektar.

Namun faktanya, Meikarta justru akan dibangun seluas 500 hektar. Disinyalir ada pihak yang sengaja merubah aturan ‎tata ruang dan wilayah (RTRW) yang baru di Bekasi.

Diduga, aturan tersebut sengaja dirubah oleh anggota DPRD Bekasiserta sejumlah pihak untuk memuluskan kepentingan Lippo Group dalam menggarap Meikarta. KPK telah menemukan fakta-fakta kuat jika proses perizinan Meikartasudah bermasalah sejak awal.

Termasuk, mengantongi nama-nama yang terlibat dalam skandal suap Meikarta tersebut. Penyidik bahkan telah memeriksa sejumlah pihak Kemendagri, Pemprov Jabar, Pemkab Bekasi, legislator Jabar dan petinggi Lippo Group untuk mengungkap fakta-fakta baru tersebut.

Dalam kasus ini, Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin beserta kroninya diduga telah menerima hadiah atau janji dari petinggi Lippo Group agar memuluskan perizinan proyek pembangunan Meikarta. Total fee yang dijanjikan Lippo Group itu sebanyak Rp13 miliar.

Namun, pemberian uang suap yang telah terealisasi untuk Neneng Hasanah Yasin dan kroninya yakni sekira Rp7 miliar. Uang Rp7 miliar telah diberikan para petinggi Lippo Group kepada Neneng Hasanah Yasin melalui para kepala dinas.

(YDH)

Rapat Perizinan Meikarta Diduga Diinisiasi Dirjen Otda

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mensinyalir Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Dirjen Otda Sumarsono (Soni) dan jajarannya berinisiatif mengadakan rapat membahas proyek Meikarta. Rapat itu diduga membahas soal perizinan proyek tersebut.

“Itu yang kami telusuri kemarin saat melakukan pemeriksaan terhadap Dirjen Otda di KPK dalam tahap penyidikan,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Kamis, 17 Januari 2019.

Soni menjalani pemeriksaan kasus suap Meikarta pada Kamis, 10 Januari 2019. Dia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin.

Baca: Tjahjo Sebut Izin Proyek Meikarta di Pemkab Bekasi

Febri menjelaskan poin penting yang digali penyidik ialah kewenangan kementerian di bawah pimpinan Tjahjo Kumolo dalam perizinan proyek Meikarta. Termasuk arahan-arahan Kemendagri untuk melapangkan perizinan Meikarta.

“Nah itu yang sudah dituangkan dalam berkas pemeriksaan. Tapi inti poin-poin lebih rinci tentu tidak bisa kami sampaikan terkait dengan hal itu,” ucap dia.

Febri menegaskan penyidik mengantongi bukti kuat sejak awal proses pengurusan izin proyek Meikarta sudah bermasalah. Sebagian dugaan masalah itu bahkan telah dibuka KPK dalam persidangan terdakwa Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro.

“Kondisi aturan yang ada termasuk soal tata ruang itu tidak mungkin bisa melakukan pembangunan dengan perizinan yang cukup di Meikarta sesuai dengan yang direncanakan lebih dari 400 hektar itu,” beber dia.

Baca: Tjahjo Kumolo Siap Jadi Saksi Kasus Meikarta

KPK mengungkap fakta baru aliran dana suap Meikarta untuk sejumlah anggota DPRD Bekasi. Uang suap pemberian Lippo Group diduga untuk membiayai pelisiran para anggota dewan Bekasi ke luar negeri. Parahnya, keluarga anggota DPRD Bekasi juga ikut dalam pelisiran dengan menggunakan uang suap tersebut.

KPK menemukan ada kejanggalan dalam perubahan aturan tata ruang untuk pembangunan Meikarta. Sebab, berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BPKRD) Jawa Barat, proyek Meikarta mendapatkan Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah (IPPT) hanya seluas 84,6 hektar.

Meikarta justru akan dibangun seluas 500 hektar. Disinyalir ada pihak yang sengaja merubah aturan ‎tata ruang dan wilayah (RTRW) yang baru di Bekasi.

Baca: KPK Usut Permintaan Tjahjo Soal Izin Meikarta

Diduga, aturan tersebut sengaja dirubah oleh anggota DPRD Bekasiserta sejumlah pihak untuk memuluskan kepentingan Lippo Group dalam menggarap Meikarta. KPK telah menemukan fakta-fakta kuat jika proses perizinan Meikartasudah bermasalah sejak awal.

Termasuk, mengantongi nama-nama yang terlibat dalam skandal suap Meikarta tersebut. Penyidik bahkan telah memeriksa sejumlah pihak Kemendagri, Pemprov Jabar, Pemkab Bekasi, legislator Jabar dan petinggi Lippo Group untuk mengungkap fakta-fakta baru tersebut.

Dalam kasus ini, Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin beserta kroninya diduga telah menerima hadiah atau janji dari petinggi Lippo Group agar memuluskan perizinan proyek pembangunan Meikarta. Total fee yang dijanjikan Lippo Group itu sebanyak Rp13 miliar.

Namun, pemberian uang suap yang telah terealisasi untuk Neneng Hasanah Yasin dan kroninya yakni sekira Rp7 miliar. Uang Rp7 miliar telah diberikan para petinggi Lippo Group kepada Neneng Hasanah Yasin melalui para kepala dinas.

(OJE)

Permintaan Uang ke Sinar Mas Disebut Cuma Guyon

Jakarta: Ketua Komisi B DPRD Kalimantan Tengah Borak Milton membantah meminta uang ke Department Head Document and License Perkebunan Sinar Mas untuk wilayah Kalimantan Tengah-Utara, Teguh Dudy Syamsuri Zaldy. Dia mengaku permintaan itu candaan yang dilontarkan Sekretaris Komisi B DPRD Kalteng Punding Ladewiq H Bangkan.

“Tidak ada permintaan. Itu hanya guyonan Pak Punding saja,” kata Borak di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu, 16 Januari 2019.

Punding yang turut hadir sebagai saksi mengaku tergelitik mengucapkan permintaan itu. Dia bilang, Dudy selalu menyodorkan uang ketika bertemu dengan anggota dewan.

“Setiap kami datang selalu disodorkan uang. Saya nyeletuk ‘kalau mau bawa uang itu satu orang yang banyak, langsung jangan Rp1 juta. Kalau ngasih duit itu jangan bikin malu, Rp250 juta langsung ke saya’,” kata Punding menirukan ucapannya. 

Sebelumnya, Punding mengaku 12 anggota DPRD Kalteng menerima sejumlah uang saat berkunjung ke Gedung Sinar Mas Land Plaza, Thamrin, Jakarta Pusat. Legislator mendapat jatah masing-masing Rp1 juta. 

“Saya katakan dalam hasil (pertemuan) ini di pintu keluar ada dibagiin amplop semua yang hadir. Itu Rp1 juta,” ucap Punding.

(Baca juga: Legislator Kalteng Tagih Uang Suap)

Anggota DPRD Kalimantan Tengah berkunjung ke kantor Sinar Mas untuk membahas pencemaran limbah di Danau Sembuluh Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Pencemaran diduga dilakukan oleh PT Binasawit Abadi Pratama (BAP), anak usaha PT Sinar Mas Agro Resources And Technology (SMART) Tbk.

Dalam perkara ini, anggota Komisi B DPRD Kalteng diduga menerima suap dari PT BAP sejumlah Rp240 juta. Masing-masing anggota Komisi B yang berjumlah 12 orang mendapatkan jatah Rp20 juta.

Anggota DPRD Kalimantan Tengah menerima suap agar penyelenggara negara tidak melakukan rapat dengar pendapat (RDP) terkait dugaan pencemaran limbah sawit di Danau Sembuluh.

Dalam perkara ini telah ditetapkan tiga terdakwa yakni, Chief Executive Officer (CEO) Perkebunan Sinar Mas 6A Kalimantan Tengah-Utara, Willy Agung Adipradhana.

Kemudian Department Head Document and License Perkebunan Sinar Mas untuk wilayah Kalimantan Tengah-Utara, Teguh Dudy Syamsuri Zaldy, serta Direktur PT BAP Edy Saputra Suradja.

Atas perbuatannya, Willy, Dudy dan Edy didakwa melanggar Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 21 tentang Perubahan atas Undang-undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1.

(Baca juga: PT BAP Tak Punya Izin Pakai Kawasan Hutan)

(REN)

Ratu Thisa Dicecar soal Kongres PSSI

Sekjen PSSI Ratu Tisha Destria. (Foto: ANTARA/Indrianto Eko Suwarso)

Jakarta: Sekretaris Jenderal Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Ratu Tisha rampung diperiksa penyidik Satuan Tugas (Satgas) Anti-Mafia Bola. Ia dicecar soal penyelenggaraan Kongres PSSI. 

“Saya menyampaikan pelaksanaan Kongres (PSSI) 2018, program kerja yang dilakukan, juga (persiapan) Kongres 2019. Laporan itu saja,” kata Ratu di Polda Metro Jaya, Kamis, 17 Januari 2019.

Ratu terpantau masuk ruang pemeriksaan pada 16 Januari 2019 seitar pukul 17.09 WIB dan rampung pada Kamis, 17 Januari 2019 pagi. Dalam pemeriksaan ia juga menjelaskan posisinya sebagai sekretaris jenderal termasuk dasar penunjukkan jabatannya.

Ia mengaku tak ingat betul berapa pertanyaan yang diajukan penyidik. Kendati demikian, tata cara PSSI mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan termasuk pelanggaran turut ua sampaikan.

“Hanya seputar kegiatan itu saja” ujar dia. 

Ratu menambahkan siap memenuhi kembali panggilan penyidik apabila keterangan yang telah disampaikannya dirasa belum lengkap. “Kalau memang dibutuhkan, enggak masalah,” pungkasnya.

Ratu diperiksa sebagai saksi dalam kasus pengaturan skor laga Persibara Banjarnegara vs Pasuruan. Kasus itu dilaporkan oleh Manager Persibara Banjarnegara Lasmi Indaryani. 

Dalam kasus ini sebaanyak 11 orang telah ditetapkan tersangka. Enam di antaranya ditahan di Polda Metro Jaya sedangkan sisanya masih dalam proses penyidikan. 

Penahanan dilakukan terhadap mantan anggota wasit Priyatno, wasit futsal Anik Yuni Artika Sari, anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI Johar Lin Eng, anggota Komisi Disiplin Dwi Irianto alias Mbah Putih, qwsit Persibara Banjarnegara vs PSS Pasuruan Nurul Safarid dan Staf Direktur Perwasitan PSSI Mansyur Lestaluhu. 

(MEL)

Asisten Pribadi Ivan Gunawan Ditangkap Terkait Jaringan Narkoba

Ilustrasi. Foto: Medcom.id/Mohammad Rizal.

Jakarta: Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menangkap asisten pribadi Ivan Gunawan (Igun) berinisial AJA, 36. Ia diduga terlibat jaringan peredaran kokain.

Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat AKBP Erick Frendriz mengatakan, AJA diringkus di kamar indekosnya, Jalan H. Najihun, Gandaria, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dari tangan AJA, polisi menyita satu paket serbuk kokain, dua serbuk MDMA, dan satu pil ekstasi.

“Kita amankan seorang berinisial AJA di rumah kost bersama barang bukti,” ujar Erick saat dikonfirmasi, Jakarta, Rabu, 16 Januari 2019.

Penangkapan AJA, terang Erick, merupakan pengembangan dari penyelidikan jaringan kokain di Indonesia. Polisi masih memburu jaringan tersebut.

“Ini merupakan pengembangan jaringan kokain di Indonesia dan masih kami lakukan pemeriksaan secara intensif,” ungkapnya.

Atas penangkapan AJA, polisi berencana memanggil Ivan Gunawan. “Igun akan segera dipanggil dan diperiksa keterangannya sebagai saksi,” pungkas Erick.

(HUS)