TKN Tak Pusing Nada Sumbang Pembebasan Abu Bakar

Jakarta: Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin membantah pembebasan terpidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir atas keputusan Presiden Joko Widodo bernuansa politik. Pembebasan Abu Bakar dinilai murni hukum.

Direktur Kampanye TKN Benny Rhamdani mengatakan, keputusan Jokowi membebaskan Abu Bakar tentu kebijiakan yang dikeluarkan secara konstitusional. Pembebasan Abu Bakar dinilai tidak melanggar aturan apa pun.

“Saya yakin dan percaya enggak ada lah (motif politik),” kata Benny ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 19 Januari 2019.

Ia yakin Jokowi lebih mengedepankan sisi kemanusiaan. Kendati begitu, ia memastikan, kebijakan itu juga tidak melanggar hukum.

Menurut dia, kebijakan Jokowi untuk membebaskan Abu Bakar tidak bertentangan dengan konstitusi dan sistem hukum Indonesia. TKN juga tak mau ambil pusing soal nada-nada sumbang terkait kebijakan tersebut.

“Orang bisa menilai itu silakan, bisa menafsir bahwa ini punya kepenfingam politik silakan, tapi kemanusiaam yang jadi dasar Pak Jokowi harus dihormati dan dihargai semua pihak,” tegas dia. 

Kendati demikian, Benny tak menjawab ihwal keputusan ini akan berdampak secara elektabilitas untuk Jokowi dan pasangannya, Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019. Politikus Partai Hanura itu membantah bebasnya Abu Bakar sebagai pembuktian tidak ada kriminalisasi ulama.

(Baca juga: Kuasa Hukum: Abu Bakar Berhak Bebas Bukan Politik)

“Enggak lah, kalau kriminalisasi ulama, komunis, antek Cina ini kan isu-isu yang dibangun selama ini dan dialamatkan ke Pak Jokowi selama empat tahun, dan semua itu tidak terbukti dan sudah dipatahkan,” ujarnya.

Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, Abu Bakar memang seharusnya sudah bebas sejak Desember 2018. Namun, saat itu, Abu Bakar menolak dibebaskan bersyarat.

Terkait pembebasan Abu Bakar dianggap bakal berpengaruh ke elektabilitas Jokowi, Dahnil juga tak mau bicara banyak. Menurutnya, publik sudah bisa memahami keputusan tersebut, apalagi di masa pilpres. 

“Pasti publik paham. Kami tak perlu menjelaskan lagi,” tegas dia. 

Narapidana terorisme Abu Bakar Baasyir bebas. Presiden Joko Widodo membebaskannya atas dasar kemanusiaan. Pembebasan pemimpin Majelis Mujahidin Indonesia ini buah dari saran Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) sekaligus penasihat Jokowi, Yusril Ihza Mahendra.

Baasyir menjadi narapidana setelah didakwa sebagai kepala spiritual Jemaah Islamiyah (JI). JI adalah grup separatis militan Islam yang mempunyai kaitan dengan kelompok teror internasional, al-Qaeda.

(REN)

Kuasa Hukum: Abu Bakar Berhak Bebas Bukan Politik

Mahendradatta, kuasa hukum terpidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir (kemeja putih) – Medcom.id/Theofilus Ifan Sucipto.

Jakarta: Mahendradatta, kuasa hukum terpidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir menyebut kliennya bebas lantaran mendapatkan bebas bersyarat. Kebebasan Abu Bakar tak terkait tahun politik. 

“Saya tegaskan, ini murni masalah hukum. Jangan digembor-gemborkan ini masalah politik. Biasa saja lah,” ujar Mahendradatta di kantornya, Jakarta Selatan, Sabtu, 19 Januari 2019.

Pembebasan Abu Bakar banyak dikaitkan dengan kepentingan politik bahkan bentuk kampanye. Mahendradatta menepis itu. 

Ketua Dewan Pembina Tim Pengacara Muslim itu menyebut prosedur pembebasan Abu Bakar sesuai hukum. Kliennya memang berhak bebas bersyarat pada 13 Desember 2018 setelah mendapat berbagai remisi.

“Kedua, karena alasan kemanusiaan. Ustaz Abu Bakar Baasyir sudah lanjut usia dan kondisi kesehatannya menurun,” kata Mahendradatta.

(Baca juga: JK Tegaskan Pembebasan Abu Bakar Demi Kemanusiaan)

Ketiga, Presiden sudah mengambil kebijakan untuk membebaskan Abu Bakar Baasyir. Dia memastikan, siapa pun presidennya pihaknya bakal mengajukan pembebasan bersyarat. 

“Siapa pun Presidennya akan kami desak untuk mengambil kebijakan tersebut,” tegas Mahendradatta.

Abu Bakar Baasyir direncanakan bebas bersyarat pada 13 Desember 2018. Namun, Abu Bakar menolak beberapa syarat sehingga memilih menghabiskan sisa waktu tahanan.

Akhirnya Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra bernegoisasi dengan Presiden Joko Widodo untuk membebaskan Abu Bakar tanpa syarat.

Mengingat alasan kemanusiaan dan kesehatan, Presiden Jokowi setuju membebaskan Abu Bakar. “Kemungkinan minggu depan sudah bebas,” pungkas Mahendradatta. 

(REN)

JK Tegaskan Pembebasan Abu Bakar Demi Kemanusiaan

Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan pertimbangan pemerintah membebaskan terpidana terorisme Abu Bakar Baasyir murni kemanusiaan. Pembebasan tak ada kaitannya dengan tahun politik. 

“Sekarang apa pun dikatakan dengan politik,” kata JK, sapaan karibnya, di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Sabtu, 19 Januari 2019.

JK menegaskan pembebasan itu berdasarkan grasi atau hak Presiden memberikan pengurangan hukuman atau remisi. Selanjutnya disampaikan pada Menteri Hukum dan HAM. 

Pada kasus Abu Bakar, kata dia, grasi diberikan murni kemanusiaan. “Pertimbangannya kemanusiaan,” pungkas dia. 

Presiden Joko Widodo mengaku berbicara dengan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) sekaligus penasihat Jokowi, Yusril Ihza Mahendra sebelum membebaskan pimpinan Majelis Mujahidin Indonesia itu. 

(Baca juga: “Pembebasan Ba’asyir Tidak Bisa Dibawa ke Politik”)

“Jokowi menegaskan kepada saya bahwa beliau prihatin dengan keadaan Ustaz Abu Bakar. Karena itu meminta saya menelaah, berdialog, dan bertemu Abu Bakar di LP Gunung Sindur, Jawa Barat,” ucap Yusril melalui keterangan tertulis, Jumat, 18 Januari 2019.

Baasyir sudah mendekam di penjara sekitar sembilan tahun dari total hukuman 15 tahun. Yusril mengatakan sudah saatnya Baasyir menjalani pembebasan tanpa syarat yang memberatkan. 

Menurut Yusril, Baasyir yang telah berusia 81 tahun, kondisi kesehatannya semakin menurun. Ia sempat berbincang panjang dengan pendiri Pondok Pesantren Islam Al Mu’min itu.

Yusril mengatakan semua pembicaraan dengan Baasyir dilaporkannya ke Jokowi. Sehingga, Jokowi yakin ada cukup alasan untuk membebaskan Baasyir.

“Saya sangat menghormati para ulama. Saya tidak ingin ada ulama yang berlama-lama berada di dalam lembaga pemasyarakatan. Karena itu Presiden Jokowi segera memerintahkan jajarannya untuk membebaskan Baasyir,” ucap Yusril.

(Baca juga: Alasan Jokowi Bebaskan Abu Bakar Baasyir)
 

(REN)

KPK Perkuat Bukti Jerat Sofyan Basir

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mencermati bukti-bukti permulaan dugaan keterlibatan Direktur Utama PLN Sofyan Basir dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan PLTU Riau-I. Penyidik harus memastikan bukti untuk menjerat bos PLN itu kuat.

“Tentu KPK akan cermati, tapi prosesnya tak langsung ditingkatkan tersangka,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Jumat, 18 Januari 2019.

Menurut Febri, penyidik KPK juga masih harus mencermati fakta-fakta yang muncul dalam persidangan. Semua hal baru yang diungkap pasti akan dilaporkan jaksa ke pimpinan KPK.

“Poin krusialnya kalau ada pihak lain yang diduga pelaku tentu harus dengan bukti permulaan yang cukup,” pungkasnya.

KPK membuka penyelidikan baru kasus dugaan suap PLTU Riau-I. Lembaga Antirasuah bahkan mengamini pengembangan kasus ini mengarah kepada Direktur Utama PLN Sofyan Basir.

Dalam putusan terdakwa Johannes Budisutrisno Kotjo, Sofyan disebut ikut berperan meloloskan perusahaan Blackgold Natural Recourses Limited sebagai konsorsium penggarap proyek PLTU Riau-I. Sofyan disebut sebagai pihak yang menawarkan proyek PLTU Riau-I kepada Setya Novanto dan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih, agar digarap oleh perusahaan Blackgold, milik Johannes.

Nama Sofyan memang berulang kali muncul dalam penyidikan atau persidangan kasus suap PLTU Riau-I. Menurut pengakuan Eni, Sofyan sempat dijanjikan menerima fee paling banyak. Namun, akhirnya Sofyan mendapat fee sama dengan yang diterima Eni dan Idrus Marham.

KPK baru menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan PLTU Riau-I. Ketiga tersangka itu yakni bos Blackgold Natural Recourses Limited Johannes Budisutrisno Kotjo, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih, serta mantan Menteri Sosial Idrus Marham.

Eni bersama dengan Idrus diduga menerima hadiah atau janji dari Kotjo. Eni diduga menerima uang sebesar Rp6,25 miliar dari Kotjo secara bertahap. Uang itu adalah jatah Eni untuk memuluskan perusahaan Kotjo sebagai penggarap proyek PLTU Riau-I.

(AGA)

Pengedar Narkoba Gunakan Hotel untuk Transaksi

Jakarta: Pengedar narkoba jaringan Banjarmasin-Jakarta menggunakan modus langka dalam beraksi. Para pelaku menggunakan hotel sebagai perantara transaksi barang haram tanpa perlu bertatap muka. 

Kasubdit I Ditresnarkoba Polda Metro Jaya AKBP Jean Calvijn mengatakan, modus ini terungkap dari penangkapan 11 tersangka peredaran narkoba jaringan Jakarta-Banjarmasin. Menurut Calvijn, seorang pelaku yang masih buron inisial MG, biasanya menyewa kamar hotel untuk jadi tempat bertransaksi narkoba. MG lalu menghubungi tersangka lain inisial GZ untuk mengantar narkoba ke kamar hotel yang sudah disewa. 

“Jadi buka kamar (hotel) hanya untuk meletakkan itu (narkoba) saja,” kata Calvijn di Mapolda Metro Jaya, Jumat, 18 Januari 2019. 

Setelah menaruh narkoba di kamar hotel yang dipesan, GZ lalu meninggalkan hotel dan memberi pesan kepada resepsionis kalau ada orang yang akan mengambil barang di kamarnya. GZ memberikan kunci kamar ke resepsionis. Pembeli yang datang akan mengambil kunci kamar yang dititipkan, lalu mengambil narkoba, dan pergi lagi meninggalkan hotel. “Jadi memang rapih modusnya.” 

Kepada polisi, GZ mengaku kalau hotel yang dijadikan lokasi transaksi berbeda-beda. Namun, GZ sering menggunakan hotel di kawasan Mangga Besar, Jakarta Barat.

“Kami berhasil menangkap GZ pada saat masuk ke dalam kamarnya dan pada saat baru selesai mendistribusikan ke beberapa hotel,” ujar Calvijn. 

GZ dan MG bertransaksi narkoba setiap satu bulan sekali. Narkoba yang diperjual belikan yakni jenis ganja, sabu, dan ekstasi. GZ mengedarkan narkoba dengan modus operandi ini sejak Juni 2018. GZ tak sendiri. Ia juga merekrut sejumlah orang untuk membantunya melakukan transaksi narkoba.

Selain MG, polisi juga masih memburu tersangka lain inisial HONG. Polisi belum bisa memastikan HONG warga Indonesia atau warga negara asing. HONG adalah orang yang merekrut GZ.

Baca: Polisi Ungkap Narkoba Dikemas Abon dan Teri

Dalam kasus ini, polisi menangkap 11 pengedar narkoba di Depok, Jawa Barat, dan Jakarta. Mereka yakni HAR, FIR, AH, GZ, NR, AR, AW, ZN, TON, FM dan YAH. Total barang bukti yang disita kepolisian ialah 6,5 kilogram sabu, 57.578 butir ekstasi dan 15,19 gram ganja. Narkoba dikemas dalam abon lele dan teri medan. 

Para tersangka dijerat Pasal 114 ayat (2) subsider Pasal 112 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ancaman hukumannya, penjara seumur hidup atau hukuman mati.

(AGA)

KPK Kantongi Nama Legislator Penerima Pelesiran Meikarta

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi daftar nama anggota DPRD Kabupaten Bekasi, yang diduga mendapat fasilitas pelesiran dari suap izin proyek pembangunan Meikarta. Penyidik masih mengumpulkan bukti tambahan untuk memperkuat dugaan tersebut.

“Tapi KPK punya daftar siapa saja yang pergi,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Jumat, 18 Januari 2019.

Febri masih enggan merinci nama-nama yang mendapat fasilitas tersebut. Penyidik, kata dia, masih akan mengonfirmasi dugaan itu kepada pihak-pihak terkait.

“Saya belum bisa sampaikan rinci, tapi perlu kami klarifikasi ke orang-orang yang mendapatkan fasilitas tersebut,” ujarnya.

Tak hanya daftar nama penerima, lembaga antirasuah juga menduga para legislator Bekasi itu menerima hadiah dalam bentuk lain. Hal itu belum bisa diungkap ke publik karena masih didalami penyidik.

“Tentu saja paket jalan-jalan bukan hanya tiket dan bukan hanya fasilitas anggota DPRD,” pungkasnya.

KPK mengungkap fakta baru aliran dana suap Meikarta untuk sejumlah anggota DPRD Bekasi. Diduga, uang suap pemberian Lippo Group itu untuk membiayai pelesiran para anggota dewan Bekasi ke luar negeri. Parahnya, keluarga anggota DPRD Bekasi juga ikut dalam pelisiran dengan menggunakan uang suap tersebut.

KPK menemukan ada kejanggalan dalam perubahan aturan tata ruang untuk pembangunan Meikarta. Sebab, berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BPKRD) Jawa Barat, proyek Meikarta mendapatkan Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah (IPPT) hanya seluas 84,6 hektar. 

Namun faktanya, Meikarta justru akan dibangun seluas 500 hektar. Disinyalir ada pihak yang sengaja merubah aturan ‎tata ruang dan wilayah (RTRW) yang baru di Bekasi.

Diduga, aturan tersebut sengaja dirubah oleh anggota DPRD Bekasiserta sejumlah pihak untuk memuluskan kepentingan Lippo Group dalam menggarap Meikarta. KPK telah menemukan fakta-fakta kuat jika proses perizinan Meikartasudah bermasalah sejak awal.

Termasuk, mengantongi nama-nama yang terlibat dalam skandal suap Meikarta tersebut. Penyidik bahkan telah memeriksa sejumlah pihak Kemendagri, Pemprov Jabar, Pemkab Bekasi, legislator Jabar dan petinggi Lippo Group untuk mengungkap fakta-fakta baru tersebut.

Dalam kasus ini, Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin beserta kroninya diduga telah menerima hadiah atau janji dari petinggi Lippo Group agar memuluskan perizinan proyek pembangunan Meikarta. Total fee yang dijanjikan Lippo Group itu sebanyak Rp13 miliar.

Namun, pemberian uang suap yang telah terealisasi untuk Neneng Hasanah Yasin dan kroninya yakni sekira Rp7 miliar. Uang Rp7 miliar telah diberikan para petinggi Lippo Group kepada Neneng Hasanah Yasin melalui para kepala dinas.

(AGA)

Tak Ada Pengamanan Khusus saat Ahok Bebas

Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dibawa ke Rutan Cipinang. Foto: MI/Arya Manggala.

Jakarta: Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok segera bebas. Polri mengaku tak ada pengamanan khusus untuk Ahok.

“Cukup polsek itu,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta, Jumat, 18 Januari 2019.

Meski tak ada pengamanan khusus, kata Dedi, pihaknya tetap mengantisipasi kejadian tak diinginkan. Pengamanan ini disiapkan Mako Brimob dan Polsek Cimanggis, Depok, Jawa Barat.

“Ahok sendiri sudah sampaikan ke Ahoker (pendukung) untuk tak usah menjemput, mau pulang sendiri. Ya sudah,” ujar dia.

Ahok bebas, Kamis, 24 Januari 2019. Menjelang kebebasannya, Ahok mengucap rasa syukur melalui dua lembar tulisan tangan yang ditulis di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, pada Kamis, 17 Januari 2019.

Baca: Tak Ada Lagi Ahok

Melalui surat itu, Ahok  meminta pendukung tak menyambutnya di Mako Brimob saat dirinya bebas. Pasalnya, dia mendengar ada pendukung yang berencana menginap di depan Mako Brimob. 

“Jalanan di depan Mako Brimob dan di depan Lapas Cipinang adalah satu-satunya jalan utama bagi saudara-saudara kita yang mau mencari nafkah,” kata Ahok dalam surat yang diunggah di akun Instagram @basukibtp, Kamis, 18 Januari 2019. 

(OGI)

Pejabat Cianjur Diusut Kasus Dana Pendidikan

Warga melintas mural melawan korupsi di kawasan Kebon Nanas, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Foto: MI/Ramdani.

Jakarta: Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Cianjur Teddy Budiman dipanggil penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia akan diperiksa dalam kasus dugaan korupsi dana alokasi khusus (DAK) pendidikan 2018.

“Dia akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka IRM (Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar),” kata juru bicara KPK Febei Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Jumat, 18 Januari 2019.

Satu pihak wiraswasta Yasep juga masuk dalam agenda pemeriksaan. Dia akan diusut sebagai saksi untuk tersangka  Irvan Rivano Muchtar.

KPK menetapkan Irvan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait DAK Cianjur 2018 bersama tiga orang lainnya. Mereka adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Cecep Sobandi, Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Rosidin, dan kakak ipar Irvan, Tubagus Cepy Sethiady.

Irvan bersama kroninya diduga telah meminta, menerima, atau memotong pembayaran DAK pendidikan Cianjur 2018 sebesar 14,5 persen dari total Rp46,8 miliar. Uang tersebut dikumpulkan melalui Ketua Majelis Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Cianjur Rudiansyah dan Bendahara MKKS Taufik Setiawan.

Baca: KPK Periksa Empat Kepala Sekolah Terkait Korupsi DAK

Keduanya berperan sebagai pihak yang menagih fee dari DAK pendidikan kepada 140 kepala sekolah yang telah menerima DAK tersebut. Diduga, fee untuk Irvan adalah 7 persen dari alokasi DAK tersebut.

Atas perbuatannya, keempat tersangka dijerat Pasal 12 huruf f atau Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 B Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

(OGI)

Ahok Minta Pendukung Tak Menjemput ke Mako Brimob

Terpidana kasus penistaan Basuki Tjahaja Purnama dibawa ke Rutan Cipinang. Foto: MI/Arya Manggala.

Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Basuki ‘Ahok’ Tjahaja Purnama meminta pendukung tak menjemputnya ke Markas Komando Brigade Mobil (Mako Brimob), Depok, Jawa Barat,saat dia bebas. Pasalnya, dia mendengar ada pendukung yang berencana menginap di depan Mako Brimob. 

“Saat saya bebas, 24 Januari 2019 adalah hari Kamis, hari orang-orang bekerja. Jalanan di depan Mako Brimob dan di depan Lapas Cipinang adalah satu-satunya jalan utama bagi saudara-saudara kita yang mau mencari nafkah,” kata Ahok dalam surat yang diunggah di akun Instagram @basukibtp, Kamis, 18 Januari 2019. 

Ahok khawatir penyambutan dari Ahokers, sebutan pendukung Ahok, mengganggu lalu lintas jalan sekitar. Dia pun meminta agar pendukungnya tidak menginap di depan Mako Brimob jelang kebebasannya.

“Demi kebaikan dan ketertiban umum bersama, dan untuk menolong saya sebaiknya saudara-saudara tidak melakukan penyambutan apalagi menginap,” jelas dia 

Baca: PSI Ucapkan Selamat Atas Kebebasan Ahok

Bupati Belitung Timur ke-1 itu akan bebas enam hari lagi, tepatnya pada Kamis, 24 Januari 2019. Ahok telah menjalankan hukuman 2 tahun dengan mendapatkan remisi 3,5 bulan. 

Mantan anggota DPR RI itu dinyatakan bersalah menistakan agama lantaran mengutip surat Al-Maidah ayat 51. Kasus ini muncul ketika Ahok mengikuti pemilihan gubernur DKI 2017.

(OGI)

Lima Legislator Bekasi Diperiksa KPK

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap lima anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Jawa Barat (Jabar). Para legislator akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap perizinan proyek pembangunan Meikarta di Bekasi.

Lima legislator daerah Bekasi yang akan menjalani pemeriksaan itu yakni Edi Kurtubi Udi, Yudi Darmansyah, Kairan Jumhari Jisan, Namat Hidayat, dan H Anden Saalin Relan.

“Mereka akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka NHY (Bupati Kabupaten Bekasi Neneng Hasanah Yasin),” kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Jumat, 18 Januari 2019.

KPK mengungkap fakta baru aliran dana suap Meikarta untuk sejumlah anggota DPRD Bekasi. Diduga, uang suap pemberian Lippo Group itu untuk membiayai pelesiran anggota dewan Bekasi ke luar negeri. Parahnya, keluarga anggota DPRD Bekasi juga ikut dalam pelisiran dengan menggunakan uang suap tersebut.

KPK menemukan ada kejanggalan dalam perubahan aturan tata ruang untuk pembangunan Meikarta. Berdasarkan rekomendasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BPKRD) Jawa Barat, proyek Meikarta mendapatkan izin peruntukkan penggunaan tanah (IPPT) hanya seluas 84,6 hektar. 

Namun faktanya, Meikarta justru akan dibangun seluas 500 hektar. Disinyalir ada pihak yang sengaja mengubah aturan ‎tata ruang dan wilayah (RTRW) baru di Bekasi. Diduga, aturan itu sengaja diubah anggota DPRD Bekasi serta sejumlah pihak untuk memuluskan kepentingan Lippo Group menggarap Meikarta. 

KPK telah menemukan fakt kuat jika proses perizinan Meikarta bermasalah sejak awal. Lembaga Antirasuah mengantongi nama-nama yang terlibat skandal suap Meikarta. Penyidik telah memeriksa sejumlah pihak dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Pemerintah Provinsi Jabar, Pemerintah Kabupaten Bekasi, legislator Jabar dan petinggi Lippo Group untuk mengungkap fakta baru itu.

Baca: Rapat Perizinan Meikarta Diduga Diinisiasi Dirjen Otda

Dalam kasus ini, Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin beserta kroninya diduga telah menerima hadiah atau janji dari petinggi Lippo Group agar memuluskan perizinan proyek pembangunan Meikarta. Total fee yang dijanjikan Lippo Group itu sebanyak Rp13 miliar.

Namun, pemberian uang suap yang telah terealisasi untuk Neneng Hasanah Yasin dan kroninya sekira Rp7 miliar. Uang Rp7 miliar telah diberikan para petinggi Lippo Group kepada Neneng Hasanah Yasin melalui para kepala dinas.

(OGI)

Prabowo Dinilai Kerap Lontarkan Data Pembanding Yang Salah

Talkshow Live Chat Jokowi-Prabowo Ronde pertama Medcom.id – foto: Renatha Swasty.

Jakarta: Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dinilai kerap mengeluarkan data-data pembanding yang salah dalam debat pemilihan calon presiden-wakil presiden. Prabowo dinilai terus menunjukkan pesimisme. 

Salah satunya terkait pernyataan gaji Gubernur Jawa Tengah hanya Rp8 juta. Padahal, wilayah kerja Jawa Tengah lebih besar dari Malaysia. 

“Saya melihat paslon 02 sering salah data. Argumen dasarnya benar, gaji minim tapi pembandingnya salah akhirnya menjadi tidak bermakna,” kata Kandidat PhD The University of Queensland Australia Emir Chairullah dalam Live Chat Jokowi-Prabowo Ronde pertama Medcom.id, Kamis, 17 Januari 2019. 

Emir menyebut gaji kepala daerah minim kemungkinan benar. Tapi wilayah kerja yang dimaksud Prabowo salah. 

(Baca juga: Prabowo Ingin Menaikkan Gaji Penegak Hukum)

Diketahui, luas wilayah Jawa Tengah 32.901 km2, sementara luas wilayah Malaysia 330.803 km2. Perbandingan luas wilayah 10 kali lipat. 

“Yang tadi saya bilang pesimisme terus yang digambarkan 02 untuk mendagangkan programnya ke undecide voters,” tutur dia. 

Emir menyebut hal ini wajib diwaspadai paslon nomor urut 01. Sebab, data-data salah ini bisa saja dianggap benar oleh masyarakat awam. 

“Kalau kalangan educated itu oh iya salah. Tapi yang harus diwaspadai masyarakat awam seolah-olah benar mungkin akan membuat tertarik undecide voters ke depan harus ditegaskan masalah data,” tutur dia. 

Sebelumnya, Prabowo ingin menaikan gaji penegak hukum. Ini dilakukan untuk memberantas korupsi. Dia menilai gaji yang tinggi bisa menekan korupsi dan meningkatkan integritas. 

(REN)

Eddy Sindoro Bantah Bukti Rekaman Jaksa

Jakarta: Petinggi Fairmont Enterprise Eddy Sindoro membantah bukti rekaman suara percakapannya dengan Advokat Lucas terkait pelariannya ke luar negeri. Dalam sidang lanjutan, jaksa sempat membeberkan rekaman percakapan antara Lucas dan Eddy Sindoro.

Awalnya jaksa memutarkan rekaman percakapan yang diduga kuat milik Eddy Sindoro dan Lucas lewat sambungan telefon selama 30 menit. Dalam rekaman tersebut, Lucas merekomendasikan agar Eddy Sindoro tak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

“Saya enggak tahu, itu tadi bukan suara saya,” ujar Eddy dalam sidang terdakwa Advokat Lucas, di Pengadilan Tindak Pidana korupsi Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis, 17 Januari 2019.

Pernyataan tersebut ia yakini, dengan melihat transkrip perbincangan tersebut. Eddy tetap berkeyakinan tidak merasa melakukan perbincangan dengan Lucas.

Selain itu, Jaksa juga menunjukan bukti-bukti lain, seperti paspor dengan kewarganegaran Yangon dan Republik Dominika. Paspor tersebut diduga untuk kabur dari incaran KPK ke berbagai negara di Asia.

“Iya, itu paspor saya,” tuturnya.

Eddy menjelaskan kepergiannya ke luar negri untuk menjalani perobatan. Pasalnya ia menderita penyakit saraf kejepit.

Baca: Eddy Sindoro Mengaku Dibantu WN Singapura Saat Kabur

Lebih lanjut, Jaksa menanyakan pasport apa yang digunakan Eddy selama mengunjungi sejumlah negara tersebut mengingat status tersangka Eddy, sudah DPO. “Selama dua tahun, saya masih WNI. Pakai pasport Dominika yang buat Jimmy (warga negara Singapur),” ungkapnya.

Lucas yang duduk sebagai terdakwa dalam perkara ini juga menampik sejumlah barang bukti yang dibeberkan Jaksa KPK, termasuk rekaman perbincangannya dengan Eddy. Menurut Lucas, suara rekaman yang ditampikan belum tentu suara rekamannya, terlebih Eddy juga membantah jika rekaman yang diputar jaksa itu merupakan perbincangan keduanya. 

“Dibantah oleh Eddy Sindoro, dikatakan itu bukan suara Eddy. Kemudian, ada lagi rekaman diperdengarkan kepada Oscar, dia tidak yakin,” kata Lucas.

Lucas didakwa menghalangi proses penyidikan KPK terhadap Eddy Sindoro. Lucas diduga membantu pelarian Eddy ke luar negeri.

Baca: Eddy Sindoro Sebut Tak Pernah Pakai Jasa Lucas

Menurut jaksa, Lucas menyarankan Eddy Sindoro yang telah berstatus tersangka agar tidak kembali ke Indonesia. Lucas juga mengupayakan supaya Eddy masuk dan keluar dari wilayah Indonesia, tanpa pemeriksaan petugas Imigrasi. 

Hal itu dilakukan supaya Eddy tidak diproses secara hukum oleh KPK. Karena perbuatannya Lucas didakwa melanggar Pasal 21 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(DMR)